<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/tragedi-polsek-percut-sei-tuan-2.jpg" alt="DUKUNGAN DARI TETANGGA: Sarpan (tengah) saat dibebaskan setelah ditahan lima hari. (SUMUT POS)" width="100%">
<figcaption>DUKUNGAN DARI TETANGGA: Sarpan (tengah) saat dibebaskan setelah ditahan lima hari. (SUMUT POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisaris Polisi Otniel Siahaan memang sudah dicopot dari jabatan kepala Polsek Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai sanksi itu belum cukup. Mereka mendorong oknum anggota Polri yang terlibat menyiksa Sarpan dihukum.  Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab memastikan akan mengawal kasus tersebut. ”Kami akan monitor langkah-langkah polisi dalam menindak pelaku,” terang dia saat diwawancarai Jawa Pos kemarin (12/7). Amiruddin menyebutkan, mencopot kepala polsek dan mengganti dengan pejabat baru tidak lantas membikin dugaan tindak pidana penyiksaan terhadap Sarpan selesai.  ”Kami mau pelaku ditindak secara hukum dan diadili,” tegasnya.  Meski tidak ada laporan langsung yang masuk ke Komnas HAM, Amiruddin menilai dugaan tindak pidana penyiksaan terhadap Sarpan tetap harus dikawal. Sebab, kasus tersebut sudah muncul ke permukaan. ”Kan kasusnya sudah terbuka ke publik,” ucap dia. Berdasar informasi yang dia terima, Sarpan yang diduga disiksa oknum personel Polri di dalam tahanan sudah kelewat batas. Mengingat, dalam kasus itu Sarpan hanya berstatus saksi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/11/07/2020/tragedi-sarpan-saksi-pembunuhan-yang-babak-belur-di-tahanan-polsek/">Tragedi Sarpan, Saksi Pembunuhan yang Babak Belur di Tahanan Polsek</a>  Amiruddin menyatakan bahwa dugaan tindak pidana penyiksaan terhadap Sarpan melawan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1998 tentang Menentang Penyiksaan dan Tindakan Tidak Manusiawi Lainnya. ”Berdasar UU tersebut, setiap orang yang melakukan penyiksaan bisa dipidana,” kata dia. Terlebih jika dugaan pemaksaan pengakuan demi mendapatkan keterangan saat pemeriksaan Sarpan benar-benar terjadi.  Dia menuturkan, pemaksaan pengakuan untuk mendapatkan keterangan saat pemeriksaan oleh aparat hukum bertentangan dengan norma hak asasi manusia. Amiruddin juga menegaskan, tindak penyiksaan tidak bisa ditoleransi. Karena itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT).  Menurut Amiruddin, hal tersebut penting untuk memperkuat implementasi UU No 5 Tahun 1998. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis harus mengambil sikap. ”Menindak pelaku (dugaan) penyiksaan di polsek tersebut secara hukum,” harapnya. Tujuannya, penyiksaan dalam tahanan di markas kepolisian tidak terulang. Dengan demikian, tidak akan ada masyarakat yang bernasib seperti Sarpan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_yS7UJzAWMc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=s9RmV-kn8C8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_umVb5RTNpE

Komnas HAM Desak Pidana untuk Polisi Penyiksa Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/tragedi-polsek-percut-sei-tuan-2.jpg" alt="DUKUNGAN DARI TETANGGA: Sarpan (tengah) saat dibebaskan setelah ditahan lima hari. (SUMUT POS)" width="100%">
<figcaption>DUKUNGAN DARI TETANGGA: Sarpan (tengah) saat dibebaskan setelah ditahan lima hari. (SUMUT POS)</figcaption>
</figure>Kapolsek dicopot dan delapan personel Polsek Percut Sei Tuan, Deli Serdang, pun menjalani sidang disiplin. Sarpan dibebaskan setelah ada unjuk rasa warga.  MOH. IDRIS, Deli Serdang-DEWI LUBIS, Medan, Jawa Pos  ---  SARPAN selamanya akan berterima kasih kepada para tetangga. Berkat intervensi mereka, dia akhirnya lepas dari hari-hari penuh penyiksaan di dalam tahanan polisi.  Pria 57 tahun itu dibebaskan 6 Juli lalu setelah sejumlah warga berunjuk rasa di Polsek Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Para warga itu tetangganya di Jalan Sidomulyo Pasar IX, Dusun XIII, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan.  ”Mereka berdemo lantaran mendapat keterangan dari istri saya yang melihat saya di sel tahanan sudah dalam keadaan luka-luka di bagian wajah,” kata Sarpan kepada Sumut Pos.  Sarpan memang menderita luka memar di sekujur tubuh dan wajah sekeluarnya dari tahanan. Di dalam tahanan, dia mengaku disiksa, dipukul, dan diinjak-injak. Wajahnya sampai babak belur.  Pria yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan itu diperiksa polisi pada Kamis pekan lalu (2/7) dengan status saksi. Pembunuhan tersebut terjadi di Jalan Sidomulyo Gang Gelatik, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan.  ”Ternyata, sewaktu di dalam sel tahanan disiksa dan diintimidasi dengan disuruh mengaku jika telah membunuh Dodi Somanto,” lanjutnya.  Padahal, Sarpan justru saksi dari pembunuhan terhadap pria 41 tahun tersebut. Polisi akhirnya juga menangkap si pelaku sebenarnya, A. Pria 27 tahun itu merupakan anak pemilik rumah tempat dia bekerja sebagai kuli bangunan.  ”Saya sudah seperti ’binatang’ di dalam sel tahanan,” kenang Sarpan.  Bahkan, saat diinterogasi, dia dituding telah berselingkuh dengan pemilik rumah dan ketahuan oleh Dodi Somanto. ”Dari itu, polisi mengira saya yang membunuh si korban. Padahal, tudingan itu tidaklah benar,” terangnya.  Setelah kasus penyiksaan yang dialami Sarpan itu, Kapolsek Percut Sei Tuan Komisaris Polisi Otniel Siahaan dicopot. Selain itu, Kanitreskrim Polsek Percut Sei Tuan Iptu Luis Beltran turut diperiksa dalam kasus tersebut. Sebagai pengganti Kapolsek, sementara ditunjuk AKP Ricky Pripurna Atmaja yang sebelumnya menjabat Kanit Pidum Polrestabes Medan.  ”Iya benar, Kapolsek (Percut Sei Tuan, Red) diserahterimakan,” kata Kabidhumas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Tatan Dirsan Atmaja Kamis (9/7).  Dia mengatakan bahwa hingga saat ini yang bersangkutan masih diperiksa Bidang Propam Polda Sumatera Utara. Sanksi disiplin dan etik menunggu. ”Kita tunggu lah hasilnya, ya,” ujar Tatan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/tragedi-polsek-percut-sei-tuan-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> DICOPOT: Serah terima jabatan Kapolsek Percut Sei Tuan dari Kompol Otniel Siahaan (kiri) ke AKP Ricky Pripurna Atmaja. (M IDRIS/ SUMUT POS)  Selain mencopot Kapolsek, Polda Sumut menarik delapan personel polisi dari Polsek Percut Sei Tuan ke Polrestabes Medan dalam rangka proses sidang disiplin.  Sarpan mengaku dipukul bertubi-tubi selama ditahan. Dia juga mengaku disetrum. ”Setelah itu, dari belakang ada beberapa orang menutup mata dan mulut saya, kemudian langsung memukuli di bagian dada dan perut serta diinjak-injak orang yang di dalam tahanan,” jelasnya sambil menangis.  Atas peristiwa itu, Sarpan mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, dia benar-benar tidak mengetahui mengapa dirinya disiksa.  Atas kebrutalan yang dialami Sarpan itu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menganggap kasus tersebut tidak selayaknya hanya berhenti pada pemberian sanksi disiplin maupun sanksi etik kepada semua yang terlibat. Sebab, perbuatan para oknum polisi tersebut jelas merupakan tindak pidana sehingga menjadi wajar jika mereka dijatuhi sanksi pidana.  ”Pemberian sanksi yang tegas dalam kasus penyiksaan yang dilakukan aparat sipil negara perlu dilakukan untuk menunjukkan adanya akuntabilitas, khususnya dalam hal ini pada institusi kepolisian.” Demikian rilis resmi ICJR seperti dikutip dari situs resmi ICJR.  ICJR dalam penelitiannya pada 2019 juga menemukan bahwa dugaan penyiksaan bahkan terjadi dalam kasus-kasus yang terdakwanya diancam atau dijatuhi hukuman mati. Dalam penelitian mengenai penerapan fair trial dalam kasus hukuman mati tersebut, ICJR mengulas salah satu kasus yang sempat gempar pada 2016, yakni kasus Yusman Telaumbanua.  Yusman mengalami penyiksaan saat penyidikan untuk dipaksa mengaku telah berusia dewasa dan sebagai pelaku utama kasus pembunuhan. Pengakuan tersebut sempat dijadikan alat bukti dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap Yusman di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nias. Mahkamah Agung kemudian membatalkan vonis tersebut.  ICJR menemukan setidaknya 23 dugaan penyiksaan lainnya dalam kasus hukuman mati dengan pola yang sama, yakni oknum penyidik melakukan intimidasi dan penyiksaan secara fisik maupun psikis untuk mengejar pengakuan. Ironisnya, dugaan penyiksaan tersebut sangat sulit dibuktikan dalam persidangan karena tidak ada mekanisme pembuktian yang jelas diatur dalam hukum acara pidana.  Tatan menyebutkan, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin akan memberikan reward bagi anggota yang berprestasi. ”Tapi, juga akan menindak anggota yang melakukan kesalahan,” ujarnya.  Sarpan memang akhirnya bisa pulang berkat unjuk rasa para tetangga. Dibutuhkan waktu tidak sebentar untuk memulihkan luka-lukanya. Dan, pasti butuh waktu lebih lama lagi untuk mengenyahkan traumanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mjzU4bBqCjs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9udImu5go4Q  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tnYBd3revvo  &nbsp;  &nbsp;

Tragedi Sarpan, Saksi Pembunuhan yang Babak Belur di Tahanan Polsek

Tahanan Polsek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tahanan Polsek

Berita Terkini

Komnas HAM Desak Pidana untuk Polisi Penyiksa Tahanan

Tragedi Sarpan, Saksi Pembunuhan yang Babak Belur di Tahanan Polsek

Download Aplikasi JawaPos.com