<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/Penetapan-nomor-urut-Capres-dan-Cawapres-pasangan-Pilpres-2024-Dery-Ridwansah-1JPG-4066787806.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Direktur Eksekutif&nbsp;Indonesia&nbsp;Law and Democracy Studies (ILDES) Juhaidy Rizaldy mengatakan, diterimanya pasangan Prabowo-Gibran oleh KPU adalah hal yang sah. Sebab, KPU mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sah dan mengikat. "KPU menerima pendaftaran Pasangan Prabowo-Gibran berdasarkan Putusan MK Nomor 90 Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah sah dan mengikat," kata Rizaldy kepada wartawan, Kamis (22/11). "Putusan MK sifatnya Erga Omnes dan Final and binding, semua masyarakat Indonesia harus mengikuti Putusan MK, bukan hanya pemerintah saja, karena sejak diucapkan itu mengikat," sambungnya. Rizaldy menambahkan, KPU telah mengeluarkan surat tertanggal 17 Oktober 2023 tentang tindak Lanjut putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang disampaikan kepada para pimpinan partai politik untuk memodomani Putusan MK tersebut. "Surat KPU tersebut sangat baik dan progresif, KPU dalam mengambil sikap sangatlah tegas, by rules, dan objektif. Masalah PKPU saat ini juga&nbsp; sudah disepakti dan telah diubah sesuai kesepakatan Komisi II DPR RI," jelas Rizaldy.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013297576/dianggap-lakukan-pelanggaran-etik-tpdi-20-laporkan-tujuh-komisoner-kpu-ke-dkpp">Dianggap Lakukan Pelanggaran Etik, TPDI 2.0 Laporkan Tujuh Komisoner KPU ke DKPP</a> Dia menjelaskan, KPU yang dilaporkan ke DKPP bukanlah masalah etik, tetapi permasalahan pelaksanaan Putusan MK. Sedangkan, jika KPU dilaporkan Bawaslu, maka Bawaslu juga tidak berwenang untuk membatalkan pencalonan lantaran semua proses telah berjalan. "Para Paslon lainnya juga tidak mempermasalhan hal itu, Prof Mahfud sebagai cawapres juga telah mengakui pencalonan Gibran tetap sah karena adanya Putusan MK," ucap Rizaldy.&nbsp; Menurutnya, KPU telah membuktikan profesionalitasnya dalam menjalankan tahapan demi tahapan pemilu yang ada. Jika KPU dilaporkan di Bawaslu atau DKPP,&nbsp; pihak-pihak tersebut harus membuktikannya.&nbsp; "Kalau dilihat dari kacamata ilmu perundang-undangan juga, UU bisa diubah karena ada Putusan MK dan dalam Putusan MK itu jelas ada konstitusional bersyarat dalam amar putusan MK 90 tersebut," ucap Rizaldy.

Terkait KPU yang dilaporkan ke DKPP, bukanlah masalah etik, tetapi permasalahan pelaksanaan Putusan MahKamah Konstitusi (MK) .

ILDES Apresiasi KPU Telah yang Berhasil Menjalankan Tahapan Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/COKLIT-data-pemilih-Untuk-Pemilu-2024-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="COKLIT data pemilih untuk Pemilu 2024 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sejak 12 Februari sampai 14 Maret 2023 tersebut bertujuan untuk mencocokkan secara detail data pemilih yang ada di KPU/KIP Kabupaten dengan data pemilih asli di lapangan" width="100%">
<figcaption>COKLIT data pemilih untuk Pemilu 2024 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sejak 12 Februari sampai 14 Maret 2023 tersebut bertujuan untuk mencocokkan secara detail data pemilih yang ada di KPU/KIP Kabupaten dengan data pemilih asli di lapangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan KPU RI menunda tahapan Pemilu 2024. Doli menilai, putusan PN Jakpus telah melampaui kewenangannya.  "Saya cukup menyayangkan keputusan PN itu. Pertama bahwa itu kan putusan melampui kewenangannya. Kan, pemilu ini diatur dalam UU, bahkan UUD kita mengatakan pemilu itu lima tahun sekali. Jadi, habis dari 2019 ya 2024," kata Doli kepada wartawan, Jumat (3/3).  "Kalau pun kita mau menunda pemilu, atau yang dipersoalkan itu UU-nya. Nah, kalau mau mempersoalkan UU, itu ranahnya MK. Bukan ranah PN," sambungnya.  Politikus Partai Golkar ini menegaskan, putusan tersebut tidak bersifat mengikat. Sebab, bukan kewenangan pengadilan negeri dalam memutus pelaksanaan pemilu.  Keputusan PN Jakpus yang meminta tahapan pemilu ditunda, termuat dalam hasil gugatan Partai Prima. PN Jakpus mengabulkan gugatan partai yang dipimpin Agus Jabo Priyono terkait verifikasi administrasi parpol peserta pemilu.  "Partai Prima mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU. Kenapa keputusan KPU yang digugat? putusan akhirnya tiba-tiba penundaan pemilu yang mau membatalkan UU. Nah, itu yang saya sebut bahwa dia mengambil keputusan melampaui kewenangannya. Oleh karena itu, putusan itu tidak mengikat. Jadi, menurut saya, pemilu jalan terus, karena ranahnya berbeda," tegas Doli.  Doli menegaskan, pelaksanaan Pemilu 2024 diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, Komisi II DPR mendukung langkah KPU untuk mengajukan banding atas putusan PN Jakpus.  "Menurut saya, selama UU belum berubah, pemilu ini payung hukumnya UU Nomor 7 tahun 2017. Sekarang kita semua sedang melakukan persiapan untuk itu. Tahapan sudah jalan, ya kan, semua elemen dalam pemilu sudah bekerja, jadi jalan saja," pungkas Doli.

Soal Putusan PN Jakpus, DPR: KPU Tetap Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220802-WA0004.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/8). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/8). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) resmi mendaftarkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (2/8). Ketua Umum PKN I Gede Pasek Suardika mengharapkan, partai yang dipimpinnya bisa lolos verifikasi administrasi dan faktual untuk mengikuti gelaran Pemilu 2024.  "Hari kedua ini, kami PKN secara resmi mendaftarkan diri untuk bisa jadi peserta Pemilu 2024. Kami sudah berikan syarat-syarat di Sipol, sehingga kami tinggal mem-print hal itu. Dan itulah yang kami bawa ke KPU hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar, sehingga kami bisa memenuhi syarat sebagai calon peserta," kata Gede Pasek di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.  Mantan politikus Partai Demokrat ini menyatakan kehadiran Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dikeluarkan KPU, memudahkan parpol dalam melakukan pendaftaran peserta Pemilu 2024.  "Kami senang karena harus berhadapan dengan Sipol, karena kalau satu tak terpenuhi maka yang lain nggak bisa jalan. Jadi, kami harus terukur dan sampai kemarin malem kita tunggu dari daerah untuk syarat Sipol. Sehingga kami bisa daftar dengan perwakilan 34 provinsi dan 501 kabupaten, 5271 kecamatan," ucap Gede Pasek.  Gede Pasek mengaku optimistis partai yang dipimpinnya memenuhi syarat, sehingga bisa mengikuti ajang kontestasi Pemilu 2024. Menurut Gede Pasek, aplikasi Sipol membuat parpol semakin modern.  "Kami dulu deklarasi partai, kami audiensi ke para penyelenggara Pemilu, lalu kami membenahi dari dalam, kami ajak orang-orang IT dan mempelajari Sipol ini dan ternyata Sipol ini bisa menjadikan partai lebih modern," ujar Gede Pasek.  Dia pun menargetkan, PKN bisa duduk di kursi DPR RI dan DPRD yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini menjadi target utama bagi PKN pada Pemilu 2024.  "Dari awal partai ini disiapkan kami langsung membuat struktur tiga etape. Pertama, adalah lolos Kemenkumham, kedua adalah lolos KPU RI dan ketiga kami lolos di parlemen nasional dan daerah," ungkap Gede Pasek.  Oleh karena itu, Gede Pasek mengaku optimistis partai yang dipimpinnya akan lolos parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen. "Kami tadi katakan lolos parlemen nasional, jadi kalau targetnya lolos parlemen nasional artinya PT pasti terlewati," tegas Gede Pasek.  Sebagaimana diketahui, sebelumnya sebanyak sembilan parpol telah mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 ke KPU di hari pertama pendaftaran, Senin (1/8) kemarin. Setelah diperiksa kelengkapannya, KPU menyatakan hanya enam dari sembilan parpol yang berkasnya lengkap sebagai peserta Pemilu 2024.  Adapun, keenam parpol yang berkasnya dinyatakan lengkap yakni, PDIP, PKS, PKP, Perindo, NasDem, dan PBB. Sementara tiga partai lainnya yakni, Partai Reformasi, PRIMA, dan Pandai diminta untuk melengkapi persyaratan hingga 14 Agustus 2022.

Daftar Peserta Pemilu 2024, PKN Targetkan Bisa Duduk di Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/27_anggaran_pemilu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rangkaian pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 resmi dimulai. Selasa (14/6) malam Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meluncurkan start tahapan yang akan berlangsung 20 bulan ke depan.  Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, sesuai ketentuan UU Pemilu, tahapan harus dimulai 20 bulan sebelum hari H yang jatuh pada 14 Februari 2024. ’’Pada hari ini tepat 20 bulan,’’ ujarnya di kantor KPU RI Jakarta.  Setelah dimulai tahapan, dalam waktu dekat KPU menuntaskan peraturan KPU tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik.  Mengingat tahapan pendaftaran dimulai pada akhir Juli nanti. Terkait pelaksanaan pemilu, Hasyim meminta semua lembaga bisa membantu KPU melancarkan semua tahapan. ’’KPU tidak bisa bekerja sendirian,’’ imbuhnya.  Start tahapan tadi malam ditandai dengan dibunyikannya sirene oleh berbagai pemangku kepentingan. Mulai pemimpin KPU, Ketua DPR Puan Maharani sebagai perwakilan masyarakat, hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai wakil pemerintah.  Hasyim berharap pelaksanaan Pemilu 2024 menyuguhkan perebutan kekuasaan secara legal dan tidak malah menjadi momen perpecahan. Sebaliknya bisa menjadi sarana untuk mengintegrasikan masyarakat.  Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menambahkan, selain regulasi, pihaknya mengejar finalisasi anggaran. Rencananya, hari ini kesekjenan KPU menggelar rapat konsinyasi tertutup dengan badan anggaran (banggar).  Dalam rapat tersebut, KPU akan mendetailkan usulan anggaran Rp 76 triliun. ’’Besok (hari ini) Pak Sekjen presentasi,’’ ujarnya.  Yulianto menambahkan, dalam forum konsinyasi juga dimungkinkan akan dilakukan penyisiran ulang. Termasuk melihat kembali potensi efisiensi anggaran. ’’Kita verifikasi kembali, termasuk soal dukungan sarana-prasarana,’’ imbuhnya.  Dalam rapat sebelumnya, ada tawaran pemerintah agar anggaran renovasi dan perbaikan sarana KPU daerah bisa dibebankan ke pemda. Jika itu dilakukan, kebutuhan anggaran akan terpangkas.  Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung seluruh tahapan. Baik dari aspek pendampingan regulasi yang memudahkan penyelenggara maupun dukungan anggaran.  Yang terpenting, kata Tito, penggunaan anggaran memperhatikan prinsip kehati-hatian. ’’Anggaran pemilu digunakan dengan efisiensi,’’ ujarnya.  Tito yang datang mewakili presiden menitipkan agar potensi persoalan teknis bisa diantisipasi. Belajar dari pengalaman lima tahun lalu, persoalan kesalahan teknis bisa dikapitalisasi menjadi masalah politik.  Mendagri juga berharap berbagai sistem teknologi yang disiapkan untuk menunjang pelaksanaan tahapan bisa dioptimalkan. ’’Sistem yang dibangun KPU hendaknya dilaksanakan,’’ kata Tito.  Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, dimulainya tahapan Pemilu 2024 per 14 Juni adalah bukti tidak ada lagi ruang bagi wacana penundaan pemilu. ’’Tidak ada pembahasan untuk penundaan. Tidak ada pembahasan untuk mengulur-ulur,” ujarnya.  Puan menuturkan, sejak awal DPR, pemerintah, KPU, dan banyak elemen masyarakat berkomitmen bahwa pada 2024 pemilu harus dilaksanakan. Namun, dia mengingatkan agar semua pihak tidak memandang pemilu di Indonesia sekadar mekanisme demokrasi.  Sementara itu, dimulainya tahapan pemilu membuat kerja pengawasan juga berjalan. Kemarin Bawaslu di seluruh penjuru tanah air melaksanakan apel siaga pengawasan yang dipusatkan di kantor Bawaslu RI. ’’Apel siaga ini ’aware’ bahwa jam kita sudah dimulai, jam pengawasan sudah dimulai,’’ kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (14/6).  Dia mengingatkan, para pengawas harus mengubah jam kerja. Sebab, jam kerja pengawasan berbeda dengan umumnya. Dia juga meminta jajaran menguatkan pemahaman dalam menangani seluruh perkara, permohonan, pencegahan, pengawasan, penyelidikan, maupun pemantauan pengawasan.  Bagja mengungkapkan, pada satu bulan ini lembaga pengawas pemilu akan melakukan pembenahan organisasi dan perbaikan perbawaslu. Sebab, tahapan akan mulai padat. ’’Nanti September ada pendaftaran partai politik peserta pemilu, November akan ada sengketa kemungkinannya,’’ ucap lelaki kelahiran Medan itu.  Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, setelah launching tahapan pemilu dilaksanakan, semua pihak harus bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan pemilu. ’’Harus mau berkorban untuk melakukan persiapan sebaik-baiknya,’’ terangnya.  MENUJU PEMILU 2024  14 Juni 2022: Start tahapan  29 Juli–13 Desember 2022: Pendaftaran dan verifikasi partai  14 Desember 2022: Penetapan partai  6 Desember 2022–25 November 2023: Pencalonan anggota DPD  24 April–25 November 2023: Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota  19 Oktober–25 November 2023: Pencalonan presiden dan wakil presiden  28 November 2023–10 Februari 2024: Kampanye  14 Februari 2024: Pemungutan suara

KPU Luncurkan Tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Apel Siaga Pengawasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ketua-KPU-Hasyim-Asyari-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergerak cepat menyelesaikan harmonisasi, pengesahan dan pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahapan Pemilu 2024. Hal ini setelah draft PKPU Tahapan Pemilu telah disetujui DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (7/6) kemarin.  "KPU bergerak cepat untuk segera memproses harmonisasi, pengesahan dan pengundangan PKPU Tahapan Pemilu 2024," kata Anggota KPU, M. Afifuddin dalam keterangannya, Rabu (8/6).  Menurut Afifudin, koordinasi KPU dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah dilakukan berupa mengirim surat permohonan harmonisasi kepada Kemenkumham, pada Rabu (8/6) hari ini. Menurutnya, Kemenkumham sudah merespon positif dan menjadwalkan harmonisasi RPKPU Tahapan Pemilu 2024 pada hari ini.  "Kami berharap PKPU Tahapan Pemilu 2024 dapat diundangkan pada hari Kamis 9 Juni 2022, atau paling lambat Jumat 10 Juni 2022, sehingga sudah tersedia payung hukum yg kokoh untuk dimulainya tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 ini," pungkas Afifudin.  Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebelumnya dalam RDP dengan Pemerintah dan DPR RI memaparkan rancangan tahapan dan jadwal Pemilu Serentak 2024. Hasyim mengatakan, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni dengan agenda perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.  Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dilakukan pada 29 Juli-13 Desember 2022, serta penetapan parpol peserta pemilu pada 14 Desember 2022. Tahapan pencalonan dilakukan pada 6 Desember 2022-25 November 2023 untuk anggota DPD; pada 24 April-25 November 2023 untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; dan 28 November 2023-10 Februari 2024 untuk pencalonan presiden dan wakil presiden.  Sementara masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari, dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, dilanjutkan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 15 Februari sampai 20 Maret 2024.  Jika tidak ada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), maka penetapan hasil pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK).  "Jika ada PHPU, maka penetapan hasil pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan MK. Jika ada pilpres putaran kedua, maka akan digelar pada 26 Juni 2022," pungkas Hasyim.

PKPU Tahapan Pemilu 2024 Segera Diundangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ketua-KPU-Hasyim-Asyari-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tarik-ulur jadwal dan tahapan Pemilu 2024 akhirnya tuntas. Kemarin (7/6) malam Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri menyetujui draf rancangan tahapan Pemilu 2024 hasil usulan KPU RI.  Persetujuan itu tercapai setelah disepakatinya durasi masa kampanye. Dalam draf PKPU yang terbaru, KPU mendesain masa kampanye selama 75 hari. Yakni, mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.  Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, desain kampanye yang singkat memiliki konsekuensi teknis. Khususnya terhadap pengadaan dan distribusi logistik. Karena itu, KPU meminta dukungan seluruh stakeholder untuk melancarkan proses tersebut. ’’Kami butuh dukungan dari DPR, pemerintah, Mahkamah Agung, dan Bawaslu,’’ tuturnya.  Terkait dukungan pengadaan, Hasyim meminta payung hukum untuk memangkas proses administrasinya. Baik penguatan di unit kesekjenan KPU RI dalam bentuk peraturan presiden maupun dukungan percepatan pemenuhan logistik dalam bentuk instruksi presiden.  Syarat itu disanggupi pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan dukungan pemerintah dalam percepatan pemenuhan logistik. ’’Itu sudah disampaikan Bapak Presiden dengan tegas dua kali,’’ ucapnya.  Pemerintah akan memberikan keleluasaan kepada KPU untuk menyusun draf aturan yang dibutuhkan. Nanti, pemerintah bakal mengkajinya. Selama tidak bertabrakan dengan ketentuan hukum, presiden siap menandatangani beleid tersebut.  Pemerintah juga siap memberikan dukungan ’’tenaga’’ untuk proses distribusi logistik. Yakni, melibatkan TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah sendiri. Kekurangan sarana-prasarana KPU daerah seperti kantor dan gudang juga akan diakomodasi melalui pemda.  Keberatan terhadap draf PKPU itu muncul dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, alokasi enam hari proses sengketa pemilu sulit dipenuhi. Hal itu berdasar simulasi dari Bawaslu sendiri. ’’Kami minta minimal 12 hari kerja. Kalaupun tidak diberikan, minimal 10 hari kerja,’’ ujarnya.  Bagja menjelaskan, banyak proses yang harus dilalui dalam penyelesaian sengketa. Mulai masa pendaftaran, perbaikan berkas, percobaan upaya mediasi, hingga persidangan dan pembuatan draf putusan. Apalagi jika harus menangani banyak perkara. ’’Mustahil diselesaikan dalam enam hari,’’ jelasnya.  Atas keberatan tersebut, komisi II menyerahkan penyelesaian kepada KPU dan Bawaslu. Dia meminta kedua lembaga mendiskusikan dan menyelesaikan perselisihan secara internal. ’’Saya minta teman-teman bisa koordinasi,’’ kata Ahmad Doli Kurnia, ketua komisi II.

Tahapan Pemilu Akhirnya Disepakati, Masa Kampanye 75 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/JKT2-Biaya-Pemilu-766T-eca4.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani (lima dari kanan) bersama Wakil Ketua DPR dan pimpinan komisi II DPR serta Ketua KPU Hasyim Asyhari (tujuh dari kiri) beserta jajarannya menyampaikan keterangan pers di lobby gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/22)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani (lima dari kanan) bersama Wakil Ketua DPR dan pimpinan komisi II DPR serta Ketua KPU Hasyim Asyhari (tujuh dari kiri) beserta jajarannya menyampaikan keterangan pers di lobby gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/22).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI memberikan sejumlah pesan mengenai pelaksanaan Pemilu 2024 kepada KPU lewat audiensi yang dilakukan pimpinan kedua lembaga tersebut. Hal ini dinilai sebagai upaya DPR dalam mengawasi uang rakyat yang akan digunakan dalam pemilu yang tahapannya akan dimulai pekan depan.  Pertemuan antara pimpinan DPR dan komisioner KPU digelar pada Senin (6/6) kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin jalannya audiensi menyoroti sejumlah hal, termasuk penegasan Pemilu 2024 akan berjalan sesuai jadwal, tepatnya pada 14 Februari 2024.  “Ketua DPR dengan firm menyatakan Pemilu 2024 akan berjalan sesuai waktunya. Pernyataan ini langkah yang patut diacungi jempol, karena memastikan tidak ada pengunduran atau penundaan pemilu,” kata Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin, Selasa (7/6/2022).  Alvin juga mengapresiasi pernyataan Puan yang meminta agar anggaran Pemilu 2024 dilakukan secara efektif dan efisien. Menurutnya, pesan itu sesuai dengan fungsi DPR terkait pengawasan budgeting.  “Dalam konteks ini DPR menunjukkan fungsi sebagai lembaga yang bertugas mengawasi uang rakyat. Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 menghabiskan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu concern dan perhatian dari DPR terhadap KPU ini begitu penting,” sebut Alvin.  KPU sebelumnya mengajukan anggaran sebesar Rp 86,26 triliun untuk Pemilu 2024. Namun karena mendapat masukan agar anggaran Pemilu dirasionalisasi supaya tidak terlalu besar, termasuk dari kalangan DPR, KPU akhirnya merevisi usulan anggaran senilai Rp 76,6 triliun.  DPR menyetujui anggaran Pemilu 2024 setelah KPU melakukan rasionalisasi anggaran. Menurut Alvin, dalam hal ini DPR telah berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Pemilu 2024.  “Dana pemilu yang sudah disepakati ini menjadi salah satu bukti adanya itikad baik DPR yang sudah terlibat dalam rasionalisasi anggaran dari Rp 86 triliun ke Rp 76 triliun, tapi di sisi lain juga mengakomodir kebutuhan KPU untuk kesukseskan penyelenggaraan Pemilu,” imbuh pengajar pada Prodi Distance Learning UMN itu.  Lulusan master University of Leicester, Inggris ini menilai sosialisasi dan pelaksanaan simulasi Pemilu cukup penting. Apalagi, kata Alvin, Pemilu 2024 akan banyak diikuti oleh pemilih pemula yang datang dari kalangan muda.  “Sosialisasi sangat dibutuhkan karena pada Pemilu 2024, hampir 60 persen pemilih dari kalangan milenial dan gen-z. Jadi penyuluhan ini sangat bermanfaat untuk mengedukasi para pemilih pemula,” ucap Dosen muda tersebut.  Seperti diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani sudah menegaskan penyelenggaraan Pemilu akan berlangsung sesuai jadwal. Ia juga mengingatkan mengenai efektivitas anggaran Pemilu 2024.  “Anggaran Pemilu 2024 agar dilakukan secara efektif dan efisien serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu yang akan dimulai sesuai dengan jadwal yang ada yakni 14 Juni 2022,” ungkap Puan saat bertemu dengan komisioner KPU di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.  Puan juga menekankan mengenai akurasi dan Pemutakhiran Data Pemilih untuk dilakukan secara akuntabel. Pemerintah bersama penyelenggara Pemilu disebut harus memastikan kemudahan masyarakat untuk dapat mengakses data pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya.  “KPU agar melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan data kependudukan dan melaporkan jika ada kesalahan pendataan pemilih,” tegas Puan.

Alvin Anggap Parlemen Komit Kawal Pemilu 2024 Efektif dan Efisien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/SIMULASI-PEMUNGUTAN-SUARA-MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi II DPR RI bersama dengan KPU dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Persetujuan tersebut tertuang dalam kesimpulan hasil dari rapat kerja (raker) Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada Selasa (7/6) kemarin.  "Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.  Ketua KPU Hasyim Asy'ari memaparkan rancangan tahapan dan jadwal Pemilu Serentak 2024. Hasyim mengatakan, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni dengan agenda perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.  Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dilakukan pada 29 Juli-13 Desember 2022 serta penetapan parpol peserta pemilu pada 14 Desember 2022. Tahapan pencalonan dilakukan pada 6 Desember 2022-25 November 2023 untuk anggota DPD; pada 24 April-25 November 2023 untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; dan 28 November 2023-10 Februari 2024 untuk pencalonan presiden dan wakil presiden.  Sementara masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari, dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, dilanjutkan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 15 Februari sampai 20 Maret 2024.  Jika tidak ada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), maka penetapan hasil pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK).  "Jika ada PHPU, maka penetapan hasil pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan MK. Jika ada pilpres putaran kedua, maka akan digelar pada 26 Juni 2022," pungkas Hasyim.

Tahapan Pemilu 2024 Telah Disetujui, Ini Agenda Lengkapnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Puan-dan-KPU.jpg" alt="dok DPR RI" width="100%">
<figcaption>dok DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati durasi masa kampanye Pemilu 2024 akan berlangsung selama 75 hari. Durasi masa kampanye ini masih akan dimatangkan oleh DPR bersama KPU RI.  "Durasi masa kampanye sudah disepakati akan dilaksanakan selama 75 hari," kata Puan usai audiensi Pimpinan DPR dan Pimpinan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6).  Durasi masa kampanye ini sebelumnya memang menjadi perdebatan. Pemerintah mengusulkan masa kampanye selama 90 hari, KPU selama 120 hari dan rapat internal Komisi II DPR RI meminta 60 hari.  Namun, dalam rapat konsinyering antara KPU, DPR dan Pemerintah disepakati durasi masa kampanye 75 hari. Namun, dengan catatan hal-hal yang berkaitan dengan logistik pemilu perlu difasilitasi Pemerintah.  Oleh karena itu, Puan meminta agar KPU dan Komisi II DPR RI melakukan simulasi kampanye. Hal ini diharapkan, agar saat Pemilu nanti berlangsung, setiap kebutuhan dapat terakomodir dengan baik.  “Durasi masa kampanye akan berdampak pada produksi dan distribusi logistik, oleh karena produksi logistik harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan,” tegas Puan.  Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan durasi masa kampanye selama 75 hari masih akan dimatangkan. Hal ini mengingat kebutuhan logistik dari Pemilu 2024 harus terpenuhi.  "Strategi yang akan digunakan, dan durasi waktu yang diperlukan untuk proses pencetakan sampai distribusi di TPS ini yang kita matangkan, ketika nanti sudah ada kesepakatan dan titik temu durasi masa kampanye pada kisaran 75 hari," papar Hasyim.  Oleh karena itu, KPU bersama Komisi II DPR RI akan melakukan rapat kerja untuk mematangkan strategi durasi masa kampanye. Hal ini tidak lain, agar seluruh tahapan Pemilu 2024 berjalan lancar.  "Insyaallah pada besok, tangal 7 Juni akan digelar RDP untuk membahs tentang draf peraturan KPU, tahapan, kegiatan dan program Pemilu," pungkas Hasyim.

DPR dan KPU Sepakat Durasi Masa Kampanye Selama 75 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Ketua-DPR-RI-Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 segera dimulai yaitu pada 14 Juni mendatang. Hal itu dikatakan Puan usai menerima audiensi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6).  "Sudah sama-sama disepakati antara KPU dan DPR melalui Komisi II dan Pemerintah bahwa tahapan pemilu akan dimulai insyaallah sesuai dengan jadwal yang ada yakni 14 Juni 2022," kata Puan.  Untuk diketahui, Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024, sementara Pilkada Serentak akan digelar pada 27 November 2024.  Puan menjelaskan, jadwal waktu pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu akan ditetapkan pada bulan Agustus 2022, dan verifikasi parpol calon peserta pemilu akan ditetapkan pada Desember 2022.  "Sehingga pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu insyaallah sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan," ujar Puan.  Terkait dengan anggaran, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu menyepakati besaran dana pelaksanaan pemilu 2024 adalah Rp 76,6 triliun. Puan berharap anggaran tersebut dapat dipakai efektif untuk mewujudkan pemilu yamg berkualitas.  "Kami berharap anggaran pemilu dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhanya sejak dimulainya tahapan pemilu," pungkasnya.

Bertemu Komisioner KPU, Puan Pastikan Tahapan Pemilu Segera Dimulai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tahapan Pemilu 2024

Berita Terkini