<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/Keutamaan-puasa-Arafah-sangat-besar-menjadikannya-salah-satu-amalan-sunnah-yang-tidak-boleh-dilewatkan-KoneviPixabay-3481830969.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji wukuf di Arafah. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji wukuf di Arafah. (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Tahap 1 bagi Calon Jamaah Haji (CJH) reguler musim haji 2026 akan ditutup besok, Selasa (23/12). Di Jawa Timur, sebanyak 27.799 CJH telah melunasi pembayaran. Hal tersebut disampaikan oleh Plt Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kanwil Jawa Timur, Asadul Anam dalam acara Sosialisasi Kelembagaan dan Persiapan Penyelenggaraan Haji 1447 H/ 2026 M di Surabaya, Senin (22/12). "Berdasarkan data yang kami himpun, yang sudah melunasi (Bipih) adalah 27.799 calon jamaah haji atau sekitar 66 persen dari total kuota 42.409. Ini mencerminkan bagaimana kesiapan jamaah di Jatim," tutur Asadul. Ia menyebut capaian pelunasan Bipih di Jawa Timur yang mencapai 27.799 calon jamaah haji atau 66 persen, melampaui rata-rata pelunasan Bipih secara nasional yang berada pada kisaran 61- 62 persen. "Sementara calon jamaah haji yang belum melakukan pelunasan Bipih, hingga kemarin, Minggu (22/12) itu ada 14.264 jamaah. Bukan semata-mata karena uang, ada beberapa alasan yang mendasari," imbuhnya. Alasan tersebut, di antaranya tidak lulus Istithaah haji, karena memiliki menderita penyakit yang harus diobati segera, seperti HB di atas 10, memiliki penyakit komorbid, TBC, jantung, dan lainnya. &ldquo;Tidak semua karena biaya, bisa juga tidak istitaah atau belum keluar istitaahnya. Ada juga yang menunggu suami atau pasangannya. Jadi ada yang tidak istithaah, akhirnya pasangannya ikut tidak berangkat," terang Asadul. Namun ia tak menampik ada jamaah yang belum bisa melunasi Bipih karena uang. Asadul mencontohkan di Lamongan, ada satu CJH yang sudah istithaah tapi belum lunas. CJH tersebut berusaha menjual tanahnya, tetapi belum laku. Bagi CJH yang belum bisa melunasi Bipih, jangan khawatir, Kementerian Haji dan Umrah Kanwil Jawa Timur akan kembali membuka pelunasan Bipih tahap kedua pada 2 - 29 Januari 2026 mendatang. Tahap kedua ini khusus diperuntukkan bagi jamaah cadangan serta jamaah yang belum melakukan pelunasan pada tahap pertama. &ldquo;Tahap dua sudah kami siapkan, verifikasi jamaah cadangan telah dilakukan&rdquo; tukas Asadul. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Kepres Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1447 H/2026 M, yang bersumber dari Bipih dan nilai manfaat. Berdasarkan salinan Keppres yang tersebut, besaran Bipih Embarkasi Surabaya adalah Rp 60.645.422. Bipih yang dibayarkan CJH akan digunakan untuk menutup kebutuhan jamaah selama di Tanah Suci.&nbsp; &nbsp;

Pelunasan Bipih Tahap 1 untuk Calon Jamaah Haji 2026 di Jatim tutup 23 Desember. Sebanyak 27.799 CJH sudah lunasi, tahap kedua disiapkan.

Pelunasan Bipih Tahap I Ditutup, 27.799 Calon Jamaah Haji Jawa Timur Tercatat Sudah Lunas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/belasan-perlintasan-kereta-di-jakarta-akan-ditutup-nih-rinciannya_m_115696.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menutup sebanyak 14 perlintasan kereta api, pekan depan. Kabid Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Priyanto mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan penutupan pelintasan sebidang tahap 1. "Tahap 1 ini yang antara lain yang lebih mudah dilakukan penutupan, dilihat dari beban jalan, sudah ada akses-aksesnya, seperti underpass, flyover, dan putaran yang tidak jauh dari lokasi penutupan tersebut," kata Priyanto, kemarin. Dirjen Perkeretaapian, Dinas Perhubungan, dan sejumlah instansi terkait menjadwalkan tiga tahap penutupan 14 pelintasan sebidang. Masing-masing penutupan ini dilakukan dengan kajian yang matang. Kajian ini diperoleh dari uji coba yang akan dilakukan di setiap pelintasan selama beberapa pekan. "Kita kasih sosialisasi dulu kepada masyarakat, juga kepada angkutan umum yang biasa melintas, agar tahu jalurnya," ujarnya. Dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian, penyelenggara prasarana perkeretaapian berwenang untuk membuat perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan tidak sebidang. Aturan ini boleh dikecualikan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelencaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan. Kemudian dalam Pasal 94 ayat (1) diatur bahwa pelintasan sebidang yang tidak mempunya izin harus ditutup demi keselamatan. Senior Manager Daerah Operasional 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia (KAI) Suprapto mengatakan dari 474 pelintasan sebidang yang ada di Jakarta, hanya 54 yang dibuat tidak sebidang sesuai aturan. "Yang dijaga oleh KAI ada 144, yang dijaga oleh Pemda atau swasta ada 36. Yang resmi tapi tidak dijaga ada 128, dan yang liar ada 166," ujar Suprapto. Tidak mudah mengubah pelintasan sebidang menjadi tidak sebidang, flyover dan underpass harus dibangun. pelintasan tidak sebidang di Jakarta terdiri dari 44 flyover dan 11 underpass. Berikut Jadwal Penutupan: Tahap 1 (Desember 2016 - April 2017) - Pelintasan TB Simatupang (JPL Nomor 20cc di KM 20+785) lintas Manggarai-Bogor - Pelintasan Pondok Kopi/Penggilingan (JPL Nomor 63) lintas Manggarai-Bekasi - Pelintasan Jalan Pejompongan 1 (JPL Nomor 42 di KM 10+37) lintas Tanah Abang-Serpong - Pelintasan Jalan Pasar Minggu (JPL Nomor 17 di KM 15+309) lintas Manggarai-Bogor Tahap 2 (Mei - Agustus 2017) - Pelintasan Jalan Bandengan Utara (JPL Nomor 2 di KM 2+823) jalur lingkar Jakarta - Jalan KH Hasyim Ashari (JPL Nomor 31 di KM 4+400) jalur lingkar Jakarta - Pelintasan Jalan Bandengan Selatan (JPL Nomor 2+850) jalur lingkar Jakarta - Pelintasan Jalan Angkasa (JPL Nomor 14a dan JPL Nomor 4b di KM 4+233) jalur Lingkar Jakarta - Pelintasan Karet Bivak-Pejompongan (JPL Nomor 1 di Km 1+8/9 lintas Manggarai - Tanah Abang) Tahap 3 (September-Desember 2017) - Pelintasan Jalan Pejompongan 2 (JPL Nomor 42 di KM 10+374) lintas Tanah Abang-Serpong - Pelintasan Jalan Makam Pahlawan Kalibata (JPL Nomor 17 di KM 5+309) lintas Manggarai-Bogor - Pelintasan Jalan Pramuka 2 (JPL Nomor 40b di KM 9+051) jalur lingkar Jakarta - Pelintasan Jalan Pramuka 1 (JPL Nomor 401 di KM 9+019) jalur lingkar Jakarta - Pelintasan Jalan Tubagus Angke (JPL Nomor 5 di KM 3+400) jalur lingkar Jakarta Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta membangun enam simpang tak sebidang untuk mengatasi macet dan kerawanan akan kecelakaan kereta. Salah satu flyover yang dibangun adalah flyover Bintaro. Pada Desember 2013, kecelakaan maut antara kereta commuter line dengan truk tanki bensin merenggut belasan nyawa dan melukai puluhan lainnya. Meski rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mengurangi beban jalan, kecelakaan masih saja terjadi di pelintasan itu meski tak sebesar pada 2013. Flyover yang mendesak untuk dibangun itu kini sudah memasuki tahap konstruksi. Dua tahun terakhir, pemerintah mulai bergerak menyediakan simpang tidak sebidang dan menutup pelintasan sebidang yang sudah ada. Contohnya, flyoverPermata Hijau-Patal Senayan dan flyover Tebet yang berhasil mengurai kemacetan dan menihilkan angka kecelakaan di Ibukota. (wok/yuz/JPG)

Belasan Perlintasan Kereta di Jakarta akan Ditutup, Nih Rinciannya

tahap 1

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tahap 1

Berita Terkini

Pelunasan Bipih Tahap I Ditutup, 27.799 Calon Jamaah Haji Jawa Timur Tercatat Sudah Lunas

Belasan Perlintasan Kereta di Jakarta akan Ditutup, Nih Rinciannya

Download Aplikasi JawaPos.com