<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-13-at-17.32.11.jpg" alt="Bandara Soekarno-Hatta (dok. AP II)" width="100%">
<figcaption>Bandara Soekarno-Hatta (dok. AP II)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan secara langsung ihwal pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk seluruh wilayah di Indonesia dari Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (29/12) kemarin. Pencabutan status PPKM seiring semakin terkendalinya pandemi Covid-19 di tanah air.  Pencabutan PPKM ini tidak membawa dampak apa pun dalam ketentuan syarat perjalanan menggunakan pesawat atau kereta jarak jauh. Sebab pencabutan PPKM tidak berarti mencabut status pandemi Covid-19.  Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa sampai saat ini aturan perjalanan menggunakan pesawat atau kereta api jarak jauh tetap mengacu aturan yang telah dikeluarkan Satuan Tugas Covid-19.  "Soal ketentuan syarat perjalanan kami merujuk ke Satgas Covid. Sampai sekarang masih belum ada perubahan atau pencabutan ketentuan dari Satgas," ujar Adita kepada JawaPos.com Sabtu (31/12).  Hal senada juga diungkapkan Danang Mandala Prihantoro, Corporate Communication Strategic of Lion Air Group. Dia menyatakan sejauh ini belum ada aturan terbaru mengenai aturan bepergian menggunakan maskapai penerbangan usai PPKM secara resmi dicabut oleh pemerintah.  "Jika ada aturan dan perkembangan terbaru mengenai persyaratan terbang, akan disampaikan," katanya.  Dia menegaskan Lion Air akan menghormati keputusan yang ditetapkan dan berjanji akan melaksanakannya dalam upaya mendukung program pemerintah. Pencabutan PPKM juga direspons secara positif akan berdampak terhadap peningkatan kelancaran angkutan udara dan berkontribusi bagi kemudahan mobilisasi masyarakat dan logistik dengan tetap mengutamakan keamanan dan kesehatan masyarakat.  "Kami akan terus menjalankan koordinasi dan komunikasi intensif bersama pihak-pihak lain yang berwenang (terkait dan memiliki kepentingan) dalam menerapkan ketentuan atau aturan yang dapat diimplementasikan agar tetap menjaga kelangsungan ekosistem bisnis transportasi udara," tuturnya.  Sesuai aturan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Covid-19 No.24/2022, dinyatakan bahwa pemerintah telah menghapus PCR dan antigen sebagai syarat bepergian menggunakan pesawat atau moda transporatasi lain. Sebagai gantinya, calon penumpang diwajibkan sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster.

PPKM Resmi Dicabut, Syarat Perjalanan Pesawat dan Kereta Tidak Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-18861.jpg" alt="Ilustrasi Stasiun Pasar Turi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Stasiun Pasar Turi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 245 calon penumpang dibatalkan naik kereta dalam Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, sejak 22 Desember 2022 di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Ratusan penumpang itu ditolak dalam sepekan pelaksanaan angkutan Natal dan Tahun Baru.  Alasannya, seluruh pelanggan tersebut akan naik KA jarak jauh namun mereka tidak memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah.  ”KAI mengapresiasi seluruh pelanggan yang secara tertib memenuhi persyaratan dan melaksanakan protokol kesehatan saat menggunakan layanan transportasi kereta api,” ujar Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif.  Luqman menyebut pelanggan yang tidak melengkapi persyaratan dan tidak dalam kondisi sehat tetap tidak boleh melakukan perjalanan dan dipersilakan untuk membatalkan tiketnya.  Mulai 22 Desember hingga Rabu (28/12) total penumpang KA jarak jauh di Daop 8 Surabaya tercatat 247.654 pelanggan. Sebanyak 245 tidak diizinkan naik karena di antaranya belum divaksin dan suhu tubuh saat diperiksa lebih dari 37,3° Celcius.  Di juga meminta calon pelanggan agar memperhatikan kembali ketentuan perjalanan menggunakan KA sesuai dengan aturan pemerintah sebelum membeli tiket. Hal itu agar terhindar dari risiko gagal berangkat karena persyaratan tidak lengkap.  Syarat lengkap perjalanan menggunakan KA jarak jauh sesuai Surat Edaran 84 Kementerian Perhubungan RI yang berlaku sejak 30 Agustus 2022 dan SE Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/3984/2022 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Libur Hari Raya Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 : <ol> 	<li>Usia 18 tahun ke atas:</li> 	<li>a) Wajib vaksin ketiga (booster)</li> 	<li>b) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.</li> 	<li>Usia 13-17 tahun :</li> 	<li>a) Wajib vaksin kedua;</li> 	<li>b) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.</li> 	<li>Usia 6-12 tahun:</li> 	<li>a) Wajib vaksin kedua;</li> 	<li>b) Tidak / belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dari Puskesmas/fasilitas pelayanan Kesehatan dengan alasan tertentu.</li> 	<li>Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif rapid tes antigen atau RT-PCR namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan.</li> </ol>

PT KAI Tolak 245 Penumpang yang Tak Penuhi Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/kereta-api.jpg" alt="DEMI TANGKAL VIRUS: Penumpang kereta api di Stasiun Pasar Turi dan stasiun lain yang belum mendapatkan vaksin booster wajib melampirkan hasil tes bebas Covid-19 untuk melakukan perjalanan. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DEMI TANGKAL VIRUS: Penumpang kereta api di Stasiun Pasar Turi dan stasiun lain yang belum mendapatkan vaksin booster wajib melampirkan hasil tes bebas Covid-19 untuk melakukan perjalanan. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan bahwa tingkat keterisian penumpang (okupansi) KA Jarak Jauh mencapai 96 persen sejak pemberlakuan aturan naik kereta api pada 17 Juli 2017 sesuai Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 72 Tahun 2022. VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, pada periode 17-23 Juli 2021 jumlah penumpang rata-rata mencapai 91.994 orang per hari, atau sebesar 96 persen dari rata-rata harian.  Adapun selama sepekan penerapan aturan pelanggan KA Jarak Jauh yang belum mendapatkan vaksin booster wajib menunjukkan hasil negatif screening Covid-19, okupansi masih cukup baik. Jumlah tiket yang terjual masih mendekati 100 persen dari kapasitas yang disediakan.  "KAI konsisten mengoperasikan kereta api sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan karena tetap mematuhi protokol kesehatan," kata Joni Martinus dalam keterangannya.  Joni mengatakan, KAI hanya memberangkatkan pelanggan yang telah memenuhi persyaratan sesuai regulasi pemerintah. Pelanggan yang tidak melengkapi persyaratan tidak akan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan.  Untuk membantu pelanggan dalam melengkapi syarat perjalanan menggunakan kereta api, KAI menyediakan layanan vaksinasi Covid-19 gratis di berbagai stasiun dan fasilitas kesehatan KAI. Ia menyebut, selama 17 sampai 22 Juli 2022, KAI melayani 521 peserta vaksinasi di layanan KAI.  "Vaksinasi gratis ini juga diharapkan dapat semakin mempercepat program vaksinasi nasional, sehingga penyebaran Covid-19 dapat ditekan," kata Joni dikutip dari Antara, Selasa (26/7).  Sejak diterapkannya SE Kemenhub Nomor 72 ini, rata-rata peserta Rapid Test Antigen di stasiun pada periode 17 sampai dengan 23 Juli 2022 yaitu sebanyak 6.101 peserta per hari. "KAI terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan dengan menyediakan konektivitas melalui transportasi kereta api yang aman, nyaman, sehat, dan selamat," pungkasnya.

Diterapkan Syarat Perjalanan Baru, Okupansi Kereta Api Tetap Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220613_131817.jpg" alt="Pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut jamaah haji Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin, Minggu (12/6) malam. Humas Kemenag Kalsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut jamaah haji Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin, Minggu (12/6) malam. Humas Kemenag Kalsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menggulirkan aturan syarat perjalanan terbaru bagi pelaku perjalanan baik domestik, maupun internasional sebagai bentuk pencegahan penularan Covid-19. Bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), syarat aturannya tertuang dalam  SE Nomor 22/2022 terkait peraturan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) seperti data Satgas Covid-19. Syarat paling utama adalah sudah mendapatkan vaksin dua dosis dan booster atau dosis ketiga.  Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, dengan adanya penyesuaian ini masyarakat diminta segera mendatangi sentra vaksinasi terdekat untuk mendapatkan booster. Manfaatkan teknologi internet seperti Google maps untuk mencari informasi sentra vaksinasi terdekat.  Atau bisa mendatangi fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti rumah sakit dan puskesmas, maupun rumah sakit swasta dan fasilitas publik. "Kembali saya ingatkan agar tetap aman, disiplin menggunakan masker, percepat vaksinasi khususnya booster, selalu waspada tanpa rasa panik. Semoga pengalaman selama lebih dari 2,5 tahun ini dapat membiasakan diri kita menghadapi berbagai kondisi di masa pandemi Covid-19," kata Prof Wiku secara virtual baru-baru ini.  Aturan ini berlaku mulai Minggu, 17 Juli. Pengaturan ini akan diberlakukan dibarengi dengan ketetapan kewajiban telah vaksin booster untuk dapat mengakses fasilitas publik.  Khusus bagi PPLN, ada dua aturan yang harus dipatuhi. Apa saja?  PPLN Masuk Indonesia  Bagi PPLN masuk Indonesia sebagaimana yang diatur sebelumnya yaitu diwajibkan telah divaksinasi dosis kedua. Upaya skrining gejala bagi seluruh PPLN dilakukan di seluruh titik masuk.  PPLN Keluar Indonesia  Bagi PPLN bepergian keluar Indonesia yaitu khusus WNI dengan usia 18 tahun, wajib menunjukan sertifikat vaksin dosis ketiga. Hal ini semata-mata demi keamanan masing-masing individu dan menjamin yang bersangkutan tidak menjadi sumber penularan saat kembali.

Begini Aturan Terbaru Pelancong Masuk dan Tinggalkan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Vaksin-Booster-Untuk-Syarat-Mudik-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene" width="100%">
<figcaption>Tenaga medis menyuntikan vaksin booster ke peserta di Masjid Al Itihad Tebet, Jakarta, Sabtu (26/03/2022). Pemerintah mengizinkan kegiatan mudik Lebaran 2022 mendatang. Namun, pelonggaran mudik Lebaran hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang sudah mene</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cakupan dosis ketiga masih rendah yakni sekitar 25 persen atau 51 juta dosis sesuai data Kementerian Kesehatan. Melihat hal itu, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana menerapkan terobosan inovatif demi menggenjot cakupan booster. Salah satunya mewajibkan sebagai syarat perjalanan dan juga syarat masuk ke mal. Para ahli setuju dengan hal ini.  Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menegaskan Covid-19 akan terus bermutasi. Mutasi virus bisa saja berubah menjadi lebih menular atau lebih ringan. Namun dengan adanya Omicron BA.4 dan BA.5 serta kini muncul kembali subvarian baru di India yakni BA.2.75 membuat booster kian penting.  ’’Kebijakan booster masuk mal dan syarat perjalanan ya memang harus seperti itu. Pemerintah kan punya posisi yang kuat atau kewajiban menjamin kesehatan masyarakat,” ungkap Dicky kepada JawaPos.com, Selasa (5/7).  Prinsipnya, kata dia, mengurangi dan mencegah risiko terpapar Covid-19 itu lebih baik daripada terinfeksi. Apalagi, lanjutnya, potensi Long Covid akan memperburuk kondisi seseorang jika mengalami kondisi itu. ’’Dengan adanya varian-varian baru ini lebih menular dan menurunkan efikasi vaksin serta antibodi. Karena ada potensi sifat yang sama dengan varian Delta. Maka harus ada penguatan atau booster,” jelasnya.  Di sisi lain, kata Dicky, pemerintah harus semakin memperbanyak sentra vaksinasi di lokasi strategis dengan akses yang mudah. Syarat vaksinasi juga sebaiknya tidak membuat rumit. ’’Prosedurnya harus dipermudah. Booster akan membantu mengurangi gelombang varian baru,” jelasnya.  &nbsp;  Didominasi Subvarian BA.5  Kementerian Kesehatan mengumumkan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini didominasi dengan subvarian BA.5. Sehingga booster akan memberi perlindungan yang lebih baik daripada hanya 2 dosis.  Ahli Spesialis Penyakit Dalam dan juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban juga setuju jika booster akan menjadi syarat perjalanan. Ia memberikan beberapa alasan salah satunya dominasi varian Omicron BA.5.  ’’Negara di sekeliling Indonesia kasusnya meningkat tinggi. Positivity rate kita di atas 10 persen. BOR (keterisian tempat tidur RS) berkisar 9 persen. Kasus subvarian Omicron BA.5 bertambah, sekitar 87 persen. Dan (booster) meringankan gejala akibat Covid-19,” tutup Zubairi dalam kicauannya. (*)

Ahli Setuju Booster Jadi Syarat Perjalanan-Masuk Mal, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/JKT_Jemput-Bola-Vaksinasi-Booster_Salman-Toyibi_4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan sedang menyiapkan aturan dan mekanisme penerapan vaksin ketiga (booster) sebagai syarat perjalanan transportasi.  "Saat ini Kemenhub tengah mendiskusikan kesiapan penerapannya bersama para pemangku kepentingan di sektor transportasi," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, Selasa (5/7).  Adita menyampaikan, persiapan tersebut dilakukan sehubungan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong vaksin booster di Indonesia dengan memberlakukan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan dan kegiatan masyarakat.  Kata dia, yang menjadi rujukan Kemenhub terkait penerapan kebijakan tersebut, seperti penerapan sebelumnya, adalah Surat Edaran dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang aturan syarat perjalanan di masa pandemi Covid-19. "Saat ini Surat Edaran Satgas juga tengah dalam penyiapan," ujarnya.  Rencana penerapan vaksin booster sebagai syarat perjalanan akan diikuti dengan pelaksanaan vaksinasi di berbagai tempat, salah satunya di simpul-simpul transportasi seperti bandara, terminal, stasiun, dan pelabuhan. "Hal ini sudah pernah kami lakukan sebelumnya dan terbukti membantu pencapaian tingkat vaksinasi di seluruh Indonesia," katanya.  Kemenhub juga terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi pandemi Covid-19 dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan terutama menggunakan masker, serta segera mendapatkan vaksinasi booster guna menjaga antibodi dalam tubuh. "Harapan kita bersama kasus pandemi Covid-19 dapat terus melandai, sehingga masyarakat bisa lebih leluasa untuk beraktivitas di luar rumah," tegasnya. (*)

Kemenhub Siapkan Penerapan Vaksin Booster untuk Syarat Perjalanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Menko-Marves-Luhut-Binsar-Pandjaitan-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah bakal menjadikan booster atau vaksin penguat sebagai syarat perjalanan jika kasus Covid-19 terus menanjak hingga Juli 2022 nanti.  "Ayo mari kita semua ber-booster ria, karena kalau Juli nanti angka (kasus) ini masih terus naik, belum terhenti, kita akan mungkin membuat persyaratan perjalanan itu harus booster. Ini demi kita semua," katanya dalam puncak acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Lagawifest 2022 yang digelar di Lampung, dan dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (23/6).  Luhut mengungkapkan, saat ini situasi pandemi masih terkendali meski ada kecenderungan naik karena mutasi BA4 dan BA5. Namun, Koordinator PPKM Jawa-Bali itu meyakinkan, tingkat keterisian rumah sakit masih rendah 96,5 persen dibandingkan puncak kasus Omicron.  Sementara itu, bed occupancy ratio juga masih tercatat rendah yaitu 1,9 persen, demikian pula tingkat kematian yang masih rendah dan positivity rate sebesar 3,3 persen, masih di bawah standar WHO sebesar 5 persen.  "Tapi saya mohon semua kita waspadai. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang lalu. Presiden perintahkan kota untuk tetap hati-hati. Jadi yang belum booster, saya saranin booster, kalau Anda mau hidup lebih panjang lagi, walaupun itu bukan urusan kita," katanya.  Menurut Luhut, booster atau vaksin penguat akan sangat membantu mengurangi tekanan varian BA4 dan BA5. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu mengingatkan saat ini kasus Covid-19 kembali naik di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat hingga Singapura.  "Singapura yang dekat kita naik sangat tinggi, Malaysia juga naik sangat tinggi. Jadi saya mohon, semua harus disiplin, harus mendengarkan arahan pemerintah mengenai ini," tegas Luhut. (*)

Vaksin Booster akan Jadi Syarat Perjalanan Jika Covid-19 Terus Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/BANDARA-JUANDA2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah penumpang di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jawa Timur, meningkat usai penghapusan uji antigen sebagai salah satu syarat perjalanan seseorang menggunakan angkutan umum pesawat udara.  General Manager Bandar Udara Internasional Juanda Sisyani Jaffar dalam keterangan tertulis di Sidoarjo, Sabtu, mengatakan selama tiga hari pemberlakuan aturan tersebut, Selasa hingga Kamis (8–10 Maret 2022), jumlah penumpang Bandara Juanda meningkat sebesar 15,9 persen.  Jumlah penumpang tercatat sebanyak 61.895 penumpang jika dibandingkan pada periode hari yang sama pekan sebelumnya yang mencapai 53.361 penumpang. "Kemudian untuk jumlah pesawat sebanyak 470 penerbangan atau meningkat 1,1 persen dan jumlah pengiriman kargo mencapai 578.049 kilogram atau meningkat 21,4 persen dari periode sebelumnya tanggal 1 hingga 3 Maret 2022," ujar Sisyani.  Ia mengatakan, rata-rata jumlah penumpang harian tertinggi mencapai 22.107 penumpang pada Kamis (10/3), yang sebelum berlakunya aturan tersebut hanya mencapai maksimal rata-rata jumlah harian sebanyak 18.252 penumpang. "Jadi rata-rata jumlah harian meningkat hingga 21,1 persen. Sedangkan untuk jumlah pesawat cenderung stabil yaitu rata-rata harian mencapai 155 hingga 160 pergerakan pesawat,” katanya.  Ia menambahkan calon penumpang yang akan melakukan perjalanan udara dan telah mendapatkan vaksin lengkap atau vaksin penguat maka tidak perlu lagi melampirkan dokumen hasil negatif RT-PCR maupun uji antigen. "Kami dan pihak maskapai terus mensosialisasikan kepada para pengguna jasa transportasi udara terkait perubahan persyaratan penerbangan," ujarnya.  Ia memastikan peraturan penerbangan terbaru ini tentunya sangat mempermudah calon penumpang. "Saat ini syarat membawa hasil negatif RT-PCR yang berlaku 3x24 jam ataupun usap antigen yang berlaku 1x24 jam hanya untuk calon penumpang yang baru vaksinasi dosis 1 dan yang tidak bisa divaksin karena kondisi kesehatan khusus dengan disertai surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah,” katanya.  Sisyani mengatakan syarat kartu vaksinasi dan hasil negatif RT-PCR ataupun usap antigen dikecualikan bagi pelaku perjalanan untuk usia di bawah 6 tahun. "Pada surat edaran tersebut, dijelaskan untuk usia di bawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan udara dengan pendampingan dan tidak perlu membawa hasil negatif antigen atau RT PCR," ujarnya. (*)

Penumpang Juanda Meningkat usai Syarat Tes Covid-19 Dihapuskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Penumpang-Kereta-Api-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Penumpang memakai face shield (pelindung wajah) saat berada didalam kereta di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jum" width="100%">
<figcaption>Penumpang memakai face shield (pelindung wajah) saat berada didalam kereta di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Penanganan <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19 terbaru. Kini, pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) transportasi darat, laut dan udara sudah bebas dari persyaratan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pcr/">PCR</a> dan antigen.  SE tersebut telah berlaku efektif dan ditandatangani oleh Ketua Satgas Covid-19 Suharyanto per 8 Maret 2022. “Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 8 Maret 2022 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari kementerian/lembaga,” ujar Suharyanto dikutip JawaPos.com, Selasa (8/3).  Dalam SE tersebut dikatakan, bagi pelaku perjalanan dengan moda transportasi udara, laut dan darat yang menggunakan kendaraan pribadi atau umum dan telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test <a href="https://www.jawapos.com/tag/antigen/">antigen</a>.  Namun, bagi yang baru vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai <a href="https://www.jawapos.com/tag/syarat-perjalanan/">syarat perjalanan</a>. Hal sama juga berlaku untuk pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksinasi.  "Dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19," demikian tertulis SE.  Dalam aturan ini, setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi, maupun umum bertanggungjawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku.  "Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri," tulis SE tersebut.  PPDN dengan usia di bawah enam tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Mereka tidak perlu menyertakan surat negatif PCR atau antigen.  Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah atau kawasan aglomerasi perkotaan dikecualikan dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/persyaratan-perjalanan/">persyaratan perjalanan</a>.  "Ketentuan itu juga dikecualikan untuk moda transportasi perintis, termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing," terang aturan tersebut.

Syarat Perjalanan Terbaru, Vaksinasi Dosis 1 Tetap Wajib PCR/Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PERJALANAN-KERETA-ANAK-DIBAWAH-12-TH-WAJIB-PCR_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Calon penumpang menunggu hasil tes antigen di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis (23/12/21). PT KAI Daop 1 Jakarta bekerjasama dengan PT RNI kini menyediakan layanan RT-PCR di Stasiun Gambir dan Pasarsenen dengan tarif Rp195 ribu untuk Angkutan Natal 202" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang menunggu hasil tes antigen di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis (23/12/21). PT KAI Daop 1 Jakarta bekerjasama dengan PT RNI kini menyediakan layanan RT-PCR di Stasiun Gambir dan Pasarsenen dengan tarif Rp195 ribu untuk Angkutan Natal 202</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat begitu antusias dengan kebijakan baru terkait pelaku perjalanan domestik transportasi darat, laut, dan udara yang tidak lagi perlu menyertakan surat antigen dan PCR negatif. Namun, implementasi di lapangan, masyarakat masih perlu menyertakan syarat tersebut. Publik pun mengeluh akan hal ini.  Mengenai itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menyampaikan bahwa seluruh moda transportasi masih belum dapat menerapkan kebijakan baru tersebut. Sebab, saat ini Kemenhub masih dalam pembahasan aturan turunan kebijakan itu.  "Ya (masih menggunakan aturan lama), masih disusun juknis-nya (petunjuk teknis)," kata dia kepada JawaPos.com, Selasa (8/3).  Untuk itu,  sampai terbitnya SE dari Kemenhub dan Satgas Covid-19, syarat perjalanan masih tetap mengunakan aturan lama, yakni menyertakan surat antigen dan PCR negatif untuk perjalanan darat, laut dan udara.  "Sampai hari ini mestinya masih menggunakan ketentuan yang lama," terangnya.  Seperti diketahui bahwa sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah akan menetapkan kebijakan untuk perjalanan domestik tidak lagi akan menyertakan surat tes antigen atau PCR negatif. Hal ini berlaku bagi perjalanan darat, udara dan laut.  "Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif," terang dia dalam telekonferensi pers, Senin (7/3).  Adapun kebijakan ini akan segera resmi diberlakukan setelah kementerian terkait menerbitkan aturan yang mengikat. "Hal ini diterbitkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat," tegas dia.

Kemenhub: Syarat Perjalanan PCR/Antigen Masih Pakai Aturan Lama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#syarat perjalanan

Berita Terkini