<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/0LlWbR3V79AB9t0V97MPMDdDcT4bNa8i7GDfsloK-3451079451.jpg" alt="Para tersangka kasus dugaan korupsi Sritex digelandang oleh petugas Kejagung ke dalam mobil tahanan. (Puspenkum Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Para tersangka kasus dugaan korupsi Sritex digelandang oleh petugas Kejagung ke dalam mobil tahanan. (Puspenkum Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sebanyak 8 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman atau PT Sritex langsung ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, 1 di antara 8 tersangka itu menjadi tahanan kota dengan alasan sakit.&nbsp; Tersangka yang menjadi tahanan kota berinisial YR. Dia merupakan direktur utama (dirut) bank daerah di Jawa Barat (Jabar) pada periode 2019-Maret 2025. Selain terseret kasus Sritex, YR juga sudah menjadi tersangka dalam kasus lainnya yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). &rdquo;Tersangka YR dilakukan penahanan kota selama 20 hari ke depan karena alasan kesehatan,&rdquo; ungkap Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Nurcahyo Jungkung Madyo.&nbsp; Lain dengan YR, 7 tersangka lain langsung digelandang ke dalam tahanan. Tersangka AMS selaku Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006-2023, tersangka BR selaku Senior Executive Vice President Bisnis Bank Daerah di Jabar periode 2019-2023, dan tersangka PS selaku Direktur Teknologi Operasional Bank Daerah di Jakarta periode 2015-2021 ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel). Sementara tersangka SP selaku Direktur Utama Bank Daerah di Jateng Periode 2014-2023, tersangka PJ selaku Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Daerah di Jateng Periode 2017-2020, dan tersangka SD selaku Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Daerah di Jateng Periode 2018-2020, ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Sisanya, tersangka ⁠BFW selaku Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan Bank Daerah di Jakarta Periode 2019-2022, ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba.&nbsp; Berdasar hasil penyidikan yang dilakukan Kejagung, perbuatan para tersangka yang memberikan kredit secara melawan hukum kepada Sritex mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 1.088.650.808.028. Angka pasti kerugian keuangan negara tersebut kini tengah dalam proses penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). &rdquo;Adapun pasal yang disangkakan terhadap 8 orang tersangka yakni pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,&rdquo; jelas Nurcahyo Jungkung Madyo.

Kejaksaan Agung menahan 8 tersangka kasus korupsi kredit PT Sritex, 1 tersangka jadi tahanan kota karena sakit, kerugian negara Rp 1 triliun

Kejagung Langsung Tahan 8 Tersangka Baru Kasus Korupsi Sritex, 1 Orang Jadi Tahanan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/1000730450-3206340889.jpg" alt="Tiga tersangka perkara pemberian kredit kepada Primkop UPN Veteran Jawa Timur oleh PT BPD Jawa Timur tahun anggaran 2015, ditetapkan tahanan kota, Rabu (17/1)." width="100%">
<figcaption>Tiga tersangka perkara pemberian kredit kepada Primkop UPN Veteran Jawa Timur oleh PT BPD Jawa Timur tahun anggaran 2015, ditetapkan tahanan kota, Rabu (17/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya menetapkan tahanan kota kepada tiga tersangka kasus korupsi senilai Rp 4,4 miliar. Kejari menerima pelimpahan berkas perkara tahap dua dari penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak Surabaya Ananto Tri Sudibyo menjelaskan, ketiga tersangka masing-masing berinisial YAS, SR, dan WI. Mereka merupakan pengurus Primer Koperasi Universitas Pembangunan Nasional (Primkop UPN) Veteran Jawa Timur pada 2015. &rdquo;Kami tetapkan penahanan kota kepada ketiga tersangka dengan pertimbangan kemanusiaan. Karena tersangka YAS, SR dan WI berusia di atas 74 tahun dan sakit-sakitan, yang membutuhkan pengobatan medis,&rdquo; kata Ananto Tri Sudibyo seperti dilansir dari Antara di Surabaya. Ketiga tersangka yang tergolong lanjut usia (lansia) itu terjerat perkara pemberian kredit kepada Primkop UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tahun anggaran 2015. Saat itu tersangka YAS menjabat sebagai Ketua Primkop UPN Veteran Jawa Timur. Sedangkan SR sebagai sekretaris dan WI bertindak sebagai juru bayar. Ketiganya dinilai bertanggung jawab atas dua kali pengajuan pinjaman pembiayaan koperasi untuk anggota (PKPA) kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara. Yakni pada 3 Agustus dan 11 November 2015, yang kemudian dikucurkan senilai total Rp 10 miliar. Penyidik mengungkap tersangka YAS, SR, dan WI, atas pengajuan pinjaman yang telah dikucurkan senilai total Rp 10 miliar tersebut, telah membuat laporan keuangan dan perjanjian kepada anggota Primkop UPN Veteran Jawa Timur secara fiktif. &rdquo;Perbuatan ketiga tersangka mengakibatkan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara mengalami kerugian sebesar Rp 4,4 miliar,&rdquo; kata Kasi Pidsus Ananto Tri Sudibyo. Tersangka YAS, SR, dan WI, dijerat pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) subsider pasal 3, juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejari Tanjung Perak Surabaya menetapkan tahanan kota kepada tiga tersangka kasus korupsi senilai Rp 4,4 miliar

Tiga Tersangka Korupsi di Surabaya Ditetapkan Tahanan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/TEDDY.jpg" alt="Teddy Pardiyana" width="100%">
<figcaption>Teddy Pardiyana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penahanan Teddy Pardiyana ditangguhkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung terkait kasus penggelapan mobil milik artis Rizky Febian. Penangguhan penahanan ini dibuktikan dengan keluarnya surat penangguhan penahanan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.  "Ada informasi dari PN Bandung bahwa surat penangguhan penahanan pak Teddy sudah keluar," kata Wati Trisnawati selaku kuasa hukum Teddy kepada wartawan, Sabtu (11/2).  Menurutnya, Teddy resmi keluar dari dalam tahanan pada tanggal 10 Februari kemarin. Teddy seharusnya sudah bisa keluar dari dalam rutan sejak tanggal 25 Januari 2023.Namun dia baru keluar kemarin. Wati mengaku baru mengetahui ada surat penangguhan penahanan pada tanggal 8 Februari 2023.  "Pak Teddy sangat bersyukur adanya ketetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi tanpa ada jaminan sama sekali," jelasnya.  Setelah resmi keluar penangguhan penahanannya, status suami mendiang Lina Jubaedah itu kini berubah menjadi tahanan kota. Dengan demikian, Teddy tidak diperbolehkan kemana harus selalu berada di wilayah Bandung Jawa Barat.  "Kami tidak sempat mengajukan penangguhan penahanan ke Pengadilan Tinggi Bandung. Akan tetapi sudah dikeluarkan surat penangguhan penahanan. Kami sangat senang dan bersyukur," tuturnya.  Diketahui, Teddy Pardiyana divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan mobil Innova milik penyanyi Rizky Febian. Vonis dijatuhkan pada 19 Januari 2023 lalu.  Usai divonis bersalah oleh majelis hakim, beberapa hari kemudian, Teddy menempuh upaya hukum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang didaftarkan melalui kuasa hukumnya.  &nbsp;  &nbsp;

Penahanannya Ditangguhkan, Teddy Pardiyana Jadi Tahanan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/LUKAS-ENEMBE-DIPERIKSA-KPK-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Gubernur Non Aktif Papua Lukas Enembe tiba menggunakan kursi roda di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Lukas menjalani pemeriksaan perdana dan langsung di Tahan di rutan Pomdan Jaya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Gubernur Non Aktif Papua Lukas Enembe tiba menggunakan kursi roda di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Lukas menjalani pemeriksaan perdana dan langsung di Tahan di rutan Pomdan Jaya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons permintaan tim kuasa hukum Gubernur nonakatif Papua Lukas Enembe, yang meminta untuk menjadi tahanan kota. Faktor kesehatan yang menjadi alasan, tim kuasa hukum Lukas Enembe agar kliennya menjadi tahanan kota.  "Kami akan cek lebih dahulu surat dimaksud. Namun yang pasti bukan tanpa dasar, KPK menahan tersangka di dalam Rutan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (25/1).  KPK, kata Ali, dipastikan selalu memerhatikan kondisi kesehatan setiap tahanan, tak terkecuali Lukas Enembe. Karena itu, lembaga antirasuah meminta tim kuasa hukum dan pihak keluarga Lukas menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.  "Untuk urusan kesehatan, para tahanan KPK sangat kami perhatikan," ucap Ali.  Oleh karena itu, juru bicara KPK bidang penindakan ini meminta tim kuasa hukum Lukas Enembe fokus pada pembelaannya. Selain itu, meminta agar kliennya kooperatif menjalani proses hukum di KPK.  "Penasihat hukum sebaiknya fokuskan soal pembelaannya, tentu secara proporsional sebagaimana ketentuan mekanisme hukum. Sampaikan kepada klien agar tersangka ini kooperatif, sehingga seluruh proses penanganan perkara ini berjalan lancar," tegas Ali.  Sebelumnya, tim kuasa hukum Lukas, Petrus Bala Pattyona menyampaikan surat permohonan agar kliennya menjadi tahanan kota. Petrus beralasan, kliennya harus menjalani perawatan medis, karena penyakit komplikasi.  "Bapak Lukas Enembe menderita komplikasi empat penyakit, mulai stroke, hipertensi, diabetes melitus, dan gagal ginjal kronis lima, yang membuatnya harus dirawat intensif dan dibantu orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari," ucap Petrus.  Petrus meminta Ketua KPK Firli Bahuri bisa mempertimbangkan kesehatan Lukas. "Agar Bapak Ketua KPK memerintahkan penyidik untuk melakukan pengalihan tahanan dari tahanan rutan KPK menjadi tahanan kota di Jakarta, dalam rangka keluarga dan dokter pribadi melakukan perawatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta," pungkasnya.

Lukas Enembe Minta jadi Tahanan Kota, KPK: Fokus Saja pada Pembelaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-21-at-15.59.25.jpg" alt="Warga Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul berdemonstrasi di halaman PN Jember, Senin (21/11). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul berdemonstrasi di halaman PN Jember, Senin (21/11). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan warga Desa Klatakan berdemonstrasi di Pengadilan Negeri Jember. Mereka mendesak majelis hakim mengalihkan status Kepala Desa Klatakan Ali Wafa dari tahanan lembaga pemasyarakatan menjadi tahanan kota.  ”Warga meminta pengalihan status tahanan kepala desa menjadi tahanan kota karena kades kami orang yang taat hukum dan kooperatif dalam proses hukum,” kata koordinator aksi Aang Gunaefi seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, warga akan menduduki PN Jember hingga tuntutannya soal pengalihan status tahanan kades yang terjerat kasus hukum dipenuhi. Warga menuntut keadilan terhadap Kepala Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, yang saat ini mendekam di Lapas Jember atas laporan perusakan tanaman tebu di tanah kas desa.  ”Penahanan Kades Klatakan mengakibatkan sejumlah pelayanan masyarakat di desa menjadi terganggu sehingga kami meminta status tahanannya menjadi tahanan kota,” tutur Aang Gunaefi.  Dia menjelaskan, Kades Ali Wafa ditahan sejak 20 Oktober dan penahanan tersebut berdampak terhadap layanan administrasi publik di Kantor Desa Klatakan. Selain itu, kegiatan pemerintahan desa terkesan mati, bahkan tidak ada program bantuan dampak kenaikan BBM.  Perwakilan warga yang berunjuk rasa sempat melakukan mediasi dengan perwakilan pihak PN Jember dengan menyampaikan tuntutan tersebut. Pihak PN Jember menyerahkan sepenuhnya pengalihan status tahanan tersebut kepada majelis hakim yang menangani kasus Kades Klatakan.  Sementara itu, sidang perdana dengan terdakwa Kades Klatakan Ali Wafa tetap berjalan didampingi penasihat hukum M. Husni Thamrin dengan Ketua Majelis Hakim Totok Yanuarto. Agenda sidang adalah pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa.  ”Kami menolak semua dakwaan jaksa penuntut umum dan meminta agar perkara ini dihentikan serta membebaskan Ali Wafa dari segala tuntutan,” kata Husni Thamrin, penasihat hukum Ali Wafa.

Minta Kadesnya Jadi Tahanan Kota, Warga Desa Klatakan Demo PN Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-05-at-18.59.57-1.jpeg" alt="Terdakwa Imam Santoso di ruang sidang Cakra PN Surabaya. Adil Adam Irsyadi/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Imam Santoso di ruang sidang Cakra PN Surabaya. Adil Adam Irsyadi/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa kasus penggelapan jual beli kayu, Imam Santoso kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu (5/5). Agenda pada sidang kali ini adalah pembacaan nota keberatan (eksepsi) melalui kuasa hukum terdakwa, Sutriono.  Dalam eksepsi tersebut, Sutriono menyampaikan, kasus yang menimpa kliennya adalah kasus perdata yang dipaksa menjadi perkara pidana. ”Perkara ini mengarah pada wanprestasi. Karena ada perjanjian antara Direktur PT Daha Tama Adikarya Imam Santoso yang sekaligus klien kami dengan Direktur CV Jasa Mitra Abadi Willyanto Wijaya. Sehingga, ini adalah ranah perdata, bukan pidana,” ujar Sutriono.  Selain itu, menurut dia dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irene Ulfa dan Zulfikar tidak cermat. Sebab, tidak merinci berapa kerugian yang dialami Willyanto.  Usai pembacaan eksepsi, majelis hakim yang diketuai I Ketut Tirta mengabulkan permintaan tim penasihat hukum terdakwa untuk  pengalihan status penahanan menjadi tahanan kota. Alasannya, terdakwa berjanji tidak akan kabur. Kakak kandung terdakwa juga bersedia menjadi penjamin. Terdakwa juga diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi.  ”Atas beberapa pertimbangan, majelis hakim mengabulkan permintaan terdakwa,” kata Ketut Tirta.  Imam Santoso terjerat kasus penggelapan senilai Rp 3,6 miliar. Saat itu, perusahaan terdakwa bekerja sama dengan CV Jasa Mitra Abadi dalam jual beli kayu. Willyanto, direktur di CV tersebut memesan sejumlah kayu kepada Imam. Dia tergiur dengan jumlah kayu yang ditebang.  Willyanto melakukan pemesanan kayu. Di antaranya kayu meranti, rimba, dan idab.  Namun sejak 2017, pesanan kayu tidak kunjung dikirim oleh terdakwa. Menurut dakwaan JPU, uang tersebut dialihkan ke PT Randoetatah Cemerlang yang tidak mempunyai hubungan dalam bisnis mereka.  JPU menuntut Imam dengan pasal berlapis. Yakni pasal 378 KUHP tentang penipuan dan 372 KUHP tentang penggelapan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8UPUU0Mbzco

Penangguhan Dikabulkan, Terdakwa Penggelapan Rp 3,6 M Tahanan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG_20210126_135611_copy_850x460.jpg" alt="Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Harianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Harianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan dr AH menjadi tahanan kota setelah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus suap pengadaan PCR polymerase chain reaction (PCR) Covid-19.  ”Untuk tersangka dr AH karena kondisinya sedang sakit yaitu patah tulang dilakukan penahanan dalam bentuk penahanan kota,” Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sultra Herman Darmawan seperti dilansir dari Antara di Kendari, Jumat (29/1).  Terkait kasus tersebut, Kejati Sulsel telah menetapkan tiga tersangka yakni TG, IA, dan dr AH. Ketiganya ditetapkan menjadi tersangka pada Selasa (26/1) dan ditahan dilokasi yang berbeda-beda.  ”Setelah dilakukan pemeriksaan Selasa (26/1), lalu dilakukan penahanan,” kata Darmawan.  Dia menyampaikan tersangka TG ditahan di Rutan Kelas IIA Kendari, tersangka IA ditahan di Lapas Perempuan Kendari, dan tersangka dr AH menjadi tahanan kota.  Tersangka DG dan IA ditangkap di Jakarta pada Senin (25/1) merupakan pihak swasta yang diduga memberikan suap kepada oknum dr AH yang merupakan oknum Dinkes Sultra. Tersangka DG dan IA ditangkap di Jakarta oleh Kejaksaan Agung bersama Kejati Sultra lalu diterbangkan ke Kota Kendari pada Selasa (26/1). Setelah menjalani pemeriksaan, keduanya ditetapkan menjadi tersangka bersama oknum Dinkes Sultra pada hari yang sama.  Dalam kasus tersebut terdapat fee pembelian sebesar Rp 431 juta yang akan diberikan. Namun, dibuat rekayasa seolah-olah perusahaan tersangka DG dan dr AH ada kerja sama. Uang tersebut telah ditransfer DG melalui rekening perusahaan lain yang dipinjam oleh tersangka dr AH.  Ketiga tersangka saat ini masih didalami keterlibatannya dalam kasus suap pembelian alat pemeriksaan Covid-19 tahun anggaran 2020.  TG merupakan Direktur PT GL dan IA merupakan Technical Sales PT GL sebagai penyedia alat PCR. Sedangkan dr AH merupakan oknum pejabat di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0GexXki6op8

Tersangka Kasus Suap Pengadaan PCR Covid-19 Jadi Tahanan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/putra-siregar-rahman.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - YouTuber Putra Siregar mengakui bahwa dirinya kini berstatus tahanan kota usai berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juli 2020 terkait kasus handphone ilegal PS Store. Bos PS Store itu tidak ditahan karena selama ini kooperatif dan diyakini tidak akan menghilangkan barang bukti.  "Saya kan kooperatif dan nggak ada alasan yang kuat untuk menahan saya," kata Putra Siregar saat ditemui di bilangan Condet, Jakarta Timur.  Dengan statusnya tersebut, Putra Siregar diharuskan melakukan wajib lapor secara rutin. Putra Siregar pun berjanji akan mematuhinya. Apalagi masalah ini mendapat sorotan publik dan sempat jadi viral di media sosial.  Putra Siregar berjanji akan mengikuti proses hukum yang berlaku sebagai warga negara yang taat hukum. "Saya taat hukum, saya akan hadapi. Tapi tolong jangan bunuh karakter saya," paparnya.  Dalam kesempatan itu, Putra Siregar menjelaskan kasus yang membelitnya. Permasalahan ini terjadi pada 2017 silam saat dia baru hijrah dari Batam ke Jakarta.  "2017 aku pertama kali menginjakkan kaki ke Jakarta. Toko saya waktu itu masih 2 X 3 meter. Ada uang 20 juta belanja, 100 juta belanja. Kebetulan banyak yang jualan HP (ke saya) karena dari dulu semua saya rangkul," kata Putra Siregar.  Tiba-tiba salah seorang dalam jaringan bisnisnya menawari sejumlah unit handphone untuk dijual dalam sistem partai. Barang-barang itu katanya mau dijual dengan harga murah karena butuh uang. Putra Siregar pun tertarik. Dia meminta barang-barang itu dibawa ke toko miliknya yang berlokasi di daerah Condet.  "Itu malam-malam ditawarin, lagi BU katanya. Saya waktu itu masih di Batam. Saya bilang ya sudah antar aja ke toko. Di toko ada saudara saya namanya Lahatta sama Leris. Waktu itu malam-malam, tiba-tiba yang antar barang sudah bersama bea cukai," ungkap Putra Siregar.  Ternyata barang-barang handphone yang mau dijual temannya tidak membayar bea cukai atau bisa dibilang ilegal. Putra mengaku tak mengetahui kala barang-barang itu bermasalah dengan urusan kepabeanan. Dua saudara Putra Siregar pun dibawa oleh petugas. Sementara Putra Siregar dipanggil karena merupakan pemesan.  Atas kejadian itu, Putra merasa dirinya sudah dijebak. Namun tidak mau berspekulasi liar, dia pun akan mengikuti proses hukum yang berlaku.  Untuk masalah kepabeanan ini, Putra Siregar mengaku sudah menyerahkan dana sekitar Rp 500 juta kepada pihak bea cukai apabila tindakannya itu telah merugikan negara. Selain itu, dia juga menyerahkan aset dan buku rekening untuk ditelurusi lebih lanjut. Hal itu karena Putra Siregar sempat dianggap terlibat dalam kasus TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bos PS Store Putra Siregar Akui Kini Berstatus Tahanan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/vicky-prasetyo-anak-anak-masih-bingung-panggil-anggia-chan_m_.jpg" alt="Vicky Prasetyo sebut ketiga anaknya masih bingung sapa Anggia Chan dengan panggilan mama atau tante." width="100%">
<figcaption>Vicky Prasetyo sebut ketiga anaknya masih bingung sapa Anggia Chan dengan panggilan mama atau tante.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ramdan Alamsyah, kuasa hukum Vicky Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya pada pekan depan. Dia pun sudah berkonsultasi dengan Vicky Prasetyo terkait hal ini saat berkunjung ke Rutan Salemba Jakarta Pusat, Sabtu (11/07).  Permohonan penangguhan penahanan terhadap kliennya ini dinilai masuk akal karena tidak mungkin Vicky Prasetyo akan menghilangkan barang bukti. Sebab semua barang bukti, katanya, sudah berada di tangan Kejaksaan.  “Kita akan memohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dikabulkan penangguhan penahanan Vicky. Dari tahanan rutan, menjadi tahanan kota,” kata Ramdan Alamsyah saat ditemui di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.  Dia pun meluruskan tudingan yang menyebutkan Vicky Prastyo tidak kooperatif. Ramdan pun meminta untuk melakukan pengecekan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Sejak kasus ini bergulir, Vicky Prasetyo disebutnya sangat kooperatif tidak ada pembangkangan sama sekali.  "Kalau dikhawatirkan melarikan diri. Dia paling dari rumah ke studio, nggak ada lagi karena memang pekerjaan di station TV," aku Ramdan Alamsyah.  Alasan penangguhan penahanan terhadap Vicky Prasetyo adalah karena yang bersangkutan merupakan kepala keluarga dan memiliki anak yang harus dinafkahi. Ramdan berharap kejaksaan dapat mengabulkan permohonan ini.  Ramdan memastikan Vicky Prasetyo akan mengikuti semua prosedur yang berlaku meskipun menyandang status tahanan kota. Termasuk saat harus mengikuti persidangan di pengadilan nanti.“Kita akan tetap ikuti semua prosesnya . Pas persidangan dan kita juga akan hadir,” ucapnya.  Ramdan sendiri kini sedang mempersiapkan sejumlah argumentasi pembelaan hukum terhadap Vicky Prasetyo untuk membantah tuduhan yang tertera pada laporan polisi yang sempat diajukan Angel Lelga soal kasus pencemaran nama baik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mjzU4bBqCjs  https://www.youtube.com/watch?v=9udImu5go4Q  https://www.youtube.com/watch?v=tnYBd3revvo

Vicky Prasetyo Berharap Jadi Tahanan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sidang-eksepsi-ratna-sarumpaet-usulkan-jadi-tahanan-kota_m_.jpg" alt="Ratna Sarumpaet menjalani sidang eksepsi di PN Jakarta Selatan" width="100%">
<figcaption>Ratna Sarumpaet menjalani sidang eksepsi di PN Jakarta Selatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet berharap pengajuannya menjadi tahanan kota dikabulkan majelis hakim. Bahkan, anaknya, Atiqah Hasiholan sudah memberikan surat jaminan atas usulan Ratna menjadi tahanan kota. "Saya berharap hari ini (usulan) dikabulkan," ujar Ratna di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/3). Sementara itu, Kuasa Hukum Ratna, Insank Nasruddin mengatakan, melihat dari sisi kemanusiaan terhadap usia terdakwa Ratna Sarumpaet sudah sangat lanjut. Apabila alasan pengadilan menyebutkan bahwa kondisi Ratna sehat saja, maka dirinya tidak bisa memaksakan permohonan tersebut. "Artinya, dikabulkan atau nggak kita tidak tahu sampai ke situ. Kami serahkan kepada mereka (majelis hakim)," ujar Insank di PN Jakarta Selatan. Dia mengaku, pengajuan permohonan sebagai tahanan kota sudah diusulkan tiga kali. Pertama dan kedua diajukan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Ketiga, diusulkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Kami belum ada rencana. Kami akan melihat apa sih yang menjadi permasalahan (ditolak). Karena setiap permohonan yang diajukan harus ada alasan yang mendasar," kata dia.

Sidang Eksepsi, Ratna Sarumpaet Usulkan Jadi Tahanan Kota

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tahanan kota

Berita Terkini