<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/OPD-DENGAN-PENGADAAN-TERBANYAK-2023.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kegiatan lelang proyek tahun anggaran 2023 mulai berlangsung. Tapi, sampai sebulan berjalan, progresnya belum signifikan. Dari total 760 paket pengadaan, yang sudah masuk lelang baru 65 paket. Di antaranya, 32 paket pekerjaan fisik.  Hanya, belum ada proyek fisik dengan anggaran besar yang mulai dilelang. Yang paling ditunggu-tunggu adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surabaya Timur. Padahal, kehadirannya sangat dinantikan warga metropolis, khususnya masyarakat Surabaya Timur.  ’’Lelang fisik belum masuk,’’ kata Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Surabaya Syamsul Hariadi Minggu (29/1).  Dia menyampaikan, lelang RSUD Surabaya Timur baru sebatas manajemen konstruksi (MK). Belum sampai pekerjaan fisik. Lelang MK dibuka 20 Januari lalu. Sampai tanda tangan kontrak, lelang MK diharapkan tuntas 13 Maret mendatang. Dengan begitu, mulai pertengahan Maret lelang fisik RSUD Surabaya Timur sudah bisa dikerjakan.  Syamsul menjelaskan, waktu lelang konstruksi fisik lebih pendek. Sekitar 30–40 hari. Karena itu, pekerjaan fisik rumah sakit diperkirakan dimulai Mei mendatang. ’’Memang aturan begitu. Lelang MK lebih dulu, baru lelang fisik pekerjaannya,’’ jelasnya.  ’’Tujuannya ketika (pekerjaan, Red) fisiknya jalan, sudah ada konsultan pengawas yang mengawasi,’’ sambung Syamsul.  Dia berharap publik bersabar dengan rencana pembangunan RSUD Surabaya Timur. Apalagi, fasilitas kesehatan itu diproyeksikan tuntas pada 2024 karena dikerjakan dengan sistem tahun jamak. Total anggarannya Rp 507 miliar.  Selain RSUD Surabaya Timur, dinkes akan merenovasi sejumlah puskesmas tahun. Namun, pekerjaan itu belum berjalan. Syamsul menyampaikan, dari 32 paket pekerjaan fisik, rencana pekerjaan baru berupa pembangunan lapangan futsal di perkampungan, jalan paving, drainase, dan rumah pompa. ’’Yang lain masih berproses,’’ paparnya.  Bukan hanya rumah sakit dan puskesmas. Publik juga menanti pekerjaan fisik perbaikan sekolah. Tahun ini dinas pendidikan (dispendik) akan memperbaiki sejumlah gedung sekolah. Lokasinya berada di 18 lembaga. Terdiri atas 13 SDN dan 5 SMPN. Total anggarannya Rp 42,4 miliar.  Kadispendik Kota Surabaya Yusuf Masruh menyampaikan, perbaikan sekolah dilaksanakan dalam beberapa bentuk. Mulai perbaikan ruang kelas, ruang guru, hingga pembangunan unit gedung baru untuk menambah ruang kelas.  ’’Kami garap di sekolah-sekolah negeri yang masih kurang,’’ kata Yusuf.  Ironisnya, rencana pekerjaan belum dilelang sampai sekarang. Bagian pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan belum menerima dokumen lelang dari dispendik. Padahal, fasilitas pendidikan, termasuk kesehatan, adalah kebutuhan dasar masyarakat.  Kondisi itu menjadi sorotan wakil rakyat. Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya Agoeng Prasodjo mengatakan, proyek pemkot kerap bermasalah karena lelang molor. Padahal, tegas dia, OPD sudah diberi waktu yang cukup untuk menuntaskan lelang.  Apalagi, APBD 2023 sudah disahkan pada 10 November 2022. Dengan begitu, sebetulnya OPD sudah menyiapkan dokumen perencanaan sejak tahun lalu. Apalagi, tiap OPD sudah punya rencana pekerjaan pada tahun ini. ’’Artinya kan tinggal disusun (dokumen lelang, Red),’’ tegas Agoeng.  Pihaknya mendesak lelang harus tuntas sampai triwulan pertama. Artinya, Maret harus rampung. Nah, setelah proses lelang tuntas, biasanya ada masa sanggah selama sebulan.  Dengan begitu, konstruksi atau pekerjaan fisik diproyeksikan dimulai April–Mei mendatang. Atau jika masih musim hujan, maksimal Juni harus dimulai. ’’Sehingga pekerjaan terukur. Ada time schedule yang jelas,’’ tandas politikus Golkar itu.  OPD DENGAN PENGADAAN TERBANYAK 2023  OPD | Paket | Anggaran  DSDABM | 373 | Rp 950 miliar  DPRKPP | 92 | Rp 256 miliar  DKKOP | 38 | Rp 39,8 miliar  Dishub | 29 | Rp 43,7 miliar  DLH | 17 | Rp 30 miliar  Dispendik | 17 | Rp 38,4 miliar  Dinkes | 12 | Rp 254,6 miliar  Sumber: Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya

Konstruksi RSUD Surabaya Timur Digarap Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ilustrasi-proyek.jpg" alt="DIGARAP: Sejumlah pekerja saat memasang konstruksi fondasi proyek Rusunawa Pakal (4/7). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DIGARAP: Sejumlah pekerja saat memasang konstruksi fondasi proyek Rusunawa Pakal (4/7). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun anggaran 2022 sudah memasuki triwulan ketiga. Tapi, sampai sekarang proses lelang proyek pemerintah bisa dibilang belum maksimal. Progresnya masih 37 persen. Dari total 713 paket proyek yang dikerjakan tahun ini, baru 268 paket yang diproses.  Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Surabaya Syamsul Hariadi menyampaikan, pihaknya terus mengebut lelang paket pekerjaan karena saat ini sudah memasuki triwulan ketiga. Artinya, sudah memasuki pertengahan tahun anggaran. ’’Memang ada sebagian yang belum masuk lelang,’’ kata Syamsul Rabu (6/7).  Dia menjelaskan, dari 268 paket yang diproses, sebagian besar merupakan proyek fisik. Mulai perbaikan jalan, jembatan, saluran, paving, pemasangan box culvert, hingga pengerjaan gedung pemerintah. Dari jumlah itu, total paket tender senilai Rp 1,27 triliun.  Pekerjaan tersebut ditangani sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya, dinas sumber daya air dan bina marga (SDABM), dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP), hingga dinas pendidikan (dispendik). ’’Didominasi pekerjaan yang fisik,’’ ujarnya.  Syamsul mengatakan, sebetulnya jumlah pekerjaan lebih dari 268 paket. Sebab, ada beberapa paket yang sama pada beberapa OPD digabungkan dengan instansi lain. Itu dilakukan melalui lelang konsolidasi.  Itu biasanya terjadi pada proyek pengerjaan jalan, saluran, dan taman pinggir jalan. Syamsul menyampaikan, beberapa pekerjaan yang belum masuk lelang rata-rata berskala kecil. Dia optimistis dalam waktu dekat proses lelang tuntas. Dia pun meminta OPD terkait yang menangani pekerjaan itu segera menuntaskan proses lelang.  Sebab, semua pekerjaan fisik harus selesai Oktober nanti. Itu merupakan target yang ditetapkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. ’’Tinggal paket yang nilainya kecil. Semua dikebut dalam 1–2 bulan ini selesai,’’ tegas Syamsul.  Belum maksimalnya proses lelang menjadi sorotan wakil rakyat. Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono meminta semua OPD mempercepat proses lelang. Sebab, hal itu sangat berpengaruh pada progres pekerjaan. Apalagi, pekerjaan fisik ditarget tuntas Oktober nanti. ’’Jangan sampai proyek molor karena lelang telat,’’ kata Baktiono.

Triwulan Ketiga, Progres Lelang di Surabaya Masih 37 Persen

Syamsul Hariadi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Syamsul Hariadi

Berita Terkini

Konstruksi RSUD Surabaya Timur Digarap Mei

Triwulan Ketiga, Progres Lelang di Surabaya Masih 37 Persen

Download Aplikasi JawaPos.com