<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/BNN-1337364581.jpg" alt="Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Persebaran Nitrous Oxide atau N20 di Indonesia kini menjadi sorotan Badan Narkotika Nasional (BNN). Meski belum termasuk dalam salah satu jenis narkotika, namun penyalahgunaan gas tersebut berbahaya bagi kesehatan bahkan dapat mengancam nyawa. Dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media pada Selasa (27/1), Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa tidak sulit untuk memperoleh gas tersebut. Tidak heran, kini penyalahgunaan Nitrous Oxide menjadi salah satu tren di kalangan anak muda. &rdquo;Tren itu marak karena gas tersebut mudah didapat,&rdquo; ungkap jenderal bintang tiga Polri tersebut. Berdasar informasi yang diperoleh BNN, praktik penyalahgunaan N20 beragam. Tidak sedikit yang menggunakan gas tersebut dengan campuran alkohol. Menurut Suyudi, tindakan itu sangat berbahaya. Sebab, jika dihirup secara langsung, gas itu akan bekerja dan menyerang sistem saraf pusat pada tubuh manusia. &rdquo;Nitrous oxide berdifusi sangat cepat melalui paru-paru ke dalam aliran darah dan menuju otak,&rdquo; imbuhnya. Efek dari penyalahgunaan gas tersebut adalah euforia. Pada otak, gas itu dapat menghambat transmisi sinyal rasa sakit dan memicu pelepasan dopamin. Karena itu, muncul efek rasa tenang dan tidak jarang hingga menyebabkan tawa tanpa sebab. Tentu saja, efek tersebut hanya muncul sementara waktu. Tidak bersifat permanen. Suyudi menyebut, yang berbahaya adalah perilaku adiktif yang muncul akibat penyalahgunaan gas tersebut. Itu akan mendorong dan memicu pengguna untuk terus menghirup gas tersebut berulang kali. Namun demikian, sejauh ini Nitrous Oxide belum masuk dalam deretan narkotika. Suyudi menyatakan bahwa belum ada Nitrous Oxide dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula dalam daftar Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. &rdquo;Meski tidak masuk UU Narkotika, tren global menunjukkan pengetatan regulasi terhadap zat itu karena meningkatnya kasus penyalahgunaan di kalangan remaja. Di berbagai negara,&rdquo; imbuhnya. Di banyak negara, lanjut Suyudi, penggunaan Nitrous Oxide sudah semakin ketat. Bahkan ada negara yang sudah mengklasifikasikan gas tersebut sebagai salah satu jenis barang terlarang atau narkoba jika digunakan serampangan atau terjadi penyalahgunaan.

BNN peringatkan tren berbahaya penyalahgunaan Nitrous Oxide di kalangan anak muda Indonesia. Kenali risiko serius dan efek adiktif gas N20

BNN Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Nitrous Oxide jadi Tren di Kalangan Anak Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/WhatsApp-Image-2026-01-07-at-203035-3148894996.jpg" alt="Kepala BNN Suyudi Ario Seto terima apresiasi dari Figura. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala BNN Suyudi Ario Seto terima apresiasi dari Figura. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Upaya pemberantasan narkotika di Indonesia masih menghadapi jalan terjal. Peredaran narkoba yang kian masif, jaringan lintas negara, hingga tantangan regulasi dan teknis di lapangan, membuat tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) jauh dari kata ringan. Di tengah situasi tersebut, Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto mendapat apresiasi dari komunitas Figur Nusantara (Figura) atas kinerja memimpin agenda pemberantasan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya. Apresiasi itu diserahkan pada Selasa (6/1) sebagai bentuk dukungan publik terhadap kerja institusi penegak hukum narkotika. Dalam beberapa tahun terakhir, BNN mencatat sejumlah operasi besar yang menyorot perhatian publik. Mulai dari penindakan di kawasan yang selama ini dikenal sulit disentuh aparat, seperti Kampung Ambon, hingga pengungkapan jaringan narkoba lintas negara yang terhubung dengan sindikat asal Tiongkok. Operasi tersebut memperlihatkan pendekatan penegakan hukum yang lebih terbuka dan menyasar aktor besar, bukan hanya pengguna di level bawah. Ketua International Creatives Exchange sekaligus penggagas Figura Atta Ul Karim menilai, langkah-langkah tersebut layak mendapat dukungan moral dari masyarakat sipil. Apresiasi publik bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk partisipasi sosial dalam memperkuat perang melawan narkoba. &ldquo;Pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan pada aparat. Dukungan masyarakat penting agar agenda ini tidak berhenti di tengah jalan,&rdquo; ujar Atta melalui keterangannya. Meski demikian, menurut dia, tantangan ke depan dinilai masih besar. Perubahan pola peredaran narkoba yang memanfaatkan teknologi digital, jalur distribusi baru, hingga perdebatan soal pendekatan hukum, antara represif dan rehabilitatif, menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab negara. Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto mengakui, dukungan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga konsistensi kebijakan BNN. Dia menegaskan agenda Indonesia BERSINAR (Bersih dari Narkoba) membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran generasi muda. &ldquo;Dukungan masyarakat membuat kami yakin bahwa perang melawan narkoba adalah tugas bersama. Anak muda harus berani menolak narkoba dan aktif dalam kegiatan positif,&rdquo; kata Suyudi. Apresiasi dari Figura menjadi yang pertama di awal 2026 dan direncanakan berlanjut kepada tokoh lain dari berbagai sektor.&nbsp;Di luar penghargaan simbolik, publik kini menanti langkah konkret lanjutan, yaitu penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, serta strategi pencegahan yang adaptif terhadap dinamika peredaran narkotika di Indonesia.

Apresiasi publik untuk Kepala BNN Suyudi Ario Seto soroti kinerja dan tantangan besar pemberantasan narkotika di Indonesia

Publik Apresiasi Kepala BNN, Tantangan Pemberantasan Narkotika Masih Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/BNN-1337364581.jpg" alt="Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) telah mencatat capaian signifikan dalam penanganan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sepanjang tahun 2025, dengan total 746 kasus yang berhasil diungkap. Di antaranya, 42 jaringan peredaran terorganisir berhasil dibongkar, yang terdiri dari 33 jaringan skala nasional dan 9 jaringan internasional. &nbsp; Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan informasi terbuka kepada publik terkait capaian tersebut. "Masyarakat berhak mengetahui capaian kinerja dan kerja keras BNN RI selama satu tahun terakhir, sekaligus memahami peruntukan uang pajak yang dialokasikan khusus untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika," ujar Suyudi, Jumat (19/12).&nbsp; &nbsp; Dari seluruh pengungkapan kasus, BNN RI berhasil menangkap 1.174 orang tersangka dengan barang bukti narkotika yang cukup besar. Detail barang bukti tersebut meliputi lebih dari 4 ton sabu, 2,1 ton ganja, 2.061,56 gram ganja sintetis, dan 364.750 butir pil ekstasi. Selain itu, BNN RI juga telah memusnahkan ladang ganja seluas 127.800 meter persegi, yang berisi 224.500 batang tanaman dengan berat keseluruhan mencapai 109,8 ton. "Upaya ini dilakukan untuk memutus mata rantai produksi narkotika di Indonesia," jelas Komjen Suyudi. &nbsp; Dalam bidang penegakan hukum, BNN RI juga mengungkap 6 kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait dengan narkotika, dengan 8 tersangka yang ditangkap dan aset hasil kejahatan senilai Rp144,19 miliar yang disita. Selain itu, pihaknya juga menindak pelaku yang terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), termasuk menangkap 16 orang DPO&mdash;salah satunya adalah gembong narkotika internasional Dewi Astuti, buronan Interpol, yang berhasil ditangkap di Kamboja. &nbsp; Salah satu keberhasilan terbesar yang dicatat adalah pengungkapan penyelundupan 2 ton sabu dari kapal Sea Dragon Tarawa di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, pada bulan Mei 2025. Komjen Suyudi menegaskan bahwa kasus ini menunjukkan semakin masifnya pemanfaatan jalur laut sebagai lintasan penyelundupan narkotika. &nbsp; Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan, BNN RI juga melaksanakan operasi terpadu bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga terkait. Operasi ini dilakukan secara serentak di 53 titik di 34 provinsi guna pemberantasan dan pemulihan kawasan rawan narkotika. &nbsp; Di bidang pencegahan, BNN RI menjalankan berbagai program yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Program Desa Bersinar telah menyasar 2.014 desa, sedangkan intervensi ketahanan keluarga anti narkotika menjangkau 4.286 keluarga. Selain itu, pihaknya juga telah meluncurkan Program Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN) dan program ANANDA BERSINAR, yang bertujuan membentuk generasi muda yang tangguh dan bebas narkotika. &nbsp; "Penanganan narkotika harus dilakukan secara komprehensif, holistik, integratif, dan berkelanjutan. Kami terus menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui program CSR, untuk menangani kawasan rawan narkotika baik di perkotaan maupun pedesaan," ungkap Suyudi. &nbsp; Sepanjang tahun 2025, BNN RI juga telah menandatangani 34 dokumen kerja sama nasional dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lingkungan pendidikan, dan komponen masyarakat. "Hal ini sebagai landasan hukum pelaksanaan berbagai inisiatif pencegahan dan pemberantasan narkotika yang lebih terorganisir," tutupnya.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mencatat capaian signifikan dalam penanganan narkotika sepanjang tahun 2025.

Sepanjang Tahun 2025, BNN Ungkap 746 Kasus

Suyudi Ario Seto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Suyudi Ario Seto

Berita Terkini

BNN Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Nitrous Oxide jadi Tren di Kalangan Anak Muda

Publik Apresiasi Kepala BNN, Tantangan Pemberantasan Narkotika Masih Panjang

Sepanjang Tahun 2025, BNN Ungkap 746 Kasus

Download Aplikasi JawaPos.com