<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/IMG_20231007_103649-3933727194.jpg" alt="Otto Hasibuan (YouTube Deddy Corbuzier)." width="100%">
<figcaption>Otto Hasibuan (YouTube Deddy Corbuzier).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Dua pesohor pemilik podcast di YouTube yaitu Deddy Corbuzier dan dr. Richard Lee terkena imbas negatif setelah membahas kasus kopi sianida Jessica Wongso. Keduanya mendapat peringatan dan salah satunya sempat terkena take down.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Misalnya Deddy Corbuzier, dia mengundang pengacara Otto Hasibuan yang menjadi kuasa hukum Jessica Wongso. Dia menayangkan konten berjudul "Jessica Ice Cold, Kita Praktekkan Racunnya di sini! Dia itu ditaruh disel tikus, disiksa, supaya..", pada Jumat (6/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deddy Corbuzier ingin mempromosikan kontennya tersebut di Threads Instagram, namun tidak bisa, karena dihapus dengan alasan melanggar aturan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013056623/ultah-ke-35-hari-ini-jessica-wongso-ramai-didoakan-warganet">Ultah ke-35 Hari Ini, Jessica Wongso Ramai Didoakan Warganet</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Postingan promo masalah Jessica wongso di Youtube. Langsung kena (takedown), mantep nih mainnya. OK kita promoin videonya di X," tulis Deddy di Instagram-nya seperti dikutip <strong>Jawa Pos</strong> via Pojok Satu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, video Podcast-nya di YouTube yang sudah tayang terpaksa direvisi, karena bisa berbahaya. Hal tersebut untuk memenuhi permintaan Otto Hasibuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Note: Atas permintaan Bapak Otto Hasibuan, ada beberapa bagian yang kami potong sesuai dengan permintaan beliau pada saat sudah tayang. Mohon maaf atas ketidaknyamanan tayangan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013056561/tolak-grasi-jessica-wongso-disebut-bakal-ajukan-pk-karena-yakin-tidak-bersalah">Tolak Grasi, Jessica Wongso Disebut Bakal Ajukan PK karena Yakin Tidak Bersalah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada sekitar dua menit pembahasan Jessica Wongso yang di-cut, yaitu antara menit ke-5 dan langsung loncat ke menit-7. Dimana, pada menit yang direvisi itu membahas sesuai isi film dokumenter Netflix yaitu terdapat penuturan tentang Mirna langsung disebut polisi meninggal diracun padahal belum diotopsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada Sabtu, (7/10), Deddy Corbuzier berusaha berimbang dalam menyikapi kasus yang sedang ditayangkan dalam film dokumenter di Netflix tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mencari berbagai sumber tentang otopsi ini. Dan ternyata ada beberapa bukti yang membuktikan bahwa benar dilakukan otopsi. Jadi kita harus berpikir, apa benar Jessica tak bersalah. Atau dia seorang pemain watak yang luar biasa," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013056233/sempat-keceplosan-punya-botol-sianida-yang-dipakai-jessica-wongso-edi-darmawan-itu-hoaks-lupakan-saja">Sempat Keceplosan Punya Botol Sianida yang Dipakai Jessica Wongso, Edi Darmawan: Itu Hoaks, Lupakan Saja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deddy juga menuturkan bahwa drama kasus ini belum selesai dan bisa saja kedepannya fakta-fakta baru akan muncul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"The Drama isn't over yet. Secara ilmu psikologi, bisa saja Jessica memang melakukannya namun ia seorang "PSIKOPAT" atau dia polos dan tak bersalah," lets talk," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, senasib dengan Deddy, dr Richard Lee juga terkena imbas. Video Podcast-nya dengan narasumber dr. Djaja Surya Atmadja Ahli Forensik dan DNA yang Muncul di Film Dokumenter Jessica Wongso, sempat kena take down.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013056035/reza-indragiri-akui-disuap-oleh-ayah-mirna-salihin-untuk-jaga-kesunyian-kasus-kopi-sianida-jessica-wongso">Reza Indragiri Akui Disuap oleh Ayah Mirna Salihin untuk Jaga Kesunyian Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia membuat judul videonya 'Mirna mati karena sianida? Ini fakta forensik yang terabaikan'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seumur buat video baru pertama kali di take down," curhat dr. Richard di Instagram-nya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga mengkritik sikap netizen terhadap dr Djaja yang dulunya menghujat, kini malah berbalik membela. "Kalau dipikir pikir netizen ini seperti angin ya, kalau lagi hujat&nbsp;<em>beuh</em>. Saya masih ingat dr. Djaja ini tujuh tahun yang lalu dihujat karena bela Jessica," sebutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013055900/selama-7-tahun-mendekam-di-penjara-jessica-wongso-jadi-pengajar-bahasa-inggris-narapidana-lain">Selama 7 Tahun Mendekam di Penjara, Jessica Wongso jadi Pengajar Bahasa Inggris Narapidana Lain</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, meski sempat di-takedown, video Podcast dr. Richard tersebut kembali tayang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui, Film Dokumenter Jessica Wongso berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso di Netflix tengah menjadi perbincangan. Film ini seakan menguatkan bahwa Jessica Wongso bukanlah pelaku atas tewasnya Mirna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dokter Djaja Surya Atmadja juga ikut diwawancara di film ini. Ia mengaku merupakan salah satu dokter yang melihat jasad Mirna setelah meninggal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013055494/jessica-wongso-dituduh-hilangkan-barang-bukti-setelah-celananya-dibuang-begini-penjelasan-otto-hasibuan">Jessica Wongso Dituduh Hilangkan Barang Bukti Setelah Celananya Dibuang, Begini Penjelasan Otto Hasibuan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan bahwa kematian Mirna diduga bukan karena sianida. Karena jasad Mirna pada saat itu berwarna biru, bukan merah. Menurut Dr. Djaja, orang meninggal karena sianida biasanya ditandai dengan warna merah pada jasadnya.</div>

Deddy Corbuzier menuturkan bahwa drama kasus ini belum selesai dan bisa saja kedepannya fakta-fakta baru akan muncul.

Podcast Deddy Corbuzier dan dr. Richard Lee Soal Kasus Jessica Wongso Direvisi hingga Di-take Down

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-jubir-psi-tantangan-berat-jokowi-hanya-melawan-hoax_c_207273.jpeg" alt="Presiden Jokowi yang sudah menyatakan bakal maju di pilpres 2019, disebut PSI bakal lebih sering diserang Hoax." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi yang sudah menyatakan bakal maju di pilpres 2019, disebut PSI bakal lebih sering diserang Hoax.</figcaption>
</figure><h3>Bareskrim Gandeng Kemenkominfo Utamakan Langkah Edukasi</h3><br /> <strong>JawaPos.com</strong> – Menjelang Pemilu 2024, terjadi peningkatan aktivitas di media sosial (medsos). Tulisan-tulisan yang bernada provokatif hingga hoaks makin menyebar. Hal itu menjadi salah satu temuan Dittipid Siber Bareskrim Mabes Polri saat melakukan patroli siber.<br /> <br /> Kasubdit I Dittipid Siber Bareskrim Kombespol Reinhard Hutagaol menuturkan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/patroli-siber/">patroli siber</a> mendeteksi peningkatan-peningkatan komentar yang pro dan kontra terkait Pilpres 2024. Petugas memantau semua fenomena tersebut. "Namun, untuk pemblokiran akun yang dipastikan melakukan pidana hanya di Kemenkominfo," paparnya.<br /> <br /> Dittipid Siber berupaya mencari titik tengah. Agar kebebasan berekspresi tidak terkekang, tetapi penyebaran informasi hoaks dan provokatif juga tidak merajalela. "Ini sedang dicari strateginya," paparnya. Dia mengatakan, Polri akan mengedepankan langkah pencegahan. "Perlu edukasi dan sosialisasi menggunakan medsos dengan baik," terangnya.<br /> <br /> Saat menemukan adanya penyebaran hoaks, petugas akan memberikan edukasi. Dengan demikian, masyarakat tidak terjebak untuk menyebarkan informasi salah tersebut. ”Jangan sampai malah ikut menyebarkan,’’ paparnya. Dia menegaskan, penegakan hukum merupakan langkah terakhir yang ditempuh petugas. Setelah edukasi dan sosialisasi, tentunya penyebar hoaks diberi teguran. ’’Kalau masih menyebarkan, tentunya langkah akhir ditempuh, penegakan hukum,’’ jelasnya.<br /> <br /> Namun, penegakan hukum dan sanksi tegas diutamakan untuk informasi yang bermuatan SARA. Sebab, isu SARA memiliki daya rusak yang besar di masyarakat. Bisa membuat hubungan memanas dan memicu konflik nyata.<br /> <br /> Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menuturkan, Polri dan Kemenkominfo telah memiliki kesepakatan. Salah satunya, melakukan take down terhadap akun yang menyebarkan SARA serta menimbulkan perpecahan di masyarakat. ’’Dengan cepat kita bisa proses <em>take down</em> itu,’’ terangnya.<br /> <br /> Jelang Pilpres 2024, dapat dipastikan bahwa medsos akan digunakan sebagai alat kampanye hitam. Hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian sering digunakan untuk menyerang lawan politik. Fenomena itu terus berulang dalam setiap pilpres.

Patroli Siber, Sebar Hoaks Jelang Pilpres, Akun Medsos Di-Take Down

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/JKT_BPOM-TERKAIT-GAGAL-GINJAL-AKUT_MIFTAHULHAYAT-09.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Distribusi pangan yang meningkat saat Natal dan tahun baru (Nataru) dipantau ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tujuannya, memastikan pangan olahan yang dijual telah memiliki izin edar, tidak rusak, dan tidak kedaluwarsa.<br /> <br /> Selama 1–21 Desember, petugas BPOM telah memeriksa 2.428 sarana peredaran pangan olahan. Terdiri atas 1.929 ritel, 437 gudang distributor, 16 gudang e-commerce, dan 46 gudang importir.<br /> <br /> Hasilnya, ditemukan 769 tempat yang menjual produk rusak dan tanpa izin edar. Kemudian, di 730 penjual ritel, 37 gudang distributor, dan 2 gudang importir ditemukan pangan rusak. Sementara dari patroli siber, ditemukan 2.477 tautan yang menjual pangan olahan tanpa izin edar.<br /> <br /> Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Rita Endang menyatakan, lembaganya menemukan 66.113 <em>pieces</em> produk tidak memenuhi ketentuan (TMK). Antara lain karena kedaluwarsa, tanpa izin edar, dan rusak. Jika diuangkan, nilainya mencapai Rp 666,9 juta. ”Sebagian besar atau 86,17 persen produk TMK ditemukan di sarana ritel,” ujarnya kemarin (26/12).<br /> <br /> Makanan TMK itu meliputi produk dalam negeri dan impor. Beberapa di antaranya produk yang sebelumnya pernah diamankan. Contohnya, kopi untuk meningkatkan stamina laki-laki. Produk yang ditemukan BPOM kali ini tak hanya berasal dari penjualan konvensional, tapi juga penjualan online atau lewat e-commerce.<br /> <br /> Khusus penjualan lewat internet, BPOM tak punya taring. Hal itu diakui Kepala BPOM Penny K. Lukito pada kesempatan yang sama. Menurut Penny, lembaganya hanya bisa meminta untuk <em>take down link</em> penjualan. Lalu, penjualnya hanya dikenai sanksi administratif. ”Mati satu tumbuh seribu,” keluh Penny. Artinya, saat satu link dihapus, akan muncul link lain.<br /> <br /> Sejauh ini undang-undang yang bisa menjerat adalah UU ITE. Namun, kewenangannya ada di Kemenkominfo. ”Terkait sanksi hukum, kelihatannya kita tidak berdaya dengan (penjualan) online. Hanya bisa take down,” keluh Penny.<br /> <br /> Penny mengakui selama ini tak ada efek jera. Buktinya, tiap ada operasi, ada saja temuan. ”Silakan jual pangan dan obat di online, tapi penuhi standar dan izinnya,” ujarnya. Dia hanya berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat yang masih seret di DPR segera disahkan. Itu bisa menjadi senjata BPOM untuk melindungi masyarakat. ”Jangan sampai kita tidak berdaya terkait dengan pelanggaran,” imbuhnya.<br /> <br /> Sementara itu, Polri memastikan perayaan Natal 2022 berjalan lancar. Asops Kapolri Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan, kegiatan ibadah di 41.704 gereja se-Indonesia terlaksana dengan baik. ”Karena sudah ditempatkan 100.218 personel dari satgas preventif,” ujarnya.<br /> <br /> Pada masa mudik Natal 2022, terdapat peningkatan arus lalu lintas rata-rata 17,6 persen. Misalnya ke arah Cirebon, Bandung, Ciawi, dan Merak. Yang menjadi perhatian adalah jumlah kecelakaan dalam Operasi Lilin hingga kemarin (26/12) mencapai 459 kejadian. Kecelakaan kendaraan tertinggi terjadi di Jawa Timur dengan 269 kejadian.<br /> <br /> ”Diimbau masyarakat lebih waspada karena peningkatan curah hujan,” tuturnya.<br /> <br /> Pada kesempatan lain, Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan, beberapa objek wisata dan belanja di sentra kreatif menunjukkan tren positif di masa libur Natal. ”Harapannya, wisatawan melihat cuaca dan antisipasi keselamatan,” katanya saat ditemui di Istana Negara. Event akhir tahun sudah boleh diselenggarakan. Sandi mengingatkan agar protokol kesehatan tetap diterapkan.

BPOM Ajukan Take Down 2.477 Tautan Jualan Pangan saat Nataru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berharap-bisa-ketemu-jokowi-dan-afgan-rahmawati-kekeyi-cowok-banget_m_.jpg" alt="Rahmawati Kekeyi terinspirasi jadi beauty vlogger karena idolanya." width="100%">
<figcaption>Rahmawati Kekeyi terinspirasi jadi beauty vlogger karena idolanya.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Lagu <em>Keke Bukan Boneka</em> yang dinyanyikan <em>content creator</em> Rahmawati Kekeyi viral dan menjadi trending di kanal <em>YouTube</em> selama beberapa hari belakangan. Namun itu sudah di-<em>take down</em> oleh pihak <em>YouTube</em>, karena dianggap melanggar hak cipta lantaran memiliki kemiripan dengan lagu <em>Aku Bukan Boneka</em> Rinni Wulandari. Sementara,lagu yang dinyanyikan Kekeyi itu, penontonnya sudah mencapai puluhan juta.<br /> <br /> Novi Umar selaku pencipta lagu Rinni mengaku kaget begitu mengetahui lagu <em>Keke Bukan Boneka </em>di-<em>take down</em>. Karena, dia dan label Sony Music tidak pernah meminta video itu dihapus.“Saya juga kaget videonya di-<em>take down</em>. Saya tidak pernah meminta video itu di-<em>take down</em>,” kata Novi Umar saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (5/6).<br /> <br /> Sejak awal kasus itu bergulir, Novi Umar dalam posisi mau menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Dia sengaja angkat bicara tentang hal itu tujuannya bukan untuk membunuh karakter Kekeyi ataupun menjatuhkannya. Tapi lebih sebagai bahan edukasi publik supaya kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa yang akan datang.<br /> <br /> Bukan hanya Novi Umar yang kaget lagu <em>Keke Bukan Boneka</em> di-<em>take down</em>. Pihak Sony Music, kata Novi Umar, juga merasakan hal yang sama. Pihak label pun padahal sudah menjalin komunikasi dengan Kekeyi dan pembicaraan berlangsung cair dalam suasana kekeluargaan. “Sony sama Kekeyi <em>sharing</em>, <em>email-email-an</em>. Masih berkomunikasi dengan baik,” tuturnya.<br /> <br /> Rinni Wulandari pun merasa seperti tersudutkan karena penghapusan lagu <em>Keke Bukan Boneka</em>, berdasarkan keterangan pada link <em>YouTube</em>, dinyatakan bahwa video itu dihapus karena ada klaim hak cipta dari  perempuan yang biasa disapa Rinni Idol itu. Para penggemar Kekeyi pun sempat membajiri kolom komentar postingan Rinni.<br /> <br /> Tak mau terjadi salah paham, melalui akun media sosialnya, Rinni Wilandari kemudian memberikan penjelasan bahwa dirinya tidak terkait sedikit pun soal masalah hak cipta atas lagu ‘Keke Bukan Boneka’. Karena Rini hanya lah seorang penyanyi dan bukan pencipta lagu.<br /> <br /> “Kenapa ada tulisan copyright claim by Rinni idol- Aku Bukan Boneka”? Nah, video yang kena <em>take down</em> sama Youtube selalu mencatut judul lagu dan penyanyi aslinya. Jadi nama aku berserta judul lagunya tercantum disitu,”  terang Rinni Wulandari. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;

Video Kekeyi Dihapus YouTube karena Masalah Hak Cipta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Bukalapak-iklan.jpg.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Indonesia mengimbau agar masyarakat tidak mudik Lebaran pada tahun ini di tengah pandemi Covid-19. Aturan terkait pelarangan mudik Lebaran juga sudah diterbitkan.<br /> <br /> Hanya saja, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetap mengizinkan sejumlah perjalanan. Salah satu perjalanan yang diizinkan adalah dinas yang disertai dengan surat jalan.<br /> <br /> Karena ada pengecualian tersebut, masyarakat ternyata berusaha mencari celah agar tetap bisa mudik Lebaran. Buntutnya, beredar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diperjualbelikan di platform belanja online. SPPD yang diperjualbelikan sempat ditemukan di platform belanja online Bukalapak.<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, Head of Corporate Communication Bukalapak, Intan Wibisono menjelaskan, produk tersebut iklannya sudah ditarik dari Bukalapak. "Karena produk ini melanggar syarat dan ketentuan berjualan di Bukalapak, maka kami takedown," ujar Intan saat dihubungi JawaPos.com.<br /> <br /> Dia menjelaskan, pihaknya memiliki aturan yang secara jelas melarang penjualan produk yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik aturan hukum Indonesia maupun kebijakan platform. "Kami juga memiliki tim yang bertugas untuk memonitor jenis barang yang dijual untuk memastikan semua pelapak memenuhi aturan dan bertindak tegas untuk setiap pelanggaran, termasuk barang palsu atau bajakan," imbuhnya.<br /> <br /> Intan menegaskan sebagai marketplace, sistem Bukalapak merupakan User Generated Content (UGC), atau pelapak memiliki kewenangan untuk mengunggah barang dagangannya sendiri langsung di lapaknya. "Tetapi, jika produk yang diunggah melawan aturan hukum Indonesia dan kebijakan Bukalapak, kami akan segera takedown produk tersebut pada aplikasi kami," tegas Intan.<br /> <br /> Penelusuran JawaPos.com di Bukalapak, iklan tersebut memang sudah tidak ada. Kata-kata kunci pencarian terkait juga tidak mendapatkan hasil. Namun, jika diketik di mesin pencari dengan kata kunci 'Jual Produk SPPD' pencarian Bukalapak tampil paling depan disusul oleh platform serupa, Tokopedia. Meski demikian, jika diklik, iklan-iklan tersebut sudah tidak tersedia di Bukalapak.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=Nl-gcMooCMg<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=IYQUE7GMpGY<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=PZkCCZJsDjY

Beredar Iklan Jual SPPD, Bukalapak: Iklan Sudah Kami Take Down

take down

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#take down

Berita Terkini

Podcast Deddy Corbuzier dan dr. Richard Lee Soal Kasus Jessica Wongso Direvisi hingga Di-take Down

Patroli Siber, Sebar Hoaks Jelang Pilpres, Akun Medsos Di-Take Down

BPOM Ajukan Take Down 2.477 Tautan Jualan Pangan saat Nataru

Video Kekeyi Dihapus YouTube karena Masalah Hak Cipta

Beredar Iklan Jual SPPD, Bukalapak: Iklan Sudah Kami Take Down

Download Aplikasi JawaPos.com