<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/Perumahaan-KPR-Salman-Toyibi-3-270723011.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu (31/5/2023). Bank Indonesia (BI) melaporkan permintaan pembiayaan oleh rumah tangga, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) melambat pada momen lebaran 2023 ini.&nbsp; Berdasark" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu (31/5/2023). Bank Indonesia (BI) melaporkan permintaan pembiayaan oleh rumah tangga, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) melambat pada momen lebaran 2023 ini.&nbsp; Berdasark</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program Tapera tak menjamin pekerja bisa memiliki rumah, terutama kelak ketika pensiun. Dana yang berasal dari potongan 3 persen (2,5 persen menjadi tanggungan pekerja) dari upah disebut tidak mencukupi. Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyatakan, dengan potongan 3 persen untuk Tapera bakal sulit membeli rumah saat pensiun. Misalnya, pekerja berusia 30 tahun dengan gaji UMR sebesar Rp 5 juta. Berarti, iuran untuk perumahan senilai Rp 150 ribu per bulan. Dana tersebut dikumpulkan dalam setahun menghasilkan Rp 1,8 juta. Ketika pensiun di usia 60 tahun, tanpa imbal hasil investasi, dananya hanya Rp 54 juta. &rdquo;Dengan skema demikian tentu tidak cukup (beli rumah),&rdquo; ujar Tauhid kepada Jawa Pos. Bahkan ketika tabungan mendapatkan imbal hasil investasi pemerintah ke SBN sebesar 6,4 persen. Dengan potongan pajak, sebut saja mendapat imbal hasil 6 persen setahun, hasilnya hanya mendapat tambahan Rp 108 ribu. Jadi, sampai pensiun, terdapat kenaikan simpanan Rp 3,24 juta saja. &rdquo;Saya melihat masalah yang sama, masih kurang. Dengan demikian, untuk mendapatkan rumah yang layak harus diklasifikasi pada gaji berapa agar pekerja mendapatkan rumah yang layak,&rdquo; jelasnya. Tauhid juga menyoroti skema gotong royong program Tapera. Artinya, bagi pekerja yang tidak membutuhkan rumah, tetapi terkena potongan, dananya digunakan untuk membiayai MBR membeli rumah. Setidaknya menggunakan selisih imbal hasil investasi Tapera untuk subsidi. Dengan demikian, kata dia, filosofi gotong royong menjadi masalah. Yang mendapat manfaat adalah pekerja yang ambil rumah. Sebaliknya, pekerja yang tidak ambil rumah cuma mendapat imbal hasil investasi. &rdquo;Sehingga sifat iuran ini seharusnya tidak bisa dipaksa. Voluntary saja,&rdquo; tutur Tauhid. (han/c14/fal)

Program Tapera tak menjamin pekerja bisa memiliki rumah, terutama kelak ketika pensiun. Dana berasal dari potongan 3 persen dari upah.

Uang Hasil Tapera Tak Cukup untuk Beli Rumah saat Pensiun

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/TAPERA-2540460835.jpg" alt="Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Gatut Subadio" width="100%">
<figcaption>Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Gatut Subadio</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencetak kinerja impresif dalam pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat (tapera). Sejak peluncuran pada 14 Juni 2021 hingga 18 Desember 2023, return bersih (net) yang diperoleh peserta kontrak pengelolaan dana tapera (KPDT) konvensional Tapera mencapai 8,69 %. Jumlah itu jauh mengungguli rata-rata bunga deposito bank Himbara sebesar 2,79% dan hasil tabungan 0,59%. Pada periode ini, total dana kelolaan (asset under management/AUM) KPDT konvensional Tapera mencapai Rp 7,23 triliun dari 3,07 juta peserta. Adapun nilai aktiva bersih (NAB) per unit mencapai Rp 1.086,86 dibandingkan saat peluncuran Rp 1.000. Demikian pula dengan KPDT syariah tapera, yang mencetak return 6,08% pada periode yang sama. Total peserta KPDT tapera syariah mencapai 254,4 ribu dengan AUM Rp 508,9 miliar. NAB per unit KPDTS tapera mencapai Rp 1.060,81, dibandingkan saat peluncuran Rp 1.000. Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Gatut Subadio menuturkan, pendirian BP Tapera bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan berpenghasilan rendah (MBR) dengan pendapatan di bawah Rp 8 juta. Saat ini, dia menyatakan, BP Tapera bekerja sama dengan tujuh manajer investasi (MI) papan atas nasional untuk mengelola dana pemupukan. Mereka adalah PT Bahana TCW Investment Management, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT BNI Asset Management, PT. BRI Manajemen Investasi, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT Schroder Investment Management Indonesia. Ketujuh MI ini menguasai sekitar 70% pasar reksa dana domestik. &ldquo;Jadi, MI yang mengelola dana pemupukan KIK, peran BP Tapera adalah memastikan dana pemupukan KIK bisa mendapatkan imbal hasil baik, dengan risiko terukur,&rdquo; kata Gatut dalam talkshow Kinerja BP Tapera Tahun 2023: Pengelolaan Dana dan Peran Manajer Investasi yang digelar Forum Peduli Rumah Rakyat (FPRR) di Jakarta, Kamis (21/12/2023). Dijelaskan, sebesar 65% dana pemupukan tapera ditempatkan di surat utang negara (SUN). &ldquo;Ini berlaku untuk KIK pasar uang, KIK pasar uang syariah, KIK pendapatan tetap, dan KIK pendapatan tetap TPK,&rdquo; kata dia. Gatut mencatat, kinerja imbal hasil KPDT terus melesat dari tahun ke tahun. Per Desember 2023, return gross KPDT konvensional sejak diluncurkan telah mencapai 10,86%, naik 5,49% dari tahun 2022 sebesar 5,37%. Adapun return gross peserta dalam setahun terakhir mencapai 5,48%, naik 2,29% dari tahun 2022 sebesar 3,19%. Dia menambahkan, return gross KPDT syariah sejak diluncurkan juga tinggi, mencapai 7,6% per 18 Desember 2023, meningkat 4,55% dari 2022 sebesar 3,05%. Dalam melakukan evaluasi kinerja manajer investasi, BP Tapera telah menetapkan tiga parameter sesuai Peraturan Komisioner Nomor 13 Tahun 2021, yakni imbal hasil, etika dan compliance, serta tata kelola dan layanan. &ldquo;Mengacu ini, ketujuh MI ini akan terus dievaluasi secara berkala,&rdquo; pungkas Gatut. &nbsp;

Total dana kelolaan (asset under management/AUM) KPDT konvensional Tapera saat ini mencapai Rp 7,23 triliun dari 3,07 juta peserta.

Pengelolaan Dana BP Tapera Catatkan Imbal Hasil Rata-rata 8,69 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Perumahan-Subsidi-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/9/2021). Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 55,20 juta ton untuk menjalankan program prioritas peningkatan ketersediaan, a" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/9/2021). Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 55,20 juta ton untuk menjalankan program prioritas peningkatan ketersediaan, a</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Skema pembiayaan subsidi rumah kepada masyarakat lewat Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) mulai direalisasikan tahun ini. Ini diwujudkan dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama penyaluran subsidi bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk di Jakarta, Kamis (6/1).  “Kami berterima kasih kepada Pemeritah dan BP Tapera yang sudah mempercayakan BTN menjadi bank pertama yang mnyalurkan KPR Bersubsidi,” jelas Direktur Consumer and Commercial Banking Bank BTN Hirwandi usai seremonial acara Perjanjian Kerjasama antara BP Tapera dengan Bank Penyalur FLPP Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (6/1).  Hirwandi mengatakan bahwa BTN segera melakukan penyaluran program KPR FLPP Sejahtera dengan tepat sasaran sehingga dapat mendukung penurunan backlog perumahan terutama pada segmentasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Target penyaluran KPR FLPP sepanjang 2022 diharapkan bisa mencapai 200.000 unit. Selain KPR FLPP, Bank BTN juga mendukung untuk menyalurkan program Tapera yg tersedia sebanyak 109.000 unit, juga menyalurkan KPR BP2BT kpd MBR.  “Kerjasama dengan BP Tapera sangat mendukung BTN dalam menjalankan peran perseroan dalam berkontribusi pada pencapaian target program sejuta rumah dan pengembangan bisnis sektor perumahan ke depan,” paparnya.  Sementara itu, Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam sambutannya mengatakan, BP Tapera pada tahun 2022 memiliki target penyaluran sebanyak 309 ribu unit rumah subsidi, yang terdiri dari FLPP sebanyak 200 ribu unit rumah subsidi senilai Rp 23 triliun serta ditambah 109 ribu unit rumah melalui Program Tapera. Target tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BP Tapera yang baru saja menerima amanah mengelola FLPP.  “Hal ini tentunya membutuhkan dukungan para stakeholder, seperti bank sebagai lembaga keuangan penyalur dana FLPP, para pengembang perumahan dalam penyediaan hunian, lembaga pembiayaan dari sisi penguatan sumber dana lainnya, serta Pemerintah Daerah,” jelasnya.  Menurut Adi, dalam penyaluran dana FLPP Tahun 2022 ini, BP Tapera menginginkan komitmen Bank Penyalur FLPP untuk menyampaikan secara rinci rencana realisasi bulanan hingga akhir tahun berjalan yang akan dievaluasi setiap bulan. “Perlu digarisbawahi, kami tidak hanya mengedepankan kecepatan penyaluran dana FLPP saja, tetapi juga mengutamakan ketepatan sasaran, kualitas hunian, dan pengelolaan dana yang produktif serta efisien,” pungkasnya.

BP Tapera Gandeng BTN Salurkan Subsisi Perumahan MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/btn-gaet-pengembang-bintang-energi-lestari-fasilitasi-pns-kab-maja_m_229190.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan rumah sederhana yang banyak diminati konsumen" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan rumah sederhana yang banyak diminati konsumen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BP Tapera (Tabungan Perumahan) kini tengah melakukan persiapan pengembalian Dana Taperum PNS kepada PNS Pensiun atau Ahli Waris PNS Pensiun yang belum dikembalikan, terutama sejak Bapertarum PNS dibubarkan tanggal 23 Maret 2018. Pensiunan maupun ahli waris dapat menerima dana tersebut setelah dilakukan verifikasi dokumen dan memiliki rekening atas nama peserta atau ahli waris.  Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Eko Ariantoro mengatakan bahwa dana Tapera merupakan milik Peserta yang akan dikelola oleh BP Tapera.  Keberadaan BP Tapera adalah amanat dari UU Tapera Nomor 4 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah pertama yang layak dan terjangkau bagi Peserta, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).  “Besaran simpanan Peserta adalah sebesar 3% (tiga persen), yang terdiri dari 2,5% (dua setengah persen) ditanggung oleh Pekerja dan 0,5% (setengah persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja. Pada akhir masa kepesertaan, seluruh tabungan beserta imbal hasil akan dikembalikan kepada Peserta. Dengan demikian, Tabungan milik Peserta tidak digunakan sebagai dana operasional BP Tapera,” jelas Eko dalam zoombinar Sosialisasi Program Tapera dan Persiapan Pengembalian Dana Taperum PNS Pensiun.  Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, semua aset untuk dan atas nama Bapertarum PNS yang telah dihitung dan ditetapkan oleh Tim Likuidasi akan dialihkan kepada BP Tapera untuk kemudian dikembalikan kepada PNS Pensiun atau Ahli Waris PNS Pensiun dan PNS Aktif sebagai saldo awal Tapera.  Untuk pencairan dana Tapera, PNS pensiun atau ahli waris tidak perlu datang ke kantor BP Tapera, dana pengembalian akan langsung di transfer ke rekening, setelah melalui proses validasi dan verfikiasi melalui pemberi kerja selesai di laksanakan, untuk memastikan bahwa pengembalian tabungan peserta PNS pensiun/ ahli waris diterima langsung pada yang berhak.  Adapun dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi antara lain: KTP, SK Pensiun, dan nomor rekening bank. Sementara itu, untuk Ahli Waris PNS Pensiun memerlukan beberapa persyaratan tambahan, seperti: Surat Kuasa Bermaterai, KTP Ahli Waris, dan Surat Keterangan Ahli Waris. BP Tapera berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengalihan dan pengembalian dana Taperum tersebut.  Sementara itu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri, Dr. Drs. Safrizal ZA, M.SI dalam Sosialisasi Program Tapera dan Persiapan Pengembalian Dana Taperum PNS Pensiun menyatakan siap membantu, dan terus mendukung kerjasama antara BP Tapera dengan Pemerintah Daerah untuk membantu mengenai ketersediaan lahan dan mewujudkan pembangunan rumah yang layak huni bagi ASN.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=72_p_pHN09Y

BP Tapera Siap Kembalikan Dana Bapertarum PNS Pensiunan dan Ahli Waris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Syarief-Hasan.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi merilis Program Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2020. Namun program ini menuai protes karena di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19, pemerintah akan memotong gaji pegawai negeri maupun swasta sebesar 3% sebagai iuran Tapera. Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan meminta pemerintah untuk memberi penjelasan soal iuran tersebut.  “Iuran ini akan berlangsung dalam jangka waktu lama sehingga berpotensi menjadi dana jumbo. Pemerintah harus menjelaskan mekanismenya,” kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/6/2020).  Dia juga mempertanyakan bagaimana dengan pekerja swasta yang terkena PHK di tengah pandemi Covid-19 ini. Juga bagaimana dengan pegawai yang sudah memiliki rumah. “Lalu dananya untuk apa?” tanya Syarief Hasan.  Seperti diketahui, selain pegawai dan karyawan, pengusaha juga merasa dirugikan dengan pemotongan ini. Sebab, pengusaha harus menanggung 0,5% potongan gaji tiap pegawainya. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan program Tapera akan memberatkan pengusaha kecil dan menengah yang sedang berjuang untuk menjaga stabilitas usaha di tengah pandemi Covid-19. Program ini tidak selaras dengan niat pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Apindo sebagai perkumpulan atau asosiasi pengusaha di Indonesia dengan tegas menolak program ini.  Menurut Syarief Hasan, kebijakan Tapera belum urgen dilakukan saat ini ketika rakyat masih kesulitan hidup karena pandemi Covid-19. “Tabungan perumahan bisa dilakukan dengan model lain tanpa harus memotong gaji pegawai dan memberatkan pengusaha kecil menengah. Belum lagi gaji pegawai mendapatkan banyak potongan. Seperti potongan iuran BPJS yang dinaikan pemerintah mau tidak mau mengganggu keuangan pegawai,” katanya.  Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini juga menyebutkan mayoritas pegawai menggunakan gaji mereka untuk memenuhi kebutuhan primer seperti konsumsi sehari-hari dan pendidikan anak. Jika gaji pegawai dipotong untuk iuran Tapera sementara harga kebutuhan pokok makin melambung maka kondisi ini akan menekan keuangan masyarakat.  Syarief Hasan mengingatkan bahwa dana Tapera adalah dana jumbo. Karena itu Badan Pengelola Tapera harus transparan dan meninggalkan gaya lama dalam pengelolaan dana besar. “Ada biaya untuk direksi, pengawas, dan pegawai sehingga pengelolaan dana ini juga sangat rawan,” tuturnya.  Pemerintah, lanjut Syarief Hasan, juga perlu memperhatikan inflasi property. Sebab, sektor property mencatat inflasi paling tinggi dibanding sektor lainnya. Apalagi konsep Tapera adalah konsep jangka panjang yang dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan harga rumah naik berlipat-lipat. “Pemerintah perlu memperhitungkan hal ini. Jangan pemerintah kembali menaikkan iurannya dengan alasan inflasi pada property,” ujarnya.  Syarief Hasan juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan koordinasi di antara lembaga-lembaga yang menyediakan pembiayaan perumahan sehingga tidak terjadi tumpang tindih program. Misalnya, program manfaat layanan tambahan (MLT) dari BP Jamsostek yang juga memberikan fasilitas pembiayaan rumah dan uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Ada juga program Pinjaman Uang Muka (PUM) KPR tanpa bunga bagi TNI, Polri, PNS, Kementerian Pertahanan, dan PNS Polri oleh PT Asabri melalui pemotongan Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP).  “Jangan ada tumpang tindih program yang pada akhirnya menghambat dan merugikan masyarakat yang menerima berbagai potongan gaji dan berimbas pada kualitas kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Tapera Diresmikan, Syarief Hasan: Jangan Memberatkan Rakyat Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-tahun-jokowi-354-juta-rumah-terbangun-tipe-ini-yang-paling-laris_m_.jpg" alt="Ilustrasi rumah tipe MBR yang banyak dikembangkan pengembang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah tipe MBR yang banyak dikembangkan pengembang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangi Peraturan Presiden (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Di mana tujuan Badan Pengelola (BP) Tapera sendiri adalah dalam rangka kehadiran negara untuk mensejahterakan rakyat, khususnya di bidang perumahan.  Terkait pengelolaan dan pengumpulan dananya agar tidak terjadi penyelewengan seperti yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan bahwa BP Tapera ini prinsipnya harus mengikuti kebijakan lembaga keuangan yang lain, yakni good corporate governance (GCG).  "Tetap harus terapkan kaidah governance (GCG) dan (ikuti) semua kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," terang di melalui video conference, Kamis (4/6).  Wimboh pun memahami bahwa penerbitan PP tersebut di maksudkan agar masyarakat dapat memiliki rumah dengan mudah. Salah satunya adalah memberikan suku bunga yang rendah.  "Pemerintah punya kepentingan banyak, agar sektor perumahan tidak memberatkan para pembeli itu adalah melalui Taprera ini, disamping itu harus menabung," ujarnya.  Seperti diketahui, program Tapera akan dimulai pada Januari 2021. BP Tapera akan beroperasi seiring dengan disahkannya PP Nomor 25 Tahun 2020.  Komisioner BP Tapera Adi Setianto menjelaskan, program tapera diperuntukkan bagi seluruh segmen pekerja dengan asas gotong royong. Untuk tahap pertama, peserta difokuskan pada PNS eks peserta taperum-PNS maupun PNS baru.  Kepesertaan kemudian diperluas secara bertahap untuk segmen pekerja penerima upah di BUMN/BUMD/BUMDes, TNI/Polri, pekerja swasta, hingga pekerja mandiri dan pekerja sektor informal.  ”Untuk pekerja swasta, pemerintah akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya paling lambat tujuh tahun setelah ditetapkannya PP penyelenggaraan tapera,” jelasnya.

BP Tapera Diharapkan Tidak Seperti Jiwasraya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Rumah-Subsidi-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="ILUSTRASI: Kompleks perumahan subsidi dalam proses pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kompleks perumahan subsidi dalam proses pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Potongan gaji bagi pekerja siap-siap bertambah. Selain BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek, kini ada iuran tabungan perumahan rakyat (tapera). Itu menjadi sarana bagi para pekerja untuk memiliki rumah tinggal sendiri dan sifatnya wajib bagi seluruh pekerja.  Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang baru terbit. Dalam penjelasannya, tapera adalah kegiatan menghimpun dana masyarakat untuk menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi para peserta.  Tapera bersifat wajib bagi pekerja yang penghasilannya minimal setara upah minimum. Mulai ASN, anggota TNI/Polri, pejabat negara, pekerja di BUMN/BUMD dan BUMDes, hingga pekerja swasta. Termasuk calon PNS, prajurit siswa TNI, dan pekerja jenis lain yang menerima upah.  Pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pegawainya yang memenuhi syarat upah minimum tersebut. Besaran iuran ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji. Perinciannya, 2,5 persen dipotong dari gaji bulanan pekerja dan 0,5 persen ditanggung perusahaan.  PP tersebut merupakan tindak lanjut dari UU 4/2016 tentang Tapera. Benefitnya, peserta bisa diusulkan menjadi peserta prioritas untuk mendapatkan skema pembiayaan perumahan dengan suku bunga terjangkau. Untuk mendapatkan pembiayaan itu, ada syaratnya. Yakni menjadi peserta selama minimal 12 bulan; termasuk masyarakat berpenghasilan rendah; belum memiliki rumah; atau pekerja akan menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan, pembangunan, ataupun perbaikan rumah pertama.  Pelaksanaan Tapera dilakukan bertahap mulai 2021. Tahap pertama pada 2021, kewajiban simpanan Tapera akan berlaku untuk pegawai negeri, TNI, dan Polri.  Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengatakan, untuk ASN, tabungan perumahan itu sudah lama ada. Namun, sebagai seorang ASN, dia sampai sekarang tidak mengetahui saldo tabungan perumahan yang setiap bulan memotong penghasilannya. ”Artinya, transparansi itu titik poin pemerintah dalam menyelenggarakan skema baru tapera ini,” tuturnya.  Lina menambahkan, upaya pemerintah memberikan kesejahteraan kepada para pekerja patut diapresiasi. Namun, dia berharap iuran-iuran untuk kesejahteraan itu dijadikan satu. Ketentuan tapera juga harus fleksibel. Para pekerja yang sudah memiliki rumah tidak diwajibkan ikut program tersebut. ”Misalnya dengan membuat pernyataan tertulis,” ucapnya.  Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, pihaknya memberikan banyak catatan mengenai tapera. Pihaknya berharap pemerintah dapat mengoptimalkan sumber dana jangka panjang yang sudah ada untuk memfasilitasi dana perumahan seperti BPJS Ketenagakerjaan.  ”Fasilitas perumahan melalui perbankan yang disediakan di BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya dimanfaatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi, ada potensi resistansi dari pengusaha dan pekerja yang keberatan dengan potongan tambahan 3 persen,” ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aqwLOYTUw6Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=T6ZrCeOGP0g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_g660MhSI_w

Potongan Gaji Pegawai Bertambah, Kini untuk Tabungan Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/rumah-murah-istimewa.jpeg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan plat merah, Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) resmi mengakuisisi 30 persen saham anak usaha PT Permodalan Negara Madani (PNM). Lewat aksi korporasi ini, bank BUMN yang fokus pada kredit perumahan ini mengincar dana Rp 50 triliun dari pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).  Direktur utama Bank BTN Maryono menjelaskan, PNM Investment Management (PNMIM) telah berjalan dengan kinerja yang memuaskan hingga saat ini berada di peringkat 26 dengan dana kelola mencapai Rp 8 triliun.  "Performance-nya juga luar biasa. Dia sudah punya Rp 8 triliun dan rankingnya 26 di Indonesia," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (22/4).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/RUMAH-JAWAPOSCOM-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi rumah menengah menjadi pilihan masyarakat karena keterjangkauan dari sisi harga (JawaPos.com)  Maryono mengatakan, dengan pengambil alihan saham ini produk PNMIM akan semakin luas termasuk mencakup sektor perumahan. Pasalnya, Bank BTN sendiri merupakan Bank plat merah yang memang fokus menyalurkan kredit perumahan.  "Terutama yang dibilang Pak Gatot, pertama bisa mengelola dana yang dikelola Tapera yang jumlahnya begitu banyak yang sehingga kalau kita punya IM sendiri potensi IM PNM ini akan lebih cepat berkembangnya," tuturnya.  Maryono menegaskan, dana Rp 50 triliun tersebut belum termasuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang memang juga menjadi fokus Bank BTN.  "Kalau kita hitung-hitungan kasar, dana kelola Tapera itu sekitar Rp 114 triliun kalau menggunakan seluruh Indonesia. Kalau dari Rp 114 triliun kalau kita punya IM, kita bisa mendapatkan dana kelola itu Rp 50 triliun. Belum termasuk membiayai KPR nya," jelasnya.  Menurutnya, dari dana kelola sebesar Rp 50 triliun tersebut dapat membiayaai KPR subsidi maupun non subsidi. Jika dalam satu rumah adalah seharga Rp 150 juta saja, maka setidaknya sudah 3 juta rumah lebih yang bisa di-backup."Jadi sangat luar biasa potensinya," tandasnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/rumah-murah-istimewa.jpeg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)</figcaption>
</figure>

Caplok Anak Usaha PNM, BTN Incar Rp 50 Triliun Dana Kelola Tapera