<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/46HoHrlh8ALrne41lzg9K8qy3y6ymQlZreqPubCJ-3568378050.jpg" alt="Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surabaya menunjukkan plakat Perumahan Darmo yang diakui sebagai situs cagar budaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surabaya menunjukkan plakat Perumahan Darmo yang diakui sebagai situs cagar budaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Surabaya, Retno Hastijanti memastikan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 30 yang dibongkar dan ramai diperbincangkan bukan cagar budaya. Sebab berdasarkan data TACB, bangunan tersebut telah mengajukan IMB untuk perubahan bentuk pada tahun 1989. Sementara SK Wali Kota penetapan situs kawasan Darmo sebagai kawasan Cagar Budaya baru terbit pada 1998. "Sehingga pada 1998, bangunan itu bentuknya sudah seperti itu, bahkan masuk list (cagar budaya) saja tidak. Jadi kita sudah memvalidasi bahwa bangunan itu bukan cagar budaya," tutur Retno di Surabaya, Rabu (4/6). Dalam konteks peraturan sebelumnya, yakni UU No 5 Tahun 1992, hanya dikenal dua kategori, yakni bangunan dan lingkungan cagar budaya. Namun dalam UU No 11 Tahun 2010, klasifikasi diperluas menjadi lima objek cagar budaya. Adapun lima objek cagar budaya yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, di antaranya benda atau objek, struktur, bangunan, situs, dan kawasan.&nbsp; Lebih lanjut, sebagaimana SK Wali Kota Surabaya No. 188-45/004/402.1.04/1998, perumahan Darmo memang ditetapkan sebagai situs cagar budaya, karena nilai historis dan tata arsitekturnya yang rapi sejak awal. Namun, Retno menegaskan bukan berarti seluruh bangunan di kawasan Darmo masuk ke dalam daftar cagar budaya. "Kurang lebih ada 10 bangunan di kawasan Darmo yang merupakan Cagar Budaya," imbuhnya.&nbsp; Berikut daftar bangunan di Kawasan Jalan Raya Darmo yang diakui sebagai cagar budaya: 1. Apotek Kimia Farma, alamat Jalan Raya Darmo No 2-4;&nbsp; 2. PT Bank CIMB Niaga, alamat Jalan Raya Darmo No 26; 3. Gedung Wismilak, alamat Jalan Raya Darmo No 36-38;&nbsp; 4. Graha Wismilak, alamat Jalan Raya Darmo No 36-38; 5. Rumah tinggal, alamat Jalan Raya Darmo No 42-44; 6. SMP-SMA Santa Maria, alamat Jalan Raya Darmo No 49; 7. Bank Bangkok / Bank Permata, alamat Jalan Raya Darmo No 73; 8. Rumah Sakit Darmo, alamat Jalan Raya Darmo No 90; 9. Rumah Dinas Panglima Kodam V/Brawijaya, alamat Jalan Raya Darmo No 100; 10. Bangunan eks Museum Mpu Tantular / Perpustakaan Bank Indonesia, alamat Jalan Taman Mayangkara/Darmo No 6.&nbsp; &nbsp; "Semua bangunan dan kawasan (cagar budaya) sudah kita letakkan plakat. Jadi kalau pemerintah akan merawat dan masyarakat bisa langsung tahu. Ketika ada plakatnya berarti itu adalah bangunan cagar budaya," tukas Retno. Sementara terkait pembongkaran bangunan Jalan Darmo 30 yang disorot masyarakat, Retno menyebut Pemkot hanya akan bersurat ke pemilik rumah. Tidak ada sanksi yang diberikan karena bangunan tersebut bukan cagar budaya. "Selanjutnya kalau itu bangunan yang bukan mendapatkan SK cagar budaya, namun dia itu ada di dalam kawasan, maka sifatnya untuk merawatnya itu partisipatif, namun kita tetap mengawal dalam koridor," tukas Retno. (*)

Ketua TACB Surabaya memastikan bangunan di Jalan Raya Darmo 30 bukan cagar budaya, hanya 10 bangunan di kawasan tersebut yang diakui.

Jangan Keliru! Hanya 10 Bangunan Ini yang Diakui Cagar Budaya di Kawasan Darmo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/TvVS6EyQoVAD3KvAvw9xgv9CTU4Q29F0IvQ17ww8-3295763264.jpg" alt="TACB Kota Surabaya buka suara soal pembongkaran bangunan di Jalan Darmo 30 yang disebut-sebut masuk situs cagar budaya. (Novia Herawati/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>TACB Kota Surabaya buka suara soal pembongkaran bangunan di Jalan Darmo 30 yang disebut-sebut masuk situs cagar budaya. (Novia Herawati/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Surabaya akhirnya buka suara terkait ramainya pemberitaan pembongkaran bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 30 yang diduga sebagai Cagar Budaya. "Bangunan di Jalan Raya Darmo No 30 Surabaya bukan bangunan Cagar Budaya, bahkan juga bukan ODCG atau Objek Diduga Cagar Budaya," tutur Ketua TACB, Retno Hastijanti dalam konferensi pers di Siola, Rabu (4/6). Retno menyebut bangunan tersebut telah mengajukan IMB untuk perubahan bentuk pada tahun 1989. Sementara SK Wali Kota penetapan situs kawasan Darmo sebagai kawasan Cagar Budaya baru terbit pada 1998. &nbsp; "Sehingga pada 1998, di mana SK situs kawasan Darmo terbit, bangunan itu bentuknya sudah seperti itu, bahkan masuk list (Cagar Budaya) saja tidak. Jadi kita sudah memvalidasi bahwa bangunan itu bukan cagar budaya," imbuhnya.&nbsp; Dalam konteks peraturan sebelumnya, yakni UU No 5 Tahun 1992, hanya dikenal dua kategori, yakni bangunan dan lingkungan cagar budaya. Namun dalam UU No 11 Tahun 2010, klasifikasi diperluas menjadi lima objek cagar budaya. Adapun lima objek cagar budaya yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, di antaranya benda atau objek, struktur, bangunan, situs, dan kawasan.&nbsp; Perumahan Darmo ditetapkan sebagai situs Cagar Budaya karena nilai historis, perencanaan, dan tata arsitektur yang rapi sejak awa. Hal ini sebagaimana pada SK Wali Kota Surabaya Nomor 188-45/004/402.1.04/1998. "Jadi itu yang dicatat kebudayaan itu adalah kawasannya (Darmo). Jadi kalau kawasannya, berarti bentuk dari kawasan, tata atur, bangunan - bangunannya, bentuk jalannya, boulevard-boulevardnya," terang dia. Dosen Arsitektur Universitas 17 Agustus 1945 &nbsp;Surabaya memastikan bahwa semua bangunan cagar budaya di Kota Surabaya telah diberi penanda berupa plakat, baik di bangunan maupun di kawasannya.&nbsp; &nbsp; "Selanjutnya kalau itu bangunan yang bukan mendapatkan SK cagar budaya, namun dia itu ada di dalam kawasan, maka sifatnya untuk merawatnya itu partisipatif, namun kita tetap mengawal dalam koridor," tukas Retno. (*)

TACB Surabaya menjelaskan bahwa bangunan di Jalan Raya Darmo No 30 bukan cagar budaya, melainkan telah mengajukan IMB pada 1989.

Ramai Diperbincangkan, TACB Surabaya Tegaskan Bangunan di Jalan Darmo 30 Bukan Cagar Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/REVITALISASI-HALTE-TRANSJAKARTA-BUNDARAN-HI_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan proyek revitalisasi Halte TransJakarta Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, Sabtu (16/7/2022). PT TransJakarta menutup sementara sembilan halte TransJakarta saat proses konstruksi revitalisasi halte yang akan berlangsung sekitar enam" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan proyek revitalisasi Halte TransJakarta Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, Sabtu (16/7/2022). PT TransJakarta menutup sementara sembilan halte TransJakarta saat proses konstruksi revitalisasi halte yang akan berlangsung sekitar enam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terkait polemik revitalisasi halte TransJakarta Bundaran HI yang halangi visual ke arah Patung Selamat Datang, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan Tim Sidang Pemugaran (TSP) akan memanggil PT Transportasi Jakarta. Ketua TACB Candrian Attahiyat mengatakan bahwa pihaknya dalam rapat internal bersama TSP sudah menyepakati untuk memanggil pihak TransJakarta terkait polemik yang terjadi tersebut.  "Itu sudah kita rapatkan internal TACB dan TSP untuk memanggil TransJakarta," kata Candrian kepada wartawan, Kamis (29/9).  Sejauh ini, Candrian mengatakan bahwa pihaknya memberikan dua opsi kepada TransJakarta terkait revitalisasi halte tersebut. Pertama adalah kompromi direndahkan agar tidak menghalangi visual ke arah Patung Selamat Datang. Kedua, dibongkar secara keseluruhan.  "Belum dapat kesimpulan yang pasti. Ya, karena belum memanggil mereka," jelasnya.  Hingga saat ini, ia mengatakan bahwa pihaknya masih menelusuri apakah ada pelanggaran terhadap hukum atau tidak mengenai bangunan yang menghalangi secara visual ke bangunan cagar budaya ataupun Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB).  "Ya memang ini masalahnya visual sejarah dan kita sedang mempelajari landasan hukum visual sejarah ini," tandasnya.  Sebelumnya, sejarawan JJ Rizal meminta Gubernur DKI Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) untuk menghentikan proyek revitalisasi Halte Tosari-Bundaran HI. Menurutnya, revitalisasi halte tersebut membuat pandangan warga yang melintas di kawasan tersebut ke arah Patung Selamat Datang jadi terhalang.  "Mohon Pak Gubernur @aniesbaswedan setop pembangunan halte @PT_Transjakarta yang arogan di kawasan cagar budaya penanda sejarah perubahan kota kolonial jadi kota nasional warisan Sukarno," ucapnya dikutip dari cuitan Twitter @JJRizal, Kamis, (29/9).  JJ Rizal sudah mengizinkan JawaPos.com untuk mengutip cuitannya tersebut. Ia mengatakan, Patung Selamat Datang adalah warisan dari Presiden pertama RI Soekarno dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1964-1965 Hendrik Hermanus Joel Ngantung atau yang akrab dikenal Henk Ngantung.  Selain itu, menurutnya Patung Selamat Datang yang dihalangi pembangunan Halte Tosari-Bundaran HI itu juga merupakan simbol keramahan bangsa, semangat bersahabat melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  "Apalagi PT TransJakarta tak cukup puas hanya bangun halte gigantis di sekitar HI, tapi juga di Sarinah, satu lagi penanda sejarah untuk mengingatkan bahwa ibu kota nasional berbeda dari ibukota kolonial, simbol ekonomi kapitalisme yang rakus, melainkan ibu kota ekonomi kerakyatan," cuitnya.

TACB Bakal Panggil TransJakarta Terkait Revitalisasi Halte Bundaran HI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/REVITALISASI-HALTE-TRANSJAKARTA-BUNDARAN-HI_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan proyek revitalisasi Halte TransJakarta Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, Sabtu (16/7/2022). PT TransJakarta menutup sementara sembilan halte TransJakarta saat proses konstruksi revitalisasi halte yang akan berlangsung sekitar enam" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan proyek revitalisasi Halte TransJakarta Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, Sabtu (16/7/2022). PT TransJakarta menutup sementara sembilan halte TransJakarta saat proses konstruksi revitalisasi halte yang akan berlangsung sekitar enam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Candrian Attahiyat memberi dua opsi kepada PT Transportasi Jakarta dalam rangka menghadapi polemik revitalisasi Halte TransJakarta Bundaran HI yang menghalangi pandangan ke arah Patung Selamat Datang. Candrian mengusulkan agar pengerjaan revitalisasi tersebut dihentikan sama sekali atau dimodifikasi desainnya agar tidak mengganggu visual ke arah Patung Selamat Datang. Tentunya agar tidak terjadi lagi keriuhan terkait pembangunan revitalisasi yang dikritisi sejarawan JJ Rizal.  "Apakah ada modifikasi desain, apakah ada pembongkaran secara ekstrem, atau ditunda, itu bisa saja, atau diteruskan pekerjaaan sampai selesai, barang kali satu saat akan sementara, mungkin 5-10 tahun, banyak yang seperti itu," katanya kepada wartawan, Kamis (29/9).  Dua opsi tersebut menurutnya perlu dilakukan karena proyek revitalisasi halte tersebut sudah kadung dilaksanakan. Oleh karena itu, pihaknya ingin memberi kritik, tetapi di sisi lain juga ingin memberi solusi proyek yang sudah direvitalisasi.  "Dan ini, ketelanjuran-ketelanjutan ini bagaimana persoalan nggak segampang kita melarang tapi tanpa solusi, jadi nanti persoalan-persoalan ini bisa ditangani bagaimana komprominya, dan kompromi diarahkan oleh Tim Sidang Pemugaran," tandasnya.  Sebelumnya, sejarawan JJ Rizal meminta Gubernur DKI Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) untuk menghentikan proyek revitalisasi Halte Tosari-Bundaran HI. Menurutnya, revitalisasi halte tersebut membuat pandangan warga yang melintas di kawasan tersebut jadi terhalang ke arah Patung Selamat Datang.  "Mohon Pak Gubernur @aniesbaswedan setop pembangunan halte @PT_Transjakarta yang arogan di kawasan cagar budaya penanda sejarah perubahan kota kolonial jadi kota nasional warisan Sukarno," ucapnya dikutip dari cuitan Twitter @JJRizal, Kamis, (29/9).  JJ Rizal sudah mengizinkan JawaPos.com untuk mengutip cuitannya tersebut. Ia mengatakan, Patung Selamat Datang adalah warisan dari Presiden pertama RI Soekarno dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1964-1965 Hendrik Hermanus Joel Ngantung atau yang akrab dikenal Henk Ngantung.  Selain itu, menurutnya Patung Selamat Datang yang dihalangi pembangunan Halte Tosari-Bundaran HI itu juga merupakan simbol keramahan bangsa, semangat bersahabat melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  "Apalagi PT TransJakarta tak cukup puas hanya bangun halte gigantis di sekitar HI, tapi juga di Sarinah, satu lagi penanda sejarah untuk mengingatkan bahwa ibu kota nasional berbeda dari ibu kota kolonial, simbol ekonomi kapitalisme yang rakus, melainkan ibu kota ekonomi kerakyatan," cuitnya.

Halte TJ Bundaran HI Halangi Patung Selamat Datang, TACB Beri 2 Opsi

tacb

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tacb

Berita Terkini

Jangan Keliru! Hanya 10 Bangunan Ini yang Diakui Cagar Budaya di Kawasan Darmo

Ramai Diperbincangkan, TACB Surabaya Tegaskan Bangunan di Jalan Darmo 30 Bukan Cagar Budaya

TACB Bakal Panggil TransJakarta Terkait Revitalisasi Halte Bundaran HI

Halte TJ Bundaran HI Halangi Patung Selamat Datang, TACB Beri 2 Opsi

Download Aplikasi JawaPos.com