<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/WhatsApp-Image-2025-02-25-at-074729-1-744283196.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ketujuh Joko Widodo dan pada acara simbolis badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). (Laily Rache" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ketujuh Joko Widodo dan pada acara simbolis badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). (Laily Rache</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pada 24 Februari 2025. Kendati demikian, badan yang diproyeksikan mengelola aset-aset negara lebih dari Rp 14.000 triliun atau sekitar 60 persen PDB Indonesia itu, justru direspons negatif oleh pasar dan masyarakat. CORE Indonesia dalam laporan bertajuk 'Pertaruhan Pemerintah pada Danantara' yang dirilis Senin (10/3), menunjukkan sejumlah temuan menarik. Antara lain terkait kerentanan terhadap konflik kepentingan serta potensi risiko penyalahgunaan dana. Struktur organisasi Danantara saat ini rentan terhadap konflik kepentingan, dengan dua dari tiga pimpinan utamanya masih menjabat posisi strategis di pemerintahan. Yakni Rosan Roeslani yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, serta Dony Oskaria yang membantu Erick Thohir sebagai Wakil Menteri BUMN. Direktur Riset Kebijakan Makroekonomi, Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, menilai, rangkap jabatan ini berpotensi memengaruhi keputusan bisnis Danantara. Berbeda dari Temasek (Singapura) yang mayoritas CEOnya berasal dari kalangan independen sejak 2004, dan pemerintah Singapura selalu menjaga jarak dari intervensi langsung. "Dengan rangkap jabatan dan pelaksana Danantara yang merupakan orang dekat Presiden Prabowo, penentuan objek investasi dikhawatirkan tidak didasarkan pada kalkulasi bisnis yang matang," kata Akhmad. Seperti telah disebutkan di awal, total dana investasi BPI Danantara ditaksir lebih dari Rp 14.000 triliun atau sebesar 60 persen PDB Indonesia pada 2024. Dengan dana sebesar itu, Danantara akan menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar di Indonesia, melampaui aset yang dikelola Temasek Holdings (Singapura), Khazanah (Malaysia), Future Fund (Australia), dan Korea Investment Corporation (Korea Selatan). Investasi Danantara akan diarahkan ke sekitar 20 proyek utama di sektor hilirisasi, energi terbarukan, infrastruktur, dan kecerdasan buatan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada informasi resmi tentang proyek spesifik apa dan di mana yang akan menjadi fokus investasi Danantara. Di sisi lain, pengalaman pengelolaan BUMN yang terlibat skandal korupsi juga menunjukkan bahwa Danantara berpotensi menghadapi risiko penyalahgunaan dana. Kasus Jiwasraya dan Asabri memperlihatkan pola manipulasi laporan keuangan, investasi berisiko tinggi tanpa analisis hati-hati, serta kolusi dengan pihak swasta yang memperkaya segelintir elite. CORE Indonesia berpandangan, tanpa pengawasan yang ketat dan independen, risiko penyalahgunaan dana Danantara sangat tinggi, terlebih jika pengambilan keputusan masih dipengaruhi kepentingan politik atau pribadi. Kombinasi risiko-risiko di atas akhirnya bermuara pada masalah kepercayaan. Saat peresmian Danantara, respons masyarakat tidak meyakinkan, bahkan muncul kekhawatiran bahwa konsolidasi aset dari bank BUMN akan memengaruhi dana masyarakat, sehingga isu penarikan dana dari bank Kembali mencuat. "Skeptisisme publik terhadap Danantara ketika diresmikan berakar pada kekhawatiran akan meningkatnya risiko korupsi, moral hazard, dan penyalahgunaan kewenangan akibat konsentrasi aset negara dalam satu entitas tanpa pengawasan memadai," jelas Akhmad. "Meski belum terjadi, pengalaman kasus korupsi di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia menunjukkan bahwa kewaspadaan publik terhadap tata kelola Danantara bukan sekadar pesimisme, melainkan langkah preventif yang beralasan untuk mengantisipasi potensi risiko tata kelola," pungkasnya.

Skeptisisme publik terhadap Danantara ketika diresmikan berakar pada kekhawatiran akan meningkatnya risiko korupsi dan moral hazard.

Mengapa Masyarakat Skeptis akan Danantara? Kajian CORE Indonesia: Rentan Konflik Kepentingan dan Potensi Risiko Penyalahgunaan Dananya Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sri-mulyani.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) akan mendapat suntikan modal sebesar Rp 15 triliun yang dialokasikan dari cadangan pembiayaan investasi pada 2021. Ini merupakan kucuran kedua, setelah pada tahun lalu LPI juga dimodali Rp 15 triliun.  "Ini untuk memenuhi kebutuhan pemupukan modal LPI Rp 75 triliun tahun 2021," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja virtual dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (8/2).  Sebelumnya pada 2020 LPI atau dikenal juga dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) telah mendapatkan kucuran dana dari pemerintah sebagai modal awal sebesar Rp 15 triliun. Ditambah kucuran modal tahun ini, berarti sudah terkumpul Rp 30 triliun.  Sisanya, lanjut dia, sebesar Rp 45 triliun akan dipenuhi melalui inbreng atau penyetoran modal tidak dalam bentuk tunai namun dalam bentuk saham, Barang Milik Negara (BMN), dan piutang negara.  Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan alokasi untuk LPI yang diambil dari cadangan pembiayaan investasi itu merupakan bagian anggaran pembiayaan investasi 2021. Tahun ini pemerintah mengalokasikan total Rp184,46 triliun untuk enam sektor.  Diantaranya yaitu pendidikan, pembangunan infrastruktur, ekspor nasional, dukungan untuk UMKM, ultra mikro, dan masyarakat berpendapatan rendah, mendukung pemulihan ekonomi dan peran Indonesia di kancah internasional.  baca juga:  LPI lahir dari Undang-undang Cipta Kerja dengan diatur dua aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP) 73 tahun 2020 tentang LPI dan PP 74 tahun 2020 tentang Modal Awal LPI. Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartato menyebut sejumlah investor global sudah mengirimkan surat ketertarikan untuk berinvestasi atau Letter of Interest (LoI) dan komitmen kepada LPI.  Dalam webinar Indonesia Economic Outlook 2021 Menko Airlangga menyebut total dana akumulasi dari LoI yang akan diinvestasikan di LPI mencapai hingga USD 9,5 miliar.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/26/01/2021/swf-jalan-pemerintah-siapkan-rp-15-triliun-sebagai-modal-awal-lpi/">SWF Jalan, Pemerintah Siapkan Rp 15 Triliun sebagai Modal Awal LPI</a>  https://www.youtube.com/watch?v=7UPXKkaYpJU  &nbsp;

Modal LPI Diambilkan dari Cadangan Pembiayaan Investasi 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sri-mulyani.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menjelaskan alasan pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tujuan dari lembaga tersebut untuk mendukung pembangunan di Indonesia.  Pasalnya, dana APBN maupun kontribusi BUMN tak cukup untuk membiayai keseluruhan kebutuhan anggaran. "Kalau kita menggunakan 2 instrumen itu (APBN dan BUMN) secara besar, pasti nanti akan muncul masalah sustainability," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/2).  Selain itu, lanjutnya, kehadiran LPI juga dapat memberi kepastian terhadap modal pembangunan yang dibutuhkan Indonesia. Pemerintah ingin momentum pembangunan itu dapat terjaga.  "Makanya, di dalam rangka Indonesia tetap tumbuh tinggi, kalau dulu mungkin ketika boom harga minyak atau komoditas terjadi, kita baru punya momentum lebih bagus lagi,” tuturnya.  Ani, sapaan Sri Mulyani menuturkan, dengan kehadiran lembaga ini, maka investor punya banyak pilihan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebab, saat ini investor baik domestik maupun asing lebih aman membeli surat utang pemerintah atau surat utang perusahaan, atau menyimpan dananya di bank dalam bentuk DPK.  "Maka kita harus membuat supaya orang harus melihat supaya ada choice atau pilihan untuk tidak hanya dalam bentuk surat utang tadi," jelasnya.  Ani menekankan, kehadiran LPI tidak mengurangi pilihan instrumen investasi lainnya bagi investor. Namun, justru melengkapi yang sudah ada, sehingga dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia.  "Jadi itu complementary, bukan saling menghilangkan, tapi saling menguatkan," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=38U-XfSCI4U

APBN dan BUMN Tak Cukup Biayai Pembangunan jadi Alasan Bentuk LPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/MENKEU-IAI.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat berbicara dalam sesi inspirasi Aspiring Professional Accountants Festival (APAFest) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara virtual (10/11)." width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat berbicara dalam sesi inspirasi Aspiring Professional Accountants Festival (APAFest) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara virtual (10/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) dapat memiliki atau menguasai aset dari negara atau BUMN dengan mekanisme pemindahtanganan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, LPI dibentuk dengan penyertaan modal negara (PMN).  Adapun salah satu kategori aset yang bisa dimiliki atau dikuasai LPI adalah bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. "LPI dibentuk dengan pemerintah melakukan PMN, dari aset negara ke LPI sebagai investasi pemerintah pusat. Ini 100 persen pemerintah baik yang cash maupun noncash," ujarnya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/2).  PMN dari negara itu tidak bisa berupa hasil bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Itu lantaran mengacu UU Omnibus Law Cipta Kerja disebutkan, cabang-cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak bisa dimasukkan sebagai modal LPI.  Namun, lanjut Sri Mulyani, hasil bumi tersebut dapat dimiliki atau dikuasai LPI melalui mekanisme pemindahtanganan atau kuasa kelola kepada perusahaan patungan yang dibentuk oleh LPI dan mitra badan usaha. "Dia bisa dikuasakelolakan dalam bentuk perusahaan patungan di mana LPI menjadi penentu utama," ungkapnya.  Sri Mulyani menjelaskan, dalam perusahaan patungan itu, LPI bisa bekerja sama dengan perusahaan domestik atau asing. Dia juga menyebut, untuk meningkatkan nilai aset, LPI bisa kerja sama dengan pihak ketiga baik dari dalam maupun luar negeri.  "Jadi dalam hal ini, kerja sama bisa dilakukan pada aset yang di atas dan pada saat membentuk perusahaan patungan," jelasnya.  Ia menambahkan, perusahaan patungan bisa menguasai atau memiliki kekayaan bumi dengan syarat LPI harus tetap sebagai posisi penentu atau mayoritas.  Selain kekayaan bumi, air, dan kandungan di dalamnya, LPI dapat memperoleh aset dari BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Mekanismenya, BUMN bisa melakukan jual-beli kepada LPI, ataupun dalam bentuk memberikan hak preferensi dan jual-beli dengan cara yang sah ke perusahaan patungan.  https://www.youtube.com/watch?v=aXjnkisIWzY

Sri Mulyani Sebut LPI Bisa Kuasai Aset Negara Lewat Mekanisme ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SWF

Berita Terkini

Mengapa Masyarakat Skeptis akan Danantara? Kajian CORE Indonesia: Rentan Konflik Kepentingan dan Potensi Risiko Penyalahgunaan Dananya Tinggi

Modal LPI Diambilkan dari Cadangan Pembiayaan Investasi 2021

APBN dan BUMN Tak Cukup Biayai Pembangunan jadi Alasan Bentuk LPI

Sri Mulyani Sebut LPI Bisa Kuasai Aset Negara Lewat Mekanisme ini

Download Aplikasi JawaPos.com