<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/30/Screenshot-2024-12-30-at-181534-2975163220.png" alt="Keramba jaring apung (KJA), yang dikelola oleh LKM Wisata, dapat menampung 1.000 bibit ikan kerapu. (PHE OSES)" width="100%">
<figcaption>Keramba jaring apung (KJA), yang dikelola oleh LKM Wisata, dapat menampung 1.000 bibit ikan kerapu. (PHE OSES)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Matahari mulai meninggi di atas Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, saat Ahmad menyalakan mesin kapal untuk memulai aktivitas pagi. Bersama 14 anggota kelompok, Mansyur, Ketua Kelompok LKM Wisata Bahari, mengarungi lautan menuju lokasi Keramba Jaring Apung (KJA) yang baru saja diberikan oleh PHE OSES. Dalam waktu sepuluh menit, kapal kayu mereka tiba di lokasi KJA, yang menjadi tonggak baru dalam budidaya ikan kerapu di kawasan tersebut. Keramba berukuran 3x3 meter ini mampu menampung hingga seribu bibit ikan kerapu. Bibit-bibit ini akan dibesarkan hingga mencapai ukuran tertentu sebelum dijual kepada nelayan lain untuk pembesaran lebih lanjut. "Terima kasih PHE OSES. Bantuan KJA ini dapat memudahkan nelayan untuk budidaya bibit ikan," ujar Mansyur dengan penuh syukur. Program ini merupakan bagian dari inisiatif pemberdayaan masyarakat oleh PHE OSES yang bermitra dengan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Kerapu Cantik. Selama ini, kelompok tersebut harus membeli bibit ikan dari luar daerah, yang meningkatkan biaya operasional dan risiko bibit mati dalam perjalanan. Dengan adanya KJA lokal, bibit dapat beradaptasi langsung dengan kondisi perairan setempat, sehingga risiko kematian bibit dapat diminimalkan. Tidak hanya menyediakan keramba, PHE OSES juga memperkenalkan pakan alternatif berbasis maggot melalui Program Palu Gada (Panggang Lestari dan Mandiri Mendukung Kegiatan Budidaya Ikan Berkelanjutan). Maggot, larva dari lalat jenis black soldier, dihasilkan dari proses penguraian sampah organik rumah tangga. Selain maggot yang digunakan sebagai pakan ikan, hasil sampingan berupa kasgot dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman. Program ini dirancang untuk menekan biaya produksi nelayan sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem. &ldquo;Program Palu Gada bertujuan untuk mendukung usaha budidaya nelayan di Pulau Panggang melalui penyediaan keramba sebagai sarana pembibitan dan pembuatan pakan alternatif. Dengan adanya keramba jaring apung ini, diharapkan dapat menekan biaya produksi nelayan budidaya, yang berdampak pada bertambahnya penghasilan nelayan,&rdquo; ujar Indra Darmawan, Head of Communication Relation &amp; CID PHE OSES. Efisiensi biaya operasional dapat dicapai dengan penggunaan pakan yang lebih hemat serta pengelolaan sistem budidaya yang optimal. Dengan upaya ini, hasil panen ikan diharapkan meningkat, sekaligus memberikan keuntungan lebih besar bagi para pembudidaya. Program-program pemberdayaan masyarakat ini dirancang dengan mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). PHE OSES menargetkan tujuan nomor satu Tanpa Kemiskinan, nomor dua Tanpa Kelaparan, nomor delapan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, serta nomor 14 Ekosistem Laut. Dengan langkah-langkah ini, mereka berkomitmen mendukung kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di Kepulauan Seribu.

PHE OSES bantu nelayan Pulau Panggang dengan keramba jaring apung dan pakan maggot, kurangi biaya produksi, tingkatkan penghasilan.

PHE OSES Dukung Nelayan Kepulauan Seribu, Keramba dan Pakan Alternatif Jadi Kunci Efisiensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/WhatsApp-Image-2023-11-10-at-134850-1468230452.jpg" alt="Pemkab Tapsel menjadi terbaik 1 dalam ajang Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) SDG" width="100%">
<figcaption>Pemkab Tapsel menjadi terbaik 1 dalam ajang Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) SDG</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) menjadi terbaik 1 dalam ajang Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) SDG's (Sustainable Development Goal's) For Regencies 2023 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas. Acara itu kolaborasi dengan PT Surveyor Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) untuk menggerakkan pembangunan berkelanjutan di kabupaten seluruh Indonesia. &rdquo;Alhamdulillah, proses awal 416 kabupaten di Indonesia lalu terjaring 103 kabupaten. Kami lolos top 10 lalu masuk top 3 program I-SIM For Regencies,&rdquo; ujar Bupati Tapsel Dolly Pasaribu. Pemkab Tapsel meraih peringkat satu terbaik nasional dari 103 kabupaten dalam rangka Indonesia's SDGs Action Award 2023 dengan mengusung tema Hatabosi dan Kelapa Sawit Berkelanjutan, Integrasi Upaya Pelestarian SDA di Hulu dan Hilir Sungai Batang Toru. &rdquo;Kami membawa Hataboshi dan FOKSBI sebagai kearifan lokal yang berjalan 120 tahun dari nenek moyang kita. Bagaimana mengalirkan air untuk memanfaatkan lahan persawahan,&rdquo; ujar Dolly. Pelestarian kearifan lokal Hatabosi sendiri dalam rangka mendukung pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan, ketersediaan sumber energi baru terbarukan sekaligus rumah bagi berbagai keanekaragaman hayati, salah satunya adalah orang utan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) yang merupakan spesies endemik Indonesia. &rdquo;Sedang Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam bentuk 3R yaitu rewetting, revegetation, dan revitalization agar sawit di lahan gambut yang rawan terbakar, produktivitas rendah berubah menjadi lahan sawit yang dijaga ketinggian air sehingga mengurangi emisi karbon yang sekaligus meningkatkan produksi sawit dan early warning system,&rdquo; jelas Dolly. Dolly mengucapkan terima kasih kepada para juri yang telah memberikan penilaian dan kepercayaan secara akuntabel kepada pihaknya termasuk kepada seluruh pihak yang telah bekerja maksimal hingga program kearifan lokal Hatabosi dan Sawit Berkelanjutan berhasil membawa Pemkab Tapsel Juara Satu I-SIM For Regencies 2023. Penghargaan diberikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Setelah Pemkab Tapsel, Kabupaten Bandung, terpilih sebagai terbaik kedua diikuti Kabupaten Temanggung sebagai terbaik ketiga. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan melalui Konferensi Tahunan SDGs tahun ini, dapat meneguhkan kembali komitmen pencapaian TPB/SDGs dengan seluruh pihak berperan aktif dan berkolaborasi. &rdquo;Saya mengharapkan Indonesia&rsquo;s SDGs Action Awards makin menguatkan motivasi seluruh pemangku kepentingan dan juga masyarakat untuk terus bersama-sama bekerja secara nyata dan konkret demi tercapainya target-target TPB/SDGs yang berarti juga tercapainya target-target pembangunan nasional,&rdquo; ujar Suharso Monoarfa. Sementara itu, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia M. Haris Witjaksono menjelaskan, I-SIM For Regencies merupakan gerakan inisiatif untuk mendukung keberlanjutan multi-stakeholders dalam mengelola aspek pembangunan berkelanjutan, lingkungan, sosial dan tata kelola, termasuk akselerasi pencapaian SDGs di tingkat kabupaten. Melalui program itu, pemerintah kabupaten dapat mengungkapkan data dan mengukur capaian dalam akselerasi performa capaian tersebut. &rdquo;Selamat kepada tiga kabupaten terbaik dan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemerintah kabupaten yang telah mengikuti setiap tahap dari proses awarding I-SIM for Regencies,&rdquo; ujar Haris. Dia menambahkan, berkaca pada proses yang telah dijalani, tanggung jawab capaian SDG's tidak hanya bertumpu pada program yang diselenggarakan pemerintah, namun perlu peran serta stakeholder pada tingkat tapak untuk membangun kolaborasi yang baik agar terjadi akselerasi pencapaian setiap indikatornya. Di sini peran Surveyor Indonesia untuk memberikan inspirasi bahwa setiap unsur anak bangsa harus mampu memberikan kontribusi positif kepada perusahaan, masyarakat, dan negara. SDGs harus menjadi gerakan bersama. Harris menambahkan, penilaian yang dilakukan juga bisa memberikan bantuan dari pihak lain agar bisa mendanai program-program yang berkelanjutan. Salah satunya, melalui program-program TJSL yang dilaksanakan BUMN. &rdquo;Ini bisa digunakan badan-badan usaha, salah satunya BUMN dalam konteks kita membuat program, disebut program matching. Antara pemerintah kabupaten dan kota, serta target-target dalam penyusunan TJSL. Harapannya program TJSL kita bisa nyambung dengan program pemerintah kabupaten/kota, dan selanjutnya akan dimonitor capaiannya seperti apa. Nah capaian ini adalah bagian dari kontribusi BUMN, bagian dari ESG dari BUMN itu sendiri,&rdquo; ucap Haris Witjaksono.

Pemkab Tapsel menjadi terbaik 1 dalam ajang I-SIM SDG's For Regencies 2023 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas

Tapanuli Selatan Terbaik Pertama I-SIM For Regencies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/BATIK-UI-2.jpg" alt="Universitas Indonesia (UI) mendesain program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru pada tahun 2022 dengan menerapkan siklus triangle sebagai metode dalam proses pembelajaran kegiatan awal mahasiswa baru, yaitu ”Menjangkau, Merajut, dan Merawat”." width="100%">
<figcaption>Universitas Indonesia (UI) mendesain program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru pada tahun 2022 dengan menerapkan siklus triangle sebagai metode dalam proses pembelajaran kegiatan awal mahasiswa baru, yaitu ”Menjangkau, Merajut, dan Merawat”.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekitar 16.770 pulau di Indonesia, lebih dari 300 etnik atau suku bangsa, dengan lebih dari 700 bahasa, Indonesia patut berbangga bahwa dengan keragaman tersebut, bangsa ini bersatu menjadi sebuah negara yang besar. Indonesia ibarat salad dalam satu bowl, semua berbaur namun kita melihat ujud asli masing-masing.  Di antara kekayaan budaya tersebut, kita mengenal batik, dari batik Solo, Jogya, Cirebon, Pekalongan, hingga batik dari daerah lain, dengan kekhasan batik dari masing-masing daerah tersebut. Batik yang merupakan perpaduan keahlian, ketekunan, dan kreativitas seni manusia adalah identitas bangsa Indonesia.  Pada tahun 2009, UNESCO mengakui Batik sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Budaya tak Benda. Oleh sebab itu, pelibatan para generasi muda dalam menjaga keberadaan batik adalah kunci pelestarian warisan budaya.  Universitas Indonesia (UI) mendesain program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru pada tahun 2022 dengan menerapkan siklus triangle sebagai metode dalam proses pembelajaran kegiatan awal mahasiswa baru, yaitu ”Menjangkau, Merajut, dan Merawat”.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/BATIK-UI1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Universitas Indonesia (UI) mendesain program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru pada tahun 2022 dengan menerapkan siklus triangle sebagai metode dalam proses pembelajaran kegiatan awal mahasiswa baru, yaitu ”Menjangkau, Merajut, dan Merawat”. (Universitas Indonesia untuk JawaPos.com)  Mengangkat tema “Satu Karena Beda”, diharapkan mahasiswa baru dapat membangun kesadaran persatuan dalam bingkai perbedaan sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, sehingga tumbuh kesadaran di kalangan mahasiswa baru UI untuk menjangkau perbedaan, merajut keberagaman, kemudian pada ujungnya mampu merawat berbagai perbedaan yang ada di negeri kita tercinta ini. Tema ini dipilih karena UI adalah sebuah miniatur Indonesia, terdiri dari berbagai macam ras, budaya, bahasa, dan agama.  Kegiatan mencanting batik tersebut dipilih agar mahasiswa baru memiliki kesadaran dan kebanggaan terhadap kekayaan budaya bangsa. Diharapkan mahasiswa UI memiliki kompetensi dan intelektualitas global, serta menjadi manusia Indonesia seutuhnya.  Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, dimana salah satu targetnya adalah mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.  Mahasiswa UI juga belajar mengembangkan batik, baik dari segi motif, teknik pembuatan, yang diharapkan ke depannya para generasi muda tersebut yang memiliki jiwa wirausaha dapat mempromosikan batik, sehingga mampu menembus pasar dunia yang berdampak pada pertumbuhan budaya maupun ekonomi Indonesia.

Tumbuhkan dan Pelihara Budaya, UI Tanamkan Cinta Batik pada Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/MUKHAMAD-NAJIB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DALAM Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 4 pada tahun 2030 disebutkan, negara harus menjamin kualitas pendidikan inklusif dan merata untuk semua. Sementara target pemerintah dalam SDGs ke-4 memastikan kesetaraan akses terhadap pendidikan tinggi, teknis, dan kejuruan yang berkualitas. Pertanyaannya, sudahkah kualitas pendidikan merata di Indonesia? Sudahkah kesetaraan akses pendidikan berkualitas dirasakan seluruh mahasiswa? Jika belum, bagaimana solusinya?  Statistik pendidikan tinggi (2020) menunjukkan, terdapat 4.593 perguruan tinggi di Indonesia. Angka ini didominasi perguruan tinggi swasta (PTS) sebesar 66,27 persen. Sementara perguruan tinggi negeri (PTN) hanya 2,66 persen. Sisanya perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi kedinasan di bawah kementerian dan lembaga negara. Berkaitan dengan kualitas, hanya 4 perguruan tinggi yang terakreditasi unggul, 50 baik sekali, 464 dalam kategori baik, dan sisanya terakreditasi C atau B.  Sangat sedikitnya perguruan tinggi terakreditasi unggul dan baik sekali menggambarkan kesenjangan kualitas pendidikan antar perguruan tinggi. Hal itu menjadi persoalan mengingat belajar di perguruan tinggi berkualitas merupakan hak setiap mahasiswa. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi solusi yang ditawarkan pemerintah. Pertanyaannya, dapatkah MBKM mendorong pemerataan akses pendidikan berkualitas? <h3>Kebijakan MBKM</h3> Sejak awal tahun 2020 pemerintah meluncurkan kebijakan MBKM. Kebijakan tersebut diklaim sebagai kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana tangguh, relevan dengan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. MBKM memberi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studinya. Dengan program itu, mahasiswa memiliki kesempatan satu semester atau setara 20 SKS untuk belajar di luar program studinya.  Melalui MBKM mahasiswa di suatu perguruan tinggi bisa merasakan pembelajaran di perguruan tinggi lain. Pemerintah bahkan memfasilitasi mahasiswa yang ingin belajar di kampus top dunia selama satu semester. Pada tahun 2021 sebanyak 700 mahasiswa belajar di 38 kampus terbaik dunia di 18 negara. Pada tahun 2022 jumlah tersebut ditingkatkan dan melibatkan juga mahasiswa vokasi. Mereka dapat kuliah dan praktik kerja di perguruan tinggi luar negeri dan industri mitranya.  MBKM merupakan kebijakan strategis dan bersifat antisipatif terhadap masa depan yang penuh ketidakpastian. Pendidikan yang memerdekakan, menurut Freire (1968), tidak hanya membekali siswa untuk bisa beradaptasi, tapi juga berintegrasi dengan perubahan. Lebih dari sekadar menyelaraskan diri, berintegrasi adalah kemampuan menciptakan pilihan-pilihan baru yang lebih baik. Dengan kemampuan adaptasi, manusia survive. Dengan kemampuan berintegrasi, manusia akan mampu menciptakan pilihan masa depan yang sesuai dengan keinginannya. <h3>MBKM dan Pemerataan Kualitas</h3> Saat ini kualitas 4.593 kampus sangat beragam. Tentu tidak mudah memperbaiki ribuan kampus dalam waktu singkat. Sementara hak mahasiswa atas pendidikan berkualitas tetap harus dipenuhi segera. Dalam konteks ini, MBKM dapat menjadi jembatan. MBKM memungkinkan mahasiswa dari kampus berakreditasi rendah belajar di kampus berakreditasi tinggi. Sehingga mahasiswa dari kampus berakreditasi rendah tetap dapat menikmati akses pendidikan berkualitas.  MBKM dapat menjadi terobosan dalam mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Mahasiswa dari kampus berakreditasi rendah, ketika selesai mengikuti MBKM, akan membawa pengetahuan dan pengalaman baru. Hal tersebut bermanfaat untuk perbaikan di kampus asalnya. Adanya program dosen berkegiatan di kampus lain dalam payung MBKM juga memungkinkan terjadinya perbaikan kualitas perguruan tinggi berakreditasi rendah.  Dosen dari kampus berakreditasi rendah dapat magang di kampus berakreditasi tinggi. Mereka bisa belajar tata kelola kampus, pengembangan keilmuan, dan metode pembelajaran. Hal itu dapat menjadi bekal dosen untuk melakukan perubahan di kampus asal. Demikian pula sebaliknya, dosen dari kampus berakreditasi tinggi diberi insentif lebih jika berkegiatan di kampus di bawahnya. Keberadaan mereka bermanfaat dalam proses transfer pengetahuan dan pengalaman. Sehingga menginspirasi dan menstimulasi dosen dan pimpinan di kampus berakreditasi rendah untuk berbenah. <h3>Beberapa Tantangan</h3> Meski secara umum MBKM tampak memberikan harapan, ada beberapa tantangan dalam implementasinya. Pertama, keengganan kampus ranking tinggi bermitra dengan kampus di bawahnya. Kampus dengan akreditasi/ranking yang baik umumnya hanya mau melakukan perjanjian MBKM dengan kampus yang tingkatannya sama. Hal itu menyebabkan proses afirmasi terhadap kampus berakreditasi/ranking rendah tidak terjadi.  Guna memberikan akses yang setara bagi mahasiswa dan meningkatkan pemerataan kualitas, kampus berakreditasi/ranking tinggi haruslah mau berbagi. Kualitas pendidikan bagi semua anak bangsa harus menjadi misi semua perguruan tinggi, termasuk yang sudah unggul. Mereka jangan hanya ”mengamankan” ranking mereka, tapi juga harus mau membantu kampus berakreditasi rendah dalam meningkatkan kualitasnya. Itulah semangat gotong royong yang harus dihidupkan demi kemajuan pendidikan nasional.  Kedua, tidak adanya dana bagi mahasiswa untuk MBKM. Tidak semua mahasiswa dapat mengikuti MBKM di kampus yang kebetulan berada di luar kota karena kendala biaya. Mahasiswa luar Jawa yang kebetulan orang tuanya tidak mampu tentu akan sulit mengikuti MBKM di kampus yang ada di Jawa. Padahal, disadari, kampus berkualitas banyak terkumpul di Pulau Jawa. Saat ini pemerintah memiliki beasiswa mobilitas internasional. Untuk suksesnya MBKM, perlu juga beasiswa mobilitas untuk mobilitas dalam negeri.  Selain itu, industri perlu didorong untuk terlibat dalam program MBKM. Penyediaan beasiswa oleh industri sesungguhnya bukanlah biaya, melainkan investasi bagi masa depan bangsa dan tentu juga investasi bagi masa depan industri sendiri. Dengan MBKM akan lahir sumber daya manusia unggul yang dibutuhkan untuk memajukan industri. Sehingga pada akhirnya manfaat MBKM akan kembali lagi kepada industri.  Ketiga, kampus kurang mendukung. MBKM mendorong dosen berkegiatan di luar, bahkan mendorong magang di kampus top 100 dunia. Namun, ada kampus yang melihat mobilitas dosen sebagai beban karena dianggap meninggalkan pekerjaan utama. Dalam hal ini, perubahan cara pandang pimpinan kampus diperlukan. Kualitas kampus sesungguhnya tidak hanya terletak pada fasilitas fisik, tapi juga sumber daya manusianya. Bahkan, investasi pada dosen jauh lebih strategis dalam mendongkrak kualitas. Mobilitas dosen untuk berkegiatan di lembaga top dunia haruslah dipandang sebagai investasi. Oleh karenanya perlu difasilitasi, bukan malah ”dimusuhi”. (*)  <hr />  *) MUKHAMAD NAJIB, Atase Pendidikan KBRI Canberra dan Guru Besar Manajemen IPB University

Merdeka Belajar dan Kualitas Pendidikan Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/MUHAMMAD-MIFTAHUSSURUR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TUJUAN pembangunan berkelanjutan (TPB) atau sustainable development goals (SDGs) menjadi agenda global yang melibatkan 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. TPB merupakan komitmen global yang terdiri atas 17 goals utama yang agendanya disepakati pada UN Conference on Sustainable Development 2012. Secara umum fokus goals itu untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi atau lingkungan, serta memastikan pada tahun 2030 tercapai kesejahteraan dan kedamaian di dunia.  Dengan demikian, hanya kurang dari delapan tahun TPB atau SDGs akan berakhir. Sebelum agenda SDGs ini disepakati, sejak 2000–2015 masyarakat dunia telah mengenal millennium development goals (MDGs). Agenda-agenda besar tersebut menjadi kesepakatan bersama secara global untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dunia.  Untuk mencapai 17 goals dalam TPB itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara semua negara, termasuk negara maju dan berkembang, agar sukses mencapai agenda tersebut. Ketidakpastian global saat ini, seperti pandemi serta konflik di Ukraina, juga menjadi suatu tantangan dalam pencapaian agenda besar itu.  Peran Perguruan Tinggi dalam Menyukseskan SDGs  Di tengah keterbatasan ini, perguruan tinggi hadir sebagai salah satu institusi penting dalam membantu mempercepat tercapainya ke-17 tujuan SDGs. Khususnya melalui penerapan tridarma perguruan tinggi, yaitu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) secara umum mengelompokkan ke-17 goals SDGs ini ke dalam empat pilar. Yaitu (1) Pilar pembangunan sosial; (2) Pilar pembangunan ekonomi; (3) Pilar pembangunan lingkungan; dan (4) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola.  Times Higher Education (THE) Impact Rankings merupakan lembaga pemeringkatan dunia yang menilai implementasi keberhasilan universitas berkaitan dengan pelaksanaan SDGs. Pada 28 April 2022 mereka merilis ranking perguruan tinggi di seluruh dunia yang memiliki kontribusi pada capaian SDGs. Penilaian pada pemeringkatan ini didasarkan pada penelitian, pengajaran, pengelolaan, serta pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan ke-17 tujuan SDGs.  Universitas Airlangga (Unair) bersama <a href="https://www.jawapos.com/tag/universitas-indonesia/">Universitas Indonesia</a> (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Padjadjaran (Unpad) masuk dalam lima terbaik di Indonesia. Lima universitas itu secara umum unggul pada sejumlah indikator SDGs. Yakni indikator nomor 1 berupa tanpa kemiskinan, indikator 6 (air bersih dan sanitasi layak), serta indikator 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan).  Khusus bagi <a href="https://www.jawapos.com/tag/unair-surabaya/">Unair</a>, dari 17 indikator itu unggul pada indikator 1 berupa tanpa kemiskinan, indikator 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), indikator 6 (air bersih dan sanitasi layak), serta indikator 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan). Karya nyata Unair antara lain adalah Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA). RSTKA adalah fasilitas kesehatan yang ditujukan untuk memberikan akses kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di pulau terpencil. Selain itu, pada 8 Maret 2022, Unair telah meresmikan SDGs center yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya universitas yang mengacu pada konsep SDGs.  Beberapa negara di Skandinavia dengan capaian skor SDGs negara yang cukup tinggi seperti Swedia dan Denmark bisa menjadi cerminan implementasi agenda besar SDGs tersebut. Mereka telah cukup lama melakukan sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk menyukseskan agenda SDGs. Khususnya pada indikator atau isu yang lebih advanced seperti inovasi dan teknologi terkait penanganan perubahan iklim yang jadi indikator 13 dalam SDGs.  Di Swedia, misalnya, perguruan tinggi diminta membantu melakukan riset yang terkait dengan perubahan iklim (climate change) dan sustainability. Isu sustainability di negara tersebut menjadi prioritas serta diimplementasikan pada berbagai sektor. Lebih dari itu, kalangan industri juga diminta memastikan proses bisnisnya sustainable dan ramah lingkungan.  Selain riset, perguruan tinggi di kawasan Skandinavia juga menyediakan kurikulum pembelajaran terkait dengan isu sustainability. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa serta meningkatkan atmosfer penciptaan inovasi yang mendukung pencapaian SDGs. Maka, bukan merupakan suatu hal yang baru lagi saat kita melihat charging station kendaraan listrik dengan mudah dapat ditemukan di jalan atau kompleks perumahan. Bahkan, pembangkit listrik tenaga surya dan angin sangat mudah kita temukan saat mengitari jalan-jalan di negara-negara Skandinavia.  Pertanyaannya sekarang adalah apakah pemeringkatan THE Impact itu sudah dapat mencerminkan semua kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap pencapaian SDGs? Jawabannya tentu belum. Namun, minimal sudah ada indikator-indikator penilaian dari aktivitas perguruan tinggi yang memiliki keterkaitan dengan agenda-agenda SDGs. Telah ada sekitar 300 indikator untuk menilai kontribusi kampus terhadap pencapaian SDGs.  Kolaborasi Perguruan Tinggi, Industri, dan Pemerintah  Praktik baik di negara Swedia harus diadopsi oleh pemerintah dan perguruan tinggi di Indonesia, terutama terkait dengan isu perubahan iklim yang saat ini tengah ramai diperbincangkan di seluruh penjuru dunia. Perubahan iklim memiliki dampak yang serius terhadap negara kepulauan seperti Indonesia. Di antaranya potensi kenaikan muka air laut yang dapat mengancam wilayah pesisir dan pantai serta memengaruhi produksi bahan pangan pokok.  Sedikitnya ada tiga kontribusi dan aksi nyata yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia bersama perguruan tinggi. Pertama, dalam hal pendidikan. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa materi tentang SDGs masuk dalam kurikulum kampus. Jika memungkinkan, program studi khusus tentang sustainability perlu dibuka. Kedua, joint research SDGs bersama pemerintah pusat dan daerah. Penelitian dari para pakar SDGs dapat ditindaklanjuti dengan menghasilkan kontribusi dan aksi nyata yang berdampak baik kepada masyarakat.  Ketiga, pionir pengelolaan organisasi bernuansa SDGs. Perguruan tinggi dapat menjadi contoh tata kelola organisasi yang berorientasi pada SDGs. Dengan adanya kolaborasi ini, harapannya kontribusi perguruan tinggi di Indonesia terkait SDGs dapat maksimal. Tentunya hal itu juga harus ditunjang dengan kolaborasi internasional, terutama terkait dengan inovasi dan teknologi agar pencapaian tujuan SDGs dapat terealisasi pada tahun 2030. (*)  <hr />  *) MUHAMMAD MIFTAHUSSURUR, Wakil rektor bidang internasionalisasi, digitalisasi, dan informasi Universitas Airlangga

Aksi Nyata Perguruan Tinggi Mewujudkan SDGs