<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/selatan-kedatangan-pertama-Jemaah-Haji-Jawa-Timur-diptawahyu21.jpg" alt="Jamaah haji saat baru mendarat di bandara. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Jamaah haji saat baru mendarat di bandara. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebijakan skrining antisipasi penularan Covid-19 bagi jemaah haji berubah. Kementerian Kesehatan kini mewajibkan seluruh jemaah haji yang tiba di tanah air untuk melakoni tes swab antigen setiba di bandara.  Perubahan kebijakan tersebut menyusul ditemukannya 14 kasus positif Covid-19 hingga hari keempat pemulangan jemaah haji. Sebanyak 13 orang di embarkasi Surabaya dan satu orang di Solo. Sebelumnya, menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, tidak semua embarkasi menerapkan tes antigen bagi jemaah haji yang tiba.  Meski ada perubahan kebijakan, pemerintah meminta jemaah tidak khawatir. Sebaliknya, jemaah diminta fokus menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. ”Seluruh jemaah Indonesia agar tetap tenang dan tidak khawatir terhadap perkembangan informasi terkait adanya jemaah yang terpapar Covid-19 dan adanya keharusan mengikuti antigen setiba di Indonesia,” kata Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Akhmad Fauzin di Jeddah kemarin (20/7).  Begitu pula pihak keluarga. Menurut Fauzin, keluarga tidak perlu khawatir dengan kondisi jemaah yang masih berada di Tanah Suci maupun dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Hingga kemarin, sebanyak 38 kloter atau lebih dari 15 ribu jemaah haji telah tiba di Indonesia.  Sementara itu, jemaah haji yang masuk pemberangkatan gelombang kedua hari ini (21/7) akan mulai digeser ke Madinah.  Kepala PPIH Daerah Kerja (Daker) Makkah Mukhammad Khanif menjelaskan, pemberangkatan menuju Madinah dilakukan bertahap hingga 5 Agustus. Sebanyak lima kloter dengan jumlah jemaah 1.932 orang akan berangkat hari ini. ”Semua sudah dikoordinasikan terkait penempatan jemaah di Madinah maupun transportasinya,” kata dia.  Kasi Transportasi Daker Makkah Asep Subhana menambahkan, akan ada tim yang menyisir agar tidak ada jemaah maupun barang bawaannya yang tertinggal.

Tiba di Tanah Air, Jemaah Haji Wajib Tes Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penumpang-Bandara-Soekarno-Hatta-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri" width="100%">
<figcaption>Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Satu demi satu aturan ketat yang dibuat pemerintah untuk menekan Covid-19 dilonggarkan. Setelah mengizinkan lepas masker di ruang terbuka, pelonggaran berikutnya diterapkan untuk pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN).  Kini setiap PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan ketiga (booster) dibebaskan dari kewajiban menunjukkan hasil negatif tes Covid-19, baik PCR maupun antigen.  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik kebijakan relaksasi protokol kesehatan (prokes) tersebut. Menurut dia, keputusan itu telah mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali.  ”Kami meyakini kebijakan ini dapat menjadi titik balik kebangkitan sektor transportasi yang turut berkontribusi untuk ekonomi Indonesia,” kata Budi kemarin (18/5).  Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kemenhub telah menerbitkan satu set surat edaran (SE) petunjuk pelaksanaan PPDN. Yakni, SE 54 Tahun 2022 untuk pengaturan transportasi darat, SE 55 Tahun 2022 untuk transportasi laut, SE 56 Tahun 2022 untuk transportasi udara, serta SE 57 Tahun 2022 untuk transportasi perkeretaapian.  Kemenhub juga menerbitkan SE yang memuat petunjuk teknis perjalanan orang luar negeri. Yakni, SE 58 untuk transportasi udara, SE 59 untuk transportasi laut, dan SE 60 untuk transportasi darat. Semua SE tersebut merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 18 Tahun 2022 untuk PPDN dalam negeri dan SE Nomor 19 Tahun 2022 untuk perjalanan luar negeri.  Dalam SE itu disebutkan, mereka yang sudah tervaksin dosis II dan III tidak lagi wajib menunjukkan hasil negatif PCR atau antigen. Namun, PPDN tetap dikenai kewajiban memakai masker selama berada di dalam kendaraan. PPDN juga harus menghindari kerumunan dan menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.  Meski disambut baik di mana-mana, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengingatkan agar ekstrahati-hati dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Terutama dalam menarasikan dan menyosialisasikannya kepada masyarakat. ”Jangan sampai membangun euforia atau percaya diri berlebihan yang akhirnya membuat abai dan merugikan kita sendiri,” jelas Dicky.  Dia mengingatkan, penggunaan masker sejauh ini merupakan instrumen perilaku yang mudah, murah, dan efektif dalam mencegah meluasnya persebaran berbagai penyakit yang menular lewat udara. Misalnya, Covid-19. ”Jadi, masker, protokol kesehatan dengan akselerasi peningkatan cakupan vaksinasi menjadi satu kombinasi yang sangat signifikan berkontribusi dalam memperbaiki situasi pandemi,” kata Dicky.  Sementara itu, Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno menyambut baik pelonggaran-pelonggaran aturan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satunya adalah syarat kedatangan ke Indonesia tanpa PCR. ”Untuk inbound ke Indonesia sendiri, kita mengharapkan adanya perluasan negara-negara yang diperbolehkan mengunjungi Indonesia tanpa visa, tidak hanya ASEAN nationalities,’’ ujar Pauline saat dihubungi kemarin (18/5).  Menurut Pauline, hal itu patut menjadi perhatian lantaran Indonesia saat ini dianggap kalah bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Sebab, Indonesia masih menerapkan VOA dan aplikasi visa.  Untuk pelonggaran aturan masker, kalangan pengusaha mengapresiasi hal tersebut. Pauline menegaskan bahwa di luar negeri pun sudah banyak yang menerapkan aktivitas di luar ruangan tanpa perlu mengenakan masker lagi. ”Hal ini tentunya membuat wisatawan lebih nyaman saat bepergian,’’ tambah Pauline. Menurut dia, tingkat confidence masyarakat untuk bepergian perlu dibarengi dengan semakin melandainya kasus Covid di setiap negara serta meningkatnya tingkat vaksinasi. ”Di Indonesia kelihatannya setelah euforia mudik kemarin juga tidak terjadi lonjakan kasus yang berarti,’’ urainya.  Pengusaha di sektor pariwisata, sambung Pauline, berharap ke depan tidak ada varian-varian baru lagi yang membuat industri meredup. ”Sekarang ini saatnya industry revival. Berbagai pelonggaran aturan tentunya sangat membantu,’’ tegasnya. Pengusaha tidak berekspektasi tinggi bahwa demand perjalanan akan meningkat secara instan. Astindo memproyeksikan permintaan akan naik secara gradual. ”Dari data kita bulan Maret–April, angkanya sudah meningkat 50 persen dibanding Januari–Februari dan meningkat 400 persen dibanding Maret–April tahun lalu. Ini artinya trennya sudah baik,’’ jelasnya.  Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Artha Hanif menyebutkan, pelonggaran prokes yang diterapkan pemerintah menjadi angin segar bagi industri pariwisata dan sektor-sektor pendukung lainnya. ”Hal ini akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Yang kemarin masih menunda outing, wisata keluarga, dan sebagainya sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi," ujar Artha. Dia berharap sektor usaha-usaha riil yang terkait dengan mobilitas dan perjalanan masyarakat juga diuntungkan dengan kebijakan tersebut.  Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr Mohammad Syahril SpP kemarin mengingatkan, pelonggaran aturan itu tidak lantas bebas tanpa aturan. Yang diperkenankan tidak memakai masker hanya jika beraktivitas di luar ruangan dan bukan orang yang berisiko. Yang berisiko itu, misalnya, anak, lansia, dan orang yang memiliki komorbid. ”Tapi kalau kurang yakin, boleh pakai masker. Kan tidak ada larangan memakai masker,’’ ungkapnya.  Lebih lanjut dia menyatakan, aktivitas dalam ruangan harus tetap menggunakan masker. Selain itu, jika berada di tempat yang banyak orang atau kerumunan, disarankan tetap pakai masker. Di sisi lain, masyarakat dinilai sudah disiplin dalam memakai masker. ”Ini sudah jadi kebiasaan hidup kita,’’ ungkapnya.  Pada kesempatan berbeda, Sesditjen Kesehatan Masyarakat Siti Nadia Tarmizi menyatakan, tidak ada kriteria baku suatu negara berada pada fase apa. Badan kesehatan seperti CDC dari Amerika Serikat membuat kriteria sendiri untuk negaranya dan diikuti beberapa negara lain. Namun, ketentuan yang dibuat badan kesehatan di beberapa negara biasanya bersifat general. Misalnya, kasus konfirmasi rendah dan angka produksi virus di bawah 1. ’’Ini yang dinamakan pandemi terkendali,’’ ujarnya. Lalu, biasanya ada tambahan cakupan imunisasi 70 persen. ”WHO sebenarnya sedang menyusun kriteria itu,’’ bebernya. Sayangnya, belum juga final. Indonesia pun, menurut Nadia, tidak bisa menunggu dan masih menyusun kriteria transisi endemi Covid-19. ”Kriteria PPKM level 1 itu bisa dikatakan pandemi terkendali,’’ imbuhnya.

Prokes Dilonggarkan, Traveling Tak Perlu PCR-Antigen Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Penumpang-Kereta-Api-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Suasana penumpang di Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta, Selasa (8/3./2022). Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, darat, dan laut tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dari antigen dan PCR, dengan syarat suda" width="100%">
<figcaption>Suasana penumpang di Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta, Selasa (8/3./2022). Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, darat, dan laut tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dari antigen dan PCR, dengan syarat suda</figcaption>
</figure><h3>Stiker Jaga Jarak di Kursi Angkutan Umum Dicabut</h3> JawaPos.com – <a href="https://www.jawapos.com/tag/pelonggaran-aturan/">Pelonggaran aturan</a> untuk pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) resmi diberlakukan kemarin. Tak ada lagi jaga jarak di dalam angkutan umum. Baik untuk moda transportasi darat, laut, udara, maupun kereta api. Kebijakan tersebut dituangkan dalam empat surat edaran (SE) menteri perhubungan. Yakni, SE Nomor 21 Tahun 2022 untuk PPDN transportasi udara, SE 23 Tahun 2022 untuk transportasi darat, SE 24 Tahun 2022 untuk transportasi laut, dan SE 25 Tahun 2022 untuk kereta api. ”Empat SE Kemenhub itu merujuk pada SE Satgas Penanganan <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> Nomor 11 Tahun 2022,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati kemarin (9/3). Keempat SE sama-sama meresmikan penghapusan syarat tes antigen maupun PCR untuk mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua maupun ketiga (booster). PPDN yang baru mendapatkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin/">vaksin</a> dosis pertama masih diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. Bisa juga menunjukkan hasil rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki <a href="https://www.jawapos.com/tag/penyakit-komorbid/">penyakit komorbid</a> yang menyebabkan tidak dapat divaksin wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR dengan sampel diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam. Bisa juga dengan rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam. Kemudian, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19. Adita menambahkan, PPDN berusia di bawah 6 tahun juga bisa melakukan perjalanan dengan pendamping dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Empat SE Kemenhub itu berlaku mulai kemarin (8/3) dan akan dievaluasi sesuai dinamika di lapangan. Meski aturan kini sudah longgar, Adita mengimbau agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Yaitu, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Khusus pengaturan transportasi darat, <a href="https://www.jawapos.com/tag/dirjen-perhubungan/">Dirjen Perhubungan</a> Darat Budi Setiadi mengatakan, pembatasan kapasitas penumpang mobil umum, kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan masih berlaku. Jumlah penumpang dibatasi maksimum 70 persen dari kapasitas tempat duduk dengan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) untuk daerah PPKM level 4 dan level 3. Untuk daerah dengan PPKM level 2 dan 1, jumlah penumpang boleh hingga 100 persen kapasitas dengan tetap menerapkan jaga jarak fisik. ”Terkait dengan protokol kesehatan di setiap simpul transportasi, seluruh pelaku perjalanan dalam negeri masih tetap aktif dan wajib melaksanakan. Seperti penggunaan masker maupun hand sanitizer serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” jelas Budi. SE Kemenhub tersebut langsung ditindaklanjuti oleh sejumlah pengelola moda transportasi. Kemarin (9/3) PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah membebaskan calon penumpang dari kewajiban menunjukkan hasil tes swab antigen maupun PCR bila sudah divaksin Covid-19 secara lengkap. VP Public Relations KAI Joni Martinus menjelaskan, validasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/data-vaksinasi/">data vaksinasi</a> pelanggan dilakukan dengan cara pengintegrasian ticketing system KAI dengan aplikasi PeduliLindungi. Dengan begitu, data vaksinasi pelanggan dapat langsung diketahui oleh KAI pada saat pemesanan tiket. Baik itu melalui KAI Access, web KAI, maupun saat boarding. ”Kami senantiasa mengikuti dan mematuhi seluruh ketentuan pemerintah untuk mencegah persebaran Covid-19,” ungkapnya. Bagaimana calon penumpang yang baru divaksin dosis pertama? Joni mengatakan, mereka tetap wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes Covid-19. Pelanggan yang tidak atau belum divaksin karena alasan medis harus menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Sementara itu, untuk KA lokal dan aglomerasi, pelanggan wajib divaksin minimal dosis pertama, kecuali anak usia di bawah 6 tahun. Mereka tidak diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. ”Pelanggan yang tidak melengkapi persyaratan serta pelanggan yang sudah divaksin tapi <a href="https://www.jawapos.com/tag/positif-covid-19/">positif Covid-19</a> dalam kurun waktu 14 hari ke belakang tidak boleh melakukan perjalanan,” tegasnya. Mereka dipersilakan untuk membatalkan tiketnya. Lebih lanjut dia menyampaikan, berdasar SE Kemenhub yang baru, kapasitas angkut KA jarak jauh sudah dibolehkan 100 persen. Kendati demikian, aturan protokol kesehatan tetap wajib dijalankan. Pelanggan wajib memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama, dan menggunakan hand sanitizer. Pelanggan juga tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan. Larangan makan dan minum untuk perjalanan kurang dari dua jam juga tetap diterapkan, terkecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat untuk pengobatan. Berbeda dengan KA jarak jauh, commuter line masih menerapkan pembatasan kapasitas pengguna maksimal 60 persen. Itu berlaku untuk KRL, baik di wilayah <a href="https://www.jawapos.com/tag/jabodetabek/">Jabodetabek</a> maupun KRL Jogja-Solo. Sebelumnya, kapasitas maksimal untuk KRL hanya 40 persen. Mengikuti kebijakan pelonggaran tersebut, markah di tempat duduk telah dicabut. Akan diganti dengan stiker sosialisasi yang berisi ajakan menjaga jarak. Perubahan itu tak serta-merta membuat volume pengguna KRL naik tajam. Kemarin (9/3) jumlah penumpang cenderung stabil. Pada jam sibuk pagi hari, pengguna KRL mencapai 124.923 orang. Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 127.103 pengguna. Hingga pukul 15.00 WIB, jumlah pengguna mencapai 273.449 orang. ”Angka ini juga stabil dibandingkan hari kemarin yang berjumlah 268.786,” ungkap VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba. Selain kapasitas, ada penyesuaian untuk anak usia di bawah lima tahun (balita). Mereka kini bisa naik KRL dengan syarat didampingi orang tua dan mengikuti <a href="https://www.jawapos.com/tag/protokol-kesehatan/">protokol kesehatan</a> secara ketat. Mereka pun hanya dibolehkan menggunakan KRL di luar jam-jam sibuk. Anne menegaskan, meski aturan perjalanan kini lebih fleksibel, protokol kesehatan tetap wajib diterapkan. Pengguna wajib memakai masker dan disarankan masker ganda dengan dilapisi masker kain. Pengguna juga wajib sudah divaksin dengan melakukan scan melalui aplikasi PeduliLindungi. ”Aturan larangan berbicara secara langsung maupun melalui telepon selama berada di dalam kereta juga tetap berlaku,” tegasnya.

Sudah Vaksin Dosis II dan III? Traveling Tak Perlu PCR atau Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-01-at-12.29.26.jpeg" alt="Petugas sedang memeriksa sampel untuk tes covid-19. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Petugas sedang memeriksa sampel untuk tes covid-19. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tes untuk mendeteksi seseorang tertular virus korona atau Covid-19 selama ini dikenal dengan metode swab. Yakni, swab PCR dan antigen.  Swab PCR dan antigen selama ini dikenal dengan cara mencolok hidung. Direktur Utama Laboratorium Klinik CITO dr Dyah Anggraeni, M.Kes Sp.PK mengatakan, saat ini di Indonesia terdapat tiga jenis tes Covid-19. Yait, PCR, swab Antigen, dan Rapid Test Antibodi. Untuk Swab PCR (polymerase chain reaction) dapat mendeteksi materi genetik (DNA atau RNA) virus. Swab Antigen dapat mendeteksi protein tertentu dalam virus. Lalu, rapid test antibodi untuk mendeteksi antibodi terhadap virus korona.  “Kini tidak harus colok hidung sampai ke dalam untuk mengambil sampel virus. Teknologi terbaru di CITO Laboratorium Klinik, hanya 2 sentimeter saja. Jadi nggak sakit sama sekali, tidak sampai hidung sakit, atau mata berair gara-gara dicolok,” ujar Dyah Anggraeni dalam keterangannya, Selasa (1/3).  Selain itu, terdapat juga dengan cara berkumur. “Hasilnya akurat, bisa dipertanggungjawabkan secara medik dan aman. Tidak sakit," klaim dr Dyah.  Menurut Dyah, teknik tersebut sekaligus menjawab ketakutan dan keengganan masyarakat dalam test pemeriksaan Covid 19. Sebab, teknik colok hidung dianggap sakit.  “Pandemi membuat kami terus melakukan inovasi di bidang kesehatan. Selain itu, masyarakat butuh layanan yang nyaman, aman, cepat dan akurat,” terangnya.  Adapun tes PCR yang tidak perlu colok hidung itu, kata Dyah Anggraeni menyebut, yaitu swab antigen Nasal, PCR Saliva test, dan PCR SGTF (S Gene Target Failure). "Metode pemeriksaan seperti itu untuk mendeteksi varian-varian dari Covid-19,” kata Dyah.  Swab antigen nasal adalah dengan metode sampling dengan sampel nasal, sehingga pengambilan sampel tidak sampai Nasopharynx. Cara ini banyak diminati karena nyaman dan tidak menimbulkan rasa sakit , khususnya bagi anak anak.  PCR SARS CoV-2 Saliva, pemeriksaannya menggunakan sampel saliva (air liur) dengan metode gargle. Ini memudahkan pasien dalam melakukan pengambilan sampel, karena selain tidak sakit. Pengambilan sampel bisa dilakukan di rumah, tidak harus datang antre di Laboratorium. Cukup mengirimkan sampelnya saja. Tidak ada kontak fisik dengan tenaga Kesehatan.  PCR SGTF (S Gene Target Failure). Ini metode deteksi varian SARS-CoV-2 yang terus bermutasi. Seperti diketahui, virus secara alamiah akan terus bermutasi yang berdampak terhadap penularan, keparahan penyakit, vaksin, pengobatan, dan penanganan kesehatan masyarakat.  Alhasil, cara seperti itu diklaim banyak diminati, karena nyaman dan tidak menimbulkan rasa sakit. Pendapat itu diungkapkan oleh anak-anak.

PCR Metode Ini Diklaim Tak Perlu Colok Hidung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-1-2.jpg" alt="Ilustrasi cacar monyet. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cacar monyet. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Covid-19 juga cepat menyebar di lingkungan warga binaan atau narapidana (napi). Dari data, saat ini jumlah napi yang paling banyak dinyatakan positif Covid-19 berada di Rutan Perempuan Kelas II-A Surabaya (Ruperbaya). Sekitar 60 persen napi positif hasil swab antigen.  ’’Sebagian besar tidak memiliki gejala sama sekali atau OTG (orang tanpa gejala). Mereka yang memiliki gejala hanya ringan seperti batuk, pilek, dan demam,’’ kata Kepala Rutan Perempuan Kelas II-A Surabaya Amiek Dyah Ambarwati kemarin (25/2).  Pihak rutan tetap mengisolasi mereka. Saat ini napi yang berada di Ruperbaya sebanyak 125 orang. Lebih dari 70 orang masih menjalani isolasi di dalam bui. Karena tidak ada ruang isolasi khusus, warga binaan yang hasil tes swab antigen positif menempati kamar di lantai bawah. Sementara itu, mereka yang negatif berada di kamar sel lantai atas.  Untuk sementara mereka hanya beraktivitas di dalam kamar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. ’’Sekarang di dalam kamar anak-anak (warga binaan) juga memakai masker. Saya sampaikan kepada mereka untuk selalu curiga pada diri sendiri (terpapar Covid-19) agar orang lain terlindungi,’’ lanjut Amiek.  Menurut dia, paparan Covid-19 di dalam bui bermula dari adanya petugas rutan yang dinyatakan positif. Kemudian, pihak rutan mengambil langkah cepat untuk melakukan tracing dan testing. Hasilnya, ternyata banyak petugas maupun warga binaan yang juga terpapar, tapi tidak memiliki gejala sama sekali.  Mendapati temuan tersebut, pihak rutan langsung melapor ke kanwil sekaligus menutup total sementara (lockdown) rutan. Termasuk kegiatan penerimaan penitipan makanan dari keluarga warga binaan. Khusus pengiriman vitamin, hand sanitizer, dan masker masih diperkenankan.

60 Persen Napi di Rutan Perempuan Kelas II-A Surabaya Terpapar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/vaksinasi-sidoarjo.jpg" alt="UPAYA PENCEGAHAN: Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada Dani Ardianto, pelaku sektor pariwisata, di Hotel Utami, Juanda, Sidoarjo, pada 19 Mei lalu. (Angger Bondan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UPAYA PENCEGAHAN: Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada Dani Ardianto, pelaku sektor pariwisata, di Hotel Utami, Juanda, Sidoarjo, pada 19 Mei lalu. (Angger Bondan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos,com- Bukan hanya anak-anak yang menjadi sasaran tes swab antigen untuk mengetahui paparan virus Covid-19 saat ini. Para warga lanjut usia (lansia) juga. Kemarin (7/2) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo menginstruksikan agar puskesmas melaksanakan tes swab antigen pada lansia. Baik bagi mereka yang memang bergejala dan berobat ke puskesmas maupun yang berada di rumah.  ”Jadi, ada (tes) swab di puskesmas. Ada juga yang nanti dilakukan door-to-door,” kata Kepala Dinkes Sidoarjo drg Syaf Satriawarman SpPros.  Pemeriksaan dari rumah ke rumah itu diprioritaskan untuk lansia yang memiliki kontak erat dengan penderita Covid-19. Termasuk warga sepuh yang memiliki gejala, tapi tidak sempat memeriksakan diri ke puskesmas. Sebab, mereka tidak bisa pergi ke fasilitas kesehatan terdekat.  Karena itu, untuk sementara pihak dinkes dan puskesmas fokus pada pemeriksaan kelompok lansia. ”Sementara ini, karena angka pertambahan Covid tinggi, kami melakukan tes ke usia lanjut dulu,” terang Syaf.  Kelompok mereka harus diperiksa karena rentan. Jika terpapar virus korona, risiko bermasalah dan komplikasinya lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang belum divaksin. Pihak dinkes berencana memeriksa warga lansia mulai hari ini. ”Prinsipnya seperti tes acak pada anak-anak. Dilakukan pemeriksaan swab antigen. Bisa di puskesmas maupun di rumah,” jelas Syaf.  Selain melakukan tes swab, pihak dinkes terus memvaksin warga lansia dosis ketiga. Sampai sekarang persentase vaksinasi untuk mereka masih rendah. Baru 6,96 persen atau 10.442 lansia yang memperoleh vaksin booster.  Pihak puskesmas sendiri selama ini sudah banyak yang melakukan tes tersebut pada warga lansia. Terutama mereka yang sakit dengan gejala. Saat mereka memeriksakan diri ke puskesmas. Salah satu puskesmas yang menerapkan tes pada pasien adalah Puskesmas Trosobo. Di puskesmas tersebut ada layanan khusus poli ISPA.  Di tempat itu warga yang datang dengan keluhan seperti demam dan batuk harus menjalani tes swab antigen. Termasuk mereka yang punya kontak erat dengan pasien positif korona. Juga warga yang melakukan perjalanan ke luar kota. Terutama daerah yang kasus positif koronanya tinggi.  ”Kami selalu siap dan mendukung serta melaksanakan kebijakan dari dinkes. Termasuk tes di sekolah-sekolah, juga kami laksanakan,” kata Kepala Puskesmas Trosobo dr Arif Rahman Nurdianto.  Untuk diketahui, dalam perkembanganya, Sidoarjo per 8 Februari atau hari ini juga kini berstatus PPKM level 2. Ini menyusul tambahan kasus positif harian cukup signifikan. Bahkan, kasus aktif berada di posisi kedua se-Jatim.

Sidoarjo PPKM Level 2, Door-to-Door Swab Antigen Lansia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/JKT-Ujicoba_Penonton-di-laga-Persis-Solo-Vs-Rans-Cilegon-FC-Haritsah-Almudatsir-1-2774.jpg" alt="Sejumlah penonton saat berada di stadion Pakansari dalam lanjutan liga 2 Rans Cilegon FC melawan Persis Solo, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/12/2021). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Sejumlah penonton saat berada di stadion Pakansari dalam lanjutan liga 2 Rans Cilegon FC melawan Persis Solo, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/12/2021). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Secara umum, uji coba menggelar pertandingan dengan penonton di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, kemarin berlangsung lancar. Suporter, meski dalam jumlah yang dibatasi, lega karena bisa mendukung langsung tim kesayangan. Menurut Marten Oi, koordinator B6 Surakartans, hanya biaya swab yang mereka keluhkan.  Senang bisa kembali ke stadion?  Syukur alhamdulillah. Meski masih dalam jumlah terbatas, tetap harus disyukuri. Ke depan, semoga kuota suporter bisa lebih banyak.  Berangkat ke Bogor bersama rombongan berapa orang?  Manajemen Persis menyediakan kuota 100 orang. Jumlah itu kemudian dibagi kepada empat kelompok. Jadi, B6 Surakartans dapat kuota 25 orang. Pasoepati 25 orang. Ultras 25 orang. Lalu, Garis Keras 25 orang.  Ribet nggak sih menonton pertandingan pada masa pandemi?  Ya, ribet. Ribetnya adalah ketika harus mencocokkan nama di undangan dengan daftar hadir di meja panitia pelaksana (panpel) pertandingan. Seharusnya pakai PeduliLindungi aja.  Kami juga menyoroti swab antigen yang harus bayar Rp 45 ribu. Seharusnya, karena ini masih uji coba, swab antigen untuk suporter digratiskan.  Apakah harga swab antigen Rp 45 ribu terbilang mahal?  Di Solo, yang saya tahu swab antigen dalam penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2 digratiskan. Jadi, kalau di Solo gratis dan di Bogor harus bayar, tentu terbilang mahal. Kalau tiket beli, nggak masalah. Karena ini undangan, seharusnya antigen gratis. Ini kan LIB yang undang.

Uji Coba Laga dengan Penonton, Swab Antigen Seharusnya Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/nbandara-juanda.jpg" alt="TAMBAHAN SYARAT BEPERGIAN: Para calon penumpang pesawat mengantre di depan konter check-in. Kemenhub menerapkan persyaratan tes PCR mulai Minggu (24/10). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAMBAHAN SYARAT BEPERGIAN: Para calon penumpang pesawat mengantre di depan konter check-in. Kemenhub menerapkan persyaratan tes PCR mulai Minggu (24/10). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah memutuskan syarat terbang tujuan Jawa, Bali, dan sebaliknya kembali seperti sebelumnya. Yakni, penumpang cukup melakukan tes swab antigen.  Kelonggaran itu disambut baik oleth Bandara Internasional Juanda. Sebab, dampaknya diprediksi menaikkan jumlah penumpang. Terlebih mendekati akhir tahun.  Keputusan itu diambil dalam rapat evaluasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin kemarin siang. Meski begitu, penerapannya belum bisa dilakukan. Pihak bandara masih menunggu SE Kemenhub sebagai petunjuk teknis di lapangan.  Stakeholder Relation Manager Bandara Juanda Yuristo Ardhi H. mengatakan, hingga kemarin aturan syarat wajib PCR masih diberlakukan di Bandara Juanda. Hal itu mengacu pada SE Kemenhub. Nah, aturan yang baru bisa diterapkan jika sudah ada surat edaran yang baru. ”Kami sifatnya sebagai pelaksana, jadi hanya menunggu,’’ terangnya.  Menurut Yuris, kelonggaran aturan tersebut sangat berdampak positif pada pergerakan penumpang pesawat nanti. Terlebih mendekati akhir tahun.  Jika itu diterapkan, bisa jadi persentase penumpang bisa naik. Namun, naiknya berapa persen, dia belum bisa memastikan. Khawatirnya, ada perubahan lagi.  Kenaikan penumpang bisa dipastikan terjadi jika aturan swab antigen terus digulirkan. Artinya, tidak ada lagi syarat wajib PCR. Prediksi itu mengacu pada liburan Natal dan tahun baru. Meskipun, tahun ini cuti bersama ditiadakan. ’’Kita lihat syarat ini sampai berapa lama diterapkan, takutnya nanti wajib PCR lagi,’’ kata Yuris.  Seperti sebelumnya, syarat terbang dari dan ke Pulau Jawa serta Bali wajib PCR. Seiring desakan masyarakat, waktu PCR yang sebelumnya hanya 2 x 24 jam diperlama menjadi 3 x 24 jam. Hingga kemudian kemarin siang, pemerintah memutuskan kembali syarat terbang ke semua rute hanya tes swab antigen.  General Manager Bandar Udara Internasional Juanda Sisyani Jaffar mengatakan, jumlah penumpang selama wajib PCR masih cenderung stabil. Yakni, rata-rata 18–20 ribu penumpang per hari. Jumlah tersebut tentunya masih naik 40 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Saat itu, per hari hanya melayani 13 ribu penumpang.  Menurut dia, stabilnya jumlah penumpang meski aturan wajib PCR disebabkan beberapa faktor. Mulai harga tes swab PCR yang turun serta masa berlakunya. Yang sebelumnya 2 x 24 jam menjadi 3 x 24 jam.

Swab Antigen Bakal Digunakan di Juanda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/TES-CPNS-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan kepegawaian daerah (BKD) Pemkab Gresik telah mengeluarkan pengumuman tentang jadwal seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dari 5.785 peserta, 400 orang di antaranya memilih mengikuti tes di 23 lokasi yang berada di 22 provinsi.  Kepala BKD Pemkab Gresik Adi Yumanto mengatakan, terdapat sekitar 400 peserta yang memilih mengikuti tes SKD di kantor regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) setempat. Hal itu dilakukan agar akses peserta ke lokasi tes lebih mudah.  Bagi peserta yang mendaftar untuk formasi CPNS di Pemkab Gresik tapi mengikuti tes di luar daerah, jadwal pelaksanannya sudah keluar. Pertama dilakukan 5 September untuk tes SKD di lokasi BKN Balikpapan, Kaltim, hingga terakhir 18 Oktober di Kanreg V BKN Jakarta.  Mantan kepala dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KBP3A) itu menyebutkan, sejauh ini jadwal pelaksanaan tes SKD yang berlokasi di Gresik belum keluar. Adi mengakui, pihaknya masih menunggu jadwal dari panitia seleksi BKN pusat. Meski demikian, dia memastikan, lokasi akan dipusatkan di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gresik.  Memang, pelaksanaan tes SKD masih dalam suasana pandemi Covid-19. Pemkab Gresik pun telah mengeluarkan regulasi untuk peserta melalui Surat Pengumuman Nomor 810/1736/437.73/2021.  Pemkab Gresik hanya mensyaratkan swab antigen bagi peserta tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) tahun 2021. Apabila telah melakukan vaksinasi, para peserta juga diperbolehkan membawa sertifikat sebagai syarat.  ”Hasil rapat memang demikian. Kalau sudah vaksin silakan dibawa. Kami mensyaratkan peserta membawa surat swab antigen untuk masuk dan mengikuti tes CPNS,” ujarnya.  Adi menjelaskan, syarat itu diberlakukan untuk menjaga agar tidak terjadi klaster persebaran Covid-19 pada pelaksanaan tes CPNS serta tetap mengacu pada syarat yang diberlakukan satgas Covid-19 setempat. Menurut dia, pelaksanaannya nanti dilaksanakan di WEP.  ”Secara umum, Pemkab Gresik siap menggelar tes itu pada bulan ini. Jadi, nanti ketika masuk, peserta harus menunjukkan bukti surat swab antigen sebagai antisipasi persebaran Covid-19,” ucap Adi.  Sebelumnya, beberapa daerah menetapkan sejumlah syarat bagi peserta tes CPNS, termasuk di dalamnya mewajibkan sertifikat vaksinasi bagi peserta. Ada pula yang menyiapkan layanan tes PCR atau swab antigen sebelum pelaksanaan.  Sementara itu, Pemkab Gresik membuka lowongan penerimaan CPNS dan PPPK 2021 sebanyak 2.272 formasi. Perinciannya, 440 formasi CPNS dan 1.832 formasi PPPK.  Jumlah tersebut sesuai jatah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau lebih banyak dari perkiraan. Sebab, sebelumnya jatah untuk Gresik diperkirakan hanya 1.600 formasi gabungan CPNS dan PPPK.  Seleksi CPNS dan PPPK 2021 dibuka untuk umum seperti PPPK 2020. Sementara itu, untuk 2021, khusus tenaga honorer dan tenaga pendidik tidak bisa ikut seleksi CPNS, tapi lewat PPPK.  &nbsp;  &nbsp;

Peserta Tes CPNS dan PPPK Pemkab Gresik Wajib Bawa Surat Swab Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Pernikahan-Saat-Pandemi-Corona-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pasangan pengantin Pernikahan Muhaimin dan Dwi Lestari saat melaksanakan akad Nikah ditengah Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (18/4/2020). Pemerintah Indonesia mengimbau warga yang menikah untuk tidak mengumpulkan" width="100%">
<figcaption>Pasangan pengantin Pernikahan Muhaimin dan Dwi Lestari saat melaksanakan akad Nikah ditengah Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (18/4/2020). Pemerintah Indonesia mengimbau warga yang menikah untuk tidak mengumpulkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diperpanjang, terhitung mulai 31 Agustus hingga 6 September 2021. Sejumlah kegiatan pun masih perlu mengikuti persyaratan yang ditentukan, salah satunya layanan nikah.  Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, persyaratan layanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) masih mengacu pada SE Dirjen Bimas Islam No. P.002/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang dikeluarkan 11 Juli 2021. Dalam aturan tersebut diatur Petunjuk Teknis (Juknis) Layanan Nikah pada KUA masa PPKM Darurat.  Plt Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag M Adib Machrus mengatakan, salah satu isi aturan tersebut adalah syarat melampirkan hasil negatif surat swab antigen sebelum pelaksanaan akad nikah.  "SE tersebut masih berlaku, salah satunya harus melampirkan hasil negatif surat swab antigen," ujar dia, Kamis (2/9).  Pihak yang wajib melakukan swab antigen adalah calon pengantin (catin), wali nikah dan dua orang saksi. “Mereka wajib melakukan swab antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah,” jelasnya.  Ia juga mengingatkan penghulu untuk benar-benar memperhatikan protokol kesehatan (prokes) dalam memberikan pelayanan nikah selama masa PPKM. "Dalam pelayanan pernikahan, penghulu harus memperhatikan prokes, persyaratan swab antigen, dan pembatasan jumlah yang hadir,” pesan dia.  “Persyaratan nikah selama PPKM ini tidak lain untuk memastikan pencegahan penularan Covid-19 di klaster pernikahan," tandasnya.

Pasangan yang Mau Menikah Wajib Swab Antigen Sebelum Akad

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#swab antigen

Berita Terkini