<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/OKE-JKT1-JOKOWI-DAN-MARUF-AMIN-raka-1.jpg" alt="Direktur Imparsial, Al Araf mengharapkan pemerintahan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Direktur Imparsial, Al Araf mengharapkan pemerintahan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - ‎Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon mengusulkan supaya menteri koordinator (menko) di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dihapus. Menurut Effendi adanya Menko hanya memperpanjang birokrasi saja. Padahal Presiden Jokowi tidak ingin birokrasi yang berbelit-belit.  ‎"Fungsi Menko enggak terlalu efektif, yaitu memperpanjang birokrasi yang enggak penting juga," ujar Effendi dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (8/2).  Menurut Anggota Komisi I DPR ini jika pemerintah ingin memperpendek birokrasi. Maka ia mengusulkan tidak perlu adanya jabatan Menko. Sehingga bisa memudahkan dalam tugas.  "Jadi kalau mau berlari kencang enggak usah ada Menko," tegasnya.  Birokrasi yang berbelit-belit ini menurut Effendi laporan yang telah dikerjakan oleh Menko tanggung jawabnya ke siapa. Sementara di kabinet ada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.  Sehingga Effendi berujar, Menko tersebut akan bingung bertanggungjawabnya ke siapa‎ di dalam Kabinet Indonesia Maju ini.  "Jadi entar si menteri bertanggung jawab ke siapa. Ke Presiden, Wapres atau ke KSP," tegasnya.  ‎Selain itu, Effendi juga mengkritik program Susi Pudjiastuti yang dihilangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Sejak ditetapkan menjadi menteri, Edhy menghilangkan kebijakan penenggelaman kapal asing di era Susi Pudjiastuti.  Menurut‎ Effendi, ini sama saja Edhy Prabowo tidak sepakat dengan program yang telah disetujui oleh Presiden Jokowi pada era 2014-2019.   "Jadi ini kebijakan yang disetujui oleh Pak Jokowi dikoreksi oleh Edhy Prabowo," pungkasnya.

Politikus PDIP Usul Tak Perlu Ada Menko di Kabinet Jokowi-Ma'ruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PELANTIKAN-PRESIDEN-DAN-WAPRES-2019-2024-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Senin pagi (21/10), Presiden Joko Widodo akan memanggil satu persatu para pembantunya yang baru. Sebagian dipertahankan, tapi ada juga yang digantikan.  Mantan Gubernur DKI Jakarta yang dikenal dengan sebutan Jokowi itu menyatakan, susunan Kabinet Kerja jilid IIperiode kedua 2019-2024 sudah rampung dan akan diumumkan bersama Wapres KH Ma'ruf Amin. Sinyalnya formasi akan lebih banyak wajah-wajah baru.  Formasinya, ada sekitar 16 menteri akan diisi oleh kader partai politik. Selebihnya akan diisi oleh kalangan profesional. "Ya kurang lebih (16 orang)," ucap Jokowi menjawab jurnalis di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10).  Nama-nama menteri itu akan diumumkannya pada Senin pagi. Kemudian, sore hari harinya Wapres KH Ma'ruf Amin akan bertolak ke Jepang, menghadiri penobatan kaisar Negeri Sakura itu.  "Besok pagi akan saya kenalkan, jam pagi ya sama abah (Ma'ruf Amin, red)," terang Jokowi.  Mantan wali kota Solo itu belum mau memerinci soal siapa saja yang sudah ada di formasi kabinetnya. Dia hanya memastikan strukturnya sudah siap dan tinggal diumumkan.  Termasuk ketika ditanya soal berapa jumlah menteri partai oposisi yang kemungkinan bergabung, seperti Gerindra, Demokrat dan PAN. "Itu sudah rampung. Besok dikenalkan," tandas Jokowi.

Senin Pagi Jokowi dan Abah Kenalkan Kabinet Baru, Ini Komposisinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-beli-sabun-rp-2-miliar-itu-duit-pribadi-jokowi-apa-tkn_m_.jpg" alt="Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo menyatakana bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabun Rp 2 Miliar itu adalah dana Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf." width="100%">
<figcaption>Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo menyatakana bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabun Rp 2 Miliar itu adalah dana Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang peralihan kekuasaan 20 Oktober 2019, ruang gerak menteri Kabinet Kerja I mulai dibatasi. Presiden Joko Widodo sudah melarang semua menteri mengambil kebijakan strategis yang memiliki dampak penanganan yang panjang.  Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, instruksi tersebut sudah disampaikan bulan lalu. ”Sejak satu bulan ini presiden meminta para menteri untuk tidak mengambil langkah-langkah strategis yang berdampak jangka panjang,” ujar dia di kantor sekretaris kabinet, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin (2/10).  Pramono menjelaskan, kebijakan tersebut diambil lantaran masa kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah sangat pendek, yakni 17 hari. Di sisi lain, pos-pos kementerian juga berpotensi mengalami peralihan pimpinan. Nah, dengan situasi itu, pengambilan kebijakan strategis dirasa tidak ideal untuk dilakukan.  Untuk itu, kata dia, apa pun alasannya, bentuk kebijakan strategis sudah tidak bisa dilakukan. Termasuk dilarang memutasi pejabat eselon. ”Kecuali kebijakan yang mendapatkan izin dari presiden dan wakil presiden,” kata politikus senior PDIP tersebut.  Hal itu, lanjut dia, berlaku juga untuk tiga menteri pelaksana tugas (Plt) yang menempati posisi barunya. Yakni, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang menjabat Plt Menpora, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menduduki Plt Menkum HAM, dan Menko Bidang Ekonomi Darmin Nasution yang menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.  Dalam instruksi kepada ketiganya, presiden hanya meminta untuk menyelesaikan tugas administrasi yang belum dituntaskan menteri sebelumnya. ”Tetapi, semua harus dilaporkan kepada presiden dalam rapat terbatas,” tuturnya.  Lantas, apakah penyusunan formasi menteri baru di kabinet jilid II sudah selesai? Politikus kelahiran Kediri itu enggan banyak berbicara. Sebab, dia berposisi pembantu presiden, sedangkan penyusunan menteri jadi kewenangan presiden. ”Ya, itu hak prerogatif presiden. Presiden lagi ke Solo,” ujar dia.

Jelang Pelantikan Presiden, Menteri Dilarang Ambil Kebijakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Mega-jokowi-Raka-Denny.jpg" alt="Wapres Jusuf Kalla, Presiden Joko Widodo, Ketum Megawati Soekarnoputri, Wapres Terpilih Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla, Presiden Joko Widodo, Ketum Megawati Soekarnoputri, Wapres Terpilih Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing (capital inflow) sampai dengan 8 Agustus 2019 sebesar Rp 179,6 triliun. Angka tersebut terdiri dari sebesar Rp 113,7 triliun berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan sebesar Rp 65,9 triliun dari pasar saham.  Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode sama Juli 2019 yang telah mencapai Rp 192,5 triliun. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan, penurunan aliran modal asing banyak dipengaruhi oleh penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed). Alhasil, banyak investor yang memilih aset yang aman.  "Investor mulai beralih dari surat utang ke emas dan dolar," kata Bhima kepada JawaPos.com, Minggu (11/8).  Selain faktor penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), ia juga menyatakan perang dagang antara AS dan Tiongkok juga berpengaruh terhadap ekspektasi investor dalam jangka panjang.  "Selain itu, aset yang berisiko tinggi seperti saham di sektor perkebunan dan pertambangan juga dilepas," terangnya.  INDEF, kata Bhima, memprediksi capital inflow yang masuk ke Indonesia masih akan bergerak dinamis. Bisa turun dan bisa naik melambat.  Sebab, banyak investor masih menunggu kabinet baru yang akan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin untuk pemerintahan 2019-2024. "Kelihatanya masih wait and see susunan kabinet baru," katanya.  "Baru paska 20 Oktober investasi ada peningkatan. Menteri teknis menjadi perhatian utama bagi investor karena berkaitan dengan kebijakan lima tahun ke depan," tukasnya.  Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan menurunnya aliran modal asing pada Agustus 2019 dinilai hal yang wajar. Perry bilang, salah satu faktor yang mempengaruhi keluarnya aliran modal ialah perang dagang AS-Tiongkok.  "Faktor teknikal yang mempengaruhi ada aliran keluar, lalu masuk lagi, itu biasa. Karena memang investor itu ada yang disebut carry trade. Jadi kalau ada keluar masuk ya biasa," kata Perry di Gedung BI, Jakarta, Jumat (9/8) lalu.

Investor Wait and See Tunggu Susunan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PEMBUBARAN-TKN-JOKOWI-AMIN-DERY-RIDWANSAH-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Johnny G Plate mengungkapkan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin akan ikut dalam pembahasan kabinet pemerintahan yang ia pimpin bersama Joko Widodo (Jokowi),  Menurut Johnny, isu-isu miring yang menyebutkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif tidak dilibatkan mengenai pembahasan menteri di kabinet adalah tidak benar.  "Kabinet itu akan disiapkan oleh Pak Jokowi dan tentu akan dibicarakan dengan Kiai Ma'ruf Amin dan juga Pak JK (Jusuf Kalla) yang sekarang ini menjadi wapresnya," ujar Johnny kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/8).  Namun demikian, Anggota Komisi XI DPR ini tidak mengetahui mengenai sudah ada pembicaraan atau belum mengenai kursi menteri antara Jokowi dan Ma'ruf Amin.  Plate mengatakan, saat ini partai koalisi pun belum mengirim data pribadi para calon menteri ke Jokowi. Termasuk NasDem juga belum mengirimkan data calon menterinya.  "Pembicaraan Kiai Ma'ruf Amin dengan Pak Jokowi ya kan itu hal yang normal saja. Mereka berdua kan satu paket," katanya.  Lebih lanjut ‎mengenai Presiden Jokowi yang sudah meminta nama-nama kader partai untuk bisa disodorkan menjadi calon menteri. Johnny menuturkan Nasdem belum memberikan nama-nama calon menteri tersebut.  Alasannya Presiden Jokowi masih belum menyusun mengenai siapa saja menteri yang akan membantunya di kabinet selama lima tahun ke depan.  "Pak Jokowi juga belum susun, dan Nasdem kan belum sampaikan," ungkapnya.  Sekadar informasi, Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin mengungkapkan terkait pengajuan nama menteri adalah sepenuhnya di tangan Presiden Jokowi.  "Oh itu urusannya Pak Jokowi nanti. Urusan jatah-jatah Pak Jokowi lah," ujar Ma'ruf.  Ma'ruf juga menolak untuk berkomentar terkait sejumlah nama yang diisukan akan mendapat jatah menteri. Menurutnya yang akan menyampaikan usulan menteri adalah Presiden Jokowi.  "Ya nantilah kita bicarakan. Kan Pak Jokowi nanti yang menyampaikan usulan-usulannya," kata dia.‎

Nasdem Tegaskan Ma'ruf Amin Akan Dilibatkan dalam Penyusunan Kabinet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Arsul-Sani-Sabik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan Wakil Presiden terpilih dilibatkan dalam penyusunan kabinet perioner 2019-2024. Sehingga Arsul Sani membantah mengenai adanya isu-isu yang menyebutkan pembahasan kursi kabinet hanya Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan ketua umum partai politik saja.  "Pandangan yg melihat bahwa Ma'ruf Amin tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet adalah keliru," ujar Arsul kepada wartawan, Rabu (31/7).  Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, soal kursi di kabinet, Presiden Jokowi selalu mendengar masukan dari siapapun. Sehingga semua pihak dilibatkan untuk masukan-masukan termasuk Ma'ruf Amin yang merupakan pendampingnya di Pilpres 2019 lalu.  "Pak Jokowi menerima masukan atau usulan baik terkait dengan postur kabinet maupun calon menteri. Jadi masih polling inputs, belum dibahas apalagi diputuskan," katanya.  Bahkan Arsul mengatakan, relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin bisa mengusulkan nama-nama menteri. Sehingga Presiden Jokowi sangat terbuka dengan usulan nama. Hal ini juga sekaligus mencari figur-figur yang layak.  ‎"Pak Jokowi saja mempersilakan kelompok-kelompok relawannya boleh usulkan calon menteri, masa Wapresnya tidak boleh," ungkapnya.  Oleh sebab itu, Arsul menilai aneh apabila ada isu yang menyebutkan Ma'ruf Amin tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Sehingga dia memberikan kebenaran yang ada, Presiden Jokowi selalu berdiskusi dengan siapapun termasuk Ma'ruf Amin dalam penyusunan kabinet.  "Saya yakin kalau sudah pada tahap pembahasan, maka baik parpol maupun Wapres terpilih tentu akan diajak rembukan oleh Pak Jokowi," pungkasnya.

Sekjen PPP Bantah Ma'ruf Amin Tidak Dilibatkan Penyusunan Kabinet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/rachmawati-prabowo.jpg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Rachmawati Soekarnoputri, Jakarta, Sabtu (27/7). (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Rachmawati Soekarnoputri, Jakarta, Sabtu (27/7). (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setidaknya satu jam lebih, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui kolega dari partainya, Rachmawati Soekarnoputri. Seperti sang kakak Megawati Soekarnoputri, R‎achmawati juga menyediakan masakan spesial.  Usai pertemuan tersebut, awak media yang berada di luar pagar pun langsung masuk ke kediaman Rachmawati. Tampak kedua tokoh sedang berbincang santai. Kepada wartawan, Rachmawati mengatakan, ia menyediakan nasi liwet spesial untuk mantan Danjen Kopassus tersebut.  ‎"Yang penting ini bukan nasi goreng, tapi nasi liwet," ujar Rachmawati sambil tersenyum kecil di kediamannya, Jalan Jati Padang Raya, Jakarta, Sabtu (27/7).  Menimpali Rachmawati, Prabowo pun berseloroh, berat badannya naik. Pasalnya, dua hari sebelumnya, yakni pada Rabu (24/7) dirinya disuguhi nasi goreng, bakmi Jawa, bakwan, dan es kelapa muda oleh Megawati Soekarnoputri.  "Saya tambah berat badan ini habis makan tadi," seloroh Prabowo yang disambut tawa awak media.  Prabowo mengatakan, tidak ada yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Hanya silaturahmi biasa saja, lantaran memang Rachmawati merupakan wakil ketua umum dan anggota dewan pembina Partai Gerindra.  "‎Beliau kan dewan pembina Ppartai Gerindra, wakil ketua umum, ya kami bahas masalah-masalah yang menarik aja bagi kami," katanya.  Sementara itu, ketika ditanya adakah pembahasan soal peluang bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, Prabowo enggan menjawabnya. Dia memilih meninggalkan wartawan dengan melambaikan tangan kanannya.  "Sudah ya, sudah ya," pungkasnya sembari naik ke mobilnya.  Sebelumnya, saat sowan ke kediaman Megawati, Prabowo disuguhi nasi goreng, bakmi Jawa, bakwan, dan es kepala muda. Malu-malu, kepada wartawan Prabowo mengaku sempat nambah nasi goreng Megawati.

Rachmawati: Yang Penting Ini Bukan Nasi Goreng, Ini Nasi Liwet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Profil-Susilo-Bambang-Yudhoyono-SBY-eca1.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (25/7/18). Pertemuan antara SBY dengan Zulhas bertujuan untuk membahas rencana koalisi di Pilpres 2019. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (25/7/18). Pertemuan antara SBY dengan Zulhas bertujuan untuk membahas rencana koalisi di Pilpres 2019. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat mengincar kursi Ketua MPR. Saat ini, posisi tersebut diperebutkan oleh Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerindra.  Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil lobi-lobi antarpartai mengenai jatah posisi Ketua MPR tersebut.  "Kami memang sebenarnya juga ingin gitu (kursi Ketua MPR) ya. Tetapi kita lihat nanti perkembangannya. Ini kan lobi politiknya bagaimana di fraksi dan pimpinan-pimpinan partai politik yang lainnya," ujar Syarief Hasan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/7).  Anggota Komisi I DPR ini berharap Demokrat bisa menduduki jabatan Ketua MPR. Sedangkan jabatan Ketua DPR bisa diisi oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).  Syarief Hasan menilik struktur alat kelengkapan dewan periode 2009-2014. Saat itu, Ketua MPR dijabat oleh Taufik Kiemas dari PDIP. Sedangkan Ketua DPR dijabat oleh Marzuki Ali dari Partai Demokrat.  Sehingga, menurutnya, periode kali ini (2019-2024) bisa dibalik posisinya. Ketua MPR dijabat oleh kader Partai Demokrat dan Ketua DPR dijabar oleh kader PDIP.  "Nah kalau saja itu terjadi pengulangan sejarah, saya pikir baik untuk bangsa," katanya.  Oleh sebab itu, menurut Syarief Hasan, usulan Demokrat tersebut bisa dipertimbangkan oleh PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019. "Jadi kalau saja ya, dan bila temen-temen setuju dan PDIP juga setuju, mudah-mudahan," ungkapnya.  Sementara siapa yang akan menduduki posisi tersebut Syarief belum mengetahuinya. Pasalnya, hal itu merupakan kewenangan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  "Saya pikir itu sudah dipikirkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat. Tinggal menunggu timing-nya saja," ungkapnya.  Sekadar informasi, saat ini Partai Golkar getol melakukan lobi-lobi politik supaya bisa mendapatkan jatah kursi Ketua MPR. Sementara PKB lewat Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga terus meminta restu supaya mendapatkan jatah tersebut.  Belakangan Gerindra mengincar kursi Ketua MPR. Gerindra berpendapat hal ini selaras dengan semangat rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo Subianto.

Menyusul Golkar-PKB-Gerindra, Demokrat Juga Incar Kursi Ketua MPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/demokrat-minta-lsi-buka-penyandang-dana-dan-data-responden-surveinya_m_.jpg" alt="Partai Demokrat mendesak Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA untuk membeberkan data responden dan penyandang dana surveinya." width="100%">
<figcaption>Partai Demokrat mendesak Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA untuk membeberkan data responden dan penyandang dana surveinya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca penetapan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai kepala negara terpilih, hingga saat ini Partai Demokrat belum juga menentukan sikap. Padahal koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah resmi dibubarkan.  Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, partai yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu siap dengan posisi apapun. Bergabung dengan pemerintah atau menjadi oposisi.  ‎"Partai Demokrat kalau memang diperlukan siap dalam posisi apapun," ujar Didi dalam diskusi di kawasan Jalan Wijaya, Jakarta, Jumat (19/7).  Didi menegaskan, Demokrat tidak berorientasi pada jatah kursi menteri atau jabatan apapun yang akan diperoleh jika bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Didi menuturkan, partai berlambang bintang mercy itu paham betul soal etika politik.  "Untuk jabatan apapun tidak boleh minta-minta. Itu bagi Demokarat," katanya.  Akan tetapi, lanjut Didi, Partai Demokrat akan mempertimbangkan kesamaan visi-misi pemerintah dengan programnya jika jadi bergabung. Didi menyampaikan, visi misi pemerintah harus cocok dengan 14 program Partai Demokrat.  ‎"Demokrat punya 14 program prorakyat. Yang pasti, (pertimbangan bergabung) cocok dengan prinsip program Partai Demokrat," ungkapnya.  Demikian juga ketika memutuskan untuk berada di luar alias menjadi oposisi. Kelompok oposisi juga harus punya visi misi yang selaras denga 14 program Partai Demokrat tersebut.  "Di dalam ataupun di luar pemerintahan bisa beririsan dengan pihak-pihak yang bersama kami," pungkasnya.  Berikut ini adalah 14 program prioritas Partai Demokrat.  1. Ciptakan lebih banyak lapangan kerja, termasuk untuk milenial dan perempuan, serta batasi tenaga kerja asing.  2. Kelola keuangan dan tingkatkan pelayanan BPJS dengan mengutamakan golongan kurang mampu.  3. Berikan subsidi listrik untuk golongan kurang mampu dan sediakan secara cukup BBM Premium.  4. Pertahankan subsidi pupuk untuk petani.  5. Stop impor pangan ketika musim panen.  6. Tingkatkan gaji pegawai, termasuk guru, TNI &amp; Polri dan pensiunan, agar memiliki daya beli yang baik.  7. Longgarkan pajak, termasuk dunia usaha, agar bisa tumbuh baik dan bisa tingkatkan upah buruh.  8. Bantu dan lindungi UMKM, termasuk pedagang kecil dan angkutan kota.  9. Angkat secara bertahap guru dan pegawai honorer dan tingkatkan kesejahteraan perangkat desa.  10. Kontrol dan batasi utang pemerintah dan BUMN agar tak bebani anak-cucu.  11. Lanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur perdesaan, sesuai kemampuan keuangan negara.  12. Berikan perlindungan hukum kepada rakyat secara adil dan jamin kebebasan berbicara, termasuk kemerdekaan pers.  13. Jaga kebhinekaan dan kerukunan antar-identitas (SARA) dan cegah perpecahan bangsa.  14. Lanjutkan dan tingkatkan program prorakyat SBY, seperti BOS, BPJS, Bantuan Lansia, Disabilitas, dan Bencana,PKH, RASKIN, BLT/BLSM, KUR, PNPM, dan lain-lain, untuk kurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial‎.

Visi Misi Pemerintah Harus Cocok dengan 14 Program Demokrat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Maruf-Amin-Kunjungi-Kediaman-Megawati-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum melakukan pembahasan dengan para ketua umum partai politik soal pembagian jatah di kabinet. Presiden Jokowi, katanya, perlu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan para ketua umum partai politik terlebih dahulu sebelum menyusun kabinet.  "Agenda itu belum ada sepanjang sepengetahuan saya. Belum ada pembicaraan spesifik yang membahas postur kementerian, apalagi nama-nama calon menteri di kabinet," ujar Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/7).  Basarah menambahkan, sampai saat ini PDIP juga belum menyodorkan nama-nama kandidat calon menteri ke Presiden Jokowi. Pasalnya PDIP memiliki mekanisme dalam menyaring kader terbaiknya.  Mulanya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengusulkan sejumlah nama ke Presiden Jokowi. Selanjutnya, Presiden Jokowi lah yang akan memilih.  "Wewenang presiden dalam menentukan nama-nama menterinya," katanya.  Sampai saat ini, imbuh Basarah, Megawati Soekarnoputri belum menggunakan hak prerogatifnya dalam menentukan siapa-siapa saja kader PDIP yang dicalonkan menjadi menteri. "Karena Ibu Mega masih memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menyelesaikan hal-hal yang fundamental, dalam kepentingan bangsa yang lebih besar," ungkapnya.  Wakil Ketua MPR ini menambahkan saat ini Presiden terpilih Jokowi dan pasangannya Ma'ruf Amin sedang berkonsentrasi melakukan konsolidasi kebangsaan. Sebab, Pilpres 2019 yang baru saja berakhir, menyisakan polarisasi di masyarakat.  "Jadi, saya kira itu agenda utama beliau. Urusan kabinet nanti akan dibicarakan pada saatnya dengan ketum parpol koalisi," pungkasnya.

Nama yang Bakal Diajukan PDIP ke Jokowi adalah Rekomendasi Megawati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin

Berita Terkini