<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/642ba585-4963-42aa-afbd-a0c0f5d8aadb-2345526772.jpg" alt="Seorang WNA Tiongkok Liu Xiaodong dilimpahkan oleh Bareskrim Polri ke Kejari Ketapang pada Selasa (3/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Seorang WNA Tiongkok Liu Xiaodong dilimpahkan oleh Bareskrim Polri ke Kejari Ketapang pada Selasa (3/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses hukum terhadap tersangka kasus tambang emas ilegal bernama Liu Xiaodong kembali menuai sorotan. Dengan alasan sakit, Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok yang diduga melakukan pencurian 774 kilogram itu kini menjadi tahanan rumah. Padahal belum lama ini dia baru saja dilimpahkan oleh Bareskrim Polri kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang. Dikutip pada Sabtu (7/2), Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ketapang Gerry Tri Aryadi menyampaikan bahwa Liu Xiaodong adalah tahanan titiman. Dia pertama kali datang pada Selasa (3/2). Menurut dia, saat itu Liu Xiaodong baru saja keluar dari rumah sakit. &rdquo;Jadi, bentuknya kami terima (tahanan) titipan. Garis besarnya itu dulu. Dia datang tanggal 3 Februari (2026). Kondisinya baru keluar dari Rumah Sakit Bhayangkara kena DBD,&rdquo; jelasnya. Karena itu, pihaknya melakukan observasi. Hasilnya didapati bahwa kondisi kesehatan tersangka melemah. Sehingga pihak lapas mengembalikan tahanan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasar informasi yang dia terima, penasihat hukum Liu Xiaodong lantas mengajukan penangguhan penahanan kepada pengadilan. &rdquo;Kami kembalikan lagi ke pihak yang menahan, ternyata sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jadi, pengacaranya melakukan permohonan (untuk dilakukan penangguhan penahanan) ke pengadilan, agar (Liu Xiaodong) menjadi tahanan rumah,&rdquo; bebernya. Berdasar data, Liu Xiaodong diproses hukum dengan beberapa dugaan pelanggaran. Selain tambang emas ilegal dan pencurian emas ratusan kilogram, dia dijerat karena diduga telah melakukan pencurian listrik dan bahan peledak. Karena itu, yang bersangkutan kena pasal berlapis dengan ancaman hukuman mencapai 20 tahun penjara. Atas penangguhan penahanan terhadap Liu Xiaodong, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan bahwa penangguhan penahanan dengan alasan sakit adalah tindakan yang mengada-ada. Menurut dia, penangguhan penahanan sepenuhnya merupakan wewenang aparat penegak hukum. Adapun alasan sakit bisa digunakan untuk pembantaran penahanan. Itupun dengan beberapa syarat. Misalnya, kondisi kesehatan tahanan yang memburuk dan membutuhkan penanganan atau tindakan medis segera. Selain itu, pembantaran penahanan dapat dilakukan jika tahanan harus menjalani rawat inap di luar lapas berdasar pada surat keterangan dokter. &rdquo;Pengalihan tahanan negara jadi tahanan rumah itu namanya penangguhan penahanan yang merupakan (keputusan) subjektif dari aparat penegak hukum,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, Kepala Seksi Intel Kejari Ketapang Panter Rivay menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pelimpahan dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti dalam kasus yang menyeret WNA berpaspor Tiongkok tersebut. Tersangka diduga melakukan aktivitas ilegal di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Sultan Rafli Mandiri yang berada di Ketapang. &rdquo;Kejaksaan Negeri Ketapang telah melaksanakan tahap dua, penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama, inisial LXD (Liu Xiaodong),&rdquo; ungkap Panter dikutip Rabu (4/2). Atas perbuatannya, Liu Xiaodong dijerat menggunakan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Yakni Pasal 447 atas dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, persisnya melakukan pencurian listrik dan bahan peledak. Kemudian Pasal 306 atas dugaan penyalahgunaan bahan peledak. Ancaman hukuman kedua pasal itu adalah 7 tahun dan 15 tahun penjara.

Proses hukum WNA Tiongkok tersangka tambang emas ilegal Liu Xiaodong jadi tahanan rumah dengan alasan sakit. Kasus ini menyita perhatian.

Alasan Sakit, WNA Tiongkok Tersangka Kasus Tambang Emas Ilegal Jadi Tahanan Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/2021-10-06T001128Z_1958318654_RC204Q96TJKU_RTRMADP_3_USA-CHINA-TAIWAN_1.jpg" alt="Presiden Tiongkok Xi Jinping. Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Tiongkok Xi Jinping. Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>Sempat Muncul Isu Kudeta dan Jadi Tahanan Rumah  JawaPos.com - Sempat dirumorkan dikudeta, Presiden Tiongkok Xi Jinping akhirnya muncul di hadapan publik. Media milik pemerintah menunjukkan video bahwa kemarin (27/9) Xi menghadiri acara pameran di Beijing.  Itu adalah kemunculan pertamanya setelah menghilang selama 10 hari sejak kepulangannya dari Samarkand, Uzbekistan, pada 16 September.  Ketika pemimpin 69 tahun itu menghilang, berbagai rumor tidak sedap muncul. Salah satunya kudeta militer. Kemunculan Xi secara otomatis membantah isu kudeta yang menguat selama sepekan terakhir.  Beberapa media lokal sebelumnya menyatakan bahwa ada kemungkinan terjadi kudeta dan pejabat senior di Pasukan Pembebasan Rakyat (PLA) Jenderal Li Qioming adalah dalang di balik itu semua. Xi sedang menjalani tahanan rumah. Banyak yang berpendapat bahwa Li adalah sosok yang paling mungkin menggantikan Xi.  Rumor itu dimulai setelah beberapa media sosial mencuit bahwa beberapa tokoh politik di Tiongkok berencana menggulingkan Xi ketika dia masih menghadiri Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Samarkand. Mereka yang berkonspirasi menggulingkan Xi, antara lain, mantan Presiden Hu Jintao, mantan Perdana Menteri (PM) Wen Jiabao, dan anggota Komite Tetap Politbiro Song Ping. Mereka ingin menggulingkan Xi dari kursi kepemimpinannya di pemerintahan maupun militer Tiongkok.  Desas-desus itu diperkuat oleh New Tang Dynasty TV (NTDTV) yang menerbitkan sebuah artikel yang mengklaim bahwa Xi tidak hadir di seminar pertahanan dan militer nasional yang baru saja selesai. NTDTV yang didukung kelompok neo-spiritual Falun Gong dilarang siaran di Tiongkok.  Xi juga tidak hadir di rapat Majelis Umum PBB (UNGA) di New York pada 21 September. Dia hanya mengirimkan video pidato yang direkam sebelumnya. Dia tidak pula menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth II dan memilih mengirimkan perwakilan khusus. Isu kian santer dengan berita bahwa ribuan penerbangan di Tiongkok dibatalkan karena adanya kudeta.  Media milik pemerintah tidak membuat klarifikasi secara khusus terkait isu kudeta itu. Mereka hanya menyatakan bahwa semuanya normal dan baik-baik saja.  The Sun menyatakan, Xi mungkin sedang menjalani karantina sekembalinya dari Uzbekistan. Aturan di Tiongkok, mereka yang baru datang dari luar negeri memang harus dikarantina di fasilitas pemerintah selama 7 hari dan menjalani 3 hari observasi di rumah. Xi menerapkan kebijakan nol kasus Covid-19 dan berbagai aturan yang sangat ketat. Dia tentu tidak mau dikecam gara-gara tidak ikut menjalankan aturan.  Namun, situasi kian pelik karena adanya isu ’’bersih-bersih” partai. Menjelang kongres, beberapa pejabat tinggi dipenjara. Pekan lalu Pengadilan Tiongkok memenjarakan mantan Wakil Menteri Keamanan Publik Sun Lijun, mantan Menteri Kehakiman Fu Zhenghua, serta mantan Kepala Polisi Shanghai, Chongqing dan Shanxi, atas tuduhan korupsi. Mereka juga dituduh tidak setia pada Xi.  Putusan pengadilan itu adalah salah satu pembersihan politik terbesar di Tiongkok dalam beberapa tahun dan terjadi hanya beberapa minggu sebelum pertemuan politik terpenting Partai Komunis Tiongkok. Kongres Partai Komunis digelar dua kali dalam satu dekade. Biasanya, pada momen itu para elite politik dirombak di berbagai posisi kekuasaan.  ”Rumor bahwa Xi Jinping telah ditangkap beralasan karena ini adalah momen politik yang sensitif di Tiongkok. Dan, pengadilan serta vonis baru-baru ini terhadap pejabat senior yang lama menjabat menciptakan suasana rumah kaca,” ujar Drew Thompson, pakar Tiongkok dari Lee Kuan Yew School of Public Policy seperti dikutip The Guardian. Meski begitu, dia menegaskan bahwa rumor kudeta yang beredar mungkin hanya angan-angan, bukan kenyataan.  Thompson menambahkan, berdasar sejarah, suksesi pemimpin di Tiongkok kerap diwarnai dengan hukuman penjara atau eksekusi mati. Hanya transisi kekuasaan Hu Jintao yang aman tanpa skandal. ”Xi Jinping telah menciptakan paradigma yang sama sekali baru di mana tidak ada penerus yang diidentifikasi sehingga menimbulkan pertanyaan tentang seperti apa suksesi jika tidak direncanakan atau tidak terkendali?” ujarnya.  Sebelum Xi muncul kemarin, pemerintah Tiongkok telah merilis nama-nama delegasi yang bakal hadir dalam kongres Partai Komunis. Dari 2.296 delegasi, nama Xi ada di dalamnya. Itu sepertinya sekaligus konfirmasi bahwa Xi masih berkuasa. Xi yang telah berkuasa selama satu dekade sangat mungkin terpilih lagi untuk kali ketiga.  Pada 2018, Xi menghapus batasan masa jabatan presiden dua periode. Batasan itu pada 1980-an diterapkan oleh mantan pemimpin tertinggi Tiongkok Deng Xiaoping untuk mencegah kediktatoran seperti Mao Zedong. Dengan dihapuskannya aturan tersebut, Xi bisa jadi pemimpin seumur hidup.

Xi Jinping Hadiri Pameran setelah 10 Hari Menghilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Xi-Jinping-Nicolas-Asfouri-AFP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kekuatan jemari netizen lewat media sosial begitu cepat menyiarkan kabar kudeta militer atas Presiden Tiongkok yang belum terverifikasi kebenarannya. Dalam kasus itu, Xi Jinping disebut menjadi tahanan rumah.  Peran media sosial dalam hal tersebut disebut keterlaluan alias melewati batas. Desas-desus media sosial dari berbagai sumber yang mengklaim upaya kudeta militer atas Presiden Xi Jinping dan berada di bawah tahanan rumah menjadi viral dalam beberapa hari terakhir. Klaim yang mengejutkan, tetapi tidak diverifikasi, mencoba melukiskan gambaran kacau di Tiongkok.  Laporan WION, membedah berita viral, itu hanya klaim tak berdasar yang dibagikan media sosial yang tidak diverifikasi dan tidak ada bukti nyata yang diberikan. Kemungkinan besar itu adalah permainan di media sosial Twitter dan disajikan dengan tambahan ilustrasi tagar #ChinaCoup.  Klaim tersebut membuat gebrakan di media sosial setelah beberapa saluran berita top menyebutnya sebagai berita eksklusif. Namun, rumor tersebut kini telah berhenti menjelang pertemuan penting partai Komunis Tiongkok yang berkuasa bulan depan, ketika Xi diperkirakan akan diberikan masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan menyebutkan bahwa Xi diperkirakan akan diangkat kembali sebagai pemimpin partai dan komisi militer pada pertemuan lima tahun sekali.  Daftar delegasi komite pusat Partai Komunis Tiongkok (PKC) untuk kongres partai diumumkan media pemerintah dan Xi dijadwalkan hadir.  Desas-desus kudeta dimulai hanya beberapa hari setelah pejabat keamanan senior dipenjara karena korupsi. Mantan wakil menteri keamanan publik Sun Lijun, mantan menteri kehakiman Fu Zhenghua, dan mantan kepala polisi Shanghai, Chongqing dan Shanxi dijebloskan ke penjara oleh pengadilan Tiongkok atas tuduhan korupsi pekan lalu.  Awal Mula Rumor   Itu dimulai ketika klaim tidak berdasar disertai dengan video kendaraan militer beredar di media sosial. Beberapa membagikan video yang mengklaim itu sebagai rekaman sebenarnya dari kendaraan militer yang bergerak ke Beijing.  Seorang pengguna Twitter dengan akun yang diidentifikasi sebagai New Highland Vision menulis bahwa mantan presiden Tingkok Hu Jintao dan mantan perdana menteri Wen Jiabao membujuk Song Ping, mantan anggota Komite Tetap Politbiro, untuk mengambil kendali Biro Pengawal Pusat (CGB) dari Xi. Tweet itu di-posting pada 22 September. Akun tersebut memiliki lebih dari 20.000 pengikut.  Desas-desus itu semakin dipicu ketika beberapa orang mengklaim bahwa beberapa penerbangan masuk dan keluar dari Beijing dikatakan dibatalkan seperti halnya beberapa kereta api dan bus. Di media sosial Tiongkok, tidak ada penyebutan spesifik tentang rumor kudeta. Namun, tagar Weibo yang terkait dengan bandara di seluruh negeri membatalkan penerbangan dilihat oleh lebih dari 200.000 orang selama akhir pekan.  Apa Kebenarannya?  Seorang ahli di Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew, Drew Thompson, mengatakan, kudeta di Tiongkok tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Thompson menyebutkan, Xi dilaporkan telah menunjukkan kekhawatiran tentang prospek pada masa lalu, tetapi desas-desus kudeta seperti angan-angan.  ”Pada dasarnya tidak kredibel. Rumor bahwa Xi Jinping telah ditangkap memiliki alasan karena ini adalah momen politik yang sensitif di Tiongkok, dan pengadilan baru-baru ini memvonis terhadap pejabat senior,” tutur Drew Thompson.  Menghilangnya Xi memicu rumor Presiden Tiongkok telah absen dari mata publik sejak dia kembali dari KTT SCO di Uzbekistan. Ada yang mengatakan dia mungkin dikarantina pencegahan Covid.  ”Saya pikir fakta rumor ini menyebar sejauh ini, dan dianggap cukup masuk akal untuk dianalisis, benar-benar merupakan cermin dari kelemahan mendasar pemerintahan Tiongkok,” ucap Thompson.  Peran media sosial  Rumor itu juga menimbulkan satu pertanyaan apakah publik harus percaya atau tidak dengan apa yang ditawarkan media sosial. Seperti dalam kasus tersebut, desas-desus yang terkait dengan kudeta dapat menyebabkan masalah keamanan nasional dan keadaan kacau balau. Peran media sosial juga dipertanyakan dalam kasus itu karena rumor yang beredar selama beberapa hari dan tweet yang menyesatkan masih ada.

Xi Jinping Jadi Korban Hoax Kudeta Militer, Media Sosial Lewati Batas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/2021-10-06T001128Z_1958318654_RC204Q96TJKU_RTRMADP_3_USA-CHINA-TAIWAN_1.jpg" alt="Presiden Tiongkok Xi Jinping. Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Tiongkok Xi Jinping. Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kabar miring atau tidak benar dialami Presiden Tiongkok Xi Jinping. Netizen viral membicarakan Xi digulingkan militer dan menjadi tahanan rumah.  Media sosial Tiongkok mengatakan, Xi telah ditempatkan di bawah tahanan rumah setelah senior Partai Komunis Tiongkok memecatnya sebagai kepala Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Karena itu, Beijing disebut berada di bawah perebutan militer seperti dilansir dari One India, Minggu (25/9).  Laporan lain oleh News Highland Vision mengatakan bahwa mantan presiden Tiongkok, Hu Jintao dan mantan perdana menteri Tiongkok, Wen Jibao telah membujuk Song Ping mantan anggota Komite Tetap dan mempertahankan kendali Biro Pengawal Pusat. Semua kabar itu tidak dapat dipastikan kebenarannya.  Isu tersebut muncul menjelang keputusan Partai Komunis Tiongkok yang akan mencalonkan Xi Jinping sebagai presiden 3 periode pada pertemuan 16 Oktober. Momen itu akan menjadi momen kepemimpinan partai untuk memutuskan rencana lima tahun ke depan.  Global Times juga tidak menampilkan berita tersebut dan diduga hoax. CNN dan BBC juga tidak memuat berita seperti itu.  Sebuah tayangan di media sosial menyebarkan kabar yang tak bisa dipastikan kebenarannya bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping telah ditempatkan di bawah tahanan rumah. Kesimpulannya tidak ada informasi yang kredibel tentang penangkapan Xi.

Cek Fakta, Hoax Xi Jinping Digulingkan Militer dan Jadi Tahanan Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Kivlan-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen dialihkan status tahanannya menjadi tahanan rumah. Hal itu atas persetujuan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Majelis Hakim. Status Kivlan berubah sejak 12 Desember 2019 dan berakhir pada 26 Desember 2019.  "Iya benar, sekarang jadi tahanan rumah sejak 12 Desember," kata Tonin Tacha selaku Pengacara Kivlan Zen saat dikonfirmasi, Selasa (17/12).  Tonin mengatakan pemindahan status tahanan Kivlan berdasarkan surat dari kepala pusat kesehatan angkatan darat Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. Tertanggal 4 Desember 2019 dengan nomor B/3463/XII/2019.  Selain menjadi tahanan rumah, Kivlan juga diperbolehkan melakukan pemeriksaan kesehatan setiap minggu, dengan tetap dikawal oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.  "Setiap hari Selasa dan Kamis melakukan program fisioterapis," tambah Tonin.  Meski sudah menjadi tahanan rumah proses hukum Kivlan tetap berjalan. Mantan Kakostrad itu pun akan tetap menjalani persidangan sesuai jadwal yang ditetapkan.  Sementara itu, Dir Tahti Polda Metro Jaya, AKBP Barnabas membenarkan status Kivlan menjadi tahanan rumah. Namun, dia tak merinci alasan keputusan itu diambil. Sebab, surat resminya belum diterima oleh Polda Metro Jaya.  "Tanya lawyernya (alasan jadi tahanan rumah). Surat juga belum sampai di kita. Tadi kita baru hubungi kejaksaannya, surat baru akan dikirim," pungkas Barnabas.  Diketahui, Kivlan telah menjadi tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan oleh Jalaludin. Laporan itu terdaftar dengan nomor : LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019.  Kivlan dilaporkan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoaks dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan atau Pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan atau Pasal 163 bis jo Pasal 107.  Kivlan sendiri sudsh menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/9). Dia didakwa Menguasai 4 pucuk senajata api dan 117 peluru tajam.  Jaksa Fahtoni mengungkapkan, Kivlan menyerahkan uang Rp 25 juta kepada Tajudin. Uang tersebut sebagai imbalan memata-matai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Alasan Kesehatan, Kivlan Zen Akhirnya Jadi Tahanan Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kondisi-kesehatan-baasyir-menurun-tpm-ditahan-di-rumah-saja_m_194383.jpeg" alt="Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak keluarga menolak rencana pemerintah memindahkan terpidana kasus terosisme, Ustad Abu Bakar Ba'asyir ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klaten. Baasyir saat ini diketahui tengah ditahan di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Baasyir, Mahendra Data mengatakan kliennya dan keluarga ingin menjalani hukumannya di rumah. "Kalau pindah ke rumah yang ditetapkan sebagai lapas ya mau," ujar dia melalui pesan singkat kepada JawaPos.com, Kamis (8/3). Mahendra mengungkapkan bahwa kondisi Ba'asyir makin memburuk. "Makin menurun lah sesuai usia yang melampaui batas orang normal," sebutnya. Karena itu, pihaknya masih berharap agar Ba'asyir dijadikan tahanan rumah. "Makanya TPM (Tim Pengacara Muslim) sangat menganjurkan demi kemanusiaan, ustad ditetapkan tahanan rumah. Tapi ini kok ada pejabat-pejabat tertentu yang sadis menjegal-jegal," pungkas Mahendra. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/06/193773/wiranto-bertemu-dubes-ri-untuk-myanmar-bahas-ini" target="_blank">Wiranto</a> memastikan, pemerintah akan memindahkan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir ke Lapas Klaten. Namun, pihaknya belum dapat memastikan waktu pemindahan pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu'min itu. Pemerintah masih sibuk menyiapkan beberapa persiapan pemindahan Baasyir, di antaranya soal prosedur pemindahan, keamanan, hingga pelayanan di lapas terutama terkait layanan kesehatan untuk Ba'asyir. "Jadi enggak terus tiba-tiba saya perintahkan besok (pindah). Kalau enggak siap bagaimana? Jadi tunggu, sabar," kata Wiranto beberapa waktu lalu.

Kondisi Kesehatan Ba'asyir Menurun, TPM: Ditahan di Rumah Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/permohonan-baasyir-tak-direspons-sby-keluarga-berharap-ke-jokowi_m_193228.jpeg" alt="Abu Bakar Ba" width="100%">
<figcaption>Abu Bakar Ba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengajuan permohonan pemindahan status dari tahanan lembaga pemasyarakatan (lapas) ke tahanan rumah Abu Bakar Ba'asyir sempat tidak mendapat respons dari pemerintah era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kini upaya itu kembali diajukan keluarganya untuk yang kedua kali. Guntur Fattahillah, kuasa hukum <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/08/17/151657/dua-hal-ini-bikin-pemerintah-beri-remisi-ke-baasyir" target="_blank">Ba'asyir</a>, mengatakan bahwa permohonan pertama sudah diajukan keluarga lima tahun lalu. Saat masih di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu permohonan disampaikan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkum HAM) serta menteri koordinator politik hukum dan keamanan (Menko Polhukam). "Tapi, tidak ada balasan," ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos kemarin (3/3). Guntur melanjutkan, sebetulnya pihaknya tidak perlu mengajukan permohonan lagi. Hanya, jika <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/03/193088/nasib-ustad-abu-bakar-baasyir-di-tangan-jokowi" target="_blank">Jokowi</a> menilai perlu, pihaknya siap untuk memenuhinya. "Kalau memang beliau kiranya membuka pintu demikian, insya Allah siap bikin baru," imbuhnya. Guntur berharap kali ini pemerintah bisa benar-benar merealisasikannya. Pasalnya, sudah sejak lama keluarga ingin ikut merawat Ba'asyir. Terlibih, dari segi usia sudah sangat sepuh, yakni 79 tahun. Di sisi lain, kata dia, Ba'asyir juga bersedia menjalani tahanan rumah.&nbsp;

Permohonan Ba'asyir Tak Direspons  SBY, Keluarga Berharap ke Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nasib-ustad-abu-bakar-baasyir-di-tangan-jokowi_m_193088.jpeg" alt="JUBIR: Juru bicara keluarga Abu Bakar Baasyir, Abdurahim Baasyir saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan di rumahnya, Selasa (27/2)." width="100%">
<figcaption>JUBIR: Juru bicara keluarga Abu Bakar Baasyir, Abdurahim Baasyir saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan di rumahnya, Selasa (27/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak keluarga Ustad Abu Bakar Baasyir masih menunggu pelaksanaan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menjadikannya sebagai tahanan rumah. Sampai saat ini, pihak keluarga belum mendapatkan kepastian kapan Abu Bakar Baasyir akan dikembalikan kepada pihak keluarga.&nbsp; Putra Ustaz Abu Bakar Baasyir yang sekaligus juru bicara keluarga, Abdurahim Baasyir menjelaskan, pihak keluarga akan menunggu hingga beberapa hari ke depan. Tetapi, jika nantinya keputusan Presiden tidak juga dilaksanakannya, maka pihak keluarga akan menanyakannya kembali. "Kami masih menunggu, kapan akan di pulangkan. Kalau nanti tidak juga dilaksanakan, maka kami akan mempertanyakannya," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (3/3).&nbsp; Lebih lanjut pria yang akrab disapa Ustad Iim itu mengatakan bahwa opsi menjadikan ayahnya sebagai tahanan rumah adalah yang paling sesuai. Meskipun sebenarnya pihak keluarga menginginkan agar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Yang terpenting bagi pihak keluarga adalah bagaimana Abu Bakar Baasyir mendapatkan perawatan yang layak untuk kesehatannya. "Karena mungkin untuk pembebasan ada aturan hukum yang tidak bisa untuk itu (pembebasan), yang terpenting Ustad bisa mendapatkan haknya untuk hidup yang layak dan sehat," katanya. Pasalnya, selama berada di dalam penjara, Ustad Iim menambahkan, Abu Bakar Baasyir tidak mendapatkan perawatan yang layak. Mengingat, untuk bisa mendapatkan perawatan yang layak di dalam penjara harus melalui beberapa prosedurnya.&nbsp; Dengan dirawat oleh pihak keluarga Ustad Iim memastikan Abu Bakar Baasyir akan mendapatkan perawatan yang lebih layak. Dirinya pun tidak mempermasalahkan jika nantinya selama menjadi tahanan rumah akan ada petugas yang melakukan penjagaan selama 24 jam penuh. Menurutnya, yang menjadi prioritas adalah bagaimana Abu Bakar Baasyir bisa dirawat. Sebelum menutup pembicaraan, Ustad Iim mengatakan, bahwa sebelumnya pihak keluarga mendapatkan tawaran agar mengajukan grasi untuk pembebasan Abu Bakar Baasyir. Tetapi hal itu tidak diikuti. "Kalau kami mengajukan grasi berarti kami mengaku bahwa beliau menerima vonisnya dan mengakui kesalahannya. Padahal selama ini beliau menolak setiap vonis hakim yang dijatuhkannya," pungkasnya.

Nasib Ustad Abu Bakar Baasyir di Tangan Jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tahanan rumah

Berita Terkini