<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/05/kE6msj8LWQP2b67QJDWk63GHHsfT3hoC79Vz27gj-1-3404361699.jpg" alt="Gangster bikin onar di wilayah hukum Polres Gresik, lakukan sweeping kaos perguruan silat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gangster bikin onar di wilayah hukum Polres Gresik, lakukan sweeping kaos perguruan silat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik tengah mendalami kasus kekerasan yang dilakukan komplotan gangster di wilayah Gresik utara. Hingga kemarin (5/1), Korps Bhayangkara telah mengamankan 6 orang. Meski demikian, seluruhnya masih berstatus sebagai saksi. Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya menjelaskan bahwa aksi anarkistis tersebut terjadi pada Minggu (4/1) dini hari. Bermula saat komplotan pemuda itu menggelar kopdar di wilayah Kecamatan Sidayu. "Pasca selesai, mereka menggelar konvoi bermotor. Diikuti sekitar 20 orang, mayoritas membawa senjata tajam maupun pentungan," ungkapnya. Sialnya, di tengah perjalanan, konvoi tersebut berubah menjadi sweeping anarkis. Parahnya, aksi itu menyasar masyarakat umum yang menggunakan atribut kaos perguruan. "Total ada 4 korban. Seluruhnya mengalami kekerasan dan perampasan handphone," papar Alumnus Akpol 2015 itu. 1 korban di wilayah Kecamatan Dukun dihajar gara-gara menggunakan kaos perguruan berbeda. Sementara 3 korban lainnya berasal di wilayah Kecamatan Panceng. "Pemicunya juga gara-gara kaos. Namun para pelaku juga menghajar penjual dan pembeli nasi goreng," papar Arya. Hingga kini, pihaknya telah memeriksa 6 orang saksi atas kejadian tersebut. 5 orang diantaranya merupakan anak di bawah umur. "Masih berstatus saksi. Kami juga memburu otak pelaku yang diduga menjadi provokator," terangnya. Sebelumnya, pada Minggu (4/1) lalu, aksi kriminalitas jalanan meresahkan warga Gresik Utara. Gerombolan pemuda menyerang warga secara acak di wilayah Kecamatan Dukun dan Panceng pada dini hari.&nbsp; Salah satu korban diketahui mengalami luka sabetan sajam dan harus mendapat perawatan medis. Padahal sedang makan di sebuah warung di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun. &ldquo;Korban tiba-tiba dikeroyok saat makan hingga mengalami luka sabetan. Kejadiannya sekitar pukul 01.30 WIB,&rdquo; ujar Kanitreskrim Polsek Dukun Aiptu M. Maksum. Setelah puas menyerang, puluhan pelaku berpindah ke Desa Ketanen, Kecamatan Panceng. Mereka pun kembali melakukan penyerangan yang menyasar 3 korban.&nbsp; Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengantongi beberapa bukti CCTV di sekitar lokasi.&nbsp;Petugas kini masih berupaya memburu gerombolan tersebut. "Kami sudah berkoordinasi dengan jajaran Satreskrim Polres Gresik. Mohon waktu untuk proses penyelidikan lebih lanjut," tandasnya.&nbsp;

Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik mendalami kasus kekerasan gangster yang menyerang warga di Gresik utara.

Gangster Bikin Onar hingga Sweeping kaos Perguruan Silat di Gresik, Polisi Amankan 6 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/CzOntB5QqTlX95FqIvOZMnRSiUyUL55lnFvknbZj-1-2633151229.jpg" alt="Ilustrasi demo ojol. Pengamat ingatkan jangan ada sweeping saat demo ojol hari ini, dan sampaikan tuntutan yang jelas. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi demo ojol. Pengamat ingatkan jangan ada sweeping saat demo ojol hari ini, dan sampaikan tuntutan yang jelas. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana aksi demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) yang digagas Garda Indonesia pada Rabu (17/9), menuai sorotan. Pengamat ekonomi menilai tuntutan yang disuarakan tak sekadar soal kesejahteraan driver, melainkan juga berbau agenda politik. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan, sah-sah saja bila para mitra ojol menggelar aksi dan menyampaikan aspirasi. Namun, ia menekankan pentingnya dasar tuntutan yang jelas, terutama ketika menyentuh isu sensitif seperti desakan pergantian Menteri Perhubungan. &ldquo;Kalau ada alasan kuat, misalnya kinerja menteri dianggap tidak memuaskan, itu wajar. Tapi kalau tiba-tiba meminta diganti tanpa pijakan yang jelas, kesannya sangat politis,&rdquo; ujarnya, Selasa (16/9). Menurut Nailul, perbedaan sikap di kalangan pengemudi juga harus dihormati. Garda Indonesia bisa saja mematikan aplikasi dan turun ke jalan, namun tidak boleh memaksa driver lain yang memilih tetap bekerja. &ldquo;Kalau ada sweeping atau pemaksaan, justru itu tidak sejalan dengan nilai demokrasi. Demo itu bagian dari kebebasan berekspresi, tapi tetap harus menjunjung hak orang lain,&rdquo; tegasnya. Lebih jauh, Nailul menyoroti isu tarif yang kerap menjadi pemicu aksi. Ia menilai pemerintah bisa mempertimbangkan kenaikan harga layanan secara wajar, misalnya di kisaran lima persen, agar tetap diterima penumpang sekaligus meningkatkan pendapatan driver. &ldquo;Jika naik secara proporsional, driver bisa mendapat tambahan penghasilan, aplikator pun masih bisa memberi promo untuk konsumen,&rdquo; jelasnya. Sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengumumkan akan menggelar demonstrasi nasional pada 17 September 2025, bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional.&nbsp; Salah satu tuntutan utamanya adalah meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi. Isu ini menambah panjang daftar dinamika di sektor transportasi daring. Di satu sisi, ada tuntutan soal tarif dan kesejahteraan driver.&nbsp; Di sisi lain, muncul desakan politik yang bisa memengaruhi arah kebijakan transportasi digital di Indonesia. Jadi polemik juga lantaran sejumlah pihak dituding menunggangi kematian driver ojol Affan Kurniawan untuk kepentingan politik di demo ojol hari ini.

Aksi demonstrasi pengemudi ojek online dipicu isu kesejahteraan dan desakan politik, pentingnya tuntutan yang jelas dan tanpa sweeping ojol.

Ojol Rencanakan Demo Besar Hari Ini, 17 September 2025, Ekonom Ingatkan Tuntutan yang Jelas, Jangan ada Sweeping

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/Screenshot_2025-07-03-20-20-11-783_comandroidchrome-edit-4177068086.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi akan memimpin langsung sweeping (razia) jam malam bagi anak di bawah usia 18 tahun, yang masih keluyuran di luar rumah di atas jam 22.00 WIB, tanpa pengawasan orang tua.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, pimpin sweeping jam malam untuk anak di bawah 18 tahun demi menekan kriminalitas.

Mulai Malam Ini, Kamis, 3 Juli! Anak Keluar Rumah Lewat Jam 10 di Surabaya Bakal Kena Razia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/tPzlHsrFnhnWTB1Q4PrHvWmRVqIAmlGuj8r3qXF5-1148995600.jpg" alt="Ilustrasi sweeping jam malam anak Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sweeping jam malam anak Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah tahap sosialisasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melakukan sweeping atau razia jam malam, bagi anak yang masih keluyuran di atas jam 22.00 WIB, mulai Kamis (3/7). "Kita (telah) membentuk Satgas (jam malam) di setiap RW. Nanti kita buatkan SK, setelah itu siap, kita akan turun (sweeping) di Kamis (3/7) malam," tutur Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Rabu (2/7). Eri menegaskan bahwa aturan jam malam diterapkan untuk melindungi anak-anak dari risiko negatif ketika berkegiatan di luar rumah, di atas jam 10 malam dan tanpa pengawasan orang tua.&nbsp; Sweeping jam malam difokuskan pada anak-anak yang melakukan kegiatan negatif tanpa diketahui orang tua, misalnya, anak berboncengan tiga di jalanan dan tidak mengenakan helm.&nbsp; "Atau ada anak yang pacaran di taman malam-malam, itu orang tuanya tahu atau tidak? Itu yang akan kami amankan dan kami antar ke orang tuanya. Kalau anaknya sedang belajar, silakan," tambahnya.&nbsp; Anak-anak yang terjaring sweeping, lanjut Eri, tidak diberi sanksi administratif, melainkan diserahkan kepada orang tua atau satgas di lingkungan RW setempat untuk mendapatkan pembinaan.&nbsp; "Kita kasih ke orang tuanya. Karena tidak bisa pemerintah melakukan sendiri. Jadi perubahan-perubahan budaya itu dilakukan bersama orang tua, sekolah, lingkungan dan pemerintah," ucap Eri Cahyadi.&nbsp; Ia menegaskan bahwa kebijakan jam malam bukanlah program jangka pendek, melainkan bagian dari gerakan jangka panjang untuk membentuk karakter anak sejak dini, dengan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. "Bukan untuk hari ini selesai. Tetapi bagaimana kita semua melibatkan LSM, komunitas, tokoh agama, dan orang tua untuk mengubah ini. Saya ingin anak memiliki pandangan kehidupan yang bagus dan akhlakul karimah," Sebagai informasi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan SE Nomor 400.2.4/12681/436.7.8/2025 tentang Pembatasan Jam Malam Bagi Anak, berlaku pukul 22.00 - 04.00 WIB.&nbsp; Selama jam malam, anak di bawah usia 18 tahun di Surabaya dilarang melakukan aktivitas di luar rumah atau tempat tinggal, dilarang berkumpul di tempat umum tanpa pengawasan orang tua. Kemudian dilarang mengikuti komunitas yang berpotensi menimbulkan anak, dilarang melakukan aktivitas yang berdampak buruk dan mengarah pada kriminalitas, dan dilarang berada di lokasi yang membahayakan. Lokasi-lokasi yang membahayakan keselamatan anak, dalam SE dijabarkan seperti warung kopi, warung internet, penyedia game online, jalanan umum, dan tempat kumpul lainnya yang tidak ramah anak. &ldquo;Pembatasan ini bertujuan membatasi aktivitas anak di luar rumah pada malam hari, guna menghindarkan anak dari pergaulan bebas, miras, narkotika, dan kenakalan remaja lainnya," tukas Eri. (*)

Pemerintah Kota Surabaya mulai melakukan sweeping jam malam untuk melindungi anak-anak dari risiko negatif di luar rumah.

Sweeping Jam Malam Anak Surabaya Dimulai 3 Juli, Eri Cahyadi: Ini Bukan untuk Menghukum!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/26/iMOhrFL5X8f46IKIGTGoBJFkNUKTM9xWwT89xtdO-1898933465.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendorong Pemkot agar tidak represif saat sweeping jam malam anak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendorong Pemkot agar tidak represif saat sweeping jam malam anak. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera melakukan sweeping atau penertiban terkait kebijakan jam malam bagi anak yang mulai diberlakukan mulai Jumat (20/6) lalu. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendorong Pemkot agar sweeping jam malam dilakukan dengan pendekatan humanis dan edukatif, bukan malah represif yang bisa menimbulkan rasa takut bagi anak. &ldquo;Prinsipnya kami mendukung langkah Pemkot untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tetapi, jangan sampai sweeping ini berujung tindakan represif atau intimidatif kepada anak-anak,&rdquo; ujar Yona di Surabaya, Kamis (26/6). Ia menegaskan bahwa anak-anak yang terjaring jam malam tidak boleh diperlakukan seperti halnya pelaku kriminal. Karena itu, edukasi dan pendekatan persuasif harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan sweeping. &ldquo;Namanya anak-anak, mereka harus dilibatkan dalam proses edukasi, bukan ditakut-takuti. Intinya sweeping ini harus humanis dan mendidik, bukan malah membuat anak-anak trauma," imbuh Yona. Sebaliknya, politikus Partai Gerindra ini mendorong Pemkot Surabaya untuk mensosialisasikan jam malam anak secara menyeluruh ke sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, &nbsp;hingga SMA. &ldquo;Operasi penertiban harus dibarengi dengan edukasi positif ke sekolah-sekolah. Anak-anak perlu tahu kenapa jam malam ini diberlakukan, tujuannya melindungi mereka, bukan mengekang,&rdquo; ucapnya. Sebagai informasi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.4/12681/436.7.8/2025 tentang Pembatasan Jam Malam Bagi Anak, tertanggal 20 Juni 2025. Dalam SE tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jam malam diberlakukan pada pukul 22.00 WIB - 04.00 WIB. "Ini upaya kita bersama dalam menjaga keamanan kota. Saya berharap inisiatif ini muncul dari kesadaran kolektif warga untuk menjaga lingkungan masing-masing," tukas Eri baru-baru ini. (*)

Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan sweeping jam malam bagi anak dengan pendekatan humanis dan edukatif.

DPRD Surabaya Dorong Pemkot Edukasi Jam Malam Anak Lewat Sekolah: Bukan Sekadar Sweeping!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/29/Unjuk-Rasa-Ojek-Online-Dan-Kurir-Di-Jakarta-Dery-Ridwansah-6JPG-2645391082.jpg" alt="Ratusan ojek online yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) berunjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan ojek online yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) berunjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Operasional ojek online (ojol) dan kurir online yang sebelumnya dikabarkan akan berhenti total pada Kamis (29/8) rupanya tidak terjadi. Jika dilihat, masih banyak ojol dan kurir online yang masih hilir mudik di berbagai tempat dan tidak ikut berdemo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada yang tetap mengambil order pengantaran penumpang dan barang. Namun banyak pengemudi ojol terlihat beroperasi tanpa memakai atribut dan hanya menggunakan helm bertulisakan nama aplikator walau ke konsumen tetap merasakan dampaknya yakni susah mendapatkan pengemudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para pengemudi ojol ini tidak memakai atribut agar tidak terkena sweeping oleh para ojol yang akan berdemonstrasi. Hal itu dikeranakan di jalan protokol yang dilalui oleh pendemo, banyak dari mereka yang melakukan sweeping atau mencegat ojol yang sedang membawa penumpang, maupun tidak membawa penumpang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015032436/sentra-gakkumdu-bawaslu-hentikan-kasus-pencatutan-ktp-dharma-kun-malam-ini-batas-akhir-pendaftaran-pilkada-jakarta-2024">Sentra Gakkumdu Bawaslu Hentikan Kasus Pencatutan KTP Dharma-Kun, Malam ini Batas Akhir Pendaftaran Pilkada Jakarta 2024 </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Harusnya saling menghormati hak masing-masing, saya jujur tidak setuju dengan aksi sweeping yang dilakukan oleh rekan-rekan yang sedang berdemo. Harusnya mereka menghargai hak masing-masing ojol. Mereka mau demo silakan, kami menghargai hak mereka, tapi mereka juga harus menghargai hak rekan-rekan yang memilih untuk tetap beroperasi,&rdquo; ujar Yanto, pengemudi ojol yang tengah melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal senada diungkapkan Bewok, pengemudi ojol lainnya. Menurut dia, dengan melakukan sweeping justru akan membuat citra ojol menjadi tidak baik di mata masyarakat selaku konsumen. Terlebih, sweeping tersebut dilakukan ketika ojol tengah membawa penumpang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Seharusnya kita menunjukkan sifat yang sopan ke masyarakat, karena kita ini ada di bisnis jasa. Nanti jelek image kita. Kasian juga penumpangnya kalau sampai disuruh turun,&rdquo; ujar Bewok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015032446/maju-pilgub-jatim-risma-mundur-dari-mensos-besok">Maju Pilgub Jatim, Risma Mundur dari Mensos Besok</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bewok sendiri memilih untuk tidak ikut melakukan aksi demo lantaran ia berbeda pendapat dengan para ojol yang ikut berdemo. Menurutnya, status atau legalisasi pekerjaan ojol hanya akan membuat ia terikat pada jam kerja aplikator. Ia lebih memilih jam kerja fleksibel seperti saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diberitakan sebelumnya, banyak ojol yang melewati sekitaran jalan protokol dimana aksi demo berada di sweeping dan disoraki oleh para peserta aksi yang lain karena dianggap tidak mencerminkan solidaritas. Aksi itu dilakukan agar peserta demo menjadi lebih banyak lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa pada hari ini Kamis, Koalisi Ojek Nasional mengajak seluruh ojol dan kurir online di Jabodetabek dan seluruh Indonesia untuk ikut melakukan aksi unjuk rasa dan menghentikan aktivitas pengantaran kepada konsumen. Aksi itu dilakukan untuk menyuarakan penyesuaian tarif dan legalitas status ojol.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun berdasarkan pantauan di lapangan, massa demontrasi diperkirakan hanya mencapai 400-500 orang dan hanya memenuhi satu jalur kawasan Patung Kuda Jakarta sehingga transportasi dari arah Medan Merdeka ke arah Patung Kuda masih berjalan lancar. Tidak seramai jumlah yang sebelumnya disampaikan di pesan-pesan Whatsapp yang beredar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015032411/hari-terakhir-paslon-mitha-wurja-mendaftar-pilkada-brebes-2024-ke-kpu">Hari Terakhir, Paslon Mitha-Wurja Mendaftar Pilkada Brebes 2024 ke KPU</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu pengguna ojol yang turut merasakan dampak dari demo ojol hari ini adalah Agung Santoso. Kepada JawaPos.com, dirinya mengutarakan bahwa demo ini cukup membuat aktivitas hariannya jadi terganggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi dirinya menggunakan moda transportasi KRL dari Tangerang ke kawasan Medan Merdeka sekitar Istana. Biasanya sejak turun di stasiun Tanah Abang bisa langsung dapat ojol, hari ini menunggu sampai 40 menit lebih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lama banget, susah dapat (pengemudi). Tadi nunggu sampai 40 menit lebih," kata Agung melalui pesan singkatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015032384/prioritaskan-keselamatan-kerja-capai-6000-hari-tanpa-kecelakaan-kerja">Prioritaskan Keselamatan Kerja, Capai 6.000 Hari Tanpa Kecelakaan Kerja </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengguna lainnya yang terdampak demo ojol ini adalah perempuan bernama Mitha Ayu, kerja di kawasan Slipi, Mitha mengaku susah dapat ojol sejak turun dari stasiun Palmerah dari arah datang KRL rute Rangkasbitung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya tadi susah (dapat pengemudi). Akhirnya naik ojek pangkalan," katanya.</div>

Operasional ojek online (ojol) dan kurir online yang sebelumnya dikabarkan akan berhenti total pada Kamis (29/8) rupanya tidak terjadi.

Beda Pendapat, Demo Ojol di Depan Istana Diwarnai Aksi Sweeping, Pengguna Sudah Dapat Pengemudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/IMG_20240129_195541-2039431353.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Jogjakarta Eko Suwanto." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Jogjakarta Eko Suwanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Jogjakarta meminta tidak ada pihak yang melakukan razia atau sweeping tempat makan saat memasuki Ramadhan. &rdquo;Tidak boleh ada sweeping rumah makan. Yang berpuasa menghormati yang tidak puasa, yang tidak berpuasa juga menghormati yang puasa,&rdquo; kata Ketua Komisi A DPRD DI Jogjakarta Eko Suwanto seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Senin (4/3). Eko menuturkan, selain meningkatkan ibadah ritual, Bulan Suci Ramadhan seyogianya menjadi momentum memupuk toleransi serta memperkuat solidaritas dengan saling membantu antar sesama warga. &rdquo;Saling tolong menolong antara yang mampu secara ekonomi dan yang tidak mampu. Yang kecukupan dan kurang kecukupan agar saling membantu,&rdquo; ujar Eko Suwanto. Menurut Eko, praktik toleransi dan tenggang rasa penting untuk terus dijaga di Jogjakarta sebagai salah satu pusat destinasi wisata di Tanah Air. Manakala praktik baik tersebut mampu dirawat warga DI Jogjakarta, dia meyakini secara tidak langsung akan memengaruhi stabilitas kunjungan wisata yang biasanya menurun selama bulan puasa. &rdquo;Tentunya ketika Jogjakarta ini aman, nyaman maka wisatawan&nbsp;juga senang,&rdquo; tutur Eko Suwanto. Karena itu, Eko berharap situasi aman dan kondusif terus dikawal aparat kepolisian beserta Jaga Warga di lima kabupaten/kota dengan menggunakan kearifan lokal sebagai pendekatan dalam membangun serta memelihara kamtibmas. &rdquo;Ramadhan ini kan sudah setiap tahun berlangsung sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Ramadhan ini adalah momentum aman lahir batin,&rdquo; ucap Eko Suwanto. Setelah mengalami penurunan kunjungan wisata selama Ramadhan, dia memperkirakan kunjungan di DI Jogjakarta akan menggeliat kembali menjelang Idul Fitri seiring dengan kebiasaan masyarakat pulang kampung, baik untuk bersilaturahmi maupun berziarah ke makam leluhur. &rdquo;Ada kebiasaan masyarakat sebelum Ramadhan mau pulang ketemu keluarganya menjelang Lebaran. Di sisi lain Jogjakarta ini juga menjadi tempat transit para pemudik,&rdquo; tutur Eko Suwanto.

DPRD DI Jogjakarta meminta tidak ada pihak yang melakukan razia atau sweeping tempat makan saat memasuki Ramadhan

DPRD Jogjakarta Minta Tidak Ada Sweeping Rumah Makan saat Ramadhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220627-WA0043.jpg" alt="Penutupan Holywings oleh Madura Nusantara. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Penutupan Holywings oleh Madura Nusantara. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Organisasi Madura Nusantara bakal melakukan sweeping atau menjaga Holywings Surabaya tiap malam. Mereka melakukan sweeping untuk memastikan bahwa Holywings ditutup.  Sulaiman Darwis, koordinator Organisasi Madura Nusantara mengatakan, pihaknya memastikan akan melakukan sweeping tiap malam. ”Kita akan lakukan sweeping setiap hari, bahwa ini benar-benar tutup,” tegas Sulaiman saat mendatangi Holywings Surabaya di Jalan Basuki Rahmat, Senin (27/6).  Dia bahkan akan membuat sistem piket untuk tinggal di Kota Surabaya. Mereka yang bertugas akan berjaga di depan Holywings.  ”Kami akan lakukan sweeping setiap malam, anggota Madura Nusantara membentuk piket untuk jaga di sini,” ucap Sulaiman.  Hal itu. Menurut dia, untuk mengantisipasi Holywings buka kembali. ”Karena Sabtu (25/6) setelah kejadian, Surabaya masih buka. Jadi kami piket nanti mengawasi sampai benar-benar kasus tuntas,” ujar Sulaiman.  Meski promo yang menjadi masalah itu terjadi di Jakarta, Sulaiman menyebut, promo itu bisa juga terjadi di Surabaya. Sebagai warga Madura yang tinggal di dekat Surabaya ingin ada kedamaian.  ”Maka wajib Madura Nusantara hadir di sini untuk meminta kepada Wali Kota Surabaya mencabut izin dari Holywings. Kalau bisanya seluruh Holywings di Kota Surabaya,” papar Sulaiman.  Selain itu, meminta kepada pihak kepolisian untuk menetapkan tersangka dari manajemen. ”Karena tersangka saat ini adalah karyawan. Bagaimanapun manajemen pasti tahu promo ini. Kami minta Polri segera menangkap dan menjadikan tersangka pemilik, owner Holywings khususnya yang ada di Jakarta,” ucap Sulaiman.

Madura Nusantara Bakal Sweeping Holywings Surabaya Tiap Malam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220404_124518.jpg" alt="Kapolres Bantul AKBP Ihsan. Hery Sidik/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Bantul AKBP Ihsan. Hery Sidik/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta, melarang organisasi kemasyarakatan di wilayah itu melakukan sweeping terhadap kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat selama Ramadan 1443 Hijriah.  ”Tidak boleh. Kita mengimbau dan melarang keras kepada ormas-ormas yang ingin melakukan sweeping, itu tidak boleh,” kata Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bantul AKBP Ihsan sperti dilansir dari Antara di Bantul, Jumat (8/4).  Menurut dia, kegiatan sweeping atau semacam razia oleh orang atau ormas bukan aparat keamanan adalah melanggar aturan. Sehingga, segala bentuk kegiatannya dilarang.  Bahkan, kata dia, kepolisian akan menindak apabila ada ormas yang melakukan sweeping. Pihaknya meminta apabila ditemukan gangguan kamtibmas di masyarakat, agar dilaporkan polisi untuk diambil tindakan.  ”Itu (sweeping) melanggar aturan, nanti kita proses kalau ada yang melakukan seperti itu. Sudah percayakan ke kami dengan TNI, kami akan selalu rutin merazia tempat-tempat yang rawan tindakan gangguan kamtibmas,” ucap Ihsan.  Kapolres menyebut, beberapa wilayah di Bantul yang memiliki kerawanan kamtibmas saat bulan puasa dan menjadi prioritas utama pengamanan yaitu seputaran ringroad atau jalan lingkar, baik wilayah Kecamatan Banguntapan, Sewon, dan Kasihan. Selain itu, wilayah Sanden di jalur jalan lintas selatan (JJLS), juga di wilayah Kecamatan Kretek di landasan pacu Pantai Depok.  ”Disebut rawan karena sering terjadi kerumunan, petasan, dan lain sebagainya. Kemudian di depan Stadion Sultan Agung. Beberapa tempat itu menjadi ikon Ramadan, jadi sudah ada pemetaan semua dan akan kita kelola selama puasa, kami juga juga tempatkan anggota di sana,” terang Ihsan.

Polisi Larang Ormas Lakukan Sweeping Selama Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelaku-sweeping-di-solo-berjumlah-puluhan-polisi-terus-memburu_m_.jpg" alt="Polresta Solo mengamankan 10 pelaku beserta barang bukti kasus sweeping di jalanan" width="100%">
<figcaption>Polresta Solo mengamankan 10 pelaku beserta barang bukti kasus sweeping di jalanan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pascapenangkapan 10 tersangka sweeping, jajaran Polresta Solo masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Disinyalir, pelaku sweeping berjumlah puluhan. Polisi juga melakukan patroli untuk pengamanan sejumlah lokasi. Terutama yang dinilai daerah rawan terjadinya gesekan antar kelompok seperti wilayah Gandekan, Jebres, Solo.&nbsp; Wakapolresta Solo, AKBP Andy Rifai menyampaikan, dari informasi yang didapatkan jumlah pelaku sweeping yang meresahkan masyarakat mencapai 40 orang. Mereka berboncengan dan berkonvoi ke sejumlah lokasi. Tindakan para pelaku ini sangat meresahkan masyarakat. "Ini masih dilakukan pengejaran, karena diindikasikan pelaku sweeping ini sebanyak 40 orang," ungkapnya kepada JawaPos.com, Sabtu (12/1).&nbsp; Andy tidak bisa menjelaskan lebih jauh mengenai kemungkinan keberadaan para pelaku sweeping tersebut. Disinggung mengenai adanya aktor di balik aksi ini, Andy menyampaikan, dirinya belum mengetahui secara pasti. "Kami masih terus melakukan pengembangan, " ucapnya. Dalam penangkapan yang dilakukan terhadap 10 orang yang diduga melakukan sweeping, polisi menyita puluhan barang bukti.&nbsp; Diantaranya tiga buah busur, 8 anak panah, tongkat T satu buah, air gun satu buah, tongkat kayu 13 buah, palu, sabit, belati, parang tiga buah, samurai, tembak panah satu buah, dan beberapa handphone.

Pelaku Sweeping di Solo Berjumlah Puluhan, Polisi Terus Memburu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sweeping

Berita Terkini