<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/dana-pensiun-4252479386.jpg" alt="Jaminan Hari Tua (JHT) dan dana pensiun penting disiapkan oleh para pekerja, untuk hari tua yang lebih aman finansial dan mandiri. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jaminan Hari Tua (JHT) dan dana pensiun penting disiapkan oleh para pekerja, untuk hari tua yang lebih aman finansial dan mandiri. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sebagian orang mungkin menganggap istilah Jaminan Hari Tua (JHT),&nbsp;Jaminan Pensiun, dan Tabungan Pensiun adalah suatu hal yang sama. Namun ternyata, ketiga program ini mempunyai tujuan dan manfaat yang berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga hal ini penting untuk diketahui di tengah gencarnya wacana pemerintah untuk menambah program pensiun baru bagi para karyawan di Tanah Air, meskipun program tersebut belum rilis karena masih menunggu aturan yang diterbitkan pemerintah. Agar tidak keliru, berikut ini JawaPos.com rangkum pengertian dan perbedaan antara JHT, Jaminan Pensiun, dan Tabungan Pensiun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apa itu JHT?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, Senin (9/9), JHT atau Jaminan Hari Tua adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki masa pensiun. Tak hanya itu, program ini juga dapat diklaim ketika karyawan tersebut mengalami cacat total atau meninggal dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari manfaatnya, JHT akan diberikan kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun, yakni 56 tahun. Selain itu juga diberikan kepada mereka yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja di manapun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, manfaat JHT yang berupa uang tunai juga dapat diberikan kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari besarannya, JHT bisa diberikan kepada karyawan yang telah memasuki masa persiapan masa pensiun. Dimana karyawan itu berhak mencairkan sebesar 10 persen dari total saldo yang dimiliki. Selain itu, bagi peserta yang berencana untuk ikut program kepemilikan rumah, mereka dapat menarik hingga 30 persen dari total saldo JHT mereka, asalkan mereka telah menjadi peserta program JHT selama minimal 10 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apa itu Jaminan Pensiun?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Jaminan Pensiun (JP) merupakan salah satu perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, yang diberikan pada peserta untuk mempertahankan kehidupan yang layak ketika peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena telah memasuki usia pensiun. Jaminan ini diharapkan bisa membuat para karyawan yang telah memasuki masa pensiun tidak perlu pusing untuk memikirkan keuangan di masa depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, karyawan akan mendapatkan berupa uang tunai bulanan yang diberikan sejak peserta memasuki usia pensiun sampai dirinya meninggal dunia. Meski begitu, pemberian manfaat ini baru dapat direalisasikan apabila peserta sudah memenuhi usia masa iuran minimum 15 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apa itu&nbsp;Tabungan Pensiun?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Tabungan Pensiun merupakan salah satu produk dana pensiun dengan aset lancar yang telah kita persiapkan untuk dimanfaatkan guna memenuhi semua kebutuhan setelah pensiun. Berbeda&nbsp;dari JHT dan Jaminan Pensiun yang biasanya ditampung oleh lembaga khusus dan dipungut iuran bulanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tabungan Pensiun biasanya disiapkan untuk nasabah pensiun sebagai sarana untuk menampung uang pensiun dan gaji pensiun setiap bulannya. Adapun program ini biasanya dimiliki oleh perbankan melalui lembaga khusus, yakni Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, Tabungan Pensiun sifat iurannya dapat dilakukan secara fleksibel, baik dalam jumlah iuran maupun frekuensi iutan. Dalam masa kepesertaan dana peserta tidak akan dikenakan pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, iuran yang disetorkan maupun pengembangan yang diperoleh mendapat fasilitas pajak ditunda selama masa kepesertaan. Kemudian, dana peserta akan dikembangkan dan hasil pengembangannya diperhitungkan secara harian.</div>

JHT adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki pensiun.

Apa itu JHT, Jaminan Pensiun, dan Tabungan Pensiun? Cek Perbedaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/ojk-1591930886.jpg" alt="Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengakui adanya wacana regulasi baru terkait tabungan pensiun. Namun, belum ditentukan batas gaji bagi yang diwajibkan ikut. Sejalan dengan peraturan pemerintah (PP) yang belum terbit. Wacana program tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 4/2023 untuk harmonisasi program pensiun. Mengingat, manfaat pensiun yang diterima pekerja saat ini relatif sangat kecil. Sekitar 10&ndash;15 persen dari penghasilan terakhir yang diterima. Sementara, upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum dari International Labor Organization (ILO) memiliki standar ideal 40 persen. Ogi menjelaskan, tujuan pelaksanaan program pensiun itu adalah menjaga kesinambungan penghasilan setelah memasuki usia pensiun. &rdquo;Setelah usia pensiun, pekerja menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan. Kemudian dalam ketentuan yang ada, ketika seseorang itu pensiun, maka diperkenankan 20 persen itu bisa ditarik sekaligus pada saat yang bersangkutan pensiun,&rdquo; paparnya. Namun, 80 persen sisanya dilakukan pembayaran berkala bulanan. Baik oleh program dana pensiun pemberi kerja maupun dana pensiun dalam produk anuitas yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Untuk program anuitas, di masa yang lalu kurang dari sebulan dicairkan atau di-reedem. Program Berbeda dengan Jaminan Hari Tua Bahwa sebenarnya, lanjut dia, peserta pensiun itu bisa tetap menerima bulanan. Itulah yang OJK harapkan bahwa baru bisa dicairkan selama 10 tahun. Setiap bulan para pensiunan masih menerima manfaat pensiunnya. Ada pengecualian di sini, OJK menyadari bahwa apabila manfaat pensiunnya itu setelah dikurangi 20 persen tadi lebih kecil daripada Rp 1,6 juta per bulan atau nilai tunainya sekitar Rp 500 juta, boleh dicairkan sekaligus. &rdquo;Kita juga memperhatikan pensiunan yang memiliki manfaat pensiun yang lebih rendah,&rdquo; tutur Ogi. Dengan demikian, program pensiun berbeda dengan tabungan atau jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan yang pada saat pensiun boleh dicairkan secara tunai. &rsquo;&rsquo;Tapi kalau jaminan pensiun yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, prinsipnya adalah dana pensiun. Jadi, itu tidak bisa dicairkan, tapi diterima pensiunnya setiap bulan,&rdquo; tandasnya. (wan/han/c6/dio)

OJK mengakui adanya wacana regulasi baru terkait tabungan pensiun. Namun, belum ditentukan batas gaji bagi yang diwajibkan ikut.

OJK Belum Tentukan Batas Gaji Pekerja Wajib Ikut Tabungan Pensiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/2148293924-1-1779901932.jpg" alt="Ilustrasi pensiunan. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pensiunan. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah sedang menggodok regulasi baru terkait tabungan pensiun. Pemotongan gaji pekerja pun dilakukan untuk tabungan atau iuran. Publik berharap kebijakan baru itu bersifat sukarela atau tidak diwajibkan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah mengatakan, kondisi pensiunan di negara maju tidak bisa disamakan dengan di Indonesia. Pasalnya, gaji di RI masih rendah. Upah minimum yang berlaku masih di bawah rerata dunia. &rdquo;Jadi, tidak bisa dipaksakan uang pensiunan di Indonesia minimal 40 persen dari saat masih aktif bekerja,&rdquo; ujarnya kemarin (8/9). Lina menyebutkan, saat ini gaji pekerja di Indonesia sudah dipotong untuk BPJS Ketenagakerjaan. Di dalamnya sudah ada jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun. Jaminan hari tua adalah tabungan dana pensiun yang uangnya nanti diterima sekaligus. Sedangkan untuk jaminan pensiun, uangnya diterima rutin setiap bulan saat memasuki usia pensiun. &rsquo;&rsquo;Jadi, kalaupun mau ada iuran untuk pensiun tambahan, sifatnya sukarela saja,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Jadi, lanjut dia, pemerintah jangan memaksakan atau mewajibkan aturan baru tersebut. Sebab, potongan gaji pegawai di Indonesia sudah cukup banyak. Jangan sampai menjadi polemik seperti rencana potongan untuk program Tapera beberapa waktu lalu. Lina menjelaskan, kebutuhan bulanan pekerja tanah air masih sangat tinggi. Bahkan, layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan masih menyedot biaya yang besar. &rdquo;Berbeda dengan di negara maju, yang urusan dasar seperti kesehatan dan pendidikan sudah diambil alih pemerintah secara penuh,&rsquo;&rsquo; katanya. Dengan pengambilan secara penuh itu, layanan kesehatan dan pendidikan menjadi gratis tanpa syarat. Sementara di Indonesia layanan pendidikan dan kesehatan belum bisa gratis. Kalaupun ada BPJS Kesehatan, masih banyak syarat dan ketentuan berlakunya. Bahkan untuk penyakit tertentu, ada yang tidak ditanggung. Dia menegaskan, keluarga pekerja di Indonesia dengan perhitungan gaji kisaran UMR atau UMK sudah sangat mepet keuangannya. Belum lagi jika sudah punya tanggungan anak, pengeluaran semakin besar. Maka, iuran tambahan pensiun sebaiknya diserahkan sebagai pilihan untuk masing-masing pekerja atau buruh. (wan/han/c6/dio)

Pemerintah menyiapkan regulasi untuk tabungan pensiun. Rencana itu bersifat wajib dan dipotong langsung dari gaji pekerja/buruh.

Potongan Gaji Pekerja Sudah Banyak, Pengamat Minta Tabungan Pensiun Bersifat Sukarela

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-22-at-18.41.09.jpeg" alt="Kelas manajemen investasi. (OCBC NISP)" width="100%">
<figcaption>Kelas manajemen investasi. (OCBC NISP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Memiliki dana berlimpah saat memasuki masa pensiun adalah impian semua orang. Tentunya tidak ada yang mau menghabiskan masa tua dengan bersusah-susah.  Pada masa tersebut seharusnya kita tinggal menikmati hasil kerja keras selama ini. Selain menabung dari penghasilan, berinvestasi merupakan suatu pilihan yang wajib dipertimbangkan untuk menyiapkan dana pensiun. Salah satu jenis instrumen investasi yang aman dan menguntungkan untuk modal hari tua adalah obligasi atau investasi Surat Utang Negara (SUN).  Pada prinsipnya, Surat Utang Negara merupakan bukti bahwa negara atau pemerintah memiliki utang kepada investor dalam jangka waktu tertentu. Nantinya, pemerintah membayar bunga dan pokok dari surat tersebut sesuai masa berlaku yang tertera.  Untuk informasi lebih lanjut mengenai investasi Surat Utang Negara dan bagaimana menyiapkan dana pensiun untuk hari tua nanti? Financial Fitness Class bertajuk “Retire with 2 Billion in Your Pocket” yang diadakan pada Selasa (23/11/2021) akan membahas tentang seputar Surat Utang Negara dengan Fellexandro Ruby sebagai Financial Fitness Coach. Pada sesi itu, peserta akan dibekali dengan jenis investasi yang dapat membantu kita mengumpulkan dua miliar rupiah, pengertian Surat Utang Negara dan jenis-jenisnya, cara memilih Surat Utang Negara yang sesuai dengan kebutuhan, dan tips berinvestasi dengan Surat Utang Negara.  Selain Surat Utang Negara, instrumen yang paling direkomendasikan untuk meningkatkan nilai aset adalah saham. Jika memilih investasi jenis ini, maka dibutuhkan taktik, strategi, dan tentunya keseriusan serta komitmen.  Financial Fitness Class dengan Felicia Putri Tjisaka sebagai Financial Fitness Coach akan membahas tentang perlunya mengembangkan aset melalui saham, prospek saham dalam beberapa tahun ke depan, dan 5 saham pilihan yang layak dipertimbangkan untuk berinvestasi dalam sesi yang bertema “Top 5 Saham Untuk Mendongkrak Aset” pada hari Kamis, 25 November 2021.  <a href="https://www.ruangmenyala.com/events/upcoming?utm_source=Owned&amp;utm_medium=Paid&amp;utm_term=O_O_FFC&amp;utm_content=O_Article_O_Jawa_Pos&amp;utm_campaign=O_AON_IND_AWR_O_FFC_Owned_O_RMA">Financial Fitness Class</a> yang diadakan oleh Nyala OCBC NISP terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya apapun. Cepat daftarkan dirimu agar terus bisa #FinanciallyFit bersama OCBC NISP di www.ruangmenyala.com.

Meraih Cuan Demi Masa Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/retire2.jpg" alt="Ilustrasi menyisihkan dana untuk kebutuhan hidup semasa pensiun. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi menyisihkan dana untuk kebutuhan hidup semasa pensiun. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat masih banyak yang belum memahami pentingnya dana pensiun di masa tua. Padahal, dana pensiun merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang sudah tidak bekerja dan ingin menikmati hari tuanya.  Ketidakpahaman masyarakat memiliki alasan tersendiri kenapa tidak mempunyai dana pensiun di masa tua. Mulai dari pengeluaran yang terlalu besar, kewajiban menghidupi orang tua dan anak serta tidak paham soal bagaimana mengatur dana pensiun.  Penelitian yang dilakukan Aulia Akbar yang merupakan penasihat finansial dan periset Lifepal, terdapat 7 tips untuk bisa memiliki dana pensiun meskipun penghasilan pas-pasan dan sudah berusia 40 tahun.  Pertama adalah mencari tahu pengeluaran di masa pensiun dengan menurunkan standar biaya hidup. Kalian bisa melakukan perhitungan pengeluaran tahunan di masa tua dengan menggunakan asumsi inflasi dan penurunan standar biaya hidup.  Contoh perhitungan asumsi pengeluaran di hari tua jika standar hidup orang yang bersangkutan diturunkan 30 persen dan asumsi inflasi di Indonesia adalah 5 persen per tahun. Jika usia kalian sekarang 40 tahun dan usia pensiun 58 tahun, maka akan masih ada waktu 18 tahun untuk menyiapkan dana pensiun dengan asumsi hidup 74 tahun.  Dengan pengeluaran biaya hidup per bulan, misalnya sebesar Rp 4 juta, jika satu tahun maka Rp 48 juta. Dengan diturunkannya biaya hidup ketika pensiun sebesar 30 persen, maka menjadi 70 persen yang dikalikan dengan total biaya hidup setahun sebesar Rp 48 juta. Maka pengeluaran di masa pensiun bisa diminimalisir menjadi Rp 33,6 juta yang semula adalah Rp 48 juta.  Lalu, perlu penghitungan besaran dana pensiun, melihat contoh kasus sebelumnya, jika pengeluaran tahunan setelah dikurangi 30 persen adalah Rp 33,6 juta. Maka dengan asumsi inflasi 5 persen per tahun, pengeluaran tahunan di 18 tahun ke depan mencapai Rp 80.862.406.  Dengan metode hitung pengeluaran tahunan tahun depan dengan inflasi 5 persen (Rp 80 juta) dikalikan dengan hasil dari asumsi hidup (74) yang dikurang usia pensiun (58), maka dana pensiun yang harus dikumpulkan adalah Rp 1,29 miliar.  Kemudian, kalian bisa berinvestasi dengan metode cost averaging untuk dana pensiun. Untuk bisa mengumpulkan dana sebesar Rp 1,29 miliar selama 18 tahun, berinvestasi dengan cara lump sum (sekali bayar) tentu cukup berisiko. Kalian bisa saja kekurangan aset likuid dalam jumlah besar yang bisa berdampak serius dalam kesehatan finansial.  Lakukanlah investasi berkala (cost averaging) setiap bulan untuk mengumpulkan dana pensiun Anda. Dengan menyisihkan dana sebesar Rp 1,95 juta per bulan ke instrumen investasi yang bisa menghasilkan imbal hasil 10 persen per tahun, maka Anda membutuhkan waktu 225 bulan untuk bisa mendapatkan uang Rp 1,29 miliar.  Keempat adalah kurangi instrumen investasi tinggi volatilitas. Memang semakin tinggi imbal hasil investasi tentu makin cepat pula dana pensiun terkumpul, namun, makin tinggi imbal hasil maka makin tinggi pula risiko investasinya.  Seiring dengan makin tua usia, produktivitas bekerja pun akan semakin menurun. Instrumen investasi tinggi risiko seyogyanya sudah mulai dikurangi di usia kepala empat.  Kelima adalah tidak menarik dana di JHT BPJS Ketenagakerjaan meskipun angkanya menggiurkan. Namun patut diketahui bahwa, mencairkan dana tersebut di saat ini bukanlah keputusan yang tepat. Jadikanlah dana JHT BPJS sebagai tambahan dana pensiun di hari tua nanti.  Berikutnya adalah mulai investasi apabila utang telah terkendali dan memiliki dana darurat. Pasalnya, ketika utang tidak dibayar, maka akan muncul biaya denda atau penalti yang dikeluarkan pihak pemberi kredit. Alhasil pengeluaran per bulan kita pun bengkak.  Selain utang, pastikan kalian memiliki dana darurat yang bisa mencukupi kebutuhan selama minimal 6 bulan, untuk berjaga-jaga di saat kehilangan pendapatan.  Ketujuh adalah berinvestasilah setelah memiliki proteksi. Jika belum, maka milikilah asuransi jiwa terlebih dulu sebelum mengumpulkan dana pensiun lewat investasi.  Membiarkan diri sendiri tak terlindungi tentu akan sangat merugikan anggota keluarga. Bayangkan saja, segala tujuan finansial keluarga yang sudah diatur untuk jangka pendek hingga panjang akan kandas karena hilangnya pendapatan rutin.  Milikilah asuransi dengan uang pertanggungan yang bisa mencukupi kebutuhan Anda ke depan.  Pilihlah asuransi dengan besaran premi yang ringan, maksimal adalah 10 persen dari total pendapatan bulanan. Itulah hal-hal yang harus dilakukan bagi mereka yang saat ini berusia kepala empat dan sama sekali belum mengumpulkan dana pensiun. Pada intinya, pastikan hal-hal yang menjadi prioritas sudah terpenuhi terlebih dulu sebelum kalian berinvestasi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JaV_ngATA7I&amp;t=19s

Sudah Kepala Empat, Belum Punya Dana Pensiun? Ini 7 Tips Memilikinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tips-bisnis-ala-jokowi-bagi-pns-yang-mau-pensiun_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) berhati-hati dalam mengelola keuangan supaya bisa mendapatkan nilai tambah ketika pensiun. Hal itu akan erat kaitannya dengan kesejahteraan hidup para pensiunan ASN. "Saya titip, hati-hati dan cermat dalam mengelola uang tunjangan hari tua," kata Jokowi, Rabu (16/1). Mantan Walikota Solo itu menilai, para ASN saat ini sebetulnya tak perlu khawatir ketika memasuki masa pensiun. Sebab tunjangan yang didapatkan dari negara sudah lebih dari cukup. Syaratnya, harus pandai mengelola keuangan. "Apabila pengelolaan keuangan ini benar, betul, ini akan memberikan nilai tambah kesejahteraan bagi kita," tuturnya. Jokowi mengatakan pendampingan selama masa menjelang dan pasca purna tugas bagi para ASN adalah ajakan yang baik. Dari situ mereka bisa mempelajari bagaimana bisa menciptakan peluang bisnis setelah pensiun. Sebagai pegawai di instansi pemerintah, memang tidak membuat para ASN terbiasa menjadi wirausaha. Diakui Jokowi hal itu tentu tidak mudah. Namun, peluang usaha itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana dan berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari.&nbsp; "Misalnya, pensiunan dari kementerian kelautan dan perikanan, kan dekat dengan ikan. Oleh sebab itu, bisnisnya jangan jauh-jauh dari situ, karena ilmunya sudah kita ketahui, keseharian kita bergelut di situ, sehingga untuk memulai lebih mudah," jelasnya. Dia menuturkan salah satu contohnya adalah pedagang ikan wader yang ditemui Jokowi di ruang pameran SICC, Bogor. Jokowi bercerita ikan yang kelihatannya kecil itu bisa menghasilkan omzet hingga Rp 30 juta per bulan. "Omzet Rp 30 juta itu hati-hati. Produk makanan untungnya gede. Paling gak 30-40 persen itu ada. Harganya saya lihat. (Ikan) wader saya juga tahu harganya," jelasnya. Jokowi bilang yang menjadi pelajaran penting adalah bila ingin membuat produk, harus terlebih dahulu mlihat pasarnya. Sebab yang paling sulit adalah proses memasarkannya. "Jadi betul-betul harus dilihat kemana, dimana. Ambil usaha-usaha yang resikonya kecil," kata dia. &nbsp;

Tips Bisnis Ala Jokowi Bagi PNS yang Mau Pensiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/skemanya-lagi-dibahas-pensiunan-pns-bisa-terima-rp-20-juta-sebulan_m_223046.jpeg" alt="Ilustrasi pembayaran uang penisunan PNS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembayaran uang penisunan PNS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah tengah membahas sistem&nbsp;fully funded&nbsp;sebagai salah satu opsi model dana pensiun. Melalui skema itu, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa menerima Rp 20 juta sebulan. Rencana itu diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur, saat di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (26/6). "Tadi ada beberapa model yang dibahas, nah salah satunya&nbsp;fully funded. Dengan sistem ini bisa lebih baik," ucapya. Menteri yang juga politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, model baru dana pensiun selain akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga bakal memberikan manfaat lebih besar bagi pensiunan ASN. Diketahui, dengan model sekarang yang dikelola PT Taspen, kata Menteri Asman, total dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk dana pensiun mencapai Rp 100 triliun lebih.&nbsp; "Harapannya dengan sistem yang baru, (beban) APBN akan turun. Kemudian dana yang terhimpun inilah yang dipakai untuk bayar pensiun. Artinya gabungan dari dua (APBN dan iuran) ini yang bisa memenuhi dana pensiun," tuturnya. Sebagai gambaran, Asman menyebutkan jumlah pensiun untuk eselon I saat ini sekitar Rp 4,5 juta sampai Rp 5 juta setiap bulan. Pasalnya pensiunnya dihitung dari gaji pokok saja. "Nanti, setelah dengan sistem baru, dengan sistem kontribusi bersama pemerintah dan (iuran) ASN seperti yang di korporasi, bisa di atas Rp 20 juta (sebulan)," ungkap mantan anggota DPR itu. Asman juga menambahkan, Presiden Joko Widodo pada prinsipnya berpesan agar skema baru pemberian pensiun tidak membebani APBN. &ldquo;Kan kuncinya jangan membebani, dan fasilitas yang diterima (ASN) lebih bagus," pungkasnya.

Skemanya Lagi Dibahas, Pensiunan PNS Bisa Terima Rp 20 Juta Sebulan