<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/4-1.jpg" alt="Santri Pondok Pesantren Tebuireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, bersiap pulang ke daerah asal pada Jumat (27/3). Pesantren Tebuireng/Antara" width="100%">
<figcaption>Santri Pondok Pesantren Tebuireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, bersiap pulang ke daerah asal pada Jumat (27/3). Pesantren Tebuireng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Beredar informasi bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan mengancam eksistensi pesantren. Bahkan membuka peluang pemidanaan ulama dan atau kiai pengasuh pondok tradisional.  Menanggapi itu, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi memastikan bahwa hal tersebut tidak benar. Sebab, penyelenggaraan pesantren diatur oleh UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sehingga, masalah pendirian pesantren merujuk pada UU tersebut dan tidak ada aturan tentang sanksi pidana di dalamnya.  ”Pemerintah punya UU tersendiri yang mengatur pesantren. Sehingga, penyelenggaraan pesantren merujuk pada UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Tidak ada sanksi pidana,” tegas Fachrul Razi melalui keterangan resmi pada Selasa (1/9).  Dia menerangkan, UU tersebut bersifat lex specialis yang menyatakan bahwa hukum tersebut bersifat khusus dengan mengesampingkan hukum bersifat umum.  Terkait pendirian, pasal 6 UU 18/2019 mengatur bahwa pesantren didirikan perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat. Pendirian pesantren wajib berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil 'alamin dan berdasar Pancasila, UUD 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika.  Pesantren juga harus memenuhi unsur-unsur, kiai, santri yang bermukim di pesantren, pondok atau asrama, masjid atau musala, dan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin.  ”Jika persyaratan itu sudah terpenuhi, pesantren memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili pesantren. Selanjutnya, penyelenggara mendaftarkan keberadaan pesantren kepada menteri. Jika semua syarat terpenuhi, menteri agama memberikan izin terdaftar dalam bentuk surat keterangan terdaftar atau SKT,” tutur Fachrul Razi.  Namun, meskipun izin dikeluarkan, proses pengajuan pendaftaran tidak harus langsung ke kemenag pusat di Jakarta, melainkan dilakukan berjenjang melalui kanwil kemenag provinsi.  ”Proses pengajuan izin pesantren melalui kanwil kemenag akan diatur dalam peraturan menteri agama yang saat ini tengah difinalisasi. RPMA tidak mengatur sanksi pidana. Bagi pesantren yang menyalahi komitmen pendiriannya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU Pesantren, akan dicabut SKT-nya,” kata Fachrul Razi.  Sebagai informasi, pandangan atas RUU Ciptaker itu didasarkan pada rencana perubahan pasal 62 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mencabut kewenangan perizinan dari pemerintah daerah. Dalam pasal 62 RUU Ciptaker disebutkan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Sedangkan pasal 71 mengatur bahwa penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin, bisa dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=XIgRR7tk5Jk

Menag Tegaskan RUU Ciptaker Tidak Bisa Sentuh Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/nadiem-zaking.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekolah untuk jenjang SD sampai SMA/SMK telah diperbolehkan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di zona kuning dan hijau. Namun, para murid juga diperbolehkan tetap belajar di rumah apabila orang tua peserta didik tidak memperkenankan anaknya bersekolah tatap muka.  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pun kembali menjelaskan bahwa seluruh pihak yang terkait dengan pendidikan dapat memutuskan apakah murid diperbolehkan belajar tatap muka atau masih mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). Tentunya termasuk orang tua. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/12/08/2020/pembukaan-sekolah-di-zona-kuning-dikritik-nadiem-beri-penjelasan/">Pembukaan Sekolah di Zona Kuning Dikritik, Nadiem Beri Penjelasan</a></li> </ul> Kemudian, bagi sekolah yang telah membuka kegiatan belajar mengajar (KBM) juga tidak boleh untuk memberikan sanksi kepada para murid yang mengikuti PJJ.  "Sekolah nggak boleh untuk menghukum atau memberikan penalti atas pilihan mereka. Karena anak yang bersekolah itu kan cuma 50 persen per hari tatap muka, 50 persen lagi PJJ, jadi kalau orang tua ngga nyaman mengirim anak bersekolah, pakai PJJ saja," jelas Nadiem dalam Webinar, Rabu (12/8).  Keputusan orang tua tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Selain orang tua, peran pemerintah daerah (Pemda), dinas pendidikan (Disdik) serta sekolah juga diperlukan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di tengah pandemi saat ini. Semua daftar periksa juga perlu dipenuhi oleh sekolah.  "Ini adalah absolut dari orang tua, meski semua pihak telah memberikan izin, orang tua boleh nggak memperbolehkan anaknya pergi ke sekolah. Kan pemerintah telah mengatur daerah mana saja yang boleh tatap muka, yaitu zona kuning dan hijau, setelah itu (perizinan dan pengawasan) ada Pemda, sekolah dan orang tua," tandas Menteri Nadiem.

Menteri Nadiem Minta Sekolah Tak Beri Sanksi Siswa yang Pilih PJJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Satriwan-Salim-Dok.-Pribadi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, kini sekolah yang kabupaten/kotanya berada di zona kuning diperbolehkan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Untuk daerah yang masih berada di zona merah dan oranye, belum diperbolehkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka.  Meski dilarang, tidak ada peraturan maupun sanksi yang mengikat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah ketika melanggar kegiatan pembelajaran tatap muka di zona oranye dan merah. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/03/08/2020/soal-pembukaan-sekolah-di-zona-non-hijau-fsgi-membunuh-pelan-pelan/">Soal Pembukaan Sekolah di Zona Non Hijau, FSGI: Membunuh Pelan-pelan</a></li> </ul> Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim menuturkan bahwa pihaknya kecewa atas hal tersebut. Jadi dia berharap semua pihak terkait berlaku jujur dalam pembukaan sekolah demi keamanan peserta didik, guru, serta masyarakat.  "Kami menyayangkan tidak ada sanksi, ini memang kuncinya sekarang ada di sekolah, ada di Pemda, kami meminta dengan sangat sekolah jujur, dalam hal ini kepala sekolah guru, komite sekolah harus jujur, jangan membuka sekolah kalau protokol kesehatannya belum dilengkapi atau belum siap," terang Satriwan kepada JawaPos.com, Senin (10/8).  Selain itu, dia meminta agar Pemda dapat selalu berkoordinasi dengan satuan pendidikan, dinas pendidikan hingga pemerintah pusat dalam menjalankan kegiatan pembelajaran tatap muka.  "Pemda juga harus benar-benar (bekerja), jangan gengsi, kalau sekolah tidak dibuka bukan berarti siswanya tidak maju. Ketertinggalan satu atau dua semester itu bisa dikejar ketimbang keselamatan nyawa mereka yang tidak bisa dikejar," tutup Satriwan. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/08/08/2020/zona-merah-dan-oranye-langgar-skb-empat-menteri-tak-dikenai-sanksi/">Zona Merah dan Oranye Langgar SKB Empat Menteri Tak Dikenai Sanksi</a></li> </ul> Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori menegaskan tidak ada sanksi bagi daerah yang melanggar ketentuan tersebut.  “Terkait dengan sanksi bagi sekolah atau daerah yg melanggar SKB, ini perlu kami sampaikan, tidak ada sanksi secara tegas dalam rangka membuka pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19,” ungkap dia dalam telekonferensi pers, Jumat (7/8).

Zona Merah dan Oranye Tak Ada Sanksi, FSGI: Kami Minta Sekolah Jujur

tak ada sanksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tak ada sanksi

Berita Terkini

Menag Tegaskan RUU Ciptaker Tidak Bisa Sentuh Pesantren

Menteri Nadiem Minta Sekolah Tak Beri Sanksi Siswa yang Pilih PJJ

Zona Merah dan Oranye Tak Ada Sanksi, FSGI: Kami Minta Sekolah Jujur

Download Aplikasi JawaPos.com