<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-jalan-satu-bulan-begini-perkembangan-sistem-oss_m_.jpg" alt="Sesmenko Perekonomian Susiwijono" width="100%">
<figcaption>Sesmenko Perekonomian Susiwijono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi masyarakat saat ini begitu terpukul dengan naiknya sejumlah harga komoditas. Mulai dari minyak goreng hingga bahan bakar minyak (BBM).  Hal ini pun segera direspons pemerintah dengan memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos). Salah satunya adalah dengan skema bantuan langsung tunai minyak goreng (BLT migor). Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menilai bahwa bantuan ini bukan berarti pemerintah hanya memperhatikan kelompok menengah bawah.  "Pemerintah di dalam membantu masyarakat sudah menyiapkan banyak sekali skema program bantuan dan memang masing-masing tingkat masyarakat sudah ada alokasi bantuan masing-masing," terang dia dalam media briefing secara daring, Jumat (8/4).  Dia mengatakan, untuk desil 1 sampai 4 yang merupakan kelompok dengan kondisi sangat miskin dan rentan miskin diberikan sejumlah program bantuan. Diantarnya, BPNT, Kartu Sembako, PKH non BPNT, hingga BLT Desa.  "Banyak sekali program yang termasuk, salah satunya yang BLT minyak goreng. Ini karena sasarannya adalah untuk meringankan beban dan menjaga daya beli masyarakat di segmen itu," tuturnya.  Sementara untuk desil 5 dan 6 yang masuk dalam kelompok menengah, pemerintah memiliki program bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 1 juta untuk 8,8 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta. Jadi, kata Susiwijono, tidak ada masyarakat yang dianaktirikan.  "Tidak hanya ada di level 1 sampai 4 saja atau di masyarakat yang di level bawah saja, tapi pemerintah juga memikirkan justru kadang yang di level menengah ini kita juga harus perkuat daya belinya karena juga jumlahnya sangat banyak sekali," tambahnya.  Selain itu, pemerintah saat ini juga sedang mempersiapkan beberapa bantuan yang lain, terutama untuk masyarakat di tingkat menengah. Salah satunya kemungkinan adalah BPUM (bantuan produktif usaha mikro). "Di level menengah ini yang juga rentan terhadap berbagai dinamika global dan kenaikan harga tadi. INi sedang kita siapkan juga skema bantuan yang lain," pungkas Susiwijono.

Pemerintah Pastikan Tak Pilih Kasih dalam Berikan Bansos ke Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-jalan-satu-bulan-begini-perkembangan-sistem-oss_m_.jpg" alt="Sesmenko Perekonomian Susiwijono" width="100%">
<figcaption>Sesmenko Perekonomian Susiwijono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ancaman wabah virus Korona jenis baru atau Covid-19 membuat daya beli masyarakat mengalami penurunan. Berdasar itu, pemerintah akan kembali merilis stimulus lanjutan untuk mendorong daya beli masyarakat.  Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyebutkan bahwa skemanya yakni dengan mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), salah satunya kepada kelompok masyarakat miskin, dengan harapan daya beli masyarakat bisa tetap terjaga.  "Masyarakat rumah tangga termiskin, 40 persen dari rumah tangga termiskin kira-kira 29,3 juta akan dialokasikan dalam bentuk BLT," kata Susiwijono dalam telekonferensi pers, Kamis (26/3).  Dari jumlah itu, data yang sudah valid adalah masyarakat yang juga tergabung sebagai penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Jumlahnya sebesar 15,2 juta jiwa.  "Itu ada 15,2 juta, nah 14,1 juta orang kita sedang hitung kembali, kita kompilasi (gabungkan) data itu, itu terkait daya beli melalui BLT untuk masyarakat termiskin," katanya.  Selanjutnya, penyaluran BLT untuk kelompok komunitas yang terdampak, yang paling terdampak adalah masyarakat perkotaan, termasuk DKI Jakarta. Maka dari itu, pihaknya menyiapkan bentuk bantuan sosial untuk sektor informal.  "Seperti warung, toko kecil, dan pedagang. Datanya dari Pemda DKI dan beberapa asosiasi," pungkas Susiwijono.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0MGzY2g6H7k  https://www.youtube.com/watch?v=e2GvnUkmxdQ  https://www.youtube.com/watch?v=KcSBoc6FwH8

Pemerintah Bakal Salurkan BLT Guna Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/063_1194791384-640x480-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut, akan ada konsekuensi atas dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat (AS). Sebagaimana diketahui, AS melalui kantor perwakilan perdagangannya di World Trade Organization (WTO), yakni US Trade Representetive (USTR), tak lagi memasukkan RI dalam daftar negara berkembang.  Sekretaris Kemenko Susiwijono menegaskan, keputusan tersebut akan berdampak terhadap perdagangan Indonesia-AS. Indonesia tak akan lagi mendapatkan fasilitasi perdagangan dari negeri Abang Sam itu.  "Konsekuensinya nanti masalah GSP (Generalized System of Preferences) dan sebagainya," katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (24/2).  Tanpa GSP, produk Indonesia yang masuk ke pasar AS akan dikenakan bea masuk impor. Kondisi ini menyebabkan produk Indonesia menjadi relatif tidak kompetitif dibandingkan produk sejenis dari negara lain yang masih menikmati perlakuan GSP.  Sebelumnya Presiden AS Donald Trump mengkritik beberapa negara berkembang namun ekonominya cukup besar seperti Tiongkok dan India. Menurut Trump, negara-negara ini tak berhak mendapatkan perlakuan perdagangan khusus dari negara-negara anggota WTO.

AS Anggap RI Negara Maju, Kemenko: Konsekuensinya Tak Dapat GSP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ruu-cika.jpg" alt="Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan beberapa narasumber dalam diskusi di JS Luwansa, Jakarta, Senin (24/2). (Romys Binekasri/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan beberapa narasumber dalam diskusi di JS Luwansa, Jakarta, Senin (24/2). (Romys Binekasri/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penolakan terhadap sejumlah ketentuan baru dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Cika) yang datang dari masyarakat, khususnya kaum buruh, justru dinilai positif oleh pemerintah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memandang, kritik tersebut menunjukkan saat ini masyarakat lebih perhatian dan banyak terlibat dalam penyusunan kebijakan.  Meski begitu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengimbau agar masyarakat, khususnya kaum buruh tidak melihat hanya satu-dua poin dalam RUU Omnibus Law Cika. Susiwijono mengajak masyarakat berpikir secara luas dan melihat kepentingan yang lebih besar.  "Kalau publik hanya melihat satu atau dua isu, saya kira itu sangat wajar," ujarnya di Hotel JS Luwansa Jakarta, Senin (24/2).  Susiwijono menjelaskan, RUU Omnibus Law Cika akan memuat 174 pasal. Sebanyak 86,5 persen di antaranya membahas masalah perizinan, kemudahan berusaha, investasi, dan UMKM.  Atas dasar itu, Susiwijono menegaskan, melalui regulasi ini pemerintah fokus melakukan transformasi ekonomi guna mencapai tujuan Indonesia maju 2045. "Di mana pada 2045 itu, kita ingin menjadi ekonomi yang terbesar keempat di dunia, dan kita juga ingin keluar dari middle income trap. Maka momentum ini sudah tepat," tuturnya.  Lebih lanjut dia menerangkan, langkah ini juga sudah dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024. Di dalamnya juga dibahas langkah-langkah menghadapi kendala transformasi ekonomi, salah satunya investasi.  "Jadi, kalau ada masalah lain, misalnya urusan ketenagakerjaan, lalu juga ada masalah urusan paten dan undang-undang lainnya, saya kira itu hal yang wajar sebagai bentuk perhatian dari publik," imbuhnya.  "Tapi itu sebenarnya jangan sampai menghilangkan konteks besarnya, yakni mencakup seluruh struktur ekonomi kita sebagaimana yang tadi saya jelaskan," pungkasnya.

Buruh Diminta Lihat Kepentingan Lebih Besar dalam RUU Omnibus Law Cika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-jalan-satu-bulan-begini-perkembangan-sistem-oss_m_.jpg" alt="Sesmenko Perekonomian Susiwijono" width="100%">
<figcaption>Sesmenko Perekonomian Susiwijono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian keberatan dengan anggapan bahwa pemerintah tergesa-gesa dengan mengebut pembahasan omnibus law dalam waktu hanya sebulan. Mereka memastikan, pembahasan mengenai regulasi tersebut telah berlangsung lama.  Sebagaimana diketahui, omnibus law ialah metode pembuatan peraturan dengan menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu payung hukum baru. Untuk hal ini, pemerintah tengah membahas mengenai omnimbus law di bidang perizinan usaha demi meningkatkan investasi.  Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono menyatakan, pembahasan omnimbus law sejatinya telah dimulai sejak Juli 2018 lalu. Tepatnya saat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  "Ini kan proses panjang, kalau teman-teman liat omnimbus law sudah sejak 2018. Saat PP 24/2018 itu waktu bergulir awal niatnya omnimbus law," kata Susiwijono, Selasa (17/9).  Ia memastikan target penyelesaian untuk pembahasan omnibus law selama hanya dalam waktu sebulan terhitung sejak rapat terbatas di Istana Presiden telah dihitung secara matang. Arsip-arsip pembahasan pada PP 24/2018 pun akan dibuka lagi untuk mempercepat keluarnya aturan tersebut.  "Nanti jangan dilihat apakah dalam sebulan bisa selesaikan. Ini bukan dimulai sebulan saja, ini proses panjang. Bukan baru dipikir selesai ratas minggu lalu," katanya.  Dia juga menegaskan, usulan pembuatan omnibus law perizinan usaha bukan karena usulan bank dunia mengenai peningkatan kepastian berinvestasi di Indonesia saja. Lebih jauh dari itu, Jokowi dinilai ingin membangun ekosistem investasi yang lebih baik lagi.  "Paparan bank dunia itu hanya salah satu saja. Banyak hal yang memimpin presiden konsen betul membangun ekosistem investasi," tandasnya.  Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah tengah gencar menyedernahakan perizinan untuk mempermudah invetasi masuk. Salah satunya melalui perampingan berbagai undang-undang menjadi satu regulasi baru, atau disebut dengan konsep omnibus law.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah tengah merampingkan 72 undang-undang. Perampingan ini ditargetkan selesai dalam sebulan.  “Kenapa perlu omnibus law? Karena hampir semua UU kita yang menyangkut sektor itu mengatur perizinan. Sehingga enggak bisa kita ubah (satu-satu). Kalau enggak kita buat omnibus law,” kata Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/9).  Itulah kenapa, Darmin menyatakan bahwa pemerintah akan mengebut pembahasan regulasi itu bersama Kementerian atau Lembaga (K/L) selama waktu satu bulan. Rencananya, regulasi tersebut membahas khusus mengenai perizinan investasi.  “Semua 72 UU yang menyangkut perizinan. Kalau hanya satu dan dua pasal, kami amandemen di omnibus law. Tapi kalau dia membuat lagi pasal yang terkait dengan perizinannya maka kita terpaksa mengamandemennya lebih dari dua pasal,” tandasnya.

Kemenko Perekonomian: Pembahasan Omnibus Law Sudah Sejak Juli 2018

susiwijono

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#susiwijono

Berita Terkini

Pemerintah Pastikan Tak Pilih Kasih dalam Berikan Bansos ke Masyarakat

Pemerintah Bakal Salurkan BLT Guna Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

AS Anggap RI Negara Maju, Kemenko: Konsekuensinya Tak Dapat GSP

Buruh Diminta Lihat Kepentingan Lebih Besar dalam RUU Omnibus Law Cika

Kemenko Perekonomian: Pembahasan Omnibus Law Sudah Sejak Juli 2018

Download Aplikasi JawaPos.com