<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/ysfYtRsB43tLvYKLJOZDrkReCkPLwhAm86FeZRUV-1-2575769444.jpg" alt="Sejumlah pengemudi ojek online ikut melakukan pembenahan halte bus transjakarta yang dirusak oleh massa aksi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengemudi ojek online ikut melakukan pembenahan halte bus transjakarta yang dirusak oleh massa aksi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ratusan warga bergotong royong membenahi dua halte Transjakarta di Jakarta Pusat pada Senin (1/9). Dua halte yang menjadi sasaran pembersihan adalah Halte Senen Sentral dan Halte Senen Toyota Rangga. Masyarakat dari berbagai kelompok ikut serta. Mereka saling berbagi tugas. Ada yang mengangkut puing-puing, menyemprotkan air menggunakan mobil damkar, hingga mengecat ulang dinding halte. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengungkapkan, aksi ini tak hanya membersihkan halte, tapi juga kaki-kaki Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Sebanyak 215 orang dari berbagai lapisan masyarakat berpartisipasi.&nbsp; Dengan rincian, pasukan pelangi sebanyak 75 orang, komunitas ojek online sebanyak 50 orang, pedagang dari Perumda Pasar Jaya sebanyak 50 orang, pelajar sebanyak 25 orang, dan SIKAPI (Alumni STM) sebanyak 15 orang dan ikatan Abang None. Arifin pun mengajak seluruh warga Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Pusat, untuk menjaga kota bersama-sama. "Buat seluruh masyarakat Jakarta khususnya yang berada di wilayah Jakarta Pusat, yuk sama-sama kita jaga kota tercinta kita. Karena Jakarta adalah rumah kita semua, jaga terus Jakarta," ujarnya. Ketua Ikatan Abang None Jakarta Prasetyo menuturkan, sebanyak 30 orang alumni Abang None untuk ikut membersihkan halte. "Ini merupakan inisiatif setelah kita tahu Pemkot Jakarta Pusat akan mengadakan gotong royong pembersihan halte," ujar Prasetyo.&nbsp;Pria yang akrab disapa Tyo ini juga mengajak para Abang None menjadi agen perdamaian di masyarakat. "Kita berharap agar situasi anarkis tidak terjadi lagi di Jakarta. Untuk itu sudah menjadi kewajiban kami untuk menyebarluaskan pentingnya arti kedamaian," ucapnya.

Ratusan warga Jakarta Pusat bersihkan halte Transjakarta, ikuti ajakan Wali Kota untuk jaga kota bersama.

Tak Mau Jakarta Rusak Lagi, Warga hingga Abang None Jakarta Turun Tangan Bersihkan Halte Transjakarta yang Dibakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/New-Project-37-91149792.jpg" alt="Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangsel berhasil mengevakuasi cincin di jari warga di Rs di wilayah Serpong, Senin (18/8). (Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Tangsel)" width="100%">
<figcaption>Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangsel berhasil mengevakuasi cincin di jari warga di Rs di wilayah Serpong, Senin (18/8). (Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Tangsel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah petugas Damkar Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendadak berdatangan ke Rumah Sakit Khusus Jiwa Drama Graha, Serpong, Senin (18/8). Bukan untuk memadamkan kebakaran, melainkan misi evakuasi cincin. Salah seorang pengunjung RS, Tatiek, 50, mengeluh jarinya kesakitan akibat cincin yang terasa sempit. sudah beragam cara dicoba, namun, tak aada hasilnya. "Korban adalah Ibu Tatiek, usia 50 tahun, yang mengalami kesulitan melepas cincin di jarinya," kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangsel Ahmad Dohiri, Selasa (19/8). menyerah dengan situasi tersebut, akhirnya telepon di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangsel berdering. laporan singkat itu langsung ditanggapi dengan mengirim sejulah petugas. Tim Rescue Charlie Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangsel dikerahkan untuk melakukan evakuasi pelepasan cincin di Rumah Sakit Khusus Jiwa Drama Graha. ada tiga personel yang ditugaskan. Dalam waktu singkat, dengan peralatan yang dibawa, tim Damkar berhasil melepas cincin dari jari Tatiek. Perempuan paruh baya itu pun akhirnya lega setelah cincin tersebut lepas dari jemarinya. "Kami tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tapi juga siap membantu warga dalam keadaan darurat lainnya seperti evakuasi pelepasan cincin," tambah Dohiri.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan berhasil melakukan evakuasi cincin yang menyiksa jemari warga.

Cincin Tak Mau Lepas dari Jemari Warga Tangsel, Damkar Jadi Solusi, Lakukan Evakuasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/22/xafsM8Ec1KDWldsdNitkjqSRbLDS8eSZmp87Xs7L-2146580897.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan ancaman kepada Iran soal serangan yang lebih besar jika tidak ada itikad perdamaian. Hal ini disampaikan usai militer negaranya membantu Israel dengan menyerang 3 situs nuklir milik Iran, pada Sabtu (21/6), yang langsung dilanjutkan dengan seruan perdamaian. "Akan ada perdamaian atau akan ada tragedi bagi Iran yang jauh lebih besar daripada yang telah kami lihat selama 8 hari terakhir. Ingat, ada banyak target yang tersisa," kata Trump dalam sebuah video yang disiarkan secara langsung melalui akun media sosial White House, dikutip Minggu (22/6). Dalam keterangannya, Trump juga memastikan bahwa serangan udara ini tidak akan berlanjut jika ada itikad perdamaian dari Iran. Bahkan ia menyebut serangan yang dilakukan ke tiga titik pusat nuklir Iran menjadi yang paling mematikan. "Malam ini merupakan yang paling sulit dari semuanya, dan mungkin yang paling mematikan. Tapi jika perdamaian tidak datang secara cepat, kami akan mengejar target-target lainnya dengan presisi, kecepatan, dan keterampilan," lanjut Trump. Tak lupa, Trump menyampaikan pujian terhadap militer di negaranya. Menurut dia, tidak ada militer di dunia yang bisa melakukan serangan seperti yang sudah dilakukan terhadap Iran. "Tidak ada militer di dunia yang bisa melakukan apa yang kami lakukan malam ini. Tidak pernah ada militer yang bisa melakukan apa yang telah terjadi," tuturnya. Sebelumnya, AS secara resmi ikut membantu Israel di tengah tensi geopolitik yang memanas dengan Iran. Trump mengumumkan telah berhasil melakukan serangan rudal ke tiga situs nuklir milik Iran, terdiri dari Fordow, Natanz dan Isfahan, pada Sabtu (21/6) malam waktu setempat. Dia memastikan bahwa saat ini semua pesawat sudah berada di luar ruang udara Iran. Adapun muatan rudal paling banyak dijatuhkan ke situs nuklir utama, yakni Fordow.&nbsp; Trump juga menyebut, saat ini seluruh militer AS sedang dalam perjalanan pulang dalam kondisi selamat. Melalui serangan ini, Trump juga menyerukan perdamaian terhadap Iran.&nbsp; "Semua pesawat dalam perjalanan pulang dengan selamat. Selamat untuk prajurit Amerika kami yang hebat. Tidak ada militer lain di dunia yang bisa melakukan ini. Sekarang saatnya untuk damai!" tutup Trump. &nbsp;

Presiden Trump mengancam Iran dengan serangan lebih besar jika tidak ada itikad perdamaian, setelah serangan ke situs nuklir.

Donald Trump Ancam Iran usai Serang 3 Situs Nuklir, Bakal Lancarkan Serangan Lebih Besar Jika Tak Mau Ikuti Perdamaian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/IMG_7676-505867078.jpg" alt="Selebgram Lisa Mariana (kedua kiri) menghadiri sidang perdana atas gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di PN Bandung, Rabu (28/5). (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Selebgram Lisa Mariana (kedua kiri) menghadiri sidang perdana atas gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di PN Bandung, Rabu (28/5). (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Lisa Mariana menaruh harapan besar mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dapat mengakui darah dagingnya yang saat ini sudah berusia kurang lebih 3 tahun. Lisa tidak ada keraguan sedikitpun bahwa ayah biologis dari anaknya adalah RK. Jika usaha serius yang dilakukannya dengan melakukan gugatan ke pengadilan tidak kunjung membuahkan pengakuan dari Ridwan Kamil terhadap anaknya, Lisa Mariana mengaku tidak mau kisah hidupnya seperti cerita sinetron. Yaitu ketika anaknya besar atau anaknya menjadi anak sukses kelak, tiba-tiba saja Ridwan Kamil mengakuinya sebagai anak. Jika saat ini dia tidak mau mengakui anaknya, Lisa Mariana akan menolak Ridwan Kamil sepanjang hayatnya.&nbsp; "Nggak mau gua. Kalau misalnya nggak ada itikad baik dari sekarang, jangan. Nggak usah (ngakuin anaknya sampai kapanpun)," ungkap Lisa Mariana saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/6). Lisa juga mengatakan, jika Ridwan Kamil mau mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, inilah waktu yang tepat. Lisa pun menantang Ridwan Kamil membuktikan pernyataannya melalui kuasa hukum untuk segera melakukan tes DNA. Jika momen ini sudah terlewati dan Ridwan Kamil tak kunjung mengakui anaknya, Lisa Mariana memastikan tidak akan memberikan kesempatan lagi pada Ridwan Kamil. Bahkan, seandainya suatu saat kelak dia merengek pun, Lisa tidak akan pernah mau menerima Ridwan Kamil lagi. "Banyak keluarga yang bisa berperan sebagai ayahnya kalau Pak RK tidak mengakui," ungkap Lisa Mariana.

Lisa Mariana menantang Ridwan Kamil untuk mengakui anaknya dan menyiapkan langkah jangka panjang jika tidak ada itikad baik.

Tak Mau Seperti Sinetron, Lisa Mariana Mau Lakukan ini Jika Ridwan Kamil Tetap Tak Akui Anaknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/30/hNuEJleeQgcZCB27NaR2fPjAGsXp27EeujehjD7c-3981506084.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Michael Leksodimulyo mengkritik Langkah Pemkot yang akan menonaktifkan NIK dan BPJS penderita TBC yang menolak berobat. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Michael Leksodimulyo mengkritik Langkah Pemkot yang akan menonaktifkan NIK dan BPJS penderita TBC yang menolak berobat. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang akan menonaktifkan NIK dan BPJS Kesehatan milik penderita Tuberkulosis (TBC) yang tidak mau berobat rutin menuai pro dan kontra di masyarakat. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Michael Leksodimulyo menilai sanksi penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) perlu dikaji lebih dalam. "Sebaiknya ada sosialisasi dahulu, jangan tahu-tahu langsung dipedot (diblokir) KTP-nya. Hati-hati karena ini melanggar hak asasi manusia, sebaiknya kebijakan ini dipikirkan kembali atau ditunda," tutur Michael, Selasa (29/4). Politikus PSI itu kemudian mempertanyakan apakah kebijakan penonaktifan NIK bagi penderita TBC yang menolak diobati, sudah dipikirkan secara bijaksana dan merupakan suatu keputusan yang baku. "Bagaimana dengan PKK? bagaimana dengan KSH, bagaimana dengan RT RW, apakah mereka semua sudah tahu bahwa pasien yang tidak mau mengonsumsi obat-obatan TBC ini akan diblokir KTP-nya?" lanjutnya. Karena itu, Michael berharap Pemkot Surabaya tidak terburu-buru menerapkan sanksi sosial bagi penderita TBC. Sebaliknya, Pemkot dapat mengkaji ulang agar kebijakan yang diterapkan tidak merugikan berbagai pihak. "Jangan sampai nanti sudah mau minum obat TBC lagi, tetapi untuk mengaktifkan KTP-nya ini kesulitan. Padahal untuk mendapatkan akses bantuan beras, pendidikan, itu dari KTP semua," seru Michael. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan untuk mempercepat penanganan penyakit TBC, Pemkot akan menonaktifkan NIK dan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi penderita yang menolak berobat rutin. "Karena itu membahayakan warga semuanya. (NIK dan BPJS) baru bisa aktif lagi ketika dia mau berobat. Lalu mau sanksi apa lagi? Kalau tidak mau berobat, kemudian menular ke warga lainnya kan jadi bahaya,&rdquo; tutur Eri.&nbsp; Ia mengingatkan masyarakat agar belajar dari pandemi Covid-19 lima tahun yang lalu. Tanpa saling menjaga, bukan tidak mungkin penyakit Tuberkulosis akan menular cepat seperti virus Corona. &ldquo;Pada waktu Covid-19 kan ada yang pakai masker sehingga tidak menularkan orang lain. Lah sekarang (TBC), sudah sakit, tidak mau diobati, malah keliling, nah itu membahayakan warga Surabaya,&rdquo; jelas Eri.&nbsp;

Pemkot Surabaya akan menonaktifkan NIK dan BPJS Kesehatan penderita TBC yang menolak berobat. Kebijakan itu menuai pro dan kontra di masyara

Dewan Kritik Kebijakan Pembekuan NIK Pasien TBC di Surabaya yang Tak Mau Berobat: Jangan Gegabah, Itu Langgar HAM!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/04/IMG_202407186_110843587-1056696439.jpeg" alt="Ilustrasi tanda dan gejala TBC. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tanda dan gejala TBC. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemkot Surabaya memberikan pengobatan gratis secara rutin kepada penderita Tuberkulosis (TBC), sebagai upaya untuk mempercepat penanganan penyakit tersebut. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa pengobatan itu wajib dijalani oleh para penderita TBC sampai sembuh. Dia memastikan Pemkot Surabaya tidak segan untuk menerapkan sanksi sosial kepada penderita TBC yang tidak mau diobati. Seperti menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK). &ldquo;Sudah tahu sakit, kenapa tidak mau diobati, nggak mau menjaga dirinya. Kalau (penderita TBC) berjalan kan bisa menular ke orang lain, kita punya datanya. Kalau warga Surabaya mangkir berobat ya sudah, dibekukan KTP-nya," tutur Eri, Senin (28/4). Selain NIK, Pemkot Surabaya juga akan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan&nbsp; untuk menonaktifkan kepesertaan penderita Tuberkulosis yang tidak mau diobati. "Karena itu membahayakan warga semuanya, (NIK dan BPJS) baru bisa aktif lagi ketika dia mau berobat. Lalu mau sanksi apa lagi? Kalau tidak mau berobat, kemudian menular ke warga lainnya kan jadi bahaya,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Pejabat yang akrab disapa Cak Eri itu menerangkan, sanksi sosial yang diterapkan mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penanggulangan TBC di Kota Surabaya.&nbsp; Perwali juga menjamin hak masyarakat untuk hidup sehat lewat fasilitasi skrining TBC, baik di fasilitas kesehatan maupun mandiri, serta memastikan layanan standar bagi penderita dan menekan angka putus berobat. Eri mengingatkan masyarakat agar belajar dari pandemi Covid-19 lima tahun lalu. Tanpa saling menjaga, bukan tidak mungkin penyakit TBC akan menular cepat seperti virus Corona. &ldquo;Pada waktu Covid-19 kan ada yang pakai masker sehingga tidak menularkan orang lain. Lah sekarang (TBC), sudah sakit, tidak mau diobati, malah keliling, nah itu membahayakan warga Surabaya,&rdquo; imbuh Eri.&nbsp;

Pemkot Surabaya bakal menerapkan sanksi sosial bagi penderita TBC yang menolak diobati, demi kesehatan masyarakat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Ancam Penderita TBC yang Bandel Tak Mau Diobati: KTP dan BPJS Kesehatan Dibekukan

Tak Mau

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tak Mau