<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/7MCfQcUeOW1n7A6uoBexf7t0PEpCSgwLWEY7BqIw-1054365815.jpg" alt="Kepala DLH Kota Surabaya Dedik Irianto mengungkapkan syarat untuk mendapatkan imbalan Rp 200 Ribu dari setiap video orang buang sampah sembarangan. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala DLH Kota Surabaya Dedik Irianto mengungkapkan syarat untuk mendapatkan imbalan Rp 200 Ribu dari setiap video orang buang sampah sembarangan. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya mengajak warga untuk turut menjaga kebersihan lingkungan. Tak tanggung-tanggung, DLH akan memberikan imbalan Rp 200 ribu untuk setiap kiriman video yang memperlihatkan pelaku pembuang samppah sembarangan.&nbsp; Imbalan akan diberikan kepada warga yang melaporkan pelaku buang sampah sembarangan. Hal ini disampaikan oleh Kepala DLH Kota Surabaya, Dedik Irianto dalam video yang telah menyebar luas di media sosial. "Kalau ada yang memvideo orang buang sampah (sembarangan), kalau sampai orangnya ketangkap, lalu bayar denda, Rp 200 ribu buat kamu," tutur Dedik dalam video yang diunggah ulang oleh akun Instagram @aslisuroboyo, dikutip Rabu (9/7). Dikonfirmasi terpisah, Dedik membenarkan adanya imbalan Rp 200 Ribu itu. Menariknya, imbalan ini berlaku bagi siapa saja yang tinggal di Kota Surabaya. Syaratnya juga mudah, cukup memotret dan mengirimkan ke Camat setempat. "Video (orang buang sampah sembarangan) bisa dikirimkan ke Camat, dan nanti akan diteruskan ke grup DLH, nanti akan kami proses bersama," tutur Dedik kepada JawaPos.com, Rabu (9/7). Melalui percakapan WhatsApp, Dedik juga membagikan beberapa tangkapan layar, berisi bukti pemberian bonus Rp 200 Ribu kepada beberapa warga yang turut melaporkan tindakan pencemaran lingkungan. Dari tangkapan layar yang dibagikan, ada satu kesamaan dari warga yang menerima imbalan atau bonus. Yakni pelaku yang mencemari lingkungan mendapat sanksi denda sebesar Rp 300 Ribu. JawaPos.com pun mengonfirmasi apakah denda Rp 300 Ribu menjadi syarat mendapatkan imbalan. "Betul, kalau ada video yang jelas dan (pelaku) kena sanksi denda di atas Rp 300 ribu, bisa cair bonusnya (Rp 200 ribu)," sambungnya. Terkait asal usul anggaran dari bonus yang diberikan, Dedik menegaskan bahwa dananya bukan berasal dari APBD Kota Surabaya. "Dari Komunitas pecinta lingkungan, bukan dari APBD," jelas Dedik. Ia berharap pemberian bonus ini bisa mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dimulai dari tidak menutup mata saat melihat orang membuang sampah sembarangan. "Karena ini bukan hanya soal bersih-bersih, tetapi soal perubahan perilaku dan kepedulian terhadap lingkungan," imbuh mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Surabaya beri imbalan Rp 200 Ribu bagi warga yang laporkan pelaku buang sampah sembarangan.

Laporkan Orang Buang Sampah Sembarangan di Surabaya Bisa Dapat Hadiah Rp 200 Ribu dari DLH, Ini Syarat dan Ketentuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/e-materai-3926742578.jpg" alt="ILUSTRASI Meterai elektronik. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Meterai elektronik. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; BUMN Perum Peruri memastikan bahwa meterai elektronik atau e-meterai yang telah dibeli bisa dibatalkan alias di-refund. Namun, ada sejumlah syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam laman resmi pembelian e-meterai Peruri, yakni <a href="http://meterai-elektronik.com/">meterai-elektronik.com</a>, syarat dan ketentuan itu salah satunya pengajuan pembatalan pembelian bisa dilakukan maksimal 3 hari setelah pembayaran berhasil. Bahkan, Peruri juga memastikan bahwa uang yang dikembalikan hanya bisa 75 persen dari total pembayaran dalam satu invoice yang sama. "Uang yang dikembalikan berjumlah 75 persen dari total pembayaran pada invoice pembelian," bunyi pengumuman Peruri dalam laman resmi itu, dikutip Kamis (5/9). Sementara itu, Penanggung Jawab Strategic Corporate Branding Peruri Yahdi Lil Ihsan membenarkan bahwa refund untuk e-meterai yang sudah dibeli dapat dilakukan. Namun ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi.&nbsp; "Refund bisa dilakukan namun harus dilakukan secara keseluruhan e-meterai dalam 1 invoice," ujar Yahdi dalam keterangannya. Yahdi menjelaskan, refund hanya dapat dilakukan untuk seluruh e-meterai dalam satu invoice. Artinya, jika pembelian tercatat dalam satu invoice dengan jumlah e-meterai misalnya 5 buah, maka seluruh e-meterai dalam invoice tersebut harus dikembalikan untuk mendapatkan refund. "Misal di invoice keterangannya beli 5 e-meterai, harus semuanya yg di-refund, jika sudah digunakan sebagian," jelas Yahdi.&nbsp; Dia menyampaikan, hingga saat ini pihaknya sedang dalam proses untuk memperbaiki sistem agar kuota e-meterai yang dibeli dapat muncul dalam akun pembeli. Sehingga memudahkan mereka dalam memantau dan mengelola e-meterai mereka. "Saat ini sedang dalam proses agar kuota yang dibeli akan muncul dalam akun pembeli," imbuhnya.&nbsp; Yahdi juga mengimbau kepada para pelamar untuk memeriksa dengan teliti dan memastikan bahwa seluruh e-meterai dalam satu invoice dikembalikan jika mengajukan refund. "Peruri berkomitmen untuk menyelesaikan masalah terkait kuota dan memastikan proses refund berjalan dengan lancar," pungkasnya. Lebih lengkap, berikut ini syarat dan ketentuan pembatalan atau refund pembelian e-meterai di laman resmi&nbsp;<a href="http://meterai-elektronik.com/">meterai-elektronik.com</a>&nbsp;milik Peruri: - Pengajuan pembatalan pembelian maksimal 3 hari setelah pembayaran berhasil - Pembatalan pembelian hanya bisa dilakukan untuk 1 invoice pembelian kuota secara utuh. Tidak bisa dilakukan pembatalan pembelian hanya untuk beberapa penyimpanan e-meterai dalam invoice. - Uang yang dikembalikan berjumlah 75 persen dari total pembayaran pada invoice pembelian. - Permintaan pembatalan pembelian akan diproses maksimal dalam 45 hari kalender. - Permintaan pembatalan pembelian dapat disampaikan melalui helpdesk&nbsp;<a href="https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/">https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id</a>

BUMN Perum Peruri memastikan bahwa meterai elektronik atau e-meterai yang telah dibeli bisa dibatalkan alias di-refund.

e-Meterai Peruri yang Sudah Telanjur Dibeli untuk Pendaftaran CPNS Bisa di-Refund, Cek Syarat dan Ketentuannya   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/Screenshot_20231017-2225212-326646015.jpg" alt="Kecelakaan kereta api Argo Semeru dan Argo Wilis membuat penumpang kocar-kacir. (Ferlynda Untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kecelakaan kereta api Argo Semeru dan Argo Wilis membuat penumpang kocar-kacir. (Ferlynda Untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kereta Api Indoneisa (KAI) menyatakan permintaan maaf dan pertanggungjawabannya dengan memberikan kompensasi penumpang akibat peristiwa anjloknya dua armadanya, KA 17 Argo Semeru dan KA 6 Argo Wilis kemarin siang (17/10). Melalui cuitan resmi pada akun X @KAI121, dua armadanya tersebut mengalami anjlok pada pukul 13.15 dan siap memberikan kompensasi pada penumpang terdampak,&nbsp;KA 17 Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng - Gambir dan KA 6 Argo Wilis relasi Bandung &ndash; Surabaya Gubeng, di KM 520 + 4 petak jalan antara Stasiun Sentolo - Stasiun Watesdi&nbsp;KM 520 + 4 petak jalan antara Stasiun Sentolo - Stasiun Wates. KAI memberikan pengembalian bea sebagai bentuk kompensasi penumpang yang terdampak anjloknya Argo Semeru dan Argo Wilis. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013086064/imbas-anjloknya-ka-argo-semeru-di-kulon-progo-kai-daop-7-madiun-alihkan-perjalanan-dari-selatan-ke-utara">Imbas Anjloknya KA Argo Semeru di Kulon Progo, KAI Daop 7 Madiun Alihkan Perjalanan dari Selatan ke Utara</a> Berikut 7 poin penting syarat kompensasi penumpang yang diberikan oleh KAI sebab anjloknya Argo Semeru dan Argo Wilis, dikutip Jawapos.com dari akun resmi X PT KAI @KAI121. 1. Penumpang yang bermaksud membatalkan perjalanannya di stasiun keberangkatan atau di tengah perjalanan, karena gangguan operasional yang disebabkan oleh anjlokan KA Argo Semeru (KA 17) dan (KA 6) Argo Wilis, sehingga menyebabkan penundaan atau keterlambatan KA yang dinaikinya, maka dapat melakukan&nbsp;refund&nbsp;sebesar 100% di luar bea pesan. 2. Apabila terjadi penundaan keberangkatan KA di stasiun keberangkatan penumpang yang diperkirakan berlangsung 1 jam atau lebih, maka dapat melakukan&nbsp;refund&nbsp;sebesar 100% di luar bea pesan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013085832/kai-resmi-operasikan-feeder-untuk-dukung-operasional-kcjb-whoosh-secaran-gratis-ini-jadwalnya">KAI Resmi Operasikan Feeder untuk Dukung Operasional KCJB Whoosh secaran Gratis, Ini Jadwalnya</a> 3. Jika Penumpang bermaksud membatalkan perjalanannya di stasiun keberangkatan atau di tengah perjalanan karena menolak menggunakan sarana kereta atau moda transportasi pengganti, maka dapat melakukan&nbsp;refund&nbsp;sebesar 100% di luar bea pesan. 4. Tiket lain yang dibatalkan dapat dilakukan&nbsp;refund&nbsp;secara langsung sebesar 100%: a. Tiket perjalanan kembalinya penumpang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013084718/kai-daop-8-umumkan-keterlambatan-ka-argo-wilis-imbas-kecelakaan">KAI Daop 8 Umumkan Keterlambatan KA Argo Wilis Imbas Kecelakaan</a> b. Tiket kereta api dengan sifat persambungan yang mengalami kegagalan perjalanan untuk kereta api lanjutan. c. Tiket lain yang masih berlaku yang dimiliki penumpang. 5. Penumpang kereta Suite Class C Compartment dialihkan ke kereta Panoramic atau kereta branding lainnya, akan mendapat&nbsp;refund&nbsp;50% dari harga tiket yang dimiliki. 6. Penumpang kereta Luxury dialihkan ke kereta Panoramic, Priority, atau Imperial, akan mendapatkan&nbsp;refund&nbsp;50% dari harga tiket yang dimiliki. 7. Proses pembatalan dan pengembalian bea dilakukan di loket stasiun online, dengan batas waktu sampai dengan H+7 dari tanggal yang tertera di tiket.

7 poin penting syarat kompensasi penumpang yang diberikan oleh KAI sebab anjloknya Argo Semeru dan Argo Wilis.

KAI Beri Kompensasi Penumpang Terdampak Anjloknya Kereta Argo Semeru dan Argo Wilis, Perhatikan 7 Poin Ini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/Website-pcpm38rekrutmenbiid-Foto-tangkapan-layar-seleksi-PCPM-38-BI-1147114483.jpg" alt="Foto tangkapan layar PCPM 38 Bank Indonesia." width="100%">
<figcaption>Foto tangkapan layar PCPM 38 Bank Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pendaftaran PCPM 38 Bank Indonesia ditandai dengan pengisian&nbsp;Online Application&nbsp;akan berakhir hari ini, Kamis (14/9). Calon peserta yang ingin mengikuti rangkaian seleksi harus melakukan pendaftaran secara online melalui laman resmi. Bank Indonesia kembali membuka seleksi penerimaan PCPM 38&nbsp;Bank Indonesia. Diketahui PCPM adalah Penerimaan Calon Pegawai Pangkat Asisten Manajer, merupakan salah satu jalur penerimaan pegawai yang dipersiapkan untuk menjadi pimpinan di Bank Indonesia. Dikutip JawaPos.com melalui laman resmi laman resmi PCPM 38&nbsp;Bank Indonesia, pendaftaran seleksi telah dibuka sejak Sabtu (9/9) dan berakhir Kamis hari ini. Pendaftaran seleksi ditandai dengan mengisi&nbsp;Online Application&nbsp;di&nbsp;laman&nbsp;pcpm38.<a href="http://rekrutmenbi.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://rekrutmenbi.id&amp;source=gmail&amp;ust=1694743986082000&amp;usg=AOvVaw03lNd-Ua6uD_s4-XZRIURo">rekrutmenbi.id</a>. Berdasarkan jadwal pelaksanaan, seleksi penerimaan calon pegawai akan dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan. Rangkaian seleksi direncanakan berakhir pada Desember 2023 ditandai dengan pengumuman hasil akhir. Tahap awal pendaftaran dilakukan dengan mengisi&nbsp;Online Application&nbsp;dan mengunggah dokumen yang disyaratkan. Dikutip melalui laman resmi PCPM 38&nbsp;Bank Indonesia, berikut dokumen yang disyaratkan: <ol> <li>Scan identitas diri (bersifat wajib)</li> <li>Scan ijazah (bersifat wajib)</li> <li>Scan transkrip nilai )bersifat wajib)</li> <li>Scan SK Penyetaraan Ijazah Luar Negeri dan Surat Hasil Konversi IPK dari Ditjen Diktiristek (khusus bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri)</li> <li>Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) status aktif sampai tahap Tes Kesehatan dan Psikiatri</li> <li>Scan sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku, seperti IELTS/iBT TOEFL/ITP TOEFL dan sertifikat keahlian (apabila ada)</li> </ol> Calon peserta yang ingin mengikuti seleksi hendaknya memperhatikan data-data dan tata cara saat melakukan pengisian&nbsp;Online Application&nbsp;dalam menu Curriculum Vitae dengan lengkap dan benar agar dapat melakukan lamaran. Berikut data yang wajib diisi: <ol> <li>Data diri</li> <li>Alamat</li> <li>Pendidikan</li> <li>Pengalaman Kerja</li> <li>Pengalaman Organisasi</li> <li>Keluarga</li> <li>Kompetensi dan Sertifikat</li> <li>Prestasi</li> <li>Data Pendukung</li> </ol> Pastikan pengisian Curriculum Vitae sesuai dengan yang dianjurkan. Selesainya mengisi data tersebut, peserta dapat melanjutkan proses lamaran. Nantinya peserta akan mengikuti serangkaian tes sebelum dinyatakan lolos menjadi pegawai. Berikut serangkaian tes yang akan dijalani: <ol> <li>Pengisian&nbsp;Online Application&nbsp;(Seleksi Administrasi)</li> <li>Tes Potensi Dasar</li> <li>Tes Pengetahuan Umum, Tes Pengetahuan Kebanksentralan dan Tes Bahasa Inggris</li> <li>Tes Psikologi</li> <li>Tes Kesehatan dan Tes Psikiatri</li> <li>Seleksi Tahap Akhir</li> </ol> Rangkaian berikutnya setelah pengisian&nbsp;Online Application&nbsp;adalah pengumuman seleksi administrasi. Melalui laman resmi PCPM 38, diketahui pengumuman seleksi administrasi akan dilaksanakan pada 27 September 2023. Peserta yang dinyatakan lolos akan mengikuti Tes Potensi Dasar secara&nbsp;online.

Pendaftaran seleksi PPCM angkatan 38 Bank Indonesia telah dibuka sejak Sabtu (9/9) dan berakhir Kamis hari ini.

Hari Ini Terakhir Pendaftaran PCPM Angkatan 38 Bank Indonesia, Simak Syarat dan Ketentuannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/IMG_20230904_105124-993193963.jpg" alt="Sebanyak 1.476 guru PPPK Pemkot Surabaya menerima SK pengangkatan." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 1.476 guru PPPK Pemkot Surabaya menerima SK pengangkatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- PNS dan PPPK sama-sama berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Perbedaannya, PPPK dikontrak maksimal 5 tahun dan bisa diperpanjang jika memenuhi target kinerja. Berbeda dengan PPPK, PNS tidak memiliki masa kontrak, sehingga bisa bekerja sampai usia pensiun dan memiliki jenjang karir. Selain itu, PNS juga mendapatkan dana pensiun. Lebih lanjut, PNS adalah warga negara Indonesia yang diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menduduki jabatan pemerintahan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012926345/cara-melakukan-pendaftaran-cpns-2023-dan-pppk-2023-lengkap-dengan-syarat-dokumen-hingga-cetak-kartu-tes">Cara Melakukan Pendaftaran CPNS 2023 dan PPPK 2023, Lengkap dengan Syarat, Dokumen, hingga Cetak Kartu Tes</a> Sementara PPPK adalah warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam jangka waktu tertentu. Meski demikian, PPPK bisa melamar CPNS 2023 selama memenuhi persyaratan. Namun, perlu diketahui bahwa PPPK tidak bisa diangkat menjadi PNS secara langsung. Hal itu merujuk pada UU No 5/2014 Pasal 99 Ayat (1) berbunyi: PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS (CPNS). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012926171/berikut-cara-cek-formasi-cpns-dan-pppk-2023-di-laman-sscasn-untuk-instansi-pusat-dan-instansi-daerah">Berikut Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2023 di Laman SSCASN untuk Instansi Pusat dan Instansi Daerah</a> Pasal 99 Ayat (2) menyebutkan: Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat dan ketentuan seleksi CPNS dijelaskan secara rinci dalam PP 11/2017 yang merupakan turunan dari UU ASN. Pasal 23 menyebutkan setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut ini: 1. Usia paling rendah adalah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. 2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih. 3. Tidak pernah diberhentikan secara hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. &nbsp;4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012895493/pendaftaran-cpns-sebentar-lagi-dibuka-menteri-panrb-cermati-tahapan-dan-persyaratannya">Pendaftaran CPNS Sebentar Lagi Dibuka, Menteri PANRB: Cermati Tahapan dan Persyaratannya</a> 5. Tidak atau bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. 6. Telah memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan. 7. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar. 8. Bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012892592/pendaftaran-seleksi-cpns-dibuka-17-september-bkn-cegah-casn-mundur-sediakan-portal-karier">Pendaftaran Seleksi CPNS Dibuka 17 September: BKN Cegah CASN Mundur, Sediakan Portal Karier</a> 9. Persyaratan lainnya sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Dalam hal ini, Pejabat BKN Mohammad Ridwan mengatakan PPPK tidak perlu mengundurkan diri jika ingin melamar CPNS. Akan tetapi, jika sudah diterima menjadi CPNS, maka harus mengundurkan diri sebagai PPPK.

PPPK bisa melamar CPNS 2023 selama memenuhi persyaratan, namun tetap tidak bisa diangkat jabatannya jadi PNS.

PPPK Juga Bisa Jadi PNS 2023, Yuk Simak Syarat dan Ketentuannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/jangan-buru-buru-daftar-pelajari-syarat-rekrutmen-cpns-tahap-ii_m_155595.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para calon pelamar pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahap II untuk 61 kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi diminta untuk lebih cermat. Pada tanggal 5 September 2017 Pemerintah secara resmi mengumumkan kepada publik bahwa penerimaan CPNS 2017 periode kedua telah dibuka. "Untuk itu calon pelamar diminta untuk mencermati terlebih dahulu seluruh keterangan, syarat/jadwal pendaftaran, dan mekanisme pelaksanaan pendaftaran di masing-masing formasi untuk menghindari kesalahan pendaftaran," tegas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, Rabu (6/9). Jika telah memahami segala ketentuan atau persyaratan, kata dia, pelamar dapat melakukan pendaftaran online melalui portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan masing-masing instansi. Selain memuat syarat rekrutmen, pada portal SSCN juga tersedia navigasi Frequently Ask Questions (FAQ) atau pertanyaan umum seputar SSCN yang dapat dipelajari oleh para pelamar untuk mengantisipasi kesulitan yang ditemui saat melakukan pendaftaran. "Kami juga mengingatkan kembali agar pelamar mengakses informasi penerimaan dan pendaftaran CPNS hanya melalui media informasi resmi pemerintah," katanya. Seluruh proses rekrutmen merupakan proses yang dilakukan tanpa dipungut biaya sedikit pun dan berjalan terbuka sehingga berkompetisilah secara fair. Jumlah kuota formasi yang tersedia pada 61 K/L serta persyaratan rekrutmen dapat diakses publik melalui sscn.bkn.go.id pada navigasi "pengumuman&rdquo;. Sama halnya dengan penerimaan CPNS periode pertama yang melingkupi Kemenkum HAM dan MA, setiap pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) instansi yang dituju dengan syarat memenuhi kualifikasi yang ditetapkan masing-masing instansi. Dan bagi pelamar CPNS periode pertama yang tidak lolos seleksi administrasi dapat mengikuti kembali pendaftaran CPNS pada periode kedua yang tersedia di 61 kementerian, lembaga, dan pemprov tanpa harus membuat akun baru. Berbeda halnya dengan pendaftaran online periode I yang dibuka serentak pada 1 Agustus 2017 dan berakhir pada 31 Agustus 2017. Jadwal pendaftaran online CPNS pada 61 kementerian, lembaga, dan pemprov kali ini ditentukan oleh masing-masing instansi.

Jangan Buru-buru Daftar, Pelajari Syarat Rekrutmen CPNS Tahap II