<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/JOAN9276JPG-1812184639.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi bebas dari Rumah Tahanan KPK setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus suap, Jakarta, Jumat (1/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi bebas dari Rumah Tahanan KPK setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus suap, Jakarta, Jumat (1/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi keluar dari rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), usai memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>Hasto keluar dari rutan KPK sekitar pukul 21.22 WIB, dan ia terlihat ditemani oleh para kuasa hukumnya.</p> <p>Dalam pernyataannya kepada awak media, Hasto mengaku banyak mendapatkan pelajaran berharga selama menjalani masa penahanan.</p> <p>"Selama menjadi tahanan di KPK, yang saya katakan saya masuk dengan kepala tegak dan akan keluar dengan kepala tegak, tetapi saya lebih merunduk karena saya begitu banyak belajar kehidupan di sini,&rdquo; kata Hasto sesaat keluar dari rutan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (1/8).</p> <p>Menurutnya, pengalaman hidup itu mendorong dirinya untuk menempuh pendidikan formal di bidang hukum.</p> <p>&ldquo;Saya telah mengambil keputusan untuk mengambil kuliah hukum agar nanti bisa lebih efektif di dalam menyuarakan bagaimana PDI Perjuangan menjadi partai benar-benar memerhatikan aspek penegakan hukum berdasarkan due process of law, mendukung supremasi hukum dan mencegah korupsi,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Karena itu, Hasto menyatakan dirinya kini telah resmi terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka. &ldquo;Saya mengambil S1 hukum di Universitas Terbuka,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Di sisi lain, Hasto mengaku pemberian amnesti dari Presiden Prabowo memberikan spirit kebangsaan bagi dirinya untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dalam menjalani karier politik di PDIP.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Amnesti ini menjadi suatu spirit bagi saya, sebagai kader PDI Perjuangan untuk menjalankan tugas-tugas utama. Bahwa PDI Perjuangan itu lahir dengan suatu spirit untuk memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan di dalam Pancasila,&rdquo; pungkasnya.</p>

Hasto Kristiyanto keluar dari tahanan KPK setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo, bertekad untuk melanjutkan pendidikan hukum.

Keluar dari Tahanan KPK Usai Dapat Amnesti, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sebut Banyak Dapat Pelajaran Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/11/Rutan-KPK-Dery-Ridwansah-3JPG-3983903281.jpg" alt="Pengunjung memasukan barang pribadi ke loker sebelum masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK di kompleks Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung memasukan barang pribadi ke loker sebelum masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK di kompleks Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 H untuk para tahanan di Masjid Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (31/3) besok. Sebanyak 38 orang tahanan KPK akan menjalani perayaan Idul Fitri.</p> <p>"Saat ini tercatat sejumlah 38 orang tahanan yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri ini, dari total 49 tahanan KPK," kata tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Minggu (30/3).</p> <p>Budi menyebut, dari 38 orang yang akan merayakan Lebaran 2025, di antaranya 22 tahanan di tempatkan di Rutan cabang KPK Gedung Merah Putih dan 16 tahanan di Rutan cabang KPK gedung C1.</p> <p>"Penyelenggaraan sholat Idul Fitri ini sebagai wujud pemenuhan hak-hak dasar bagi para tahanan, termasuk dalam beribadah sesuai agama dan keyakinannya," ucap Budi.</p> <p>Selain itu, KPK juga akan membuka layanan pengiriman makanan bagi tahanan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 10.00 WIB.</p> <p>"Kemudian untuk layanan kunjungan keluarga dijadwalkan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB," ujar Budi.</p> <p>Lebih lanjut, Budi memastikan seluruh rangkaian layanan oleh Rutan Cabang KPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, khususnya dalam pengelolaan Rutan.</p>

KPK akan menggelar sholat Idul Fitri untuk 38 tahanan korupsi, keluarga bisa menjenguk dan mengirim makanan.

38 Orang Tersangka Korupsi Rayakan Lebaran di Tahanan KPK, Keluarga Bisa Jenguk dan Beri Makanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/IMG-20241127-WA0127-3804796982.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi 10 tahanan menyalurkan hak suara pada Pilkada 2024. (Foto: Dokumen KPK)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi 10 tahanan menyalurkan hak suara pada Pilkada 2024. (Foto: Dokumen KPK)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 10 tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan hak suaranya dari dalam rumah tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/11). Mereka mencoblos untuk memberikan hak suara pada Pilkada Jakarta 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejumlah 10 tahanan di Rutan KPK menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak untuk wilayah DKI Jakarta," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Rabu (27/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, 10 tahanan KPK yang menyalurkan hak suaranya itu yakni,&nbsp;Ahmad Taufik, Anjar Sulistiyono, Andhi Pramono,&nbsp;Max Ruland Bosseke, Indra Sukmono Arharrys, Richard Cahyanto,&nbsp;Satrio Wibowo, Saut Irianto Rajagukguk, dan Toras S Panggabean.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015360092/rezeki-bumi-pesaing-langit-7-shio-emas-yang-ditakdirkan-menyaingi-konglomerat-lama-berkat-kerja-keras-dan-keberuntungan">Rezeki Bumi, Pesaing Langit: 7 Shio Emas yang Ditakdirkan Menyaingi Konglomerat Lama Berkat Kerja Keras dan Keberuntungan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Tessa, dari total 40 orang tahanan di Rutan KPK, 10 di antaranya tercatat memiliki KTP DKI Jakarta. Mereka terdaftar sebagai pemilih tetap untuk Pilkada di wilayah DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yakni 6 orang Tahanan di gedung KPK Merah Putih, dan 4 orang Tahanan di gedung KPK C1," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, seluruh tahanan yang memiliki KTP DKI telah menggunakan hak suara dalam Pilkada 2024 kali ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemungutan suara dilakukan di area dalam Rutan gedung KPK Merah Putih, yang berlangsung efektif mulai pukul 11.25 dan selesai pukuk 11.40 WIB," ujar Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/015360085/resep-sambal-paru-pete-yang-dapat-menggugah-selera-makan-enak-pol">Resep Sambal Paru Pete yang Dapat Menggugah Selera Makan, Enak Pol!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pemungutan suara ini, lanjut Tessa, KPK bekerja sama dengan panitia pemungutan suara wilayah Guntur, DKI Jakarta. Mereka terdiri dari petugas KPPS dua orang, pengawas Pemilu satu orang, dan saksi satu orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pelaksanaan pemungutan suara ini untuk menjamin dan memastikan hak-hak dasar Tahanan, salah satunya sebagai pemilih dalam pilkada terpenuhi. KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada para petugas, sehingga prosesnya dapat berjalan lancar dan sesuai azas-azas pemilu," pungkasnya.</div>

Dalam pemungutan suara ini, lanjut Tessa, KPK bekerja sama dengan panitia pemungutan suara wilayah Guntur, DKI Jakarta.

10 Tahanan KPK Ikut Nyoblos Pilkada Jakarta dari Dalam Rutan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kicau-peneliti-lipi-ini-sindir-jk-yang-terkesan-haus-kekuasaan_m_229801.jpg" alt="Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengaku, dirinya tak habis pikir mengapa Jusuf Kalla (JK) mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi soal masa jabatan wakil presiden." width="100%">
<figcaption>Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengaku, dirinya tak habis pikir mengapa Jusuf Kalla (JK) mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi soal masa jabatan wakil presiden.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengakui saat ini pihaknya tengah mendalami dugaan tahanan kasus korupsi Dadan Tri Yudianto yang berkunjung ke lantai 15 gedung merah putih KPK. Dewas KPK tengah menelusuri kebenaran informasi tersebut melalui proses klarifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, muncul informasi Dadan melakukan pertemuan dengan seorang perwira tinggi TNI. Pertemuan itu diketahui beberapa pimpinan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasus dugaan tahanan atas nama DTY yang dibon ke lantai 15 gedung KPK, saat ini sedang dalam proses klarifikasi oleh Dewas ke pihak-pihak terkait," kata Anggota Dewas KPK Syamsudin Haris dikonfirmasi, Rabu (27/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK&nbsp;Alexander&nbsp;Marwata sebelumnya telah memastikan, tidak ada pimpinan yang menemui tahanan kasus korupsi di lantai 15 gedung merah putih. Ia mengakui, seorang perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menemui tahanan kasus korupsi, Dadan Tri Yudianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekali pertemuan antara tahanan dengan salah satu anggota perwira TNI itu, itu tidak bisa dilepaskan sekali lagi dari situasi saat itu ya, situasi rapat yang terjadi di antara KPK dengan Puspom TNI, saya kira itu, clear," ucap&nbsp;Alex&nbsp;di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Kamis (21/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertemuan itu terjadi 28 Juli 2023, di mana pada hari itu pihak Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menyambangi KPK untuk menanyakan penetapan tersangka Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan pertemuan tahanan di lantai 15, bagaimana kami sampaikan waktu itu ada serombongan kawan-kawan kita dari TNI untuk menanyakan terkait dengan penetapan tersangka salah satu perwira TNI aktif, di Basarnas dan sepertinya teman-teman juga sudah mendapatkan informasi bagaimana kondisi rapat saat itu, kan seperti itu," ujar&nbsp;Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013022628/14-rumah-di-situbondo-porak-poranda-diterjang-puting-beliung">14 Rumah di Situbondo Porak-poranda Diterjang Puting Beliung</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai pertemuan antara pimpinan KPK dan Puspom TNI, lanjut&nbsp;Alex, ada satu perwira yang mengatakan mengenal salah satu tahanan dan ingin bertemu.</div> <div dir="auto">Namun,&nbsp;Alex&nbsp;tak membeberkan identitas sang tahanan, begitu juga perwira TNI yang ingin bertemu dengan tahanan dimaksud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan laporan yang masuk ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, tahanan yang diduga naik ke lantai 15 adalah eks Komisaris Independen PT Wika Beton Tbk. Dadan Tri Yudianto, salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kondisi rapat dengan KPK dan Puspom TNI, nah berdasarkan situasi seperti itulah kemudian apa, ketika rapat selesai ada salah satu perwira yang mengatakan mengenal salah satu tersangka yang ditahan di Merah Putih, dan meminta izin untuk bertemu," urai&nbsp;Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex&nbsp;menyebut, dirinya mempersilakan perwira TNI itu untuk menemui rekanny tersebut, sang tahanan. Namun, ia mengklaim lupa apakah memberikan izin untuk bertemu di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK, yang isinya ruangan para pimpinan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mengizinkan, saya tekankan, silakan, dengan melihat situasi dan kondisi saat itu, silakan. Tapi saya lupa, apakah saya juga menyebut silahkan diterima di lantai 15, karena setelah itu saya langsung pulang," tegas&nbsp;Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi saya tekankan tidak ada pimpinan menemui tahanan, saya tekan lagi, tidak ada satupun pimpinan yang bertemu atau berkeinginan untuk menemui dari tersangka tersebut," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Kasus dugaan tahanan atas nama DTY yang dibon ke lantai 15 gedung KPK, saat ini sedang dalam proses klarifikasi oleh Dewas ke pihak-pihak

Dewas KPK Akan Dalami Dugaan Tahanan Korupsi Bertemu Perwira TNI di Lantai 15 Gedung Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com_KPK_MUHAMAD-ALIJAWA-POS_Jawa-Pos-1.jpg" alt="Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama Dewan Pengawas KPK lainnya yakni, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar memberikan keterangan, Selasa (14/1/2020) di gedung ACLC" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama Dewan Pengawas KPK lainnya yakni, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar memberikan keterangan, Selasa (14/1/2020) di gedung ACLC</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengakui menerima informasi terkait dugaan tahanan kasus korupsi yang main ke lantai 15 ruang pimpinan KPK. Dewas KPK pun akan mendalami dugaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, informasi masih didalami," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Selasa (12/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga tahanan tersebut merupakan pihak yang terjerat kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012890653/dewas-kpk-tentukan-nasib-pelanggaran-kode-etik-johanis-tanak-pada-14-september-2023">Dewas KPK Tentukan Nasib Pelanggaran Kode Etik Johanis Tanak pada 14 September 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri enggan menjawab tegas informasi yang berkembang tersebut. Ia hanya berujar setiap pemeriksaan dilangsungkan di lantai dua Gedung Merah Putih KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011823980/dilaporkan-maki-ke-dewas-kpk-alexander-marwata-terserah-saya-nggak-peduli-nggak-bermutu">Dilaporkan MAKI ke Dewas KPK, Alexander Marwata: Terserah Saya Nggak Peduli, Nggak Bermutu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini informasi dari teman-teman [jurnalis] sendiri ya. Maksud saya, kami hanya bisa menjelaskan sejauh ini dalam pemeriksaan setiap tahanan dalam kapasitasnya sebagai tersangka ataupun saksi selalu dilakukan di lantai dua," ucap Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali berujar, pemeriksaan saksi dan tahanan kasus korupsi hanya berada di lantai 2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya hanya ingin sampaikan setiap pemeriksaan tersangka itu yang kami tahu di lantai dua," pungkas Ali.</div> <p>&nbsp;</p>

Diduga tahanan yang masuk ruangan Firli itu  merupakan pihak yang terjerat kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Dewas Dalami Dugaan Informasi Tahanan Main ke Ruang Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Wakil-Ketua-DPRD-Provinsi-Jawa-Timur-Sahat-Tua-P-Simandjuntak-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 Sahat Tua P Simandjuntak menggunakan rompi tahanan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). Dari hasil OTT 14 Desember di Jawa Timur itu, KPK menetapkan dan menaha" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 Sahat Tua P Simandjuntak menggunakan rompi tahanan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). Dari hasil OTT 14 Desember di Jawa Timur itu, KPK menetapkan dan menaha</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi para dalam rangka memperingati Hari Raya Natal 2022. Sebanyak 47 tahanan melaksanakan ibadah, dan menerima kunjungan tatap muka dari keluarga serta para kerabatnya.<br /> <br /> "Sejumlah 47 Tahanan memanfaatkan momentum ini untuk menerima kunjungan dari 143 orang yang berkunjung pada Rutan KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (25/12).<br /> <br /> Adapun yang berkunjung ke 47 tahanan yang merayakan Natal 2022 di antaranya, Gedung Merah Putih sebanyak 52 orang, Pomdam Jaya Guntur 48 orang, dan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (C1) 43 orang<br /> <br /> Kunjungan dimulai sejak pukul 10.00-12.00 WIB, dengan terlebih dulu melakukan pendaftaran yang telah dibuka sejak pukul 07.30 WIB dan penitipan makanan hingga pukul 09.30 WIB.<br /> <br /> Selanjutnya para Tahanan melaksanakan Ibadah Natal pada pukul 13.30 - 15.00 WIB di ruang tatap muka Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Ibadah berlangsung khidmat bersama Pendeta Selvanus Tuhumena dari GMII (Gereja Misi Injil Indonesia).<br /> <br /> Melalui momentum hari raya ini, KPK berharap bisa menjadi refleksi agar setiap insan menjauhi sifat-sifat dan perilaku yang dilarang agama, salah satunya korupsi. Karena perbuatan korupsi, seseorang telah mengambil hak orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.<br /> <br /> "Refleksi ini semoga juga bisa menjadi titik balik bagi para terduga pelaku korupsi, untuk segera menginsafi segala perbuatannya, kooperatif dalam mengikuti proses penegakan hukumnya, serta nantinya lahir kembali menjadi pribadi yang jujur berintegritas," pungkas Ali.

47 Tersangka KPK Rayakan Natal dari Balik Jeruji Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Bupati-Bogor-Ade-Yasin-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-7-1-3.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Jumlah tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani KPK terus bertambah. Lembaga antirasuah itu pun kini menambah kapasitas rumah tahanan (rutan).<br /> <br /> Hal itu dikemukakan Ketua KPK Firli Bahuri dalam audiensi KPK bersama Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) TNI di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (10/6).<br /> <br /> “Penyediaan fasilitas rumah tahanan oleh Puspomal TNI ini sebagai wujud sinergi KPK bersama aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi,” kata Firli.<br /> <br /> Ruang tahanan baru tersebut ditempatkan di cabang Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur KPK di Mako Puspomal, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya No.9, Kelapa. Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara.<br /> <br /> Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penambahan itu untuk meningkatkan kualitas layanan rumah tahanan. “KPK sebetulnya tidak ingin menambah ruang tahanan. Namun kian hari tersangka dugaan tindak pidana korupsi kian bertambah,” ungkap Alex.<br /> <br /> Pendapat senada juga diungkapkan oleh Nawawi Pomolango, wakil ketua KPK lainnya. Dia mengapresasi pemberian fasilitas ruang tahanan dari Puspomal kepada KPK dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. “Fasilitas ini betul-betul membantu kerja Pemberantasan Korupsi,” ujar Nawawi.<br /> <br /> Ruang tahanan baru KPK di Mako Puspomal TNI dibangun untuk kapasitas 16 orang tahanan. Rencananya, ruang tahanan tersebut digunakan untuk tahanan laki-laki.<br /> <br /> Saat ini, KPK memiliki tiga rutan, yaitu Rutan Merah Putih di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan; Rutan Guntur di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan; serta Rutan C1 Gedung KPK lama, Jalan HR Rasuna Said Kavling C1 Setiabudi, Jakarta Selatan.<br /> <br /> Per hari ini, Jumat (10/6), rutan Gedung Merah Putih KPK terisi 19 tahanan pria dari total kapasitas untuk 25 orang tahanan. Untuk ruang tahanan perempuan terisi 8 orang dan kapasitas sudah full.<br /> <br /> Kemudian Rutan Guntur terdapat 21 orang tahanan dari kapasitas 32 orang dan 13 tahanan dari 19 kapasitas di Rutan C1 Gedung KPK C1.<br /> <br /> Audiensi ini juga hadiri pihak Puspomal TNI AL, yaitu Komandan Pusat Polisi Militer AL (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Edwin, Direktur Pembinaan Penegakan Hukum (Dirbin Gakkum) Kolonel Laut (PM) Julkiply Pane, Dirbin Rustahmil Kolonel Laut (PM) Gultom, Kasat Idik Kolonel Laut (PM) Muriantoni, Kepala Stal Tahmil Letkol Laut (PM) Hari Subagio.<br /> <br /> Komandan Puspomal Laksamana Muda TNI Edwin merasa senang. Menurut dia, dan suatu kehormatan untuk turut serta membantu KPK dalam pemberantasan korupsi. “Ke depannya, kami akan selalu mendukung dan membantu KPK,” ujarnya.<br /> <br /> Kerja sama KPK dan Danpuspomal TNI juga merambah pada kegiatan pendidikan antikorupsi. KPK akan melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) antikorupsi bagi para anggota Danpuspomal TNI beserta keluarganya. Hal tersebut untuk menumbuhkan budaya antikorupsi dalam intistusi TNI.

Tersangka Terus Bertambah, KPK Gunakan Rutan Puspomal Untuk Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/20220110_131740.jpg" alt="Gubernur Sumsel Herman Deru melayat jenazah Wabup OKU Johan Anwar di RSI Siti Khadijah, Palembang, Senin (10/1). Yudi Abdullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Herman Deru melayat jenazah Wabup OKU Johan Anwar di RSI Siti Khadijah, Palembang, Senin (10/1). Yudi Abdullah/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) nonaktif Johan Anwar, tersangka korupsi tahanan KPK di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pakjo Palembang, Sumatera Selatan meninggal dunia karena sakit.<br /> <br /> ”Memang benar seorang tahanan tersangka kasus korupsi atas nama Johan Anwar, Senin (10/1) sekitar pukul 07.30 WIB meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang,” kata Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumsel Dadi Mulyadi seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Palembang, Senin (10/1).<br /> <br /> Dia menjelaskan berita duka tersebut dilaporkan Kepala Rutan Kelas 1 Palembang B.O Situngkir. Berdasar laporan itu disebutkan bahwa Johan Anwar bin H. Nang Agus merupakan tahanan KPK yang sedang dilaksanakan pembantaran dikarenakan sakit.<br /> <br /> Tahanan dibantarkan berdasar penetapan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50/Tuaka.Pid/Pen.24/VIII/2021 tentang Pemberian Izin Pembantaran Penahanan.<br /> <br /> Berdasar penetapan hakim itu, KPK melaksanakan pembantaran terhadap penetapan hakim MA tersebut dengan surat Nomor 618/TUT.01.10/24/08/2021 untuk pelaksanaan pengobatan di rumah sakit terhitung sejak 18 Agustus 2021 sampai dinyatakan sembuh. Tahan Wabup OKU nonaktif Johan Anwar meninggal dunia masih dalam proses pembantaran oleh KPK.<br /> <br /> ”Berdasar informasi dari pihak keluarga almarhum, jenazah akan dimakamkan di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU),” ujar Kadiv Pemasyarakatan Dadi Mulyadi.<br /> <br /> Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru ketika mendengar berita duka langsung meluangkan waktu melayat ke RSI Siti Khadijah untuk memberikan penghormatan dan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggal almarhum Johan Anwar. Selain itu, gubernur juga memimpin pelepasan jenazah Wabup Ogan Komering Ulu itu dari RSI Siti Khadijah Palembang ke rumah duka di Baturaja.<br /> <br /> Rencananya, setiba di Baturaja sekitar pukul15.00 WIB menjelang salat Ashar jenazah almarhum diberangkatkan ke Dusun Baturaja untuk disalat di Masjid Muhammadiyah setempat. Selanjutnya jenazah Wabup Ogan Komering Ulu itu dibawa ke rumah kabupatenan untuk dilaksanakan upacara pelepasan jenazah dan langsung diberangkatkan ke TPU Desa Tanjung Baru kabupaten setempat.

Jadi Tahanan KPK, Wabup OKU Meninggal Dunia di Rutan Pakjo Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20210505_214339.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kunjungan untuk para tahanan bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kunjungan pada hari raya ini sebelumnya sempat ditutup karena dalam situasi pandemi Covid-19.<br /> <br /> Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, terdapat syarat yang harus dipenuhi kepada para pengunjung tahanan untuk bisa melakukan kunjungan. Para pengunjung harus mematuhi protokol kesehatan.<br /> <br /> "Pengunjung wajib menggunakan masker standar dan face shield, serta dilengkapi surat keterangan bebas Covid-19 yang sah dan masih berlaku, dibuktikan dengan hasil Swab Test – PCR, Rapid Antigen maupun Genose," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (11/5).<br /> <br /> Menurut Ali, setiap tahanan maksimal dibesuk oleh lima orang pengunjung tanpa bergantian. Dia menyempaikan, kunjungan tahanan KPK dibuka pada dua sesi<br /> <br /> "Jadwal kegiatan kunjungan keluarga tahanan untuk 13 Mei 2021, sesi pertama pada pukul 09.00 - 12.00 WIB dan sesi kedua pada pukul 13.00 - 16.00 WIB," ucap Ali.<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, para tahanan KPK yang beragama Islam akan melaksanakan salat Idul Fitri 1442 Hijriah di Masjid At Taubah, Rutan Pomdam Jaya Guntur<br /> <br /> "Pelaksanaan salat Idul Fitri bagi para tahanan di pusatkan di Masjid At Taubah Rutan Pomdam Jaya Guntur pada pukul 06.00 – 07.00 WIB," pungkas Ali.

KPK Buka Kunjungan Tahanan pada Hari Raya Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Vaksinas-Lansia-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas kesehatan melakukan penyuntikkan vaksin Covid-19 dosis pertama kepada Lansia di Cilandak, Jakarta, Jumat (26/2/2021).  Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan 21,5 juta warga lansia di Indonesia mendapatkan vaksinasi tahap kedua yang" width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan melakukan penyuntikkan vaksin Covid-19 dosis pertama kepada Lansia di Cilandak, Jakarta, Jumat (26/2/2021).  Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan 21,5 juta warga lansia di Indonesia mendapatkan vaksinasi tahap kedua yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengevaluasi prosedur penyaluran dan pemberian vaksin Covid-19 terhadap tahanan KPK.<br /> <br /> Menurut Azis, pemberian vaksin kepada tahanan KPK dapat berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan akses, karena bukan merupakan target prioritas vaksin sebagaimana yang telah dicanangkan Pemerintah.<br /> <br /> "Lebih baik kita memperhatikan masyarakat yang memang membutuhkan dan menjadi prioritas, Sementara skala prioritas pemberian vaksin masih belum seluruhnya selesai dan tahanan tidak termasuk dalam skala prioritas," ujar Azis kepada wartawan, Sabtu (27/2).<br /> <br /> Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengharapkan Kemenkes dapat meningkatkan pengawasan terhadap implementasi pemberian vaksin Covid-19, mengingat pemberian vaksin akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.<br /> <br /> Pemberian vaksin harus dengan target prioritas terlebih dahulu dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Itu dilakukan untuk memastikan penyaluran vaksin dapat menyeluruh dan tidak terjadi penumpukan di satu titik tertentu.<br /> <br /> "Kementerian dan lembaga maupun masyarakat serta pihak-pihak yang akan menerima vaksin untuk dapat mengikuti jadwal dan skala prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah," katanya.<br /> <br /> Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan alasan pemberian vaksin Covid-19 kepada para tahanan. Menurut Firli, pemberian vaksin tersebut mempertimbangkan kasus Covid-19 di Rutan KPK.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/02/2021/icw-vaksinasi-ke-tahanan-kpk-tidak-tepat/">ICW: Vaksinasi ke Tahanan KPK Tidak Tepat</a><br /> <br /> "Mari kita pahami bersama bahwa sampai dengan hari ini kasus positif Covid-19 tahanan KPK cukup tinggi, yaitu 20 dari total 64 orang tahanan atau 31 persen dan bahkan ada pegawai (KPK) sampai meninggal dunia," kata Firli.<br /> <br /> Ia mengatakan tahanan KPK merupakan kelompok rentan tertular dan menularkan Covid-19, karena banyak berinteraksi dengan petugas rutan, penyidik, keluarga tahanan, kuasa hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya.<br /> <br /> "Penanganan dan pencegahan virus ini salah satunya dengan segera memutus rantai penularannya dengan vaksinasi," ucap Firli.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=tz21OrzVQGs

DPR Minta Kemenkes Evaluasi Pemberian Vaksin Covid-19 ke Tahanan KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tahanan kpk

Berita Terkini