<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/17/qCZ04jlhWOgTF4NmpBZqRT0dMzLbO4vBJ884KrDl-3841963828.jpg" alt="Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama istri Selvi Ananda hadir dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8)." width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama istri Selvi Ananda hadir dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka digugat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara perdata dengan nilai ganti rugi mencapai Rp 125 triliun. Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, teregistrasi dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Gugatan tersebut diajukan oleh seorang warga bernama Subhan, yang menilai Gibran tidak memenuhi syarat administratif untuk menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024 lalu. Subhan menegaskan alasan utamanya menggugat Gibran, karena sang wakil presiden tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.&nbsp; &ldquo;Alasannya Gibran tidak memiliki ijazah SMA sederajat,&rdquo; kata Subhan kepada JawaPos.com, Kamis (4/9). Ia menepis anggapan bahwa dirinya ingin menjatuhkan nama baik Gibran di mata masyarakat. Subhan menegaskan ini &nbsp;persoalan hukum yang harus dipatuhi oleh semua pejabat publik.&nbsp; &ldquo;Bukan membohongi publik, tetapi tidak memenuhi syarat menjadi Wapres,&rdquo; tegasnya. Dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan, Subhan menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp 125 triliun. Menurutnya, kerugian immateriil akibat dilantiknya seseorang yang tidak memenuhi syarat konstitusional sebagai wakil presiden sangat besar dan menyangkut masa depan bangsa.&nbsp; &ldquo;Kerugian yang bersifat immateriil itu tidak terhingga,&rdquo; ujarnya. Subhan menilai, kasus ini seharusnya menjadi perhatian serius semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu dan pemerintah. Ia menyebut gugatan ini bukan hanya soal dirinya, melainkan demi menjaga marwah konstitusi agar tidak diabaikan. "Betul itu pendapat hukum saya," pungkasnya. Sidang Senin Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat secara perdata dengan nilai ganti rugi mencapai Rp 125 triliun. Gugatan itu diajukan seorang warga bernama Subhan, pada Jumat, 29 Agustus 2025. Gugatan perdata itu teregistrasi dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Sidang pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada Senin (8/9) mendatang. Dalam petitumnya, Subhan menuding Gibran terkait syarat pendaftaran sebagai calon wakil presiden tidak memenuhi ketentuan. Sebab, Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Karena itu, meminta majelis hakim menghukum Gibran dan KPU membayar kerugian materiel dan imateriil sebesar Rp 125 triliun serta Rp 10 juta yang harus disetorkan ke kas negara. Penggugat menuding Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait persyaratan pencalonan wakil presiden yang dinilai tidak sepenuhnya terpenuhi saat Gibran maju pada Pilpres 2024. Atas dasar itu, Subhan meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024&ndash;2029 tidak sah. Selain itu, Subhan juga mendesak hakim untuk menyatakan KPU bersalah karena telah meloloskan pencalonan Gibran. &ldquo;Menyatakan Tergugat I tidak sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029,&rdquo; demikian salah satu poin petitum yang tertera dalam berkas gugatan, Rabu (3/9). Lebih jauh, penggugat juga menuntut agar negara tetap menjalankan putusan meski para tergugat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Subhan menambahkan, tuntutan pembayaran uang paksa sebesar Rp 100 juta per hari, apabila Gibran dan KPU terlambat melaksanakan putusan pengadilan.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka digugat bersama KPU secara perdata dengan nilai ganti rugi mencapai Rp 125 triliun.

Penjelasan Subhan Soal Gugatan ke Wapres Gibran Sebesar Rp 125 Triliun, Tuntut juga Bayar Uang Paksa Rp 100 Juta Per Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/16/Hnp5rPMQNC1dhBBrVLTEeL5tfP0uzVkJ3vPZsmkw-1860749879.jpg" alt="Wapres Gibran disela-sela kunjungan ke Kalimalang pada Sabtu (16/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wapres Gibran disela-sela kunjungan ke Kalimalang pada Sabtu (16/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat secara perdata dengan nilai ganti rugi mencapai Rp 125 triliun. Gugatan itu diajukan seorang warga bernama Subhan, pada Jumat, 29 Agustus 2025. Gugatan perdata itu teregistrasi dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Sidang pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada Senin (8/9) mendatang. Dalam petitumnya, Subhan menuding Gibran terkait syarat pendaftaran sebagai calon wakil presiden tidak memenuhi ketentuan. Sebab, Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Karena itu, meminta majelis hakim menghukum Gibran dan KPU membayar kerugian materiel dan imateriil sebesar Rp 125 triliun serta Rp 10 juta yang harus disetorkan ke kas negara. Penggugat menuding Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait persyaratan pencalonan wakil presiden yang dinilai tidak sepenuhnya terpenuhi saat Gibran maju pada Pilpres 2024. Atas dasar itu, Subhan meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024&ndash;2029 tidak sah. Selain itu, Subhan juga mendesak hakim untuk menyatakan KPU bersalah karena telah meloloskan pencalonan Gibran. &ldquo;Menyatakan Tergugat I tidak sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029,&rdquo; demikian salah satu poin petitum yang tertera dalam berkas gugatan, Rabu (3/9). Lebih jauh, penggugat juga menuntut agar negara tetap menjalankan putusan meski para tergugat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Subhan menambahkan, tuntutan pembayaran uang paksa sebesar Rp 100 juta per hari, apabila Gibran dan KPU terlambat melaksanakan putusan pengadilan.

Wapres Gibran Rakabuming Raka bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat secara perdata dengan nilai ganti rugi mencapai Rp 125 triliun.

Wapres Gibran Digugat Rp 125 Trilun, Gegara Syarat Daftar Cawapres, Disebut Tidak Memiliki Ijazah SMA di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mk-diminta-segera-putuskan-gugatan-syarat-cawapres_m_232166.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Konstitusi. MK diminta segera putuskan gugatan syarat Cawapres harus dua periode." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Konstitusi. MK diminta segera putuskan gugatan syarat Cawapres harus dua periode.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banteng Muda Indonesia (BMI) terus menyoroti gugatan judicial review Pasal 169 huruf N UU Pemilu 2017 tentang syarat wakil presiden hanya dibatasi dua periode. Organisasi sayap PDI Perjuangan itu meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan gugatan tersebut. Ketua DPP BMI Daud Ahmad mengatakan, gugatan yang dilayangkan Partai Perindo, kemudian diikuti Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai pihak terkait itu merupakan gugatan yang sah secara konstitusional dan membutuhkan kepastian hukum tetap. Dengan demikian, selain harus segera memutuskan gugatan tersebut, MK harus objektif dalam melihat persoalan ini. Secara konstitusi, lanjut Daud, JK memiliki hak untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Cawapres. Hanya saja saat ini terbentur dengan ketentuan pasal 169 huruf N UU Pemilu tahun 2017 itu. "Oleh karena itu penting saya kira MK untuk segera memberikan kepastian hukum dalam konteks batasan periodeisasi masa jabatan wapres ini agar ini tidak menjadi polemik," kata Daud dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/7). Selain itu, dia juga mengimbau seluruh pihak agar tetap menghormati proses hukum yang saat ini tengah berjalan di MK. Dia meyakini, sembilan hakim MK dapat menilai serta memutuskan gugatan UU Pemilu tersebut tanpa pretensi politik tertentu. Dengan demikian Daud meminta seluruh pihak untuk menghentikan berbagai polemik proses judicial review yang saat ini diikuti oleh Jusuf Kalla selaku pihak terkait. Daud menilai, gugatan UU Pemilu yang diikuti oleh JK itu bukan dilakukan atas dasar kepentingan pribadi JK. Hal itu juga sudah pernah ditegaskan langsung oleh JK bahwa gugatan tersebut dilakukan hanya semata-mata agar dapat memberikan kepastian hukum di kemudian hari. Ketika disinggung apakah dukungannya terhadap JK itu merupakan harapan agar Jokowi dapat berdampingan lagi dengan JK pada Pilpres mendatang? Daud menjelaskan, sebagai organisasi sayap partai, pihaknya tetap patuh dan tunduk pada keputusan partai dalam hal ini Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut Daud, terkait dengan calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi nanti, Megawati Soekarnoputri bersama para ketua umum partai koalisi sudah sepakat untuk menyerahkan Cawapres kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, dalam memimpin negara yang terdiri dari sekitar 17 ribu pulau dan ratusan suku dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai persoalan bangsa yang dihadapi saat ini, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kesamaan pemikiran serta kesamaan visi atau chemistry antara presiden dan wakil presiden. "Dan yang mengetahui chemistry itu adalah Pak Jokowi sendiri. Beliau yang lebih memahami dan mengerti siapa sosok yang ideal dan dapat mendampinginya lima tahun kedepan," ujarnya. Lebih jauh dia mengatakan, sosok JK sebagai seorang tokoh nasional yang memiliki kapasitas dan kualitas dalam memimpin bangsa sudah tidak diragukan lagi. Menurutnya, JK memiliki pengalaman yang sudah teruji dalam membantu kinerja pemerintahan Jokowi empat tahun ini. "Secara chemistry saya yakin beliau berdua sudah saling teruji lah. Kalau mau jujur memang beliau berdua adalah pasangan yang cocok. Tapi kan bukan itu persoalannya sekarang, kita sangat menghormati Pak JK. Pak JK adalah seorang tokoh nasional yang memiliki jasa yang cukup besar dalam bangsa ini," katanya. Daud menambahkan, saat ini yang terpenting adalah MK harus memberikan kepastian hukum terhadap batas pencalonan wakil presiden itu. "Terkait dengan masalah cawapres nanti, kita serahkan itu nanti dengan Pak Jokowi," pungkasnya.

MK Diminta Segera Putuskan Gugatan Syarat Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-syarat-jadi-cawapres-prabowo_m_221037.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Salahudin Uno" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Salahudin Uno</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menerapkan syarat khusus bagi politikus ataupun tokoh yang akan mendampingi Ketua Umum sekaligus capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Hal itu diterapkan menjelang 51 hari menjelang pesta demokrasi. Menurutnya, orang tersebut harus memahami isu ekonomi di Indonesia. Khususnya, yakni sektor ekonomi riil yang meliputi barang, jasa, dan sumber daya. &ldquo;Isu utama, isu ekonomi khusunya ekonomi riil yang jadi harapan dari masyarakat yaitu ekonomi Pasal 33, ekonomi Pancasila yang dapat menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya,&rdquo; ujar Sandi di Jakarta Timur, Senin (18/6). Ketua Tim Pemenangan Pilpres Gerindra itu menekankan, Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki arti penting untuk kemajuan masyarakat. &ldquo;Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, aset-aset vital bangsa kita harus bisa dikelola untuk kepentingan dan untuk kemajuan masyarakat Indonesia,&rdquo; terangnya. Sebagai cerminan dari Pasal 33, Sandi menjelaskan bahwa dirinya ingin ada investasi yang masuk. Namun, investasi harus dipastikan untuk kebutuhan terbaik dari bangsa dan negara itu sendiri. &ldquo;Ya itu syarat kita kepada yang bergabung (dengan Gerindra) bahwa Pasal 33 Ekonomi Pancasila termasuk juga wakil presidennya setuju bahwa ekonomi Pasal 33 menjadi pedoman untuk kota membangun bangsa ini ke depan,&rdquo; tegas dia. Sementara itu, Pasal 33 dalam UUD 1945 secara utuh berbunyi sebagai berikut: &rdquo;Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan&rdquo; (Pasal 33 Ayat 1); &ldquo;Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara&rdquo; (Pasal 33 Ayat 2); &ldquo;Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat&rdquo; (Pasal 33 Ayat 3); dan &rdquo;Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional&rdquo; (Pasal 33 Ayat 4).

Begini Syarat Jadi Cawapres Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demi-jk-syarat-capres-dan-cawapres-digugat-yusril-malah-bilang-begini_m_209948.jpeg" alt="Ketua Umum PBB yang juga dikenal sebagai pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBB yang juga dikenal sebagai pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa menafsirkan uji materi yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Itu menyusul adanya pihak yang menginginkan agar Wapres Jusuf Kalla bisa kembali menjadi pendamping Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 mendatang. "Menurut saya tidak (MK tidak berwenang menafsirkan itu), karena tugas MK itu menguji UU," ujar Yusril di acara rakernas Partai Bulan Bintang (PBB), Hotel Peninsula, Jakarta, Jumat (4/5). Menurut Yusril, sulitnya ditafsirkan tersebut karena yang hanya diuji bukan hanya UU. Melainkan juga harus menguji UUD 1945. Nah, MK itu tidak berwenang menguji UUD 1945. Kecuali ada amandemen konstitusi. "Jadi saya kira itu cukup sulit, karena tidak ada mekanisme menguji UUD," katanya. Walaupun uji materi itu telah diterima menurut Ketua Umum PBB sangatlah wajar. Karena MK dalam tugasnya tidak boleh menolak adanya laporan uji materi dari pihak manapun. "Jadi ketika ada orang yang datang bawa perkara enggak boleh nolak," pungkasnya. Diketahui sebelumya, gugatan dilayangkan oleh pemohon yang berasal dari Muhammad Hafidz, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar. Mereka menggugat pasal 169 huruf n dan pasal 227 huruf i yang mengatur syarat pencalonan diri sebagai presiden atau wapres adalah belum pernah menjabat dua kali pada masa jabatan yang sama.&nbsp; Hal itu karena JK dianggap tidak menjadi wakil presiden secara berturut-turut. Karena dia menjadi orang nomor dia di Indonesia tahun 2004 dan 2014. Nah walaupun telah menjabat wakil presiden dua kali. Tapi itu tidak bisa ditafsirkan dua periode berturut-turut.

Demi JK Syarat Capres dan Cawapres Digugat, Yusril Malah Bilang Begini

syarat cawapres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#syarat cawapres

Berita Terkini

Penjelasan Subhan Soal Gugatan ke Wapres Gibran Sebesar Rp 125 Triliun, Tuntut juga Bayar Uang Paksa Rp 100 Juta Per Hari

Wapres Gibran Digugat Rp 125 Trilun, Gegara Syarat Daftar Cawapres, Disebut Tidak Memiliki Ijazah SMA di Indonesia

MK Diminta Segera Putuskan Gugatan Syarat Cawapres

Begini Syarat Jadi Cawapres Prabowo

Demi JK Syarat Capres dan Cawapres Digugat, Yusril Malah Bilang Begini

Download Aplikasi JawaPos.com