<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h3>&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/10/IMG_20240909_234349-1003398754.jpg" alt="Warga memanfaatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pekanbaru. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Warga memanfaatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Pekanbaru. (Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sebagai pemilik kendaraan bermotor, kamu memiliki kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mengatur pajak kendaraan bermotor, kewajiban pemilik, serta sanksi denda jika terlambat membayar.</p> <p>Agar tidak terkena denda, penting untuk memahami batas waktu pembayaran pajak dan cara menghitung denda jika terlambat. Berikut ini adalah panduan lengkapnya.</p> <h3>1. Mengetahui Tarif PKB</h3> <p>Tarif PKB ditentukan berdasarkan jenis kendaraan dan lokasi registrasi. Besarannya dapat dicek melalui:</p> <ul> <li>Sistem Samsat Online</li> <li>Aplikasi resmi pemerintah daerah</li> <li>STNK kendaraan</li> </ul> <p>Sebagai referensi, untuk sepeda motor rata-rata tarif pajak berkisar antara 1%-2% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).</p> <h3>2. Mengetahui Batas Waktu Pembayaran</h3> <p>Batas waktu pembayaran pajak kendaraan biasanya tercantum di lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pembayaran yang dilakukan melewati jatuh tempo akan dikenakan denda.</p> <h3>3. Cara Menghitung Denda Pajak Kendaraan Bermotor</h3> <p>Jika terlambat membayar pajak, denda dihitung berdasarkan:</p> <ul> <li>PKB x 25% x keterlambatan (dalam bulan/12)</li> <li>Ditambah denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas)</li> </ul> <h4>Contoh Simulasi Perhitungan</h4> <p>Kamu memiliki sepeda motor dengan pajak tahunan sebesar Rp 250.000 dan terlambat membayar selama 2 bulan.</p> <p>Rumus Perhitungan Denda:<br /> PKB x 25% x (2/12) + denda SWDKLLJ<br /> = Rp 250.000 x 25% x (2/12) + Rp 32.000<br /> = Rp 42.000</p> <p>Jadi, total yang harus dibayar adalah Rp 250.000 + Rp 42.000 = Rp 292.000.</p> <blockquote> <p>Info Tambahan:</p> <ul> <li>Denda SWDKLLJ untuk sepeda motor: Rp 32.000</li> <li>Denda SWDKLLJ untuk mobil: Rp 100.000</li> </ul> </blockquote> <h3>4. Cara Membayar Pajak Kendaraan Bermotor</h3> <p>Kamu dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan di:</p> <ol> <li>Kantor Samsat</li> <li>Samsat Online (aplikasi atau website resmi)</li> <li>Gerai Samsat di pusat perbelanjaan</li> <li>Layanan e-commerce yang terintegrasi dengan sistem Samsat</li> </ol> <h3>5. Tips Agar Tidak Terkena Denda</h3> <ul> <li>Cek jatuh tempo pajak kendaraan secara berkala.</li> <li>Simpan pengingat di kalender atau ponsel.</li> <li>Gunakan aplikasi Samsat untuk mempermudah pembayaran.</li> </ul> <p>Dengan mengetahui cara menghitung denda dan memperhatikan jatuh tempo pajak kendaraan, kamu dapat terhindar dari denda yang tidak perlu. Pastikan untuk selalu membayar pajak tepat waktu demi kelancaran administrasi kendaraanmu!</p>

Telat bayar pajak kendaraan? Ketahui cara menghitung denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan SWDKLLJ untuk motor dan mobil.

Cara Menghitung Denda Pajak Kendaraan Bermotor yang Terlambat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/6d5bb0d9-dd62-4d12-97a3-0bf6a0a7ad39-4038123542-4188243871.jpeg" alt="Ilustrasi: Pengurusan STNK dan BPKB. (Dok. Humas Polri)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pengurusan STNK dan BPKB. (Dok. Humas Polri).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Saat membayar STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam tabel rincian terdapat pembayaran untuk&nbsp;SWDKLLJ. Singkatannya rumit dan panjang, apa itu&nbsp;SWDKLLJ.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SWDKLLJ sendiri dibayar bersamaan dengan BBN/KB, PKB, Biaya ADM STNK dan Biaya ADM TNKB. Namun yang pasti kita bayar tiap tahun adalah PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Singkatnya, SWDKLLJ adalah kependekan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. SWDKLLJ ini merupakan asuransi kecelakaan yang dibayarkan setiap tahunnya oleh pemilik kendaraan bermotor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015104367/rezeki-besar-sudah-menanti-di-bulan-oktober-2024-7-daftar-weton-ini-disebut-bakal-jadi-miliuner-menurut-primbon-jawa">Rezeki Besar Sudah Menanti di Bulan Oktober 2024: 7 Daftar Weton Ini Disebut Bakal Jadi Miliuner Menurut Primbon Jawa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SWDKLLJ adalah asuransi yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Asuransi ini wajib dibayar dan akan diberikan kembali ketika Anda mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi, ketika membayar pajak STNK, Anda otomatis akan dikenakan biaya ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asuransi ini ditanggung oleh Jasa Raharja, lembaga pengelola uang yang Anda bayarkan setiap tahunnya. Iuran dana untuk kecelakaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2017 Pasal 2.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti sudah dijelaskan di atas, SWDKLLJ berfungsi sebagai asuransi kecelakaan. Asuransi ini meliputi biaya perawatan, penguburan sampai sumbangan meninggal dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prinsip asuransi adalah pengalihan risiko terhadap aset atau diri kita. Jika ada kejadian buruk yang menimpa kita, maka pihak asuransi akan mengganti kerugiannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015104611/butuh-pengganti-nasi-yang-lebih-sehat-inilah-12-makanan-tinggi-karbohidrat-yang-sangat-baik-bagi-kesehatan">Butuh Pengganti Nasi yang Lebih Sehat? Inilah 12 Makanan Tinggi Karbohidrat yang Sangat Baik Bagi Kesehatan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, cara kerja asuransi kecelakaan sedikit berbeda. Meskipun setiap pemilik kendaraan diwajibkan membayar premi, namun, tujuan asuransi ini adalah melindungi pengguna jalan lain. Tidak semua orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas akan mendapatkan santunan dari asuransi kecelakaan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Orang yang bisa mendapatkan santunan dari asuransi kecelakaan atau SWDKLLJ adalah korban kecelakaan, yaitu orang yang mengalami kecelakaan ganda atau kecelakaan yang melibatkan 2 orang atau lebih. Dengan kata lain, orang yang menabrak tidak akan mendapatkan SWDKLLJ karena ia merupakan pelaku.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Contohnya, seorang pengendara mobil menabrak pejalan kaki atau pengendara sepeda. Dalam kecelakaan tersebut, yang bisa mendapatkan SWDKLLJ adalah pejalan kaki atau pengendara sepeda, dengan catatan ia mengajukan klaim ke Jasa Raharja. Sebaliknya, orang yang menabrak tidak akan mendapatkan santunan apa pun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015104595/hadiri-forum-internasional-anindya-bicara-ekonomi-hijau-strategi-group-bakrie-dan-harapannya-ke-pemerintahan-prabowo-giran">Hadiri Forum Internasional, Anindya Bicara Ekonomi Hijau, Strategi Group Bakrie dan Harapannya ke Pemerintahan Prabowo-Giran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Begitu pula dalam kasus kecelakaan tunggal. Bila Anda, misalnya, menabrak pohon atau pembatas jalan, dan tidak ada korban, Anda tidak akan menerima SWDKLLJ. Alasannya karena dalam kasus tersebut Anda adalah pelaku, bukan korban.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran biaya SWDKLLJ yang perlu dibayar pemilik kendaraan disesuaikan dengan jenis kendaraannya. Aturan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No 36 Tahun 2008.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Biaya SWDKLLJ untuk kendaraan roda 2, dengan mesin 50 cc sampai dengan 250 cc, adalah Rp 35.000. Namun, untuk sepeda motor dengan kekuatan mesin di atas 250 cc, biayanya Rp 80.000. Sementara, biaya untuk kendaraan roda 4 yang bukan angkutan umum adalah Rp 153.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Biaya tersebut sudah termasuk penggantian pembuatan karta dana atau sertifikat (KD/SERT) sebesar Rp 3.000.&nbsp;</div>

SWDKLLJ ini merupakan asuransi kecelakaan yang dibayarkan setiap tahunnya oleh pemilik kendaraan bermotor.

Ada di Daftar Pembayaran STNK Kendaraan Kita, Kenali Apa Itu SWDKLLJ

SWDKLLJ

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SWDKLLJ

Berita Terkini

Cara Menghitung Denda Pajak Kendaraan Bermotor yang Terlambat

Ada di Daftar Pembayaran STNK Kendaraan Kita, Kenali Apa Itu SWDKLLJ

Download Aplikasi JawaPos.com