<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kata-dr-boyke-soal-masalah-infertilitas_m_167147.jpeg" alt="Ilustrasi pengantin baru." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengantin baru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan bagi seseorang yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Menikah bahkan secara hukum bisa menjadi wajib bagi orang yang mampu dan dia khawatir tidak dapat mengendalikan gairah seks dan bakal terjerumus ke lembah kemaksiatan. Selain wali dan mempelai pengantin, keberadaan saksi posisinya juga sangat penting dalam sebuah pernikahan. Saking pentingnya, sebuah pernikahan dinyatakan tidak sah tanpa keberadaan dua orang saksi. Sebab, saksi merupakan salah satu dari rukun nikah. Untuk dapat menjadi saksi nikah, tentu tidak bisa sembarangan. Sejumlah ulama memberikan kriteria orang yang cocok untuk menjadi saksi nikah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013045935/angka-stunting-di-14-provinsi-masih-tinggi-pemerintah-yakin-capai-target-penurunan-pada-2024">Angka Stunting di 14 Provinsi Masih Tinggi, Pemerintah Yakin Capai Target Penurunan pada 2024 </a> Syekh Ibrahim al-Bajuri dalam kitab Al- Bajuri misalnya. Dia mematok 6 syarat bagi orang yang akan menjadi saksi dalam sebuah pernikahan. Yaitu harus beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, dan adil. Sementara Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqih al-Islam Wa Adilatuhu mematok sejumlah syarat saksi nikah. Yaitu harus berakal sehat, baligh, berjumlah dua orang laki-laki, merdeka, adil, Islam, serta melihat dan mendengar saksi pembicaraan orang yang berakad. Berikut penjelasan singkat dari sejumlah syarat saksi. 1. Islam Saksi dalam sebuah pernikahan diharuskan beragama Islam. Oleh sebab itu, tidak sah apabila yang menjadi saksi pernikahan adalah orang yang beragama non muslim 2. Baligh Saksi dalam sebuah pernikahan diharuskan orang yang sudah sampai pada usia baligh (dewasa). Usia dewasa menjadi ukuran kalau orang itu sudah memiliki kemampuan dalam berpikir dan bertindak secara sadar dan baik. Dengan demikian, anak kecil tidak diperbolehkan menjadi saksi pernikahan. Dalam hukum Islam, anak kecil belum dapat diminta pertanggung jawaban hukum. 3. Berakal Sehat Para ulama sepakat bahwa saksi dalam sebuah pernikahan harus memiliki akal sehat.Dengan berakal sehat, dia tahu mana perbuatan yang mendatangkan manfaat dan perbuatan yang mendatangkan mudhorat. Orang gila tidak diperbolehkan menjadi saksi. 4. Merdeka Para ulama mensyaratkan saksi pernikahan harus orang yang merdeka, bukan budak. Karena budak tidak bisa bertindak secara hukum atas nama dirinya mengingat dia berada di bawah kekuasan tuannya. 5. Laki-laki Ulama di kalangan Syafi'i berpendapat bahwa saksi pernikahan haruslah laki-laki dan tidak boleh perempuan. 6. Mendengar dan Memahami Ucapan Ijab Qabul Saksi pernikahan juga harus lah orang yang dapat mendengar sekaligus memahami ucapan orang yang melakukan ijab kabul. Saksi juga diharuskan memahami tujuan dari prosesi akad nikah. 7. Adil Adil yang dimaksud di sini, orang yang menjadi saksi pernikahan adalah bukan orang yang suka berbuat dosa.

Selain wali dan mempelai pengantin, keberadaan saksi posisinya juga sangat penting dalam sebuah pernikahan.

Tak Boleh Sembarangan, Ini Kriteria Saksi Nikah Menurut Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-1-3.jpg" alt="Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menikahan merupakan peristiwa sakral yang dilakukan oleh manusia di dunia. Ada sejumlah syarat nikah di KUA yang harus dipenuhi oleh calon mempelai sebelum melangsungkan akad nikah. Pernikahan merupakan ikatan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah. Bagi umat Islam, perkawinan berada di bawah naungan atau harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di setiap kecamatan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013015322/aktor-korea-song-joong-ki-konfirmasi-pimpin-acara-pernikahan-ahn-hye-kyung">Aktor Korea Song Joong Ki Konfirmasi Pimpin Acara Pernikahan Ahn Hye Kyung</a> Catatan nikah di KUA merupakan data penting agar status perkawinan yang diselenggarakan sah secara agama dan negara. Namun, bila tidak tercatat di KUA, pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut negara atau yang disebut dengan &lsquo;siri&rsquo;. Akibatnya, jika pernikahan tidak dicatatkan di KUA maka kedepannya akan mengalami kendala terkait hal administrasi keturunannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013010696/akibat-gempa-gadis-maroko-hadapi-ancaman-terjadi-kekerasan-seksual-dan-pernikahan-paksa">Akibat Gempa, Gadis Maroko Hadapi Ancaman Terjadi Kekerasan Seksual dan Pernikahan Paksa</a> Seperti terkait hak waris, pembagian harta gono-gini dan lain-lainnya. Akad nikah bisa dilakukan di sejumlah tempat, mulai di KUA, rumah calon mempelai perempuan, masjid dan lain-lain. Namun, dalam proses itu ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013007556/meski-diadaptasi-dari-film-lama-serial-pernikahan-dini-hadir-dalam-versi-kekinian">Meski Diadaptasi dari Film Lama, Serial Pernikahan Dini Hadir dalam Versi Kekinian</a> Melansir dari situs simkah.kemenag.go.id berikut ini dokumen persyaratan nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 pasal 4: &nbsp; Persyaratan <ol> <li style="font-weight: 400;">Foto copy KTP , KK, akta kelahiran &amp; ijazah terakhir</li> <li style="font-weight: 400;">Formulir Surat Pengantar nikah dari Kepala Desa atau Lurah</li> <li style="font-weight: 400;">Formulir Permohonan Kehendak nikah</li> <li style="font-weight: 400;">Surat persetujuan mempelai Surat izin orang tua&nbsp;</li> <li style="font-weight: 400;">Fc. KTP wali &amp; 2 saksi</li> <li style="font-weight: 400;">Fc. Kutipan Akta Nikah orangtua calon pengantin wanita</li> <li style="font-weight: 400;">Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi catin wanita</li> <li style="font-weight: 400;">Surat pernyataan jejaka atau gadis atau duda atau janda bermaterai 10.000, Surat keterangan belum kawin dari Desa atau Kelurahan</li> <li style="font-weight: 400;">Siapkan photo dengan&nbsp;background&nbsp;biru ukuran 4x6: 1 lembar, 3x4: 5 lembar dan 2x3: 5 lembar dengan menggunakan busana putih dalam bentuk fisik</li> <li style="font-weight: 400;">Jenis dan besaran Mas Kawin</li> <li style="font-weight: 400;">Surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami dan istri yang berusia kurang dari 19 tahun.</li> <li style="font-weight: 400;">Akta cerai atau akta kematian yang berstatus duda atau janda</li> <li style="font-weight: 400;">Jika pernikahan di kecamatan lain harus ada rekomendasi dari KUA kecamatan asal sesuai domisili</li> <li style="font-weight: 400;">Biaya nikah di KUA 0 rupiah, dan 600.000 bila di luar KUA Materai 10.000 (3 lembar)</li> <li style="font-weight: 400;">Mencantumkan nomor yang dapat dihubungi bagi pasangan calon pengantin dan wali</li> </ol> Syarat Khusus / Tambahan <ol> <li style="font-weight: 400;">Fotocopy Sertifikat Masuk Islam (Bagi Mualaf)</li> <li style="font-weight: 400;">Fotocopy paspor, visa dan surat keterangan lapor diri dari kepolisian (bagi WNA)</li> <li style="font-weight: 400;">Surat izin dari kedutaan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi (bagi WNA)</li> <li style="font-weight: 400;">Surat ijin nikah dari kesatuan bagi TNI atau Polri</li> <li style="font-weight: 400;">Surat izin dari Pengadilan Agama untuk pernikahan poligami</li> </ol> Prosedur Lengkapi Seluruh persyaratan Nikah <ul> <li style="font-weight: 400;">Daftar nikah online via online bisa di SIMKAH&nbsp;(lokasi pernikahan harus sesuai dengan KUA kecamatan tempat pendaftaran nikah)</li> <li style="font-weight: 400;">Cetak Bukti pendaftaran Nikah</li> <li style="font-weight: 400;">penyerahan dokumen persyaratan nikah ke KUA dan Konfirmasi ke KUA</li> <li style="font-weight: 400;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pendaftaran diterima (pelaksanaan pernikahan paling cepat bisa dilaksanakan 10 hari (kerja) setelah pendaftaran diterima oleh petugas KUA )</li> <li style="font-weight: 400;">Petugas memberikan jadwal pemeriksaan nikah dan kursus calon pengantin</li> <li style="font-weight: 400;">Calon pengantin dan wali hadir saat pemeriksaan</li> <li style="font-weight: 400;">Pelaksanaan akad nikah</li> <li style="font-weight: 400;">Pengantin menerima buku nikah dan kartu nikah digital</li> </ul> Keterangan diatas adalah informasi terkait syarat dan prosedur pengajuan lamaran nikah, semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi anda. Sebagaimana Jawa Pos mengutip sumber dari&nbsp;<a href="https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua_tabanan/kua_tabanan_peryaratan_nikah" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua_tabanan/kua_tabanan_peryaratan_nikah&amp;source=gmail&amp;ust=1695787124477000&amp;usg=AOvVaw0sPPJNjuwwe46D5af7VWVM">kua-bali.id</a>&nbsp;yang berjudul &lsquo;Persyaratan Nikah&rsquo;, tahun 2023 pada situs resminya.

Berikut ini dokumen persyaratan nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 pasal 4.

Mau Menikah? Lengkapi Syarat dan Prosedur Pengajuan Lamaran agar Lebih Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/283490634_353827410150773_4034523086330600223_n.jpg" alt="Maudy Ayunda Instagram" width="100%">
<figcaption>Maudy Ayunda Instagram</figcaption>
</figure>JawaPosc.om - Meski keturunan Korea,suami Maudy Ayunda, Jesse Jiseok Choi, merupakan lelaki berkebangsaan Amerika setelah tinggal lama dan besar di sana. Bunyamin, S.Ag, MA, Kepala KUA Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan mengungkapkan, ada persyaratan berbeda yang harus dipenuhi ketika seseorang memutuskan untuk menikah dengan orang berkebangsaan asing dibanding sama-sama WNI.  “Kalau warga negara asing itu ada persyaratan khusus. Yang paling utama dan pokok harus ada izin dari kedutaan yang bersangkutan. Karena dia kewarganegaraan Amerika, sehingga izin yang kita akui adalah izin dari Kedutaan Amerika. Dan itu sudah terpenuhi,” jelas Bunyamin  Selain mengantongi izin tertulis untuk melangsungkan pernikahan dari Kedutaan Besar Amerika, Jesse juga melengkapinya dengan sejumlah dokumen lain. Diantaranya berupa paspor, Kitas, visa, akta lahir, serta ijazah pendidikan terakhir.  “Ini sebenarnya cuma dokumen pendukung, tapi yang paling utama harus ada rekomendasi dari kedutaan,” jelasnya lebih lanjut.  Pernikahan Maudy Ayunda-Jesse Jiseok Choi dilaksanakan Minggu (22/5) pagi di kediaman mempelai perempuan yang terletak di bilangan Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Jesse menikahi pemain film Perahu Kertas dengan mas kawin berupa 22.522 dolar Amerika atau USD. Mahar tersebut tersebut melambangkan tanggal, bulan dan tahun pernikahan.  Yang menikahkan pasangan ini adalah ayah dari Maudy Ayunda secara langsung, Didit Jasmedi R. Irawan. Prosesi akad nikah menggunakan bahasa Inggris. Jesse pun lancar dalam prosesi ijab kabul dalam satu tarikan napas tanpa perlu pengulangan.  “Untuk saksi, sebenarnya semua yang hadir itu termasuk saksi. Cuma saksi yang tercatat di kita ada orang, Pak Hery Winarno dan Bapak Tresna bin Sumardi,” jelas Bunyamin.  Prosesi akad nikah Maudy Ayunda-Jesse Jiseok Choi kemarin pagi dihadiri sekitar 100- 150 orang. Mayoritas dari mereka merupakan keluarga besar dari Maudy, artis yang selama ini dikenal sangat peduli pada pendidikan.

Nikahi Maudy Ayunda, Ini Persyaratan KUA yang Wajib Dipenuhi Jesse

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/buku-nikah-banyak-dipalsukan-kemenag-disdukcapil-bikin-server-bersama_m_164451.jpeg" alt="Ilustrasi Buku Nikah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Buku Nikah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada aturan baru yang harus dijalani para calon pengantin. Pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan bulan depan harus siap menjalani tes narkoba. Sebab, kantor wilayah (kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jatim bakal memberlakukan regulasi tersebut mulai Agustus.  Syarat tes narkoba bagi calon pengantin baru disahkan kemarin (12/7). Kanwil Kemenag Jatim menggandeng badan narkotika nasional provinsi (BNNP) sebelum menerapkan aturan itu. ”Paling lambat awal Agustus akan diterapkan di 38 KUA (kantor urusan agama) di Jawa Timur, termasuk Surabaya,” ujar Plt Kepala Kanwil Kemenag Jatim Moch. Amin Mahfud kemarin (12/7).  Amin mengatakan, syarat tersebut tidak menjadi penghalang para pasangan untuk melangsungkan pernikahan. Aturan itu diterapkan sebagai bentuk deteksi dini agar para calon pengantin yang positif narkoba bisa segera mendapatkan penanganan.  Prosedurnya, para calon pengantin yang terindikasi positif mengonsumsi narkoba akan diserahkan ke BNNP Jatim. Mereka akan diikutkan program rehabilitasi sebelum melangsungkan pernikahan. ”Tapi, prosesi pernikahan tetap bisa lanjut,” jelasnya.  Amin menuturkan, hasil tes narkoba akan dimasukkan salah satu syarat administrasi pernikahan. Para calon pengantin bisa melakukan tes narkoba di BNN kota/kabupaten atau BNNP Jatim secara cuma-cuma. ”Nanti setelah keluar hasilnya, itu harus dilampirkan dan sifatnya wajib ada,” ucapnya.  Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Bambang Priyambadha menyatakan, program tersebut memang tergolong baru. Saat ini baru Jawa Timur yang menerapkannya. ”Harapannya bisa diterapkan di semua daerah,” tuturnya.  Sebab, kata Bambang, hampir setiap hari ada saja pecandu maupun pengedar narkoba yang ditangkap. Khusus untuk pecandu, rata-rata masih berusia remaja. ”Usia produktif seperti itu jangan sampai dikotori dengan narkoba,” jelasnya.  Menurut Bambang, narkotika tidak hanya mengakibatkan ketergantungan. Zat adiktif di dalamnya juga bisa merusak kesehatan. Baik secara fisik maupun pikiran. Pengguna narkoba yang sudah kecanduan berat sulit diajak berpikir jernih.  Aturan baru yang dikeluarkan Kanwil Kemenag Jatim tersebut merupakan langkah yang sangat baik. Dengan demikian, para pecandu yang akan melangsungkan pernikahan bisa mendapatkan rehabilitasi yang tepat. ”Jadi, nanti bisa menghasilkan generasi yang berkualitas,” ucapnya.  Mantan Wakapolda Sulawesi Tenggara itu mengaku, selama ini edukasi terkait bahaya narkoba bagi calon orang tua memang diperlukan. Nah, dengan adanya aturan tersebut, para calon orang tua bisa mendapat pemahaman lebih luas mengenai narkoba beserta dampaknya yang bisa langsung dirasakan.  Selain itu, persyaratan tes narkoba bagi calon pengatin membantu aparat dari BNN maupun kepolisian untuk menyelidiki mereka yang terindikasi positif. Minimal, petugas bisa menggali asal barang haram yang dikonsumsi untuk membongkar peredarannya. ”Karena sejatinya pecandu hanyalah korban. Yang diburu adalah pengedarnya,” ungkap alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1988 itu.  Aturan tersebut mendapat berbagai respons dari masyarakat. Arif Setiawan, warga Jagir, Wonokromo, menilai aturan itu justru membuat proses pranikah semakin ribet. Sebab, persyaratan sebelum akad nikah sudah banyak. ”Proses administrasinya macam-macam dan tidak boleh salah atau kurang. Ini malah ditambah lagi. Apa nggak bikin bingung nanti,” katanya.  Selain itu, tidak semua pecandu mau membuka diri kepada keluarganya. Hasil tes narkoba yang positif justru bisa mengancam keberlangsungan hubungan para pasangan. ”Iya kalau keluarganya terima. Kalau tidak terima anaknya dinikahi pemakai (narkoba, Red), batal nikah wes. Buyar akhirnya,” jelasnya.  Hal senada diungkapkan Zuhriansyah Ramhan Putra. Warga Jalan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, itu menilai aturan tersebut sejatinya bagus. Namun, para pecandu justru tidak akan berani menikah gara-gara takut tidak diterima keluarga. Baik keluarga sendiri maupun keluarga pasangan. Karena itu, diperlukan formula yang tepat untuk menerapkan aturan tersebut.  Pria yang akrab disapa Rian itu mencontohkan aturan serupa yang diterapkan dinas kesehatan (dinkes). Selama ini, para calon pengantin sudah diwajibkan tes HIV/AIDS sebelum menikah. Namun, itu tidak menjadi syarat wajib di KUA.  Nah, bagi pasangan yang terindikasi positif mengidap HIV/AIDS, ada program khusus yang harus dijalani. Petugas puskesmas atau rumah sakit milik pemerintah ikut turun tangan melakukan advokasi dan pendampingan. ”Kalau hasil tes narkoba saja yang dilampirkan tanpa memberikan pemahaman atau tindak lanjut yang tepat, pasti bisa berantakan acara pernikahannya,” ungkap lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel itu.

Mulai Agustus, Wajib Tes Narkoba sebelum Menikah di Jatim

Syarat Nikah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Syarat Nikah

Berita Terkini

Tak Boleh Sembarangan, Ini Kriteria Saksi Nikah Menurut Islam

Mau Menikah? Lengkapi Syarat dan Prosedur Pengajuan Lamaran agar Lebih Cepat

Nikahi Maudy Ayunda, Ini Persyaratan KUA yang Wajib Dipenuhi Jesse

Mulai Agustus, Wajib Tes Narkoba sebelum Menikah di Jatim

Download Aplikasi JawaPos.com