<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas perkara mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung. KPK akan mempelajari putusan tersebut dan kemungkinan langkah hukum lanjutan.  "KPK menghormati putusan MA untuk mengembalikan berkas perkara tersebut. Namun KPK akan pelajari dan kaji kembali terkait putusan tersebut, termasuk mengenai kemungkinan langkah hukum apakah yang bisa diambil berikutnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (3/8).  Ali menyatakan, upaya KPK mengajukan PK terhadap vonis lepas Syafruddin Arsyad Temenggung merupakan bentuk maksimal yang di lakukan KPK dalam penanganan perkara BLBI.  "Karena KPK memandang ada beberapa alasan hukum sebagai dasarnya antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan," jelas Ali.  Sebelumnya, MA menolak permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Permohonan PK itu ditempuh KPK lantaran MA memutus lepas Syafruddin pada tingkat kasasi dalam kasus SKL BLBI.  "Setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi pidana khusus pada MA, ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan MK No.33/PUU-XIV/2016 dan SEMA No.04/2014," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Senin (3/8).  "Berdasarkan hal tersebut maka berkas perkara permohonan PK atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung dikirim kembali ke PN Jakarta Pusat. Surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK tersebut bertanggal 16 Juli 2020," sambungnya.  Untuk diketahui, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) melepas semua jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. Putusan itu menggugurkan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  Namun, putusan lepas terhadap Syafruddin diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) antar majelis hakim. Hakim Ketua Salman Luthan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  Sementara, Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.

PK Ditolak MA, KPK Buka Peluang Lakukan Upaya Hukum Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Syafruddin-bebas-FED.jpg" alt="Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Permohonan PK itu ditempuh KPK lantaran MA memutus lepas Syafruddin pada tingkat kasasi dalam kasus SKL BLBI.  "Setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi pidana khusus pada MA, ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan MK No.33/PUU-XIV/2016 dan SEMA No.04/2014," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Senin (3/8).  "Berdasarkan hal tersebut, maka berkas perkara permohonan PK atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung dikirim kembali ke PN Jakarta Pusat. Surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK tersebut bertanggal 16 Juli 2020," sambungnya.  Dalam permohonan upaya hukum PK, KPK sebelumnya menemukan dua bukti baru (novum) yang menjadi landasan pengajuan upaya hukum luar biasa. Jaksa KPK menduga, putusan kasasi yang dijatuhkan MA keliru.  Jaksa Haerudin menjelaskan, alasan pertama mengajukan PK, karena memandang anggota majelis hakim melanggar prinsip imparsialitas dalam memutus perkara. Selain itu, terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan.  Haerudin menuturkan, salah satu anggota majelis hakim perkara kasasi, Syafruddin kerap melakukan komunikasi dengan Ahmad Yani, selaku kuasa hukum Syafruddin Arsyad Temenggung berdasarkan Surat Kuasa No. 01/TPH-SAT/SK/I-2019 pada 10 Januari 2019.  Adapun, poin kedua, alasan pengajuan upaya hukum luar biasa ini dilakukan diduga terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan. Hal ini yang menjadi landasan pengajuan PK.  "Dalam amar putusan majelis hakim menyatakan, perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana surat dakwaan penuntut umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan putusan perkara a quo," tukas Haerudin di PN Tipikor Jakarta, Kamis (9/1).  Untuk diketahui, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) melepas semua jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. Putusan itu menggugurkan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  Namun, putusan lepas terhadap Syafruddin diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) antar majelis hakim. Hakim Ketua Salman Luthan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  Sementara, Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.

MA Tolak PK KPK, Eks Kepala BPPN Syafruddin Temenggung Tetap Lepas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Syafruddin-bebas-FED-2.jpg" alt="Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung meminta Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, karena Jaksa KPK tidak berwenang mengajukan PK.  "Meminta dengan segala hormat kepada Majelis hakim yang mulia agar permohonan PK yang diajukan Jaksa pada KPK selaku pemohon PK harus tidak diterima atau di tolak," kata tim kuasa hukum Syafruddin, Hasbullah menanggapi permohonan PK Jaksa pada KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (16/1).  Hasbullah menyampaikan, Jaksa KPK tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan PK. Karena dinilai tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa pihak yang mempunyai hak mengajukan PK hanyalah terpidana.  "Larangan Jaksa tidak diperbolehkan mengajukan PK dalam perkara pidana sudah ditegaskan dalam Surat Edaran No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung," tegas Hasbullah.  Selain itu, Hasbullah menyebut pihaknya juga berencana meminta Dewan Pengawas KPK untuk mencabut permohonan PK. Dia menilai, permohonan PK itu melanggar konstitusi.  "Kami juga sampaikan surat ke Dewas untuk mencabut PK. Alasannya, karena melanggar hukum dan inkonstitusional," jelas Hasbullah.  Sebelumnya, KPK mengajukan upaya PK atas vonis lepas mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Asryad Temenggung (SAT). Syafruddin diputus lepas dalam vonis kasasi terkait korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).  Upaya hukum luar biasa ini ditempuh karena KPK menemukan dua bukti baru (novum) yang menjadi landasan pengajuan upaya hukum luar biasa. Jaksa KPK menduga, putusan kasasi yang dijatuhkan MA keliru.  Jaksa Haerudin menjelaskan, alasan pertama mengajukan PK, karena memandang anggota majelis hakim melanggar prinsip imparsialitas dalam memutus perkara. Selain itu, terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan.  Haerudin menuturkan, salah satu anggota majelis hakim perkara kasasi, Syafruddin kerap melakukan komunikasi dengan Ahmad Yani, selaku kuasa hukum Syafruddin Arsyad Temenggung berdasarkan Surat Kuasa No. 01/TPH-SAT/SK/I-2019 pada 10 Januari 2019.  Adapun, poin kedua, alasan pengajuan upaya hukum luar biasa ini dilakukan diduga terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan. Hal ini yang menjadi landasan pengajuan PK.  "Dalam amar putusan majelis hakim menyatakan, perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana surat dakwaan penuntut umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan putusan perkara a quo," tukas Haerudin di PN Tipikor Jakarta, Kamis (9/1).  Untuk diketahui, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) melepas semua jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. Putusan itu menggugurkan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  Namun, putusan lepas terhadap Syafruddin diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) antar majelis hakim. Hakim Ketua Salman Luthan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  Sementara, Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.

Syafruddin Temenggung Minta Hakim Tolak Permohonan PK Jaksa KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Laporan-AKhir-Tahun-KPK-2019-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2016-2019 memaparkan kinerja dan capainnya selama menjabat empat tahun sebagai pimpinan KPK. Tak hanya prestasi, namun ujian serta 'tamparan' juga diungkapkan ketika memimpin lembaga antirasuah.   Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan, jajaran pimpinan jilid IV pernah mengalami ujian dalam perjalanannya. Cobaan itu, dikatakan Saut, terkait vonis bebas tersangka kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung dan kasus proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir.  "Tahun ini, kami menghadapi ujian dalam bentuk vonis kontroversial dalam kasus BLBI dan Direktur Utama PLN dalam dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama," kata Saut dalam konferensi Pers Kinerja KPK 2016-2019 di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).   Kendati demikian, Saut menyatakan pihaknya tidak tinggal diam menanggapi putusan hukum terhadap dua orang yang bebas dari jeratan lembaga antirasuah tersebut.  "Menanggapi putusan tersebut, kami telah mengajukan kasasi atas putusan untuk Dirut PLN dan tengah mempersiapkan pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung untuk putusan lepas untuk SAT dalam kasus BLBI," ucap Saut.  Untuk diketahui, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) melepas semua jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.   Putusan kasasi MA menggugurkan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  Namun, putusan lepas terhadap Syafruddin diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) antar majelis hakim. Hakim Ketua Salman Luthan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  Sementara, Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.   Kendati demikian, kasasi yang diajukan Syafruddin dikabulkan MA. Sehingga mantan Kepala BPPN itu dilepaskan dari masa kurungannya.  Sementara itu, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis bebas mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Padahal Sofyan didakwa terlibat praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.  Sofyan juga lepas dari dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Lepasnya Syafruddin dan Sofyan Basir Dianggap Ujian Bagi Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Ketua-KY-Wildan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) mengapresiasi langkah Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan sanksi kepada hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) MA, Syamsul Rakan Chaniago yang menangani perkara kasus dugaan korupsi BLBI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Tumengung (SAT). Syamsul dinilai melakukan pertemuan dengan dengan Ahmad Yani yang merupakan salah satu tim kuasa hukum Syafruddin.  "Mengenai kode etik, kalau sudah diberi sanksi MA kan tidak bisa diberi sanksi dua kali," kata Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus ditemui di Gedung KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).  Terkait dengan pertemuan Syamsul dengan Yani yang terjadi pada Jumat, 28 Juni 2019, sekitar pukul 17.38 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, KY akan mendalami pertemuan tersebut.  "Ya itu yang sedang kita dalami, kan kalau sekarang yang terbukti oleh MA bertemu pihaknya diakui, tapi tidak terkait dengan perkara, sehingga sanksinya seperti yang beredar kita sudah dapat tembusannya," ucap Jaja.  Sebelumnya, MA menjatuhkan hukuman selama enam bulan terhadap hakim ad hoc Tipikor Syamsul Rakan Chaniago. Perbuatan Syamsul dianggap telah melanggar Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, Pasal 21 huruf b. Pasal itu tentang sanksi sedang berupa non palu paling lama 6 bulan.  Tak hanya soal pertemuan, MA juga menyebut, nama Syamsul masih tercantum di kantor lawfirm yang juga terdapat Ahmad Yani. Meski sudah menjabat sebagai hakim ad hoc Tipikor di MA.  Untuk diketahui, putusan lepas Syafruddin diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) antar majelis hakim. Hakim Ketua Salman Luthan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  Sementara, Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.   Namun, kasasi yang diajukan Syafruddin dikabulkan MA. Sehingga mantan Kepala BPPN itu dilepaskan dari masa kurungannya.

KY Dalami Pertemuan Hakim MA dengan Tim Kuasa Hukum Syafruddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Syafruddin-bebas-FED.jpg" alt="Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan Mahkamah Agung (MA) belum juga memberikan salinan putusan kasasi mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Sebab, MA telah memutus lepas Syafruddin dari kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).  Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, sudah terhitung satu bulan lebih KPK belum juga menerima salinan putusan kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung. Salinan putusan kasasi itu dimaksud untuk mempertimbangkan langkah KPK dalam mengusut kasus korupsi BLBI yang merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun.  "Sampai hari ini KPK belum menerima salinan putusan kasasi dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung secara lengkap. Saat putusan disampaikan MA pada 9 Juli 2019, kami baru menerima petikan saja," kata Febri dalam pesan singkatnya, Rabu (14/8).  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyampaikan, salinan putusan kasasi terhadap Syafruddin Temenggung menjadi penting untuk menentukan langkah penyidik untuk mengusut kasus mega korupsi BLBI.  "Jika putusan dapat diakses secara cepat tentu langkah-langkah hukum berikutnya juga dapat ditentukan dengan lebih tepat," tegas Febri.  Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus Bank Likuiditas Bantuan Indonesia (BLBI).  "Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung tersebut. Membatalkan putusan Putusan pengadilan tipikor pada Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019, yang mengubah amar Putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 24 September 2018," ujar Juru Bicara MA Abdullah di Kantornya, Jakarta, Selasa (9/7).  Atas dasar itu, MA meminta agar terdakwa Syafruddin dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging). Selain itu, hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya agar dipulihkan.  Diketahui, tiga hakim yang menyidangkan kasasi Syafruddin memiliki pendapat berbeda terkait perbuatan Syafruddin. Ketua majelis hakim Salman Luthan menyatakan Syafruddin melakukan tindak pidana, sementara, hakim Syamsul Rakan Chaniago dan M Askin, masing-masing menyatakan perbuatan Syafruddin sebagai perkara perdata dan administrasi  Putusan hakim di tingkat kasasi itu pun menggugurkan vonis pengadilan tinggi yang menghukum Syafruddin 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan.  &nbsp;

MA Belum Juga Berikan Salinan Putusan Kasasi SAT pada KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-nilai-putusan-banding-yang-memperberat-syafruddin-sudah-tepat_m_.jpg" alt="Syafruddin Arsyad Temenggung, saat menjalani sidang perkara yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta." width="100%">
<figcaption>Syafruddin Arsyad Temenggung, saat menjalani sidang perkara yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih belum menerima salinan putusan kasasi terdakwa kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung. Dalam kasasi itu, majelis hakim memutuskan bahwa Syafruddin harus dilepaskan.  Diketahui, putusan kasasi tersebut dibacakan pada 9 Juli 2019. Namun hampir satu bulan salinan putusan itu belum juga dikirimkan ke kantor lembaga antirasuah.  Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah membenarkan salinan tersebut belum dikirim ke KPK. Ia beralasan ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut Salman Luthan baru saja keluar dari rumah sakit.  "Itu kan hakim nya masih sakit ya. Pak Ketua Majelisnya itu masih sakit, opname. Mungkin baru kemarin keluar dari rumah sakit, jadi mungkin karena kendala itu putusan masih di tangan beliau Ketua Majelis," kata Abdullah ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).  Abdullah juga menuturkan, MA belum bisa memastikan kapan salinan putusan akan diberikan ke KPK. Hal itu tergantung dari persetujuan ketua majelis hakim.  "Ketua Majelis hakimnya kan baru sakit. Jadi kita enggak bisa memaksa dia. Iya (harus ada persetujuan), yang memimpin persidangan, pemeriksaan, sampai pengucapan putusan itu kan Ketua Majelis," tegas Abdullah.  Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hingga saat ini KPK belum menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung terkait kasasi Syafruddin. Padahal, putusan tersebut sudah dikeluarkan oleh MA sejak 9 Juli 2019 lalu.  "Kita belum menerima dan belum bisa baca secara lengkap kenapa hakim katakan mengapa kasus ini berada di ranah perdata, kenapa hakim mengatakan berada di ranah administrasi negara," jelas Febri.  Untuk diketahui, Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara ini pun berbeda pendapat ( dissenting opinion ). Ketua Majelis Salman Luthan menilai perkara ini masuk pada ranah pidana, sepakat dengan putusan dari Pt DKI yang menghukum Syafruddin 15 Tahun penjara.

Sudah Sebulan, Salinan Putusan MA Terdakwa BLBI Belum Dikirim ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Febri-KPK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan sejumlah langkah hukum atas sikap tidak kooperatif obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Ijtih Nursalim. Salah satu langkah hukum yang sedang dipertimbangkan KPK yakni memasukkan nama Sjamsul dan Itjih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buronan.  "Akan kami pertimbangkan," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (22/7).  Tersangka kasus korupsi SKL BLBI itu diketahui telah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK, yakni pada 28 Juni 2019 dan 19 Juni 2019. Padahal, KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan ke lima alamat, di Indonesia dan Singapura, yang terafiliasi dengan pasangan suami istri itu.  Di Indonesia, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan ke rumah kedua tersangka di Simprug, Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Untuk alamat di Singapura, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia.  Ke empat alamat terebut yaitu, 20 Cluny Road, Giti Tire Plt. Ltd. (Head Office) 150 Beach Road di Gateway West, 9 Oxley Rise di The Oaxley, dan 18C Chatsworth Rd.  Tak hanya melayangkan surat panggilan, KPK juga meminta KBRI di Singapura mengumumkan pemanggilan pemeriksaan Sjamsul dan Itjih di papan pengumuman Kantor KBRI Singapura. Upaya pemanggilan tersangka juga dilakukan dengan meminta bantuan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), Singapura.  Senada dengan KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar lembaga antirasuah segera menyampaikan surat permintaan penetapan status DPO keduanya ke Mabes Polri. Ini menyusul tidak kooperatifnya pasangan suami istri itu dalam memenuhi panggilan penyidik KPK.  "Khusus untuk Sjamsul dan Itjih rasanya memang tepat jika KPK segera mengirimkan surat kepada Polri agar mereka dapat dimasukkan sebagai DPO," ucap peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.  Mengacu KUHAP, memenuhi panggilan penegak hukum dalam hal ini KPK, merupakan sebuah kewajiban baik saat menjadi saksi maupun tersangka. Penetapan status DPO juga bisa berdasarkan pada Pasal 12 Ayat (1) huruf h dan Pasal 12 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.  "Karena syarat-syarat formil sudah terpenuhi [untuk dijadikan DPO]. Telah berkali-kali mereka mangkir dari panggilan KPK," jelas Kurnia.  KPK menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.  Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga diperkaya atau diuntungkan sebesar Rp 4,58 triliun. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK akan Tetapkan Sjamsul dan Itjih Nursalim Buronan BLBI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Syafruddin-bebas-FED-2.jpg" alt="Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum tersangka kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim, Otto Hasibuan menilai putusan kasasi terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung memperjelas bahwa kliennya tidak bisa diusut. Sebab dalam putusan kasasi dijelaskan bahwa skandal BLBI merupakan kasus perdata.  "Ini telah dikonfirmasikan bahwa kasus yang dikenakan kepada Syafruddin Temenggung adalah perkara perdata dan bukan pidana" kata Otto dalam keterangannya, Kamis (11/7).  Otto menyampaikan, dengan dibebaskannya Syafruddin Arsyad Temenggung, maka seharusnya kliennya juga tidak lagi ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kliennya itu ditetapkan tersangka bersama-sama dengan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu.  "Karena <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/07/2019/soal-pembebasan-syafruddin-kpk-sebut-putusan-ma-aneh-bin-ajaib/">Syafruddin Temenggung dibebaskan</a> karena perbuatannya adalah perdata, maka tentu Sjamsul Nursalim tidak dapat dijadikan tersangka lagi," ucap Otto.  Oleh karena itu, Otto mengapresiasi putusan MA tersebut. Menurutnya, keputusan MA telah memberikan kepastian hukum.  "Kami mengapresiasi putusan Mahkamah Agung tersebut, karena memberikan putusan yang adil dan benar dan memberikan kepastian hukum," jelas Otto.  Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya terus mengusut kasus korupsi SKL BLBI yang merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun. KPK telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara tersebut seperti mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi, mantan Kepala BPPN Glenn Muhammad Surya Yusuf dan seorang ASN Edwin H Abdulah.  Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, tim penyidik KPK mengklarifikasi terkait peran saksi dalam pemenuhan proses kewajiban saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yakni Sjamsul Nursalim.  "Tim mengonfirmasi pengetahuan dan peran saksi-saksi terkait dengan proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI sesuai kapasitas masing-masing," ucap Febri.  Selain itu, pada hari ini Kamis (11/7), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) sekaligus Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Kwik Kian Gie serta mantan Menko Ekuin sekaligus Ketua KKSK periode 2000-2001 Rizal Ramli.  Namun, Rizal Ramli belum bisa memenuhi panggilan penyidik KPK. Mantan Menteri Kemaritiman era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu meminta penjadwalan ulang kepada KPK.  "KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan untuk saksi Rizal Ramli tersebut minggu depan," ucap Febri.

Otto: Syafruddin Bebas, Harusnya Sjamsul Tak Lagi jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Syafruddin-bebas-FED-2.jpg" alt="Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan terdakwa kasus dugaan korupsi, Syafruddin Arsyad Temenggung. Bebasnya Syafruddin menjadi polemik.  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menyarankan supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait kasasi pembebasan ‎tersebut.  "Jadi diharapkan KPK kalau serius mengusut kasus BLBI ini, maka harus berani mengajukan PK terkait putusan kasasi MA," ujar Nasir kepada wartawan, Kamis (11/7).  Langkah Peninjauan Kembali itu mesti dilakukan lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo karena jangan sampai ada persepsi miring dari masyarakat. Misalnya ada pihak yang berpihak kepada koruptor.  "Nanti publik akan mencurigai jangan-jangan ini ada orang kuat di balik putusan itu," imbuhnya.  Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak ingin menilai kasus dikabulkannya kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung jangal atau tidak‎. Namun, dia menilai apabila ada keanehan, Komisi Yudisial (KY) bisa bertindak menanyakan ke MA mengenai putusan tersebut.  "Kita berharap KY bisa bekerja dengan MA dan bisa mengevaluasi putusan itu. Walaupun KY tidak bisa intervensi putusan itu dan tidak masuk dalam ranah teknis putusan itu," pungkasnya.  Sekadar informasi, terdakwa dugaan kasus korupsi BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. Keputusan itu dimuat dalam amar putusan kasasi yang dia ajukan ke MA.  Dalam surat putusan kasasi yang disampaikan Kabiro Humas MA, Abdullah menyebut, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu memang bersalah atas perbuatannya. Hanya saja majelis hakim menilai tindakan Syafruddin bukan ranah pidana.  Berdasarkan putusan kasasi tersebut, hakim meminta agar jaksa mengeluarkan Syafruddin Arsyad Temenggung dari tahanan, mengembalikan segala barang bukti kepadanya, dan memulihkan hak dan martabat Syafruddin.  Adapun pada 24 September 2018, putusan majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung.  Pada 2 Januari 2019, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis Syafruddin menjadi pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.  Selanjutnya, Syafruddin lantas mengajukan kasasi ke MA hingga akhirnya diputus bebas‎ dan lepas dari jeratan kasus dugaan korupsi BLBI yang selama ini membelitnya.

Terdakwa Kasus BLBI Bebas, DPR Beri Saran KPK Ajukan PK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#syafruddin arsyad temenggung

Berita Terkini