<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/08/SYL-di-istana-3328603439.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditemani Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (8/10)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditemani Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (8/10).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (8/10) malam. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.</p> <div dir="auto">Pertemuan Presiden dengan Syahrul Yasin Limpo berlangsung kurang lebih selama satu jam, sejak pukul 18.33 WIB sampai dengan 19.35 WIB. Dalam pertemuan itu, Syahrul Yasin Limpo yang mengenakan batik melakukan perbincangan dengan Presiden Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, di atas meja yang berada di depan Syahrul Yasin Limpo terdapat lembaran kertas dan amplop berwarna coklat. Meski demikian, belum diketahui apa isi pembicaraan Syahrul Yasin Limpo dengan Presiden Jokowi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Syahrul Yasin Limpo (SYL), pada Kamis (5/10) lalu, telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Surat pengunduran diri itu sebelumnya telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sore ini datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Mensetneg Pak Praktino untuk menyampaikan usul dan pengunduran diri saya sebagai menteri," ucap Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis&nbsp;lalu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP Partai NasDem ini menjelaskan, alasan dirinya mengajukan surat pengunduran diri ingin serius menghadapi proses hukum. Hal ini setelah Syahrul Yasin Limpo diduga terseret dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alasan saya adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap hadapi secara serius," ungkap Syahrul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Presiden Jokowi telah menunjuk&nbsp;Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi sebagai pelaksana tugas (Plt) Mentan. Jokowi juga telah menyetujui pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo sebagai menteri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya tadi malam sudah diberikan kepada saya dari Mensesneg tentang surat pengunduran diri Pak Menteri Pertanian. Ya sudah saya terima, dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti dan sudah saya tanda tangan juga," ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala negara menjelaskan, alasan dirinya menunjuk Arif Prasetyo sebagai Plt Mentan, agar kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) tetap maksimal. Sehingga memudahkan koordinasi terkait urusan pangan.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan. Karena biasanya kita bulog, badan pangan, Mentan ini, Menteri Perdagangan ini selalu harus satu, jadi untuk konsolidasi saja biar lebih memudahkan," ungkap Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi pun memastikan, akan segera menentukan Mentan definitif pengganti Syahrul Yasin Limpo. "Ya secepatnya," pungkas Jokowi.</div> </div>

Dalam pertemuan itu, Syahrul Yasin Limpo yang mengenakan batik melakukan perbincangan dengan Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi Bertemu Syahrul Yasin Limpo selama Satu Jam di Istana Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Menko-Polhukam-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-3423757645.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD saat raker dengan komisi III DPR RI." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD saat raker dengan komisi III DPR RI.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bendahara Partai NasDem Ahmad Sahroni menanggapi pernyataan Menkopolhulkam Mahfud MD terkait status Menteri Pertanian&nbsp;Syahrul Yasin Limpo&nbsp;yang telah menjadi tersangka oleh&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).&nbsp;<br /><br />"Saya kaget kalau Pak Mahfud tiba-tiba jadi juru bicara KPK. Sedangkan KPK yang harus jawab resmi," katanya di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (4/10) malam.<br /><br />Sahroni merasa kaget dengan pernyataan Mahfud itu. Karena, kata dia, seharusnya KPK yang memberikan pernyataan resmi.<br /><br />"Biasanya, kalau mau diumumkan secara resmi, orangnya langsung ditahan," ujarnya.<br /><br />Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengaku sudah menerima informasi tentang penetapan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka korupsi oleh KPK.<br /><br />"Bahwa dia sudah ditetapkan tersangka, saya sudah dapat informasi. Kalau eksposenya itu kan sudah lama, tapi resminya ketersangkaannya itu sudah digelarkan lah," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/10).<br /><br />Mahfud enggan lebih jauh menyampaikan kapan Syahrul&nbsp;Yasin ditetapkan tersangka. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah terdeteksi masuk ke Imigrasi Indonesia pada Rabu petang.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013044398/imigrasi-benarkan-mentan-syahrul-yasin-limpo-baru-tiba-di-indonesia">Imigrasi Benarkan Mentan Syahrul Yasin Limpo Baru Tiba di Indonesia</a></strong><br /><br />"Sudah masuk Imigrasi Indonesia (pukul) 18.41 WIB," kata Silmy.<br /><br />Kata dia, Syahrul Yasin Limpo berangkat ke Italia tergabung bersama 22 delegasi Kementerian Pertanian (Kementan) pada 24 September 2023. Diketahui, Syahrul Yasin Limpo meninggalkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten pada tanggal 24 September 2023, ke Doha, Qatar dalam rangka transit, sebelum menuju Roma, Italia.</p>

"Saya kaget kalau Pak Mahfud tiba-tiba jadi juru bicara KPK. Sedangkan KPK yang harus jawab resmi," katanya di Kantor DPP NasDem.

Soal Pernyataan SYL jadi Tersangka, Bendahara NasDem Sindir Mahfud MD Lagaknya Bak Jubir KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/Mentan-Yasin-Limpo-Dery-Ridwansah-9JPG-2101901309.jpg" alt="Mentan Syahrul Yasin Limpo usai dimintai keterangan di Gedung KPK." width="100%">
<figcaption>Mentan Syahrul Yasin Limpo usai dimintai keterangan di Gedung KPK.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membenarkan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah tiba di Indonesia. Politikus Partai NasDem itu tiba di Tanah Air sejak pukul 18.41 WIB.</p> <div dir="auto">Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim mengatakan, Syahrul Yasin Limpo telah melewati pemeriksaan pihak Imigrasi. Syahrul Yasin Limpo sebelumnya melakukan kunjungan keja ke Eropa sejak akhir September 2024.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Telah tiba di Indonesia," kata Silmy Karim dikonfirmasi, Rabu (4/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syahrul Yasin Limpo pulang ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Elite Partai NasDem itu pun telah menjalani pemeriksaan Imigrasi sekitar pukul 18.41 WIB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi melintasi pemeriksaan Imigrasi pukul 18.41 WIB," ucap Silmy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang beredar, Syahrul Yasin Limpo tiba di Indonesia mengunakan pesawat Singapore Airlines rute Singapura-Cengkareng dengan nomor penerbangan SQ964.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melaporkan penumpang atas nama Bapak Syahrul Yasin Limpo terjadwal pada hari Rabu, 4 Oktober 2023 mengunakan pesawat Singapore Airlines rute SIN-CGK dengan nomor penerbangan SQ964 diperkirakan mendarat pukul 18.05 WIB via Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta pada pukul 15.36 WIB terpantau CEK IN dengan 5 bagasi," demikian informasi yang beredar.</div> </div>

SYL pulang ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Elite Partai NasDem itu pun telah menjalani pemeriksaan Imigrasi.

Imigrasi Benarkan Mentan Syahrul Yasin Limpo Baru Tiba di Indonesia

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/Mentan-Yasin-Limpo-Dery-Ridwansah-10JPG-3187931771.jpg" alt="Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo usai menjalani pemeriksaan di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (19/6)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo usai menjalani pemeriksaan di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (19/6).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Partai NasDem itu memastikan akan kooperatif menjalani proses hukum di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, seharunya Syahrul Yasin Limpo menjalani pemerikaan di KPK pada Jumat (16/6). Saat itu, Syahrul beralasan tengah melakukan kunjungan kerja ke India untuk menghadiri pertemuan menteri pertanian G-20 di India.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syahrul menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 3,5 jam sejak pukul 09.30 WIB sampai dengan 12.59 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini saya memenuhi panggilan dari KPK yang selama ini dua kali sebelumnya dipanggil dalam kegiatan terkait kegiatan negara, rapat kerja dan yang terkakhir saya harus hadir dalam forum G-20 dan banyak pertemuan saya lakukan atas nama negara," kata Syahrul usai menjalani pemeriksaan di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (19/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syahrul mengakui, dirinya meminta penjadwalan ulang pemeriksaan pada Selasa (27/6) mendatang. Sebab, sedianya akan menjalani tugas negara dalam kapasitasnya sebagai Mentan ke Tiongkok dan Korea Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011126079/mentan-syahrul-yasin-limpo-penuhi-panggilan-pemeriksaan-kpk">Mentan Syahrul Yasin Limpo Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK</a></strong></div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011093835/kpk-panggil-ulang-menteri-pertanian-syahrul-yasin-limpo-hari-ini">KPK Panggil Ulang Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Hari Ini</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tetapi walaupun permintaan saya sampai tanggal 27 karena berbagai di Korsel sudah bisa kita selesaikan di G20 di India, hari ini saya memenuhi penggilan secara baik. Alhamdulillah panggilan sudah jalan, saya sudah diperiksa secara profesional, saya terimakasih dan saya tetap akan koperatif saya akan siap," tegas Syahrul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Syahrul enggan menjelaskan materi pemeriksaan saat ditanya tim KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira KPK sudah sesuai," ucap Syahrul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Berdasarkan data yang dihimpun JawaPos.com, Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian diduga bersama-sama dengan anak buahnya, KSD (Sekjen Kementerian Pertanian 2021 s/d sekarang) &amp; HTA (Direktur Pupuk Pestisida 2020-2022 / Direktur alat mesin pertanian tahun 2023) melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas perbuatannya, mereka disangka melanggar Pasal 12 E dan atau Pasal 12B UU No. 20 / 2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU jo Pasal 56 dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun perkara korupsi yang dituduhkan dalam bentuk pemerasan, gratifikasi, hingga pencucian uang ini, terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian Th. 2019-2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi ini, terkait masalah penyalahgunaan SPJ yang notabene termasuk keuangan negara, gratifikasi, suap menyuap, pembantuan, bersama-sama perbuatan berlanjut, penggabungan beberapa perkara lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

perkara korupsi yang dituduhkan dalam bentuk pemerasan, gratifikasi, hingga pencucian uang ini, terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian

3,5 Jam Diperiksa Penyidik, Mentan Syarul Yasin Limpo: Saya kira KPK Sudah Sesuai