<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/hasyim-KPU-3843840456.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar pertemuan dengan partai politik peserta pemilu 2024 di Grand Melia Jakarta, Kamis (12/10). Dalam kesempatan itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyampaikan teknis pendaftaran calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif. Hasyim mengatakan, pendaftaran capres cawapres akan mulai dibuka pada 19 Oktober dan berlangsung selama tujuh hari. "Pendaftaran pasangan calon presiden wakil presiden akan dilakukan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober tahun 2023," kata Hasyim. Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Khusus hari terakhir atau 25 Oktober, pendaftaran dibuka hingga pukul 23.59 WIB. Sementara pendaftaran Calon Anggota Legislatif (Caleg), waktu pendaftaran sedikit lebih singkat atau hanya enam hari. "Pendaftaran calon anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada hari pertama tanggal 19 sampai dengan tanggal 24," imbuhnya. Sementara untuk waktu pendaftaran, KPU tidak melakukan pembedaan. Yakni dibuka jam 08.00 sampai jam 16.00&nbsp;sore. "Kemudian bertempat di kantor KPU sebagaimana ketika mendaftarkan partai politik maupun mendaftarkan calon," pungkasnya.

Hasyim mengatakan, pendaftaran capres cawapres akan mulai dibuka pada 19 Oktober dan berlangsung selama tujuh hari.

KPU Buka Pendaftaran Capres-Cawapres dan Caleg Pekan Depan, ini Jadwal Lengkapnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Sidang-Kode-Etik-Penyelenggara-Pemilu-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Anggota KPU RI Idham Holik (kiri) menjalani sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Sidang KEPP itu beragendakan mendengarkan keterangan pengadu dan teradu yang salah satunya anggota KPU RI Idham Holik. Foto" width="100%">
<figcaption>Anggota KPU RI Idham Holik (kiri) menjalani sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Sidang KEPP itu beragendakan mendengarkan keterangan pengadu dan teradu yang salah satunya anggota KPU RI Idham Holik. Foto</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kepastian soal sistem pemilu diketahui pagi ini saat Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan uji materi sistem proporsional terbuka. Apa pun putusan MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan akan melaksanakannya. &rdquo;Prinsip berkepastian hukum menjadi salah satu prinsip yang harus kami pedomani dalam menyelenggarakan tahapan pemilu,&rdquo; kata Komisioner KPU Idham Holik kemarin (14/6). Yang pasti, apa pun keputusannya, tahapan pemilu akan jalan sesuai jadwal. &rdquo;Insya Allah semua ini akan berjalan sesuai (jadwal) yang ditetapkan KPU,&rdquo; imbuhnya. Pakar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini memperkirakan MK bersikap bijak. Yakni, menyerahkan kebijakan sistem pemilu kepada pembuat UU. Itu dilihat dari pendapat yang banyak disampaikan para ahli dan pihak terkait dalam persidangan. Menurut Titi, tidak ada persoalan konstitusionalitas dalam sistem pemilu. Terbuka maupun tertutup, keduanya boleh digunakan. &rdquo;Tidak ada norma Undang-Undang Dasar yang disimpangi,&rdquo; ujarnya kemarin. Konstitusi atau UUD 1945 tidak mengatur harus menggunakan sistem apa. Karena itu, penentuan kebijakan diserahkan kepada pembentuk UU, yakni DPR dan pemerintah. Setiap sistem pemilu, lanjut Titi, memiliki implikasi teknis. Jika terbuka, misalnya, konsekuensinya akan memicu kompetisi. Tidak hanya antarpartai, tapi juga dalam satu partai. &rdquo;Kalau tertutup, yang kampanye hanya partai dan caleg nomor urut atas. Caleg dengan nomor urut bawah peluang keterpilihan kecil,&rdquo; ungkap dia. Analis politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menambahkan, setiap sistem memiliki kekurangan yang di sisi lain menjadi kelebihan sistem sebaliknya. Sistem terbuka minusnya bisa memunculkan persaingan di internal partai, melemahkan posisi partai politik, mengesampingkan tautan platform, visi dan misi partai, hingga kekuatan party ID. Kemudian, sistem tersebut juga merusak sistem meritokrasi dan kaderisasi parpol. &rdquo;Yang tadinya bukan kader partai, lalu tiba-tiba bisa nyelonong jadi caleg,&rdquo; ujarnya. Berbagai kekurangan itu relatif tidak ditemukan di sistem tertutup. Sebaliknya, sistem tertutup juga punya banyak kelemahan. Yang paling utama adalah mengurangi interaksi kader partai dengan pemilih. &rdquo;Caleg tidak mau bekerja keras untuk mengampanyekan dirinya dan partai. Sebab, mereka percaya yang bakal dipilih adalah caleg prioritas nomor urut satu, bukan basis suara terbanyak,&rdquo; katanya. Kelemahan lainnya, lanjut Pangi, sistem tertutup akan menguatkan oligarki di internal partai politik. Sebab, ada kemungkinan elite lebih mengutamakan kelompok. Bagi pemilih, proporsional tertutup juga seperti memilih kucing dalam karung. Di sisi lain, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan sikap resmi atas pernyataan Denny Indrayana beberapa waktu lalu. &rdquo;Setelah sidang pengucapan putusan, Mahkamah Konstitusi akan menggelar konferensi pers menyampaikan sikap dan tanggapan resmi kelembagaan,&rdquo; ujarnya. Fajar belum bisa membeberkan langkah apa yang akan diambil MK. Namun, dia menegaskan, yang disampaikan Denny tidak dibenarkan. Bagi MK, pernyataan tersebut telah menimbulkan pandangan negatif kepada institusi. &rdquo;Yang berdampak langsung pada kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses persidangan dan putusan MK,&rdquo; tandasnya. (far/lum/c19/fal)

Kepastian soal sistem pemilu diketahui pagi ini saat Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan uji materi sistem proporsional terbuka.

Apa pun Putusan MK, KPU Pastikan Tahapan Pemilu Berjalan Sesuai Jadwal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Anggota-KPU-RI-Idham-Holik-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Anggota KPU RI Idham Holik (tengah)" width="100%">
<figcaption>Anggota KPU RI Idham Holik (tengah)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus bersiap meski MK belum memutus uji materi sistem pemilu. Sejauh ini tahapan dan perencanaan tetap disesuaikan dengan model sistem terbuka. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya patuh pada salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu, yakni berkepastian hukum. Oleh karena itu, meski isu perubahan sistem pemilu berembus, penyelenggara tetap berpegang pada hukum positif. &rdquo;Oleh karena itu, saya belum bisa merespons isu-isu politik yang bersifat spekulatif,&rdquo; ujar Idham Holik, Selasa (30/5). Dia enggan berkomentar soal kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Pihaknya akan menunggu dan menghormati putusan MK. &rdquo;KPU akan menjalankan hukum positif pemilu atau norma-norma yang ada dalam UU Pemilu yang masih efektif berlaku,&rdquo; imbuhnya. Karena itu, semua tahapan tetap didesain secara proporsional terbuka. Surat suara, misalnya. KPU tetap mendesain dengan basis nama caleg terbuka. Dalam surat suara yang diperkenalkan dalam rapat konsultasi di DPR, tiga surat suara untuk pileg menyertakan nama caleg. Desain yang disiapkan KPU secara prinsip sudah mendapat persetujuan DPR. Yakni, empat kolom menyamping dan lima kolom ke bawah yang berisi 18 partai nasional. Bukan hanya itu, verifikasi berkas terhadap bacaleg juga terus berjalan. Hingga kini, dari 18 partai politik (parpol), progres yang sudah selesai verifikasi administrasi ada di kisaran 32 persen. Sementara itu, Partai politik (parpol) pendukung sistem pemilu proporsional terbuka bereaksi dengan isu dugaan bocornya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi sistem proporsional tertutup. Jika uji materi tersebut benar dikabulkan, para calon anggota legislatif (caleg) akan dirugikan. Karena itu, mereka akan melakukan protes, bahkan meminta ganti rugi kepada MK. Kemarin (30/5) delapan fraksi di DPR RI dari parpol pendukung sistem proporsional terbuka memberikan pernyataan menyikapi putusan MK terkait sistem pemilu. Hadir dalam acara itu Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir, Ketua Fraksi Partai Nasdem Roberth Rouw, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dan Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay. Lalu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekretaris Fraksi PKB Fathan Subchi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, dan Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara. Kahar Muzakir mengatakan, saat ini proses pemilu sudah berjalan. Partai politik juga sudah menyampaikan daftar calon sementara (DCS) kepada KPU. &rdquo;Setiap partai memiliki caleg dari DPRD sampai DPR RI kurang lebih 20 ribu orang,&rdquo; terangnya. Jika ada 15 partai, maka ada 300 ribu caleg. Jika sistem pemilu diubah menjadi tertutup, kata dia, para caleg akan kehilangan hak konstitusionalnya karena masyarakat akan memilih partai politik. Para caleg akan melakukan protes dan meminta ganti rugi. Sebab, mereka sudah mengeluarkan biaya dalam mengurus pendaftaran sebagai caleg. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01684692/menteri-jadi-caleg-dapat-atensi-khusus-dari-bawaslu">Menteri Jadi Caleg Dapat Atensi Khusus dari Bawaslu</a> &rdquo;Bayangkan 300 ribu orang itu minta ganti rugi dan berbondong-bondong datang ke MK. Agak gawat juga MK itu,&rdquo; ungkap politikus senior Golkar itu. &rdquo;Jadi, kalau ada yang coba mengubah-ubah sistem itu, maka orang yang mendaftar sebanyak itu akan memprotes,&rdquo; bebernya. Roberth Rouw meminta MK tidak membuat gaduh politik dengan memutuskan sistem pemilu yang berbeda. Menurut dia, partai politik sudah menjalani persiapan tahun pemilu selama setahun. Tinggal beberapa bulan lagi pemilu akan digelar. Para caleg dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat juga akan bereaksi. &rdquo;Jadi, sekali lagi kami mohon agar sebagai pimpinan tertinggi, kepala negara ikut juga untuk memberikan dukungan agar MK tidak bermain-main,&rdquo; ungkapnya. Jika sistem kembali ke proporsional tertutup, menurut Saleh Daulay, pesta demokrasi tidak bisa berjalan dengan seru. Sebab, masyarakat tidak mengetahui siapa yang mereka pilih. Berbeda dengan sistem terbuka, semua orang bisa menonton. Pada 2008, MK pernah memutuskan dari sistem tertutup menjadi terbuka. Saleh menegaskan bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Jadi, aneh kalau kemudian diputuskan kembali ke tertutup. &rdquo;Maka PAN sungguh-sungguh minta pemilu yang akan datang proporsional terbuka,&rdquo; jelasnya. Senada, Ibas menyatakan bahwa Partai Demokrat tetap konsisten dengan sistem proporsional terbuka. Sebab, sistem terbuka adalah sistem terbaik. Partai politik juga sudah mengikuti tahapan-tahapan pemilu. Mereka siap menghadapi pilpres dan pileg yang digelar pada 14 Februari 2024. Partai Demokrat bersama tujuh partai di parlemen mengingatkan kepada hakim-hakim MK agar memutuskan yang terbaik untuk bangsa. &rdquo;Yang bisa mengganti (sistem pemilu) seperti yang diamanatkan UU adalah parlemen dan pemerintah,&rdquo; tegas putra Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Apabila MK mengeluarkan putusan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup, itu akan menimbulkan kegaduhan dan berimplikasi pada proses teknis lapangan. &rdquo;Dan juga teknis persiapan-persiapan pemilu yang akan menyulitkan parpol,&rdquo; paparnya. (lum/far/c17/fal)

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya patuh pada salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu, yakni berkepastian hukum.

KPU: Tahapan Tetap Berjalan dengan Sistem Proporsional Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/pelantikan-kpu-provinsi-3688514265.jpg" alt="LANGSUNG TANCAP GAS: KPU RI melantik 106 anggota baru KPU dari 20 provinsi se-Indonesia di Jakarta kemarin (24/5)." width="100%">
<figcaption>LANGSUNG TANCAP GAS: KPU RI melantik 106 anggota baru KPU dari 20 provinsi se-Indonesia di Jakarta kemarin (24/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 20 provinsi resmi berakhir. Kemarin (24/5) Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari melantik 106 anggota baru KPU provinsi secara serentak di Jakarta. Mereka terpilih setelah melalui berbagai proses seleksi. Tak semuanya wajah baru, beberapa di antaranya berstatus petahana. Hasyim mengatakan, tantangan utama dalam proses pergantian komisioner di level provinsi adalah adaptasi. Sebab, pergantian dilakukan di tengah tahapan yang sudah berjalan cukup jauh. &rsquo;&rsquo;Jadi, segera menyesuaikan diri dengan situasi perkembangan penyelenggaraan pemilu,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Kemudian, lanjut dia, melakukan konsolidasi internal dan jajaran di berbagai level. Untuk mempercepat proses transisi, KPU RI akan memberi pembekalan hingga akhir bulan nanti. Tujuannya, mengenali dan mengidentifikasi ruang lingkup serta tanggung jawab masing-masing di provinsi. Terlebih, latar belakang anggota KPU provinsi itu beragam. &rsquo;&rsquo;Ada yang dari KPU provinsi, kabupaten/kota, ada yang dari Bawaslu, ada juga yang belum berpengalaman jadi penyelenggara,&rsquo;&rsquo; terangnya. Dengan tahapan yang sudah berjalan, lanjut Hasyim, tidak ada waktu untuk bersantai. Apalagi, saat ini berlangsung proses verifikasi bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Baik DPRD maupun DPD. Selain itu, sedang berjalan tahapan penyusunan data pemilih hingga memantau seleksi KPU kabupaten/kota. Pria asal Jawa Tengah itu juga mengingatkan jajarannya untuk bekerja sesuai ketentuan. Lalu, berpegang pada kode etik penyelenggara. &rsquo;&rsquo;Insya Allah terhindar dari masalah-masalah hukum,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Sementara itu, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari mengamini jika masa transisi tidak mudah. Namun, dia optimistis bisa melakukannya. Meski baru masuk sebagai penyelenggara pemilu, dia sudah lama mengikuti isu kepemiluan. Tahapan yang sudah berjalan pun terus diikuti perkembangannya. &rsquo;&rsquo;Yang baru hanya lingkungannya,&rsquo;&rsquo; ucapnya. (far/c18/hud)

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari melantik 106 anggota baru KPU provinsi secara serentak di Jakarta. Ada daerah diisi petahan.

Tahapan Pemilu Berjalan, Anggota KPU di 20 Provinsi Berganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Presiden-Jokowi_OJK.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (6/2). (setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (6/2). (setpres)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tentang penundaan Pemilu 2024 mendapatkan atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala negara menegaskan dukungannya agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus melanjutkan tahapan pemilu yang sudah berjalan. ”Pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” ujar Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Jawa Barat kemarin (6/3).  Jokowi mengaku sudah mengamati reaksi atas putusan PN Jakarta Pusat tersebut. Muncul kontroversi atau pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun, dia menegaskan komitmen pemerintah agar tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Berjalan sesuai rencana.  ”Penyiapan anggaran sudah disiapkan dengan baik,” ujarnya. Karena itu, tak ada alasan lagi untuk penundaan pemilu.  Sementara itu, langkah mengajukan gugatan banding ke pengadilan tinggi atas putusan PN Jakarta Pusat tersebut bakal ditempuh KPU. Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, salinan putusan secara resmi sudah diserahkan PN Jakarta Pusat kepada lembaganya. ”Sudah dapat (salinannya, Red),” ungkap dia.  Dengan demikian, lanjut Afifuddin, objek untuk menempuh upaya banding tersebut sudah ada. Saat ini KPU tengah memfinalisasi draf banding itu. Sembari mempersiapkan upaya hukum banding, KPU akan terus menjalankan tahapan pemilu sesuai jadwal. Saat ini tengah berlangsung tahap verifikasi dukungan calon anggota DPD dan pemutakhiran data pemilih.  Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri langsung menginstruksikan agar partai tetap tegak lurus pada aturan main konstitusi terkait pemilu. Menurut dia, partainya tidak menoleransi setiap upaya yang ingin mencoba melakukan penundaan pemilu.  ”Baik menggunakan celah hukum ataupun yang lain,” tegasnya di sela-sela tasyakuran selesainya pembangunan kantor baru DPD PDIP Sulawesi Selatan kemarin.  Hasto menjelaskan, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) sebenarnya tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan sengketa ke PN Jakarta Pusat. Apalagi sampai keluar keputusan soal penundaan pemilu.  Politikus asal Jogjakarta itu menilai celah hukum yang dipakai Prima tersebut sama sekali tidak sesuai dengan UU 7/2017 tentang Pemilu. Selain itu, tidak menghormati proses demokratisasi yang dijalankan secara terlembaga. ”Yaitu proses pemilu yang dijalankan secara periodik lima tahunan,” cetusnya.  Hasto menambahkan, PN juga tidak memiliki kewenangan dalam menangani sengketa penetapan partai politik peserta pemilu. Kewenangan tersebut seharusnya menjadi ranah Bawaslu dan PTUN.

Presiden Jokowi Dukung Tahapan Pemilu Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Anggota-KPU-RI-Idham-Holik-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Anggota KPU RI Idham Holik (tengah)" width="100%">
<figcaption>Anggota KPU RI Idham Holik (tengah)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia meminta seluruh jajaran penyelenggara Pemilu di daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota tetap melanjutkan tahapan Pemilu serentak 14 Februari 2023, menyusul proses banding terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sedang berjalan.  "Rekan-rekan penyelenggara di daerah tentu tidak terpengaruh sama sekali putusan PN tersebut, karena sudah ditegaskan Ketua KPU RI akan melakukan banding," ujar anggota KPU RI Idham Holid saat dikonfirmasi wartawan dari Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (5/3).  Meskipun PN Jakarta Pusat memutuskan Partai Prima berkaitan putusan perdata terhadap tergugat KPU RI untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024, kata dia, seluruh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota tetap menjalankan proses tahapan.  "Karena seluruh tahapan pemilu dilaksanakan tepat waktu dan tepat aturan," ujar Idham membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI ini menekankan.  Idham menjelaskan, sengketa proses dalam tahapan penyelenggara pemilu itu memang diatur dalam Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 khususnya di pasal 466 sampai dengan pasal 472.  Bahkan di dalam bab mengenai sengketa proses dalam Undang-undang tersebut, kata dia, ada pasal yang secara eksplisit, menegaskan lembaga apa yang berwenang menangani, menyelesaikan, dan memutuskan. "Sengketa proses pemilu yaitu di pasal 467 ayat 1 dan pasal 470 ayat 1 Undang-undang Pemilu  Lembaga tersebut adalah Bawaslu dan PTUN. Undang-undang Pemilu tidak menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa proses," papar pria kelahiran 2 Maret 1977 ini menuturkan.  Menurutnya, sebagaimana penyampaian Ketua KPU RI Hasyim Asyari melalui konferensi pers bahwa tahapan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Karena, penyelenggaraan Pemilu setiap lima tahun, tidak sekedar di Undang-undang Pemilu pada pasal 167 ayat 1, tetapi juga amanah konstitusi yang termaktub dalam pasal 22 huruf e, ayat 1 UUD 1945.  "Perlu kami ditegaskan bahwa Undang-undang Pemilu tidak mengenal yang namanya penundaan pemilu. Di dalam Undang-undang Pemilu itu hanya ada dua istilah, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan," ucap mantan Ketua KPU Kabupaten Bekasi dua periode ini menegaskan.  Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perdata Partai Prima nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024.  Gugatan itu diajukan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Prima Agus Priyono dan Sekretaris Jenderal Dewan DPP Prima Dominggus Oktavianus Tobu Kiik selaku pihak penggugat terhadap KPU yang diwakili oleh Ketua Umum KPU Hasyim Asyari sebagai tergugat.  Dalam putusannya, majelis hakim menyebut menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat serta menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum  2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang dua tahun, empat bulan, tujuh hari. (*)

Anggota KPU: Penyelenggara di Daerah Tetap Lanjutkan Tahapan Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ketua-KPU-RI-Hasyim-Asyari-Jalani-Sidang-Kode-Etik-di-DKPP-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan pihaknya tetap akan menjalankan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Pernyataan ini merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima, untuk mengulang dari awal tahapan Pemilu 2024.  Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan, akan segera mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, setelah menerima salinan putusan resmi dari PN Jakpus.  "Kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum (banding), perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 ini," kata Hasyim di kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (2/3).  Hasyim menyatakan, amar putusan PN Jakpus memang tidak secara spesifik menyasar Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024. Karena itu, KPU tetap melanjutkan proses tahapan Pemilu 2024.  "Sehingga dengan demikian dasar hukum tentang tahapan dan jadwal masih tetap dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai dasar bagi KPU melanjutkan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024," tegas Hasyim.  Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), terkait gugatan perdata atas hasil verifikasi administrasi partai politik untuk Pemilu 2024. PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda proses tahapan Pemilu 2024.  "Menerima gugatan penggugat (Partai Prima) untuk seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat (KPU RI)," demikian bunyi putusan PN Jakpus, Rabu (2/3).  Putusan ini dibacakan pada Rabu (2/3), oleh Ketua Majelis Hakim T. Oyong dengan Hakim Anggota Bakri dan Dominggus Silaban. Serta, panitera pengganti Bobi Iskandardinata.  PN Jakpus meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk tidak melanjutkan proses tahapan Pemilu 2024. Sehingga, KPU diminta untuk melakukan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.  "Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024, sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," pinta Hakim PN Jakpus.  Selain menunda proses tahapan Pemilu, PN Jakpus juga meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp 500 juta kepada pihak penggugat, dalam hal ini Partai Prima.  "Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500 juta kepada penggugat," demikian putusan PN Jakpus.

Tolak Penudaan, KPU Tetap Lanjutkan Proses Tahapan Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/kpu-gresik.jpg" alt="TINGGAL SELANGKAH: Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan surat suara pilkada Gresik yang diselenggarakan KPU Gresik berlangsung hingga kemarin dini hari (17/12). (Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TINGGAL SELANGKAH: Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan surat suara pilkada Gresik yang diselenggarakan KPU Gresik berlangsung hingga kemarin dini hari (17/12). (Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menerapkan metode baru dalam sinkronisasi data pemilih. Tahapannya tidak lagi melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya. Seluruh data yang dibutuhkan akan dikirim oleh pemerintah pusat.  Komisioner KPU Surabaya Divisi Perencanaan Data dan Informasi Naafilah Astri Swarist mengatakan, aturan baru terkait sinkronisasi data mulai berjalan tahun ini. ”Terakhir sinkronisasi data bersama Dispendukcapil Surabaya pada 2021,” ucapnya.  Namun, untuk proses pemutakhiran data, KPU tetap menggandeng Dispendukcapil Surabaya. Naafila menjelaskan, KPU Surabaya tetap melakukan pemutakhiran pada sejumlah data tertentu. Misalnya, pemilih yang sudah meninggal akan dieliminasi dari daftar pemilih. Kemudian, pemilih pemula yang baru dicatat.  ”Secara berkala akan dilakukan rekapitulasi, dari daerah naik ke provinsi, selanjutnya ke pusat,” terangnya.  Naafilah mengatakan, 16 bulan sebelum pemilu, KPU menyampaikan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Kemudian diproses lagi menjadi data pemilih sementara (DPS). ”Terakhir ditetapkan sebagai data pemilih tetap (DPT),” ujarnya.  Warga yang belum tercatat sebagai pemilih bisa secara mandiri memasukkan datanya di DPT. KPU menyediakan sejumlah cara. Salah satunya melalui aplikasi Lindungi Hakmu.  Hingga kini, jumlah DPT Surabaya mencapai 2.059.101 jiwa. Sebanyak 28.530 orang masuk kategori pemilih tidak memenuhi syarat (TMS). Sementara itu, pemilih baru hanya 13 orang. ”Jumlah pemilih baru yang terdata masih sangat minim,’’ ungkapnya.  Karena itu, lanjut dia, pihaknya mendorong masyarakat untuk bisa mendaftar sebagai pemilih baru. Utamanya yang sudah masuk usia 17 tahun. ‘’Kalau kesulitan melalui aplikasi, bisa langsung datang ke kantor KPU Surabaya,” ungkapnya.  Sementara itu, KPU Kabupaten Gresik pun turut menyaksikan peluncuran tahapan Pemilu 2024 itu secara virtual pada Selasa (14/6) malam. Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022,  tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 dimulai 14 Juni.  "Agenda terdekat, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Sesuai jadwal akan dimulai pada 29 Juli mendatang," ucap Ketua KPU Gresik Akhmad Roni.  Proses pendaftaran peserta pemilu itu dibuka sampai 13 Desember 2022. Lalu, ditetapkan pada 14 Desember. Selain itu, juga dilakukan proses pemutakhiran data pemilih yang akan dimulai pada 14 Oktober 2022 dan berakhir pada 21 Juni 2023.  "Setelah itu dilakukan penetapan daerah pemilihan (dapil) dan penetapan jumlah kursi untuk Kabupaten Gresik," terangnya.  Seluruh tahapan tersebut nanti menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBN. Setidaknya, DPR RI telah menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pendaftaran calon anggota DPRD kabupaten/kota yang akan dimulai pada 24 April 2023 dan ditutup pada 25 November 2023.  "Semuanya sudah diatur secara rinci di PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Kami akan mengikuti jadwal tersebut," tandasnya alumnus ITS tersebut.

Masih Minim, Pendaftar Pemilih Baru lewat Aplikasi Lindungi Hakmu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/tahapan-pemilu.jpg" alt="Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meluncurkan start tahapan yang akan berlangsung 20 bulan ke depan, Selasa (14/6). (Miftahulhayat/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meluncurkan start tahapan yang akan berlangsung 20 bulan ke depan, Selasa (14/6). (Miftahulhayat/Jawapos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rangkaian pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 resmi dimulai. Tadi malam Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meluncurkan start tahapan yang akan berlangsung 20 bulan ke depan.  Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, sesuai ketentuan UU Pemilu, tahapan harus dimulai 20 bulan sebelum hari H yang jatuh pada 14 Februari 2024. "Pada hari ini tepat 20 bulan," ujarnya di kantor KPU RI Jakarta.  Setelah dimulai tahapan, dalam waktu dekat KPU menuntaskan peraturan KPU tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik.  Mengingat tahapan pendaftaran dimulai pada akhir Juli nanti. Terkait pelaksanaan pemilu, Hasyim meminta semua lembaga bisa membantu KPU melancarkan semua tahapan.  "KPU tidak bisa bekerja sendirian," imbuhnya.  Start tahapan tadi malam ditandai dengan dibunyikannya sirene oleh berbagai pemangku kepentingan. Mulai pemimpin KPU, Ketua DPR Puan Maharani sebagai perwakilan masyarakat, hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai wakil pemerintah.  Hasyim berharap pelaksanaan Pemilu 2024 menyuguhkan perebutan kekuasaan secara legal dan tidak malah menjadi momen perpecahan. Sebaliknya bisa menjadi sarana untuk mengintegrasikan masyarakat.  Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menambahkan, selain regulasi, pihaknya mengejar finalisasi anggaran. Rencananya, hari ini kesekjenan KPU menggelar rapat konsinyasi tertutup dengan badan anggaran (banggar).  Dalam rapat tersebut, KPU akan mendetailkan usulan anggaran Rp 76 triliun. "Besok (hari ini) Pak Sekjen presentasi," ujarnya.  Yulianto menambahkan, dalam forum konsinyasi juga dimungkinkan akan dilakukan penyisiran ulang. Termasuk melihat kembali potensi efisiensi anggaran.  "Kita verifikasi kembali, termasuk soal dukungan sarana-prasarana," imbuhnya.  Dalam rapat sebelumnya, ada tawaran pemerintah agar anggaran renovasi dan perbaikan sarana KPU daerah bisa dibebankan ke pemda. Jika itu dilakukan, kebutuhan anggaran akan terpangkas.  Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung seluruh tahapan. Baik dari aspek pendampingan regulasi yang memudahkan penyelenggara maupun dukungan anggaran.  Yang terpenting, kata Tito, penggunaan anggaran memperhatikan prinsip kehati-hatian. "Anggaran pemilu digunakan dengan efisiensi," ujarnya.  Tito yang datang mewakili presiden menitipkan agar potensi persoalan teknis bisa diantisipasi. Belajar dari pengalaman lima tahun lalu, persoalan kesalahan teknis bisa dikapitalisasi menjadi masalah politik.  Mendagri juga berharap berbagai sistem teknologi yang disiapkan untuk menunjang pelaksanaan tahapan bisa dioptimalkan. "Sistem yang dibangun KPU hendaknya dilaksanakan," kata Tito.  Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, dimulainya tahapan Pemilu 2024 per 14 Juni adalah bukti tidak ada lagi ruang bagi wacana penundaan pemilu.  "Tidak ada pembahasan untuk penundaan. Tidak ada pembahasan untuk mengulur-ulur," ujarnya.  Puan menuturkan, sejak awal DPR, pemerintah, KPU, dan banyak elemen masyarakat berkomitmen bahwa pada 2024 pemilu harus dilaksanakan. Namun, dia mengingatkan agar semua pihak tidak memandang pemilu di Indonesia sekadar mekanisme demokrasi.  Sementara itu, dimulainya tahapan pemilu membuat kerja pengawasan juga berjalan. Kemarin Bawaslu di seluruh penjuru tanah air melaksanakan apel siaga pengawasan yang dipusatkan di kantor Bawaslu RI. "Apel siaga ini 'aware' bahwa jam kita sudah dimulai, jam pengawasan sudah dimulai," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 di kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin.  Dia mengingatkan, para pengawas harus mengubah jam kerja. Sebab, jam kerja pengawasan berbeda dengan umumnya. Dia juga meminta jajaran menguatkan pemahaman dalam menangani seluruh perkara, permohonan, pencegahan, pengawasan, penyelidikan, maupun pemantauan pengawasan.  Bagja mengungkapkan, pada satu bulan ini lembaga pengawas pemilu akan melakukan pembenahan organisasi dan perbaikan perbawaslu. Sebab, tahapan akan mulai padat.  "Nanti September ada pendaftaran partai politik peserta pemilu, November akan ada sengketa kemungkinannya," ucap lelaki kelahiran Medan itu.  Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, setelah launching tahapan pemilu dilaksanakan, semua pihak harus bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan pemilu. "Harus mau berkorban untuk melakukan persiapan sebaik-baiknya," terangnya.  MENUJU PEMILU 2024  14 Juni 2022  Start tahapan  29 Juli–13 Desember 2022  Pendaftaran dan verifikasi partai  14 Desember 2022  Penetapan partai  6 Desember 2022–25 November 2023  Pencalonan anggota DPD  24 April–25 November 2023  Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota  19 Oktober–25 November 2023  Pencalonan presiden dan wakil presiden  28 November 2023–10 Februari 2024  Kampanye  14 Februari 2024  Pemungutan suara

Tahapan Pemilu 2024 Dimulai, Masih Ada Ruang Efisiensi Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ketua-KPU-Hasyim-Asyari-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ketua KPU periode 2022-2027 Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU periode 2022-2027 Hasyim Asy</figcaption>
</figure><h3>Hasyim Asy’ari Pimpin KPU, Rahmat Bagja di Bawaslu</h3> JawaPos.com – Suksesi kepemimpinan di tubuh penyelenggara pemilu akhirnya tuntas. Itu sekaligus menandai langkah menuju pesta demokrasi 2024 di tengah isu adanya penundaan.  Kemarin (12/4) Presiden Joko Widodo melantik tujuh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Istana Negara, Jakarta. Jokowi berharap KPU dan Bawaslu bisa segera menyiapkan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. ’’Dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak,” katanya.  Persiapan tersebut penting. Sebab, menurut kepala negara, untuk kali pertama Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pilkada dalam satu tahun. "Tahapan awal akan dimulai pada 14 Juni 2022,” ujar Jokowi. KPU dan Bawaslu diharapkan segera mempersiapkan secara matang dan menjaga kualitas demokrasi.  Jokowi juga berpesan agar KPU menekankan soal pendidikan politik kepada masyarakat. Presiden berharap tidak ada lagi yang membuat masyarakat terprovokasi isu politik identitas. ’’Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat,’’ ucapnya.  Pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. Terutama dukungan anggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). ’’Serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu,’’ bebernya.  KPU sebelumnya mengajukan alokasi total anggaran Rp 76 triliun untuk Pemilu 2024. Dana itu digunakan untuk seluruh rangkaian yang akan berjalan sejak Juni 2022 hingga pertengahan 2024. Namun, dalam kesempatan sebelumnya, presiden meminta agar anggaran pemilu dikaji ulang. Nah, menurut perhitungan mantan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, kebutuhan anggaran yang memadai berada di angka Rp 50 triliun–Rp 60 triliun.  Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menambahkan, seluruh penyelenggara pemilu sudah siap melaksanakan tugas. ’’Anggota KPU dan Bawaslu semuanya menyatakan siap akan bekerja menyiapkan pemilu dan pilkada tahun 2024 dengan sebaik-baiknya,” terang Mahfud kepada awak media.  Menurut dia, KPU dan Bawaslu akan berhasil melaksanakan tugas apabila mendapat dukungan dari semua pihak. Karena itu, pemerintah mengharapkan partisipasi publik. ’’Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan tertib serta taat hukum di dalam pelaksanaan pemilu,” imbuhnya.  Setelah pelantikan di Istana Negara, komisioner KPU dan Bawaslu langsung menuju kantor masing-masing. Mereka menggelar rapat pleno. Agendanya memilih ketua di masing-masing lembaga.  Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, pihaknya sepakat untuk menetapkan Rahmat Bagja sebagai ketua Bawaslu periode 2022–2027. ’’Bapak Rahmat Bagja diberi amanah untuk memastikan proses kolektif kolegial kepemimpinan Bawaslu RI dapat berjalan sebaik-baiknya,’’ ujarnya.  Lolly menjelaskan, proses pemilihan berlangsung relatif cepat. Sebab, mekanisme pemilihan ditentukan melalui mufakat. Terkait kebijakan strategis menyangkut kesiapan pengawasan akan dibahas lebih lanjut.  Bagja bukan sosok baru di kelembagaan Bawaslu. Alumnus Utrecht Belanda itu merupakan petahana di Bawaslu.  Situasi yang sama terjadi di kelembagaan KPU. Dalam rapat pleno, sang petahana Hasyim Asy’ari ditetapkan secara musyawarah sebagai ketua KPU periode 2022–2027. ’’Pemilihan tidak sampai satu menit,’’ ungkap Komisioner KPU Mochammad Afifuddin.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Sertijab-Komisioner-KPU-Periode-2022-2027-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 berfoto di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Rapat pleno digelar sesaat setelah pelantikan komisioner KPU periode 2022-2027. Jabatan baru Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 berfoto di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Rapat pleno digelar sesaat setelah pelantikan komisioner KPU periode 2022-2027. Jabatan baru Hasyim Asy</figcaption>
</figure> Ketua KPU periode 2022-2027 Hasyim Asy'ari memberikan pidato usai serah terima jabatan di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Rapat pleno digelar sesaat setelah pelantikan komisioner KPU periode 2022-2027. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Hasyim menegaskan, KPU akan langsung tancap gas melanjutkan persiapan Pemilu 2024. Rencananya, KPU akan menggelar rapat kerja dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah hari ini. ’’Agendanya pembahasan PKPU (Peraturan KPU) Tahapan,’’ ujarnya tadi malam.  Menurut dia, PKPU tentang Tahapan sangat krusial untuk segera disahkan. Beleid tersebut yang akan menjadi dasar setiap tahapan pemilu yang akan dimulai pada 14 Juni 2022.  Pria kelahiran Jawa Tengah itu juga berharap proses konsultasi dengan DPR dan pemerintah dapat berlangsung cepat. Mengingat, DPR akan mulai menjalani masa reses pada 15 April. Bahkan, pihaknya meminta, jika dimungkinkan, pembahasan tahapan dapat digelar di masa reses.  Selain penuntasan PKPU Tahapan, prioritas lainnya adalah konsolidasi. Baik di internal maupun bersama penyelenggara pemilu lainnya seperti Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  Terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita berharap para anggota KPU dan Bawaslu yang baru bisa melaksanakan pemilu dengan lebih baik. Pihaknya mencatat sejumlah hal yang harus segera dikerjakan.  Pertama, senada dengan Hasyim, adalah penetapan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu. PKPU tersebut perlu segera diselesaikan karena akan menjadi dasar untuk menyiapkan tahapan yang harus sudah dimulai Juni mendatang.  Hal lainnya adalah pengesahan PKPU verifikasi partai politik. Meski pendaftaran diperkirakan baru dibuka Agustus, beleid tersebut dibutuhkan agar proses uploading data bisa segera dimulai secepat-cepatnya. ’’Karena perlu adanya waktu yang cukup untuk sosialisasi dan pengisian sipol bagi partai politik,’’ ujarnya.  Mengacu pengalaman lima tahun lalu, pengisian sipol yang dilakukan sebulan sebelum pendaftaran menimbulkan banyak persoalan. Di antaranya, sistem error akibat padatnya aktivitas di sipol.  Untuk Bawaslu, Mita mencatat, selain persiapan pengawasan, adalah memastikan sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, pada pertengahan tahun ini, ada 25 provinsi yang komisionernya habis masa jabatan. ’’Diharapkan terciptanya mekanisme rekrutmen yang lebih berkualitas dan menghasilkan penyelenggara yang baik,’’ tuturnya.  Karena tantangan kompleksitas yang tinggi, Mita mengingatkan agar rekrutmen bisa menghasilkan SDM yang mumpuni. Yang tidak kalah penting, dia meminta KPU dan Bawaslu menjaga kemandirian dan profesionalitas sebagai lembaga yang bersifat mandiri.

Kepastian Tahapan Pemilu Jadi Prioritas KPU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tahapan pemilu

Berita Terkini