<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ratusan-ekor-sapi-mati-gegara-kapal-pengangkut-rusak_m_175850.jpeg" alt="Ilustrasi Sidang Pengadilan Tipikor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sidang Pengadilan Tipikor</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bank OCBC NISP menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Susilo Wonowidjojo dan pengurus PT Hair Star Indonesia (PT HSI). Yang menyebabkan kredit senilai Rp 232 miliar tidak dibayarkan. Para tergugat diduga dengan sengaja melakukan perubahan pemegang saham dan merombak susunan pengurus PT Hair Star Indonesia (PT HSI) tanpa sepengetahuan Bank OCBC NISP sebagai pemberi kredit atau kreditur. Perubahan pemegang saham dan pengurus tersebut diikuti dengan pailit terhadap PT HSI. Padahal, sesuai perjanjian kredit antara Bank OCBC NISP dan PT HSI, secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa setiap perubahan pemegang saham dan pengurus perusahaan harus mendapat persetujuan pihak kreditur. Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan mengatakan, perubahan pemegang saham dan kepengurusan PT HSI tanpa sepengetahuan Bank OCBC NISP terjadi ketika perusahaan produsen rambut palsu atau wig asal Sidoarjo itu masih memiliki utang ke Bank OCBC NISP. &rdquo;Perubahan pemegang saham itu dari PT Hari Mahardika Usaha (HMU), yang 99,99 persen sahamnya dimiliki Susilo Wonowidjojo, telah menjual seluruh kepemilikan saham kepada Hadi Kristanto Niti Santoso sesuai akta tertanggal 17 Mei 2021. Hadi kemudian menjadi pemegang 50 persen saham di PT HSI menggantikan PT HMU. Sisanya 50 persen oleh PT Surya Multi Flora,&rdquo; papar Hasbi Setiawan. Dengan demikian, lanjut dia, Susilo Wonowidjojo melalui PT HMU, tidak lagi menjadi pemegang saham PT HSI. Selanjutnya PT HSI melakukan perubahan kepengurusan. Setelah PT HMU yang dimiliki Susilo Wonowidjojo melepas saham di PT HSI, tiga bulan kemudian diikuti dengan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan PKPU oleh CV Duta Prima pada 21 Juli 2021. Kemudian pada 27 September 2021, PT HSI dinyatakan pailit berdasar putusan Pengadilan Niaga pada PN Surabaya No.57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby. Hasbi menambahkan, Bank OCBC NISP meminta majelis hakim mencermati transaksi penjualan saham PT HMU di PT HSI kepada Hadi Kristanto Niti Santoso. Selain pihak terafiliasi, penjualan saham yang dilakukan sesaat sebelum adanya gugatan PKPU di Pengadilan Negeri Surabaya oleh CV Duta Prima dan CV Kurnia Jaya yang akhirnya berujung pailit terhadap PT HSI, dinilai sangat menguntungkan PT HMU. &rdquo;Sangat tidak masuk akal ketika Bank OCBC NISP baru saja memperpanjang kredit senilai Rp 232 miliar, tiba-tiba kreditur dengan tagihan hanya Rp 340.250.000 bisa memailitkan. Ini merusak kepercayaan bank kepada para kreditur,&rdquo; kata Hasbi. &rdquo;Apalagi diketahui pada Juni 2021, HSI kembali mengajukan permohonan pencairan kredit ke Bank OCBC NISP sekitar USD 233.000, tanpa memberitahukan adanya perubahan pemegang saham dan sudah adanya permohonan PKPU pada Juni 2021,&rdquo; tambah dia. Hasbi menjelaskan, salah satu alasan Bank OCBC NISP menyetujui pinjaman kepada PT HSI karena Meylinda Setyo adalah pemegang 50 persen saham dan menjadi Presiden Komisaris PT HIS merupakan istri dari Susilo Wonowidjojo. Selanjutnya, Lianawati Setyo adalah adik dari Meylinda Setyo, menjadi Wakil Presiden Direktur PT HSI. Susilo Wonowidjojo merupakan salah satu orang terkaya atau Konglomerat di Indonesia versi Majalah Forbes. &rdquo;Melihat dari profil pengurus dan pemegang saham ini, menjadi pertimbangan Bank OCBC NISP untuk memberikan pinjaman kepada PT HSI. Perubahan susunan pemegang saham, direksi dan komisaris di PT HSI tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari Bank OCBC NISP, merupakan bukti para tergugat dan turut tergugat telah melanggar perjanjian pinjaman yang dibuat pada 1 Agustus 2016 dan ini adalah perbuatan melanggar hukum,&rdquo; terang Hasbi. Dari materi duplik tergugat 1, 2, 6, dan 10, yang masuk ke Pengadilan Negeri Sidoarjo pada 24 Mei, para tergugat menyatakan gugatan Bank OCBC NISP termasuk kategori wanprestasi karena gugatan berkaitan dengan pelanggaran atas isi perjanjian kredit PT HSI yang dilakukan para tergugat dan turut tergugat 1. Pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak atas perjanjian yang telah disepakati bersama termasuk dalam kategori wanprestasi. Dalam pokok perkara, tergugat 1, 2, 6, dan 10 menolak gugatan yang diajukan penggugat. &rdquo;Terlihat sekali para tergugat konsisten untuk melepaskan diri dari tanggung jawab membayar utang yang telah diberikan Bank OCBC NISP selama bertahun-tahun yang perjanjiannya selalu diperbarui setiap tahun. Kalau punya utang ya harus dibayar,&rdquo; jelas Hasbi. Pihak-pihak yang digugat Bank OCBC NISP yakni Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), PT Hari Mahardika Utama/PT HMU (tergugat 2), PT Surya Multi Flora (tergugat 3), Hadi Kristanto Niti Santoso (tergugat 4), Linda Nitisantoso (tergugat 5), Lianawati Setyo (tergugat 6), Norman Sartono (tergugat 7), Heroik Jakub (tergugat 8), Tjandra Hartono (tergugat 9), Daniel Widjaja (tergugat 10) dan Sundoro Niti Santoso (tergugat 11) serta PT Hair Stair Indonesia (PT HSI) (turut tergugat 1), Ida Mustika (turut tergugat 2).

Bank OCBC NISP menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Susilo Wonowidjojo dan pengurus PT HSI, menyebabkan kredit macet Rp 232 M

OCBC NISP Buka Suara Soal Kredit Macet Pengusaha Asal Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-29-at-18.41.46.jpeg" alt="Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap Susilo Wonowidjojo terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar di PN Sidoarjo. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap Susilo Wonowidjojo terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar di PN Sidoarjo. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap Susilo Wonowidjojo terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar mulai memasuki tahap mediasi pertama. Bank OCBC NISP membuka peluang damai bagi para tergugat apabila para tergugat mengajukan tawaran-tawaran perdamaian secara tertulis. ”Pada tahap mediasi pertama ini, Bank OCBC NISP membuka ruang negosiasi atau ruang damai bagi para tergugat, khususnya Susilo Wonowidjojo sebagai tergugat utama untuk mengajukan penawaran perdamaian atas kredit macet PT Hair Star Indonesia (HSI). Kita bisa bicarakan bersama, jika ada itikad baik dari Susilo Wonowidjojo untuk berdamai, persoalan ini akan selesai dan menjadi tidak berlarut-larut,” kata kuasa hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Rabu (29/3). Hasbi menjelaskan, proses mediasi menjadi bagian dari hukum acara perdata yang membuka ruang diskusi antara para pihak untuk mencari solusi damai penyelesaian sengketa. Para pihak difasilitasi mediator untuk berdiskusi. ”Kami telah menghadirkan perwakilan dari internal Bank OCBC NISP agar mendengar dan mempertimbangkan tawaran-tawaran perdamaian para tergugat. Kami harapkan juga dari para tergugat dapat hadir,” tutur Hasbi Setiawan. Dalam mediasi pertama yang dipimpin mediator Didi Ismiatun, hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pihak tergugat utama, Susilo Wonowidjojo tidak hadir. Dia diwakili kuasa hukumnya. Begitu juga dengan pihak tergugat lain. Mediator Didi Ismiatun memutuskan menunda mediasi hingga pekan depan Rabu (5/4), dengan agenda memberikan resume perdamaian dari pihak penggugat dan para tergugat. ”Kepada pihak penggugat diminta menyusun resume yang menceritakan duduk perkara sekilas dan usul damai. Dari tergugat juga harus menyiapkan resume usul. Berdasar Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mediator meminta agar para tergugat langsung menghadirkan prinsipal meskipun hanya sekali, tak hanya diwakili kuasa hukum pada Rabu (5/4),” kata Didi Ismiatun. Dalam gugatan perdata, Bank OCBC NISP minta majelis hakim menghukum para tergugat yang menyebabkan kredit macet dengan harta kekayaan pribadi berupa kerugian materiil sebesar ± US$ 16,50 juta atau Rp 232 miliar dan immateriil senilai Rp 1 triliun. Adapun pihak-pihak yang digugat Bank OCBC NISP  yakni Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), PT Hari Mahardika Utama (HMU) (tergugat 2), PT Surya Multi Flora (tergugat 3), Hadi Kristanto Niti Santoso (tergugat 4), Linda Nitisantoso (tergugat 5), Lianawati Setyo (tergugat 6), Norman Sartono M.A (tergugat 7), Heroik Jakub (tergugat 8), Tjandra Hartono (tergugat 9), Daniel Widjaja (tergugat 10) dan Sundoro Niti Santoso (tergugat 11), serta PT HSI (turut tergugat 1) serta Ida Mustika (turut tergugat 2). Susilo Wonowidjojo merupakan pemegang saham pengendali PT HSI melalui PT Hari Mahardika Utama (HMU) sebelum PT HSI dipailitkan secara kontroversial pada September 2021. PT HSI, produsen rambut palsu atau wig asal Sidoarjo memiliki kredit macet di Bank OCBC NISP senilai Rp 232 miliar. Hasbi menambahkan, Susilo sebagai tergugat 1 harus bertanggung jawab atas kerugian Bank OCBC NISP, karena adanya pengalihan saham PT HMU kepada Hadi Kristanto Niti Santoso (tergugat 4) tanpa persetujuan Bank OCBC NISP. Keberadaan Susilo sebagai pemilik HMU yang juga mengendalikan HSI merupakan salah satu pertimbangan bank ketika memberikan kredit pada 2016 dan terus melakukan perpanjangan sampai 2021. ”Dalam perjanjian kredit tegas disebutkan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada debitur (HSI), termasuk kepemilikan saham, harus mendapatkan persetujuan kreditur. Tapi semua kesepakatan itu dilanggar,” kata Hasbi. Kuasa hukum PT HMU Agus Sujatmoko mengatakan, upaya yang dilakukan pihak penggugat dengan melibatkan Susilo Wonowidjojo dalam kasus kredit macet PT HSI kurang tepat. Sebab, Susilo tidak bertindak sebagai komisaris. Meski demikian Agus membenarkan bahwa Susilo Wonowidjojo adalah pemegang 50 persen saham HSI melalui PT HMU. Adapun PT HMU perusahaan yang dimiliki Susilo Wonowidjojo. ”Pak Susilo tidak tahu menahu soal kepailitan PT HSI, soal pengalihan saham juga tidak butuh persetujuan pemegang saham. Soal kredit dengan Bank OCBC NISP tidak tahu menahu,” kata Agus.

Sidang Kredit Macet Tahap Mediasi, Bank OCBC NISP Buka Peluang Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-15-at-21.30.14.jpg" alt="Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap konglomerat Susilo Wonowidjojo di PN Sidoarjo. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap konglomerat Susilo Wonowidjojo di PN Sidoarjo. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap konglomerat Susilo Wonowidjojo di Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur memasuki tahap mediasi. Yakni terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar atas utang PT Hair Star Indonesia (HSI).  Proses mediasi merupakan hukum acara perdata yang membuka ruang bagi penggugat dan para tergugat mengupayakan penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Jika tidak menemukan penyelesaian perdamaian dalam mediasi, gugatan perdata kasus kredit macet Bank OCBC NISP yang melibatkan salah satu orang terkaya Indonesia versi Majalah Forbes Susilo Wonowidjojo, dilanjutkan dengan agenda jawaban dari para tergugat.  ”Oleh karena sidang kali ini dihadiri lengkap oleh para pihak dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu mengupayakan agar perkara gugatan Bank OCBC NISP bisa dilakukan dengan mediasi untuk menemukan perdamaian yang difasilitasi mediator,” ujar Ketua Majelis Hakim Persidangan Moh Fatkan saat memimpin sidang di PN Sidoarjo, Rabu (15/3).  Seluruh pihak, penggugat dan para tergugat memutuskan untuk melanjutkan perkara ke tahap mediasi. Seluruh pihak menyerahkan penunjukan mediator ditetapkan majelis hakim.  Majelis hakim kemudian menunjuk mediator yang sekaligus hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo R.A. Didi Ismiatun. Disepakati mediasi pertama diadakan pada 29 Maret di PN Sidoarjo dengan menyampaikan resume perkara dan usul-usul perdamaian secara tertulis.  Pengadilan melalui panitera mengimbau kepada para pihak untuk menghadirkan masing-masing prinsipal untuk hadir secara langsung dalam agenda mediasi tersebut. Bagi para pihak selaku perusahaan dapat menghadirkan perwakilan perusahaan dengan melampirkan surat kuasa khusus mediasi.  Selanjutnya bagi para pihak perorangan diminta untuk langsung menghadirkan Susilo Wonowidjojo selaku tergugat 1, Hadi Kristanto Niti Santoso selaku tergugat 2, Dra Linda Nitisantoso selaku tergugat 5, Lianawati Setyo selaku tergugat 6, Norman Sartono selaku tergugat 7, Heroik Jakub selaku tergugat 8, Tjandra Hartono selaku tergugat 9, Daniel Widjaja selaku tergugat 10, serta Sundoro Niti Santoso selaku tergugat 11.  ”Keputusan untuk melakukan mediasi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, yakni melakukan perundingan untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian yang difasilitasi mediator. Penunjukan mediator kami serahkan kepada pengadilan,” kata kuasa hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan.  Dalam gugatan perdatanya, Bank OCBC NISP minta majelis hakim menghukum para tergugat yang menyebabkan kredit macet dengan harta kekayaan pribadi berupa kerugian materiil US$ 16,50 juta dan immateriil Rp 1 triliun.  Adapun pihak-pihak yang digugat Bank OCBC NISP adalah pemegang saham, direksi, dan komisaris PT Hair Star Indonesia. Yakni Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), PT HMU (2), PT Surya Multi Flora (3), Hadi Kristanto Niti Santoso (4), Dra Linda Nitisantoso (5), Lianawati Setyo (6), Norman Sartono M. A. (7), Heroik Jakub (8), Tjandra Hartono (9), Daniel Widjaja (10), dan Sundoro Niti Santoso (11), serta PT HSI (turut tergugat 1) serta Ida Mustika S.H (turut tergugat 2).  Hasbi Setiawan menjelaskan, unsur-unsur melanggar hukum dari para tergugat itu karena PT HSI untuk pertama kali pada Juni 2021 terlambat membayar kredit kepada Bank OCBC NISP senilai US$ 16,50 juta. Meski berdasar laporan keuangan, perusahaan pembuat rambut palsu atau wig asal Sidoarjo Jawa Timur itu mencatatkan laba signifikan dari periode 2015–2020. Bahkan dalam masa pandemi Covid-19, PT HSI tidak pernah mengajukan permohonan relaksasi kepada Bank OCBC NISP.  Selain itu, berdasar informasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya terdapat informasi bahwa PT HSI telah diajukan permohonan PKPU oleh CV Duta Prima tertanggal 15 Juni 2021 dengan perkara No. 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby. Adapun utang HSI kepada CV Duta Prima sebesar Rp 340.250.000.  Sebelum diajukan PKPU, PT HSI tidak pernah sama sekali lalai dalam membayar utang terlihat dari laporan kartu fasilitas rekap periode 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021.  Kemudian, terjadi perubahan susunan pemegang saham, direksi, dan komisaris, PT HSI yang tidak pernah diberitahukan dan tidak disetujui Bank OCBC NISP. Selanjutnya pada awal Juli 2021, PT HSI baru menginformasikan kepada Bank OCBC NISP bahwa PT Hari Mahardika Usaha (HMU) atau tergugat 2 yang 99,99 persen sahamnya dimiliki salah satu orang terkaya versi Majalah Forbes, Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), telah menjual seluruh kepemilikan saham di PT HSI kepada tergugat 4 (Hadi Kristanto Niti Santoso) sesuai akta tertanggal 17 Mei 2021. Hadi kemudian menjadi pemegang 50 persen saham di PT HSI, sisanya 50 persen oleh PT Surya Multi Flora (tergugat 3).  ”Perubahan susunan pemegang saham, direksi dan komisaris di PT HSI tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan dari Bank OCBC NISP, merupakan bukti para tergugat dan turut tergugat telah melanggar perjanjian pinjaman yang dibuat pada 1 Agustus 2016,” terang Hasbi.

Sidang Gugatan Bank OCBC NISP Berlanjut ke Mediasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-01-at-17.14.081.jpg" alt="Sidang gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap PT Hair Star Indonesia (HSI) di PN Sidoarjo. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Sidang gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap PT Hair Star Indonesia (HSI) di PN Sidoarjo. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Susilo Wonowidjojo melalui kuasa hukumnya akhirnya memenuhi panggilan sidang gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap PT Hair Star Indonesia (HSI) terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar di Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur, Rabu (1/3). Salah satu orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes itu, merupakan pemegang saham pengendali melalui PT Hari Mahardika Utama (HMU) sebelum PT HSI dipailitkan pada September 2021.  Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan mengatakan, Susilo sebagai tergugat I harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami kliennya. Sebab, adanya pengalihan saham PT HMU kepada Hadi Kristanto Niti Santoso/tergugat 4 tanpa adanya persetujuan Bank OCBC NISP.  Keberadaan Susilo sebagai pemilik HMU yang juga mengendalikan HSI merupakan salah satu pertimbangan bank ketika memberikan kredit pada 2016 dan terus melakukan perpanjangan sampai 2021.  ”Dalam perjanjian kredit juga tegas disebutkan, setiap perubahan yang terjadi pada debitur (HSI), termasuk kepemilikan saham, harus mendapatkan persetujuan kreditur. Tapi semua kesepakatan itu dilanggar. HMU melepas sahamnya di HSI hanya sebulan sebelum PKPU,” kata Hasbi di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (1/3).  Bank OCBC NISP minta majelis hakim mencermati transaksi penjualan saham HMU di HSI kepada Hadi Kristanto Niti Santoso. Selain pihak terafiliasi, penjualan saham yang dilakukan sesaat sebelum gugatan PKPU di Pengadilan Negeri Surabaya oleh CV Duta Prima dan CV Kurnia Jaya yang akhirnya berujung pailit terhadap HSI, sangat menguntungkan HMU. Pasalnya sebagai pemegang saham pengendali, HMU yang 99,9 persen sahamnya dimiliki Susilo Wonowidjojo itu berupaya lari dari masalah yang menimpa HSI.  ”Sangat tidak masuk akal ketika kami baru saja memperpanjang kredit Rp 232 miliar, tiba-tiba dua kreditur dengan tagihan hanya sekitar Rp 4 miliar bisa memailitkan perusahaan dengan total kredit ke banyak bank lebih dari Rp 1 triliun. Ini adalah preseden buruk dan sangat menjatuhkan kepercayaan bank kepada personal seperti Susilo,” tegas Hasbi.  Apalagi diketahui pada Juni 2021, HSI kembali mengajukan permohonan pencairan kredit ke OCBC NISP sekitar USD 233.000, tanpa memberitahukan adanya perubahan pemegang saham dan sudah adanya permohonan PKPU pada Juni 2021.  ”Ini adanya unsur itikad  tidak baik dan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dan pengawasan HSI oleh para Direktur dan Komisaris HSI,” tambah Hasbi.  Dalam gugatan perdatanya, Bank OCBC NISP meminta majelis hakim untuk menghukum para tergugat dengan harta kekayaan pribadinya karena tidak membayar utang yang menyebabkan kredit macet berupa kerugian materiil sebesar ± Rp 232 miliar dan immateriil senilai Rp 1 triliun. Adapun pihak-pihak yang digugat oleh Bank OCBC NISP adalah Susilo Wonowidjojo, PT HMU, PT Surya Multi Flora, Hadi Kristanto Niti Santoso, Linda Nitisantoso, Lianawati Setyo, Norman Sartono, Heroik Jakub, Tjandra Hartono, Daniel Widjaja, dan Sundoro Niti Santoso serta PT HSI.  Adapun total terdapat 11 tergugat dan 2 turut tergugat.  Hasbi menjelaskan, para tergugat tersebut saling memiliki hubungan afiliasi. Sebagai pemilik 99,9 persen saham PT HMU dan pemegang saham pengendali, Susilo Wonowidjojo merupakan suami Meylinda Setyo, Komisaris Utama PT HSI sampai Desember 2016. Sementara Lianawati Setyo yang merupakan adik Meylinda, sebelum perubahan pemegang saham menjabat Wakil Direktur Utama PT HSI. Hubungan PT HMU dan PT HSI makin dekat lantaran Daniel Wijaya yang saat ini masih sebagai direktur utama PT HMU juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT HSI sampai dengan Mei 2021.  Kasus kredit macet PT HSI, perusahaan rambut palsu yang sahamnya pernah dimiliki Konglomerat Susilo Wonowidjojo melalui PT Hari Mahardika Utama (PT HMU) ternyata melibatkan banyak bank nasional. Berdasar salinan putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tertanggal 27 September 2021, tercatat ada 7 bank yang menjadi korban yaitu Bank BTPN, Bank CTBC, Bank DBS Indonesia, Bank ICBC Indonesia, Bank Mega, Bank OCBC NISP, dan Bank Permata.  Dalam putusan yang ditandatangani Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Khusaini disebutkan, ketujuh bank tersebut merupakan kreditur separatis yang mewakili total 145.550 suara dan bersama-sama menyatakan setuju untuk perpanjangan jangka waktu Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, terdapat 11 kreditur konkuren yang mewakili 14.560 suara yang menyatakan tidak setuju. Atas dasar itu majelis hakim memutuskan PT HSI pailit.  Sidang gugatan perdata di PN Sidoarjo yang kedua itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Persidangan Moh. Fatkan. Sidang kembali ditunda hingga 15 Maret karena sejumlah pihak tergugat yang masih absen dalam sidang kedua. Pihak yang tidak hadir yaitu PT Surya Multi Flora selaku tergugat III dan Hadi Kristanto Niti Santoso selaku tergugat IV.  Kuasa hukum tergugat Gunadi Wibakso mengatakan, sidang hari ini (1/3), belum memeriksa perkara karena ada beberapa pihak yang belum hadir. Sehingga, majelis hakim akan memanggil pihak tersebut untuk hadir dalam sidang berikutnya.  ”Acara sidang hari ini (1/3), hanya memverifikasi surat kuasa yang dilampirkan sebelum pemeriksaan perdata,” ujar Gunadi Wibakso.

Kasus Kredit Macet, Susilo Wonowidjojo Hadiri Gugatan Bank OCBC NISP