<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/Screenshot_2025-09-05-22-48-32-753_comandroidchrome-edit-1907183524.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat konferensi pers bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal dan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Jumat (5/9). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat konferensi pers bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal dan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Jumat (5/9). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkapkan bahwa gaji dan tunjangan yang kini diterima Anggota DPR RI perbulannya yakni sebesar Rp 65,5 juta setelah tunjangan perumahan dihapus. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa seluruh fraksi partai politik sepakat agar tunjangan perumahan dihapus mulai 31 Agustus 2025. Dia mengungkapkan hal tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik. "Yang akan diterima oleh Anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan," kata Dasco saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat. Menurut dia, DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Di sisi lain, dia memastikan bahwa Anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan tersebut. Menurut dia, DPR RI juga akan memproses penonaktifan wakil rakyat itu melalui Mahkamah Kehormatan DPR RI. Berikut rincian besaran gaji dan tunjangan yang akan diterima Anggota DPR RI perbulannya: &nbsp; Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan - Gaji Pokok: Rp 4.200.000 (PP 75/200) - Tunjangan Suami/Istri Pejabat: Rp 420.000 (PP 51/1992) - Tunjangan Anak Pejabat Negara: Rp 168.000 (PP 51/1992) - Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000 (PP 59/2003) - Tunjangan Beras Pejabat Negara: Rp 289.680 (Keppres 9/1982) - Uang Sidang/Paket: Rp 2.000.000 (Surat Keppres 60/2003) Total: Rp 16.777.680 &nbsp; Tunjangan Konstitusional - Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp 20.033.000 - Tunjangan Kehormatan Anggota DPR: Rp 7.187.000 - Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan: Rp 4.830.000 - Honorarium Fungsi Legislasi: Rp 8.461.000 - Honorarium Fungsi Pengawasan: Rp 8.461.000 - Honorarium Fungsi Anggaran: Rp 8.461.000 Total: Rp 57.433.000 &nbsp; Total Bruto: Rp 74.210.680 Pajak PPH 15 persen: Rp 8.614.950 Total keseluruhan/take home pay: Rp 65.595.730 &nbsp; &nbsp;

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkapkan bahwa gaji dan tunjangan yang kini diterima Anggota DPR RI perbulannya sebesar Rp 65,5 juta

Take Home Pay Anggota DPR RI Jadi Rp 65,5 Juta usai Tunjangan Perumahan Dihapus, Ini Perinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/Mencatat-dan-memantau-pengeluaran-merupakan-salah-satu-tips-mengelola-gaji-agar-tidak-boros-Olia-Danilevich_Pexels-2721860509.jpg" alt="Mencatat dan memantau pengeluaran, merupakan salah satu tips mengelola gaji agar tidak boros (Olia Danilevich/Pexels)" width="100%">
<figcaption>Mencatat dan memantau pengeluaran, merupakan salah satu tips mengelola gaji agar tidak boros (Olia Danilevich/Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.Com - Polemik mengenai&nbsp;gaji anggota DPR RI, dewasa ini tengah menyita perhatian publik hingga menuntut demo besar-besaran. Seperti yang terjadi baru-baru ini, sejumlah demonstran dari berbagai daerah menuntut untuk membubarkan DPR karena dinilai merugaikan masyarakat. Berdasarkan pantauan Radar Semarang (Jawa Pos Grup), isu yang memantik amarah rakyat Indonesia ini bermula setelah muncul kabar para legislator menerima gaji hingga Rp 3 juta per hari. Selain itu, pernyataan dari para legislator dan pejabat negara yang dianggap kurang pas pun semakin memicu amarah rakyat di Tanah Air. Namun, benarkah gaji yang diterima DPR RI berkisar Rp 3 juta perhari? Atau justru bisa lebih?&nbsp; Menurut informasi yang dirangkum Jawa Pos, penerimaan total gaji DPR bisa membengkak karena adanya berbagai tunjangan melekat. Angka ini membuat jumlah&nbsp;take home pay anggota DPR&nbsp;atau gaji bersih bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan. Alhasil, kondisi tersebut menimbulkan perdebatan. Siapa sebenarnya yang mengatur gaji anggota DPR? Apakah murni ditentukan DPR atau berdasarkan&nbsp;regulasi pemerintah? Pertanyaan ini dinilai penting karena gaji dan tunjangan DPR bersumber dari APBN. Untuk memahami hal ini, perlu ditelusuri dasar hukum, aturan pemerintah, serta mekanisme penetapan&nbsp;gaji dan tunjangan legislatif di Indonesia. Menurut Undang-Undang/&nbsp;UU Nomor 12 Tahun 1980, di akhir masa jabatan, anggota DPR akan memperoleh&nbsp;uang pensiun. Besaran uang pensiun tersebut sebanyak 1 persen dari dasar pensiun untuk setiap satu bulan masa jabatan. Ketentuan besaran pensiun pokok minimal 6 persen dan maksimal 75 persen dari dasar pensiun. Menurut Surat&nbsp;Menteri Keuangan&nbsp;Nomor S-520/MK.02/2015 dan Surat Edaran&nbsp;Sekretariat Jenderal DPR RI&nbsp;Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, besaran&nbsp;uang pensiun anggota DPR&nbsp;yaitu sebesar 60 persen dari gaji pokok. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran&nbsp;(Fitra) membeberkan penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa mencapai sekitar Rp 230 juta per bulan atau sekitar Rp 2,8 miliar per tahun. Jumlah ini mencakup gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan. Menurut data daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) DPR 2023&ndash;2025, negara harus menyiapkan Rp 1,6 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan 580 anggota DPR sepanjang 2025. Nilai tersebut meningkat dibandingkan 2023 yang sebesar Rp 1,2 triliun dan 2024 yang sebesar Rp 1,18 triliun.&nbsp; Gaji pokok anggota DPR ditetapkan sebesar Rp 4,2 juta per bulan, Wakil Ketua Rp 4,62 juta, dan Ketua DPR Rp 5,04 juta. Di luar gaji pokok, ada sederet tunjangan yang membuat take home pay anggota DPR melonjak, bahkan bisa menembus Rp 100 juta hingga Rp 230 juta per bulan dengan tambahan fasilitas. 1. Tunjangan Melekat Tunjangan istri/suami: Rp 420.000 Tunjangan anak&nbsp;(maksimal 2 anak): Rp 168.000 Uang sidang/paket: Rp 2.000.000 Tunjangan jabatan: Rp 9,7 juta (anggota), Rp 15,6 juta (wakil ketua), Rp 18,9 juta (ketua) Tunjangan beras: Rp 12.000.000 Tunjangan PPh Pasal 21: Rp 1,7&ndash;2,6 juta 2. Tunjangan Lain Tunjangan kehormatan: Rp 5,58 juta (anggota), Rp 6,45 juta (wakil ketua), Rp 6,69 juta (ketua) Tunjangan komunikasi: Rp 15,55 juta (anggota), Rp 16 juta (wakil ketua), Rp 16,46 juta (ketua) Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 3,75 juta (anggota), Rp 4,5 juta (wakil ketua), Rp 5,25 juta (ketua) Bantuan listrik dan telepon: Rp 7,7 juta Asisten anggota: Rp 2,25 juta Tunjangan perumahan: Rp 50 juta Fasilitas&nbsp;kredit mobil: Rp 70 juta per periode 3. Biaya Perjalanan Dinas Uang harian daerah tingkat I: Rp 5 juta Uang harian daerah tingkat II: Rp 4 juta Uang representasi daerah tingkat I: Rp 4 juta Uang representasi daerah tingkat II: Rp 3 juta Dengan komposisi tersebut, seorang anggota DPR yang sudah berkeluarga dengan dua anak bisa membawa pulang sekitar Rp 116,2 juta per bulan hanya dari gaji dan tunjangan rutin. Jika ditambah tunjangan perumahan Rp 50 juta dan tunjangan lain yang bersifat situasional, angka itu bisa mendekati Rp 230 juta per bulan mantap kan. ***

Intip gaji bersih, tunjangan serta rincian yang diterima DPR RI dalam satu bulan berdasarkan undang-undang/UU Nomor 12 Tahun 1980.

Benarkah Lebih dari Rp 3 Juta Perhari? Intip Rincian Gaji Bersih DPR RI yang Disebut Tembus Rp 230 Juta Per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/11/JKT_Raker-Kemhan-dan-Panglima-TNI-dengan-Komisi-I-DPR_Salman-Toyibi2-1865625830.jpg" alt="Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra (kanan) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra (kanan) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengajukan agar tunjangan kinerja (tukin) untuk TNI naik dari 70 persen menjadi 80 persen. Meski naik, Jenderal Agus mengakui bahwa gaji plus tukin untuk prajurit dengan level tamtama tetap masih pas-pasan. Sebab, gaji pokok mereka kini berada pada rentang Rp 3 juta&ndash;Rp 4 juta per bulan. Dengan tukin 80 persen, take home pay mereka berada pada angka Rp 6,1 juta&ndash;Rp 7,1 juta per bulan.&nbsp; Keterangan tersebut disampaikan oleh Agus usai hadir dalam rapat bersama Komisi I DPR pada hari ini, Selasa (3/9). &rdquo;Sekarang tukin untuk TNI masih 70 persen. Kalau 70 persen, kita lihat gaji tamtama itu Rp 3 juta&ndash;Rp 4 juta. Kemudian tukinnya kalau 70 persen Rp 2,6 juta. Sehingga kurang lebih berarti take home pay-nya Rp6,7 juta,&rdquo; beber dia. Bila tukin TNI naik menjadi 80 persen, maka masing-masing tamtama TNI akan mendapat tambahan sekitar Rp 500 ribu. Agus mengakui, dia sempat ditanya oleh Komisi I. &rdquo;Cukup nggak? Pas-pasan,&rdquo; jelasnya. Dia memberi contoh untuk kebutuhan makan. Menurut dia, rata-rata per orang butuh makan senilai Rp 3 juta per bulan. Jika dikalikan dua untuk satu keluarga muda, butuh Rp 6 juta per bulan. &rdquo;Sehingga memang kami berupaya untuk menaikkan tukin untuk kesejahteraan prajurit,&rdquo; ungkap orang nomor satu di tubuh TNI itu.&nbsp; Selain memperjuangkan kenaikan tukin untuk para prajurit TNI, Agus turut menyinggung soal perumahan. Menurut dia, itu menjadi salah satu faktor penting dalam urusan meningkatkan kesejahteraan prajurit. &rdquo;Perumahan ada sumbernya. Dana perumahan itu pertama (dari) anggaran, kemudian juga dari SBSN, kemudian juga kita mengajukan ke Kementerian PUPR, kemudian juga ada CSR perusahaan-perusahaan dan dari pemda,&rdquo; urai Agus.&nbsp; Terakhir, Agus menyampaikan bahwa sampai saat ini TNI belum memiliki dana kontijensi. Padahal dana kontijensi dibutuhkan jika terjadi bencana alam dan kegiatan kenegaraan. &rdquo;Kalau ada kontijensi, kita bisa memberikan uang makan kepada prajurit atau uang operasional,&rdquo; imbuhnya. Dana kontijensi juga menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara rawan bencana dan TNI selalu hadir membantu korban bencana.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengajukan agar tunjangan kinerja (tukin) untuk TNI naik dari 70 persen menjadi 80 persen.

Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit, Panglima TNI Usul Tukin Tentara Naik dari 70 Persen Jadi 80 Persen ke Komisi I DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-3JPG-3682072059.jpg" alt="PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana penerapan single salary atau gaji tunggal untuk pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan banyak respons. Ada yang setuju, tapi banyak juga yang mengkritisi. Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan persetujuannya atas rencana tersebut. Sistem itu memang sudah dibicarakan antara pemerintah dan jajarannya. &rdquo;Iya (setuju), itu sudah lama dibahas dan disampaikan oleh Korpri dalam berbagai kesempatan,&rdquo; ujarnya. Yang terpenting, lanjut Zudan, sistem baru tersebut tidak memangkas kesejahteraan pegawai. Sebaliknya, harus lebih baik. &rdquo;Harus single salary system yang menyejahterakan,&rdquo; tegasnya. Dia menambahkan, jika sistem baru tidak lebih menyejahterakan, akan muncul potensi terjadinya gejolak. &rdquo;Sepanjang menambah kesejahteraan ASN, sistem ini pasti diterima,&rdquo; tambahnya. Pada bagian lain, Koordinator Nasional Organisasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, pemerintah seharusnya membuat kajian akademik terlebih dahulu soal aturan tersebut. Kemudian, kajian itu disosialisasikan ke pemangku kebijakan terkait. Termasuk organisasi profesi guru. Sebab, di antara sekian banyak ASN, profesi guru merupakan yang cukup besar. Pada prinsipnya, tutur Satriwan, pemberlakuan sistem gaji tunggal tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sudah ada. Misalnya UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU tersebut mengatur bahwa manajemen ASN didasarkan pada asas berkeadilan, tidak diskriminasi, ada kepastian hukum, dan kesejahteraan. Di kalangan guru sendiri, beber Satriwan, belum ada informasi yang komplet soal skema gaji tunggal tersebut. Para guru ASN atau PNS masih penuh tanya. Apakah tunjangan-tunjangan yang selama ini melekat pada gaji bakal dihapus atau sekadar dihilangkan penamaannya. Satriwan mencontohkan seorang guru PNS yang menerima gaji pokok Rp 3 juta. Kemudian, aneka tunjangannya mencapai Rp 4 juta. &rdquo;Jadi, total take home pay-nya Rp 7 juta. Ini belum termasuk tunjangan profesi guru yang jumlahnya signifikan,&rdquo; ungkapnya. Nah, yang jadi pertanyaan, pada skema single salary nanti, guru PNS tersebut apakah tetap menerima penghasilan Rp 7 juta atau hanya gaji pokok Rp 3 juta? Jika nanti yang diterima gaji pokok saja, artinya sistem single salary tidak sesuai dengan prinsip kesejahteraan di UU ASN. Tetapi, jika yang diterima guru tetap Rp 7 juta, artinya tidak ada persoalan. Hanya nomenklatur tunjangan-tunjangannya yang dihapus. Angka atau uangnya tetap ada. &rdquo;Syukur-syukur bisa dinaikkan,&rdquo; katanya. Satriwan menekankan bahwa take home pay guru PNS selama ini sangat beragam komponennya. Selain tunjangan yang melekat dan berlaku secara nasional, ada juga tunjangan kinerja daerah. Tunjangan ini berbeda dengan tunjangan profesi guru. Dia menyatakan, dengan skema gaji tunggal nanti, tunjangan-tunjangan tersebut harus tetap ada. Khusus soal tunjangan profesi guru, Satriwan menegaskan, itu adalah amanat dari UU Guru dan Dosen. Tidak bisa dihilangkan hanya karena peraturan menteri atau sejenisnya. Tunjangan tersebut diberikan kepada guru-guru yang memenuhi syarat. Di antara syaratnya adalah harus sudah memiliki sertifikat profesi guru. (mia/lyn/far/wan/lum/c9/oni)

Rencana penerapan single salary atau gaji tunggal untuk pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan banyak respons. Ada yang setuju.

Korpri dan P2G Setuju Skema Gaji Tunggal selama Tidak Kurangi Kesejahteraan PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Halal-Bihalal-PNS-Pemprov-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="PNS Pemprov DKI Jakarta saat mengikuti halalbihalal saat hari pertama kerja setelah libur lebaran. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PNS Pemprov DKI Jakarta saat mengikuti halalbihalal saat hari pertama kerja setelah libur lebaran. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - September mendatang menjadwalkan pelaksanaan rekrutmen CPNS. Dari seluruh formasi yang dibuka, 80 persen dialokasikan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sisanya, 20 persen untuk PNS. Bagi PNS diutamakan untuk tenaga guru dan kesehatan. Umumnya untuk formasi guru dibuka di pemerintah daerah (pemda). Dari seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, yang membuka CPNS, peminat cukup banyak di Pemprov DKI Jakarta. Salah satu alasan banyaknya peminat yang mendaftar menjadi CPNS di Pemprov DKI Jakarta, karena mendapat tunjangan kinerja daerah (TKD) cukup menggiyurkan. TKD merupakan pendapatan tambahan dari PNS selain gaji pokok. Nilai TKD jauh dibanding gaji pokok. Berdasar peraturan gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 22 tahun 2017 tentang TKD bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, penilik, dan pamong pelajar. Khusus untuk guru dengan golong III/a hingga III/b menerima TKD Rp 8.010.000. Jumlah itu belum termasuk dengan gaji pokok. Untuk gaji pokok, PNS golong III/a hingga III/b berdasar peraturan pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS. Dalam PP itu disebutkan bahwa gaji PNS golong III/a dan III/b dari Rp 2.579.400 hingga Rp 4.415.600. Angka itu berdasar masa kerja. Gaji pokok Rp 4.415.600 merupakan untuk golongan III/b dengan masa kerja 32 tahun. Sedangkan III/a dengan masa kerja tahun yang sama Rp 4.236.400. Sementara gaji pokok Rp 2.579.400 untuk golong III/a nol tahun. Jadi, seorang guru PNS yang baru diangkat di Pemprov DKI Jakarta dengan pangkat atau golongan III/a bisa membawa pulang Rp 10.589.400 setiap bulan. Jumlah terdiri atas gaji pokok Rp 2.579.400 ditambah TKD sebesar Rp 8.010.000. Angka itu akan bisa lebih tinggi jika guru PNS itu golongannya makin tinggi dan mendapat jabatan lain di sekolah.

Umumnya untuk formasi guru dibuka di pemerintah daerah (pemda). Dari seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, yang membuka CPNS, pe

Gaji Take Home Pay Yang Diterima Guru PNS di Pemprov DKI Jakarta, Minimal Rp 10 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Halal-Bihalal-PNS-Pemprov-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Presiden Joko Widodo untuk menghapus jabatan eselon III dan IV membuat para pejabat di level itu merasa gelisah. Mereka khawatir pendapatannya tergerus setelah dialihkan menjadi pejabat fungsional. Kekhawatiran tersebut kemarin dijawab pemerintah.  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) memastikan penghapusan eselon III dan IV tidak akan mengurangi take home pay. Hanya menyederhanakan struktur organisasi dan mengganti dengan jabatan fungsional.  Men PAN-RB Tjahjo Kumolo menuturkan, banyak yang salah paham mengenai wacana Presiden Jokowi tersebut.  Penghapusan jabatan struktural eselon III dan IV tidak berarti membubarkan unit kerja. ”Karena di daerah ada yang mengartikan begitu,” ucap Tjahjo saat dihubungi Jawa Pos kemarin. Dia menjelaskan, penghapusan tersebut hanya menyederhanakan organisasi secara struktural. Nanti, seperti yang disampaikan Jokowi setelah dilantik, mereka bisa dialihkan menjadi pejabat fungsional sesuai keahlian dan kompetensi masing-masing. Jadi, pejabat yang jabatannya dihapus, kata Tjahjo, tidak perlu risau. ”Penghapusan eselon III dan IV tidak akan mengurangi take home pay yang sudah diterima selama ini,” jelas politikus PDI Perjuangan itu.  Saat ini Tjahjo bersama tim Kemen PAN-RB sedang menyusun road map penghapusan. Tidak semua jabatan penting dihapus. Misalnya, posisi kepala kantor atau instansi tidak bisa dihapus begitu saja. Harus dipertimbangkan kepentingan dan pengaruh jabatan tersebut dalam suatu organisasi. Pada tahap awal, penghapusan eselon akan dilakukan di beberapa instansi. Kemen PAN-RB akan menerapkan lebih dulu sebagai percontohan dalam waktu dekat.  Sementara itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menyatakan, belum ada pembahasan teknis soal rencana penghapusan eselon III dan IV. Menurut dia, pernyataan itu lebih ke political statement. ”Dengan pernyataan tersebut, presiden menginginkan program pembangunan lebih terasa dan bisa dinikmati masyarakat,” tuturnya. Termasuk, meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Yang jelas, lanjut Ridwan, sampai saat ini belum ada instansi yang menghapus eselon III maupun IV.  Di sisi lain, Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrullah menyambut positif rencana Jokowi memangkas pejabat struktural di level eselon III dan IV. Hal itu merupakan upaya meredesain birokrasi agar lebih cepat bekerja.  Meski demikian, dia mengusulkan agar upaya tersebut tidak hanya memangkas pejabat struktural. Sebab, ekosistem yang memengaruhi kinerja birokrasi sangat luas. ”Struktur organisasi bukan satu-satunya yang memiliki efek mendasar,” ujarnya. Menurut dia, perubahan lain juga perlu dilakukan. Pertama, membangun sistem karir yang lebih jelas. Selama ini, lanjut dia, karir pejabat struktural kerap berganti akibat perubahan kepemimpinan. Imbasnya, bekerja tidak maksimal. ”Jadi, sistem karirnya harus betul-betul berbasis meritokrasi, siapa yang bagus, dia bertahan siapa pun kepala daerahnya, siapa pun menterinya,” imbuhnya.  Kedua, sistem kesejahteraan harus terjamin. Dia menjelaskan, salah satu alasan ASN berlomba menduduki jabatan struktural adalah kesejahteraan dan tunjangan yang memadai. Karena itu, jika ke depan jumlah eselon dipangkas, pemerintah harus memastikan pejabat fungsional mendapat kesejahteraan yang sama. ”Orang bekerja itu pasti untuk meningkatkan kualitas kerjanya, kedua untuk meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan,” tuturnya.  Hal lain yang perlu diatur adalah sistem perlindungan dari kriminalisasi kebijakan. Sebab, itu juga berdampak pada kinerja birokrasi. Kemudian, tata kelola keuangan harus direformasi. Tata kelola yang rumit dan melelahkan juga menghambat kinerja ASN. Terakhir, kata dia, penggunaan sistem teknologi harus terus dimaksimalkan. Sebab, hal tersebut akan mendorong percepatan kinerja birokrasi. Saat ini sudah ada peraturan presiden tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dia berharap hal tersebut bisa diimplementasikan secara maksimal. ”Subsistem itu yang harus dibangun bersama-sama,” ungkapnya.

Penghapusan Eselon III dan IV Tidak Pengaruhi Take Home Pay ASN

take home pay

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#take home pay