<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/susi-1809133027.jpg" alt="Susi Pudjiastuti. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Susi Pudjiastuti. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, ikut menyoroti kabar pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD DKI Jakarta yang nilainya mencapai Rp 78 juta per bulan.</p> <p>Susi menyampaikan reaksinya melalui akun media sosial X miliknya, @susipudjiastuti. Ia mengunggah ulang sebuah pemberitaan terkait tunjangan DPRD DKI Jakarta tersebut. Tak banyak kata yang diluapkan Susi, ia hanya menambahkan emoticon terkejut sebagai bentuk respons.</p> <p>Unggahan itu sontak menuai banyak komentar dari warganet yang sebagian besar juga mengaku heran dengan besaran angka tunjangan yang diterima wakil rakyat di Ibu Kota.</p> <p>Besarnya tunjangan perumahan senilai Rp 78 juta menuai komentar beragam dari warganet. "DPRD knp ya pake tunjangan perumahan, toh mestinya rumah jg di DKI jg. Jumlahnya luar biasa lagi," komentar akun @asfan_warah.</p> <p>Tak hanya itu, warganet lainnya menegaskan, dengan penghapusan tunjangan perumahan DPR RI, seharusnya juga diikuti oleh DPRD tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.</p> <p>"Tj. Rumah DPR RI dihapus. Konsekuensi logis nya Tj. Rumah di seluruh DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia juga dihapuskan!," cuit akun @nonblok67.</p> <p>Warganet lainnya meminta pejabat publik untuk bisa transparan dalam pengelolaan dan penerimaan anggaran negara.</p> <p>"Ayo waktunya buka2 an semua,, transfaransi semua sektor keuangan negara selayak masyarakat saling tau, agar tdk ada dusta diantara kita semua..dan ini sangat baik, sebagai kontrol sosial," tegas akun @yayatkusnayat.</p> <p>Besaran tunjangan perumahan senilai Rp 78 juta terkonfirmasi dari slip gaji yang dibagikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah.</p> <p>Berdasarkan dokumen resmi Rekapitulasi Take Home Pay DPRD DKI, Ima Mahdiah tercatat mendapatkan gaji sebesar Rp 106.505.000. Namun, besaran gaji itu masih harus mendapatkan potongan hampir setengahnya, tepatnya sebesar Rp 46.072.000.</p> <p>"Kalau yang dewan terima, sesuai slip gaji yang Rp 60an (juta) itu sudah all in," ujar Ima kepada JawaPos.com, Jumat (5/9).</p> <p>Salah satu dokumen yang diunggah Ima ialah rekapitulasi penghasilan Take Home Pay, Tunjangan Perumahan, TKI, Banmus, Bapemperda, Banggar dan BK bagi pimpinan dan anggota DPRD provinsi DKI Jakarta bulan Juli 2025.&nbsp;</p> <p><strong>Rincian Penerima</strong></p> <p class="class-paragraph">Sebelum dipotong, total penerimaan Ima Mahdiah mencapai Rp 106.505.000.</p> <p><strong>Rinciannya antara lain:</strong></p> <p>Uang representasi: Rp2,4 juta<br />Uang paket: Rp 240 ribu<br />Tunjangan jabatan: Rp3,48 juta<br />Tunjangan perumahan: Rp78,8 juta<br />Tunjangan komunikasi intensif: Rp21 juta<br />Tunjangan beras: Rp 150.000<br />Tunjangan badan musyawarah: Rp 217.500<br />Tunjangan badan anggaran: Rp 217.500<br />Tunjangan Bapemperda : Nol Rupiah<br />Tunjangan Badan Kehormatan : Nol Rupiah<br />Tunjangan transportasi : Nol Rupiah<br />Tunjangan komisi : Nol Rupiah<br />Tunjangan reses : Nol Rupiah<br />Tunjangan Keluarga: Nol Rupiah</p> <p><strong>Potongan hingga Rp 46 Juta</strong></p> <p>Dari total penerimaan tersebut, potongan yang dikenakan mencapai Rp 46.072.000. Potongan terbesar berasal dari PPh21 yang tidak dibayarkan APBD sebesar Rp 23,95 juta, disusul iuran fraksi Rp 4 juta, setoran DPP Rp 8 juta, hingga setoran DPD/DPW Rp 10 juta.</p> <p>Selain itu, ada juga potongan BPJS sebesar Rp 120 ribu.</p> <p><strong>Gaji Bersih DPRD DKI Capai Rp 60 Juta</strong></p> <p>Dengan demikian, take home pay yang diterima Ima Mahdiah per Juli 2025 adalah Rp 60,4 juta. Jumlah ini belum termasuk tunjangan reses yang bersifat insidental.</p> </div>

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, ikut menyoroti kabar pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD DKI Jakarta

Susi Pudjiastuti Terkejut Tunjangan Rumah DPRD DKI Capai Rp 78 Juta Per Bulan, Netizen: Harusnya Dihapus Seperti DPR!

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/nFWnRf8rMEOOxGhDXmN7v9j0d955QbK5UfTazymd-1-1244748607.jpg" alt="Potret aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Potret aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Setelah Morowali, Konawe, hingga Halmahera porak-poranda oleh industri nikel, kini giliran Raja Ampat, salah satu ekosistem laut terkaya di dunia, yang diincar. Surga terakhir di Bumi itu kini di ambang kehancuran.</p> <p>Gelombang penolakan masyarakat terhadap kehadiran tambang nikel di gugusan pulau Raja Ampat, Papua Barat, kini tak terbendung. Tagar #SaveRajaAmpat dan #SavePapua menggema di media sosial, menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kerakusan industri.</p> <p>Dalam foto dan video yang viral, pemandangan tragis terpampang nyata: hutan-hutan yang dulu hijau rimbun kini mulai gundul, digerus alat berat. Truk-truk tambang mengantre, mengangkut hasil bumi dari tanah Papua yang terus dieksploitasi tanpa ampun.</p> <p>Puncak kemarahan publik meledak dalam momen dramatis di konferensi Indonesia Critical Minerals Conference 2025. Di tengah pidato Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno, sekelompok aktivis Greenpeace Indonesia bersama empat pemuda Raja Ampat membentangkan spanduk raksasa bertuliskan: &ldquo;What&rsquo;s the True Cost of Your Nickel?&rdquo;</p> <p>Pesan mereka tajam, menusuk langsung ke jantung industri dan kebijakan negara. &ldquo;Nickel Mines Destroy Lives&rdquo;, &ldquo;Save Raja Ampat from Nickel Mining&rdquo;, teriakan diam yang menggema lantang di ruang konferensi itu, dan jauh melampaui batas temboknya.</p> <p>Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menegaskan: &ldquo;Ini adalah peringatan keras kepada pemerintah dan pelaku industri. Nikel bukan hanya soal logam, tapi soal nyawa, ekosistem, dan masa depan.&rdquo;</p> <p>Greenpeace menemukan bahwa tambang nikel kini menggerogoti pulau-pulau kecil seperti Gag, Kawe, dan Manuran &ndash; padahal menurut UU No. 1 Tahun 2014, pulau-pulau kecil dilarang menjadi lokasi pertambangan.</p> <p>Lebih dari 500 hektare hutan telah lenyap. Alam Raja Ampat &ndash; yang selama ini menjadi rumah bagi 75 persen spesies karang dunia, 2.500 lebih spesies ikan, dan ratusan spesies satwa lainnya, kini menghadapi ancaman nyata: tanah longsor, sedimentasi, dan kehancuran ekosistem laut yang tak tergantikan.</p> <p>Lebih tragis lagi, Pulau Batang Pele dan Manyaifun &ndash; hanya 30 km dari ikon dunia Piaynemo &ndash; juga terancam masuk dalam konsesi tambang. Raja Ampat, yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, nyaris tak punya lagi perlindungan dari kerakusan industri.</p> <p>Di balik gempita transisi energi dan mobil listrik dunia, tersembunyi luka yang dalam di tanah Papua. Pertanyaannya: apakah masa depan hijau global harus dibayar dengan kehancuran surga tropis Indonesia?</p> <p class="class-paragraph">Raja Ampat bukan hanya lanskap menakjubkan, ia adalah warisan kehidupan. Dan kini, dunia harus memilih: menyelamatkan lingkungan atau melanggengkan kehancuran atas nama &ldquo;kemajuan&rdquo;.</p> <p>Selain masyarakat, gelombang penolakan terhadap tambang nikel di Raja Ampat juga disuarakan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti. Susi Pudjiastuti diketahui merupakan sosok perempuan yang cinta mati terhadap dunia bahari.</p> <p>Bahkan di tempat tinggalnya di Pangandaran, Jawa Barat, Susi Pudjiastuti tinggal di tepi pantai. Dirinya juga aktif dalam pelestarian pantai, laut dan ekosistem alam di sekitarnya.</p> <p>Penolakan Susi Pudjiastuti terhadap tambang nikel di Raja Ampat disuarakan dengan gamblang di media sosial X pribadinya. Mengomentari sorotan pemberitaan media nasional, Susi Pudjiastuti meminta Presiden Prabowo Subianto untuk ambil tindakan tegas.</p> <p>Susi Pudjiastuti meminta Presiden RI itu untuk menghentikan tambang nikel di Raja Ampat. Sebuah kenyataan menyakitkan bahwa ekosistem hayati di Indonesia rusak karena ulah serakah segelintir kepentingan.</p> <p><em>"Yth. Bapak Presiden @prabowo @Gerindra mohon dengan sangat, hentikan penambangan di Raja Ampat ini. Salam hormat," </em>kata Susi Pudjiastuti dengan emoticon menangis meminta tambang nikel di Raja Ampat dihentikan.</p> <p>Ribuan komentar netizen kemudian mendukung suara Susi Pudjiastuti. Tak sedikit netizen, warganet, meminta Susi Pudjiastuti untuk ikut ambil bagian dalam penolakan kebijakan serakah tersebut.</p> <p><em>"Sangat disayangkan klo tempat sebagus Raja Ampat harus rusak oleh penambangan dan keserakahan oknum tertentu,"</em> komentar netizen di X dengan akun @ismugiyono.</p> <p>Netizen lainnya satu suara. Kecaman Susi Pudjiastuti atas tambang nikel di Raja Ampat itu telah mendapatkan atensi berupa ribuan komentar, Likes dan banyak dibagikan ulang.</p> <p>Tak sedikit juga netizen keheranan dengan sifat apatis pemerintah. Penyelenggara negara saat ini disebut budeg dan tidak pernah mendengar kritik dari masyarakat.</p> <p><em>"Kasih paham bu, hentikan mutlak bukan sementara," </em>komentar pengguna X dengan akun @Nialteaa. (*)</p> <p>&nbsp;</p>

Gelombang penolakan masyarakat terhadap tambang nikel di Raja Ampat semakin menguat, didukung oleh Susi Pudjiastuti dan aktivis lingkungan.

Amukan Tambang Nikel Ancam Surga Terakhir di Bumi: Raja Ampat di Ambang Kehancuran, Susi Pudjiastuti Ikutan Geram!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/1741273052092-346368299.jpg" alt="Ilustrasi: Kecurangan Minyakita, takaran dikurangi, bahkan dipalsukan. (Platform X)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kecurangan Minyakita, takaran dikurangi, bahkan dipalsukan. (Platform X).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali viral di platform media sosial X. Susi Pudjiastuti memang diketahui tanggap terhadap berbagai isu di pemerintahan kendati dirinya sudah bukan siapa-siapa lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan yang paling baru adalah Susi Pudjiastuti tampaknya memperhatikan betul isu terkait Minyakita, minyak goreng rakyat yang beberapa hari ini viral. Pertama, Minyakita viral karena terbukti dicurangi takarannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, baru terungkap oleh kepolisian, Minyakita tidak hanya disunat takarannya, tapi juga dipalsukan isinya oleh produsen. Padahal diketahui, Minyakita merupakan merek minyak goreng yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan (Kemendag).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apa kata Susi Pudjiastuti? Tegas, Susi Pudjiastuti mengutarakan kemarahannya kepada pemerintah dengan meminta pemerintah membubarkan Kemendag.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Susi, di akun X pribadinya, Kemendag terbukti lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Kemendag disebut menghancurkan industri dalam negeri, merugikan petani, penambak garam dll.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Dari dulu sampai sekarang pendapat saya sama; Bubarkan kementrian perdagangan!! Tata Niaga yg segala bisa diatur (quota) menghancurkan industri dalam negeri, merugikan petani, penambak garam dll. Saya pernah usulkan hal ini kepada Pak @jokowi sekarang saya usulkan kembali ke Pak Presiden @prabowo,"&nbsp;</em>kata Susi Pudjiastuti menanggapi posting salah satu portal berita nasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015753728/viral-demi-kabur-dari-tilang-puluhan-pengendara-motor-di-jakarta-utara-nekat-angkat-separator-transjakarta">Viral! Demi Kabur dari Tilang, Puluhan Pengendara Motor di Jakarta Utara Nekat Angkat Separator Transjakarta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komentar Susi Pudjiastuti ini seperti biasa mendapatkan dukungan dari masyarakat, dari followers-nya. Menurut netizen, masyarakat sudah lelah diperalat, dibohongi, dicurangi terus-terusan oleh pemerintahnya sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Kalau sekarang bubarkan semuanya Bu. dpr, seluruh kementerian, kpk, kejaksaan, polri, mk, ma, dlI. Tata ulang kembali Negara ini. Karena kiri kanan depan belakang atas bawah korupsi semua, wajib UU koruptor dihukum mati dan UU perampasan aset disahkan secepatnya,"</em>&nbsp;komentar pengguna X dengan akun @EBarat7466.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Susi Pudjiastuti juga menyarankan pemerintah untuk membuat Kementerian baru yang khusus menangani ekspor. Hal tersebut dianggap bisa membantu masyarakat lebih produktif untuk menjual keluar produk-produk dalam negeri bikinan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Buat kementrian khusus ekspor, membantu produk Indonesia jual keluar negeri. Bikin quota2 cukup kerjaan Dirjen di depdaglu,"</em>&nbsp;saran Susi Pudjiastuti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masyarakat yang marah, kesal, ditipu berkali-kali oleh pemerintahnya sendiri juga banyak yang menanyakan, apakah mereka bisa menuntut pemerintah?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Masyarakat kena tipu berkali2. Bisakah menuntut?"&nbsp;</em>komentar pengguna X dengan akun @cendrawasih168.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya diberitakan, keberadaan MinyaKita di pasaran kini menjadi sorotan publik. Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri telah bekerja untuk menindak pelaku yang berbuat curang dalam distribusi minyak tersebut. Mereka telah menetapkan seorang tersangka berinisial AWI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf membeber peran AWI dalam kasus yang tengah ditangani oleh penyidik. Menurut dia, AWI adalah pemilik sekaligus kepala cabang produsen MinyaKita yang beralamat di Jalan Tole Iskandar Nomor 75 RT 01/RW 19, Kelurahan Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat (Jabar).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan daripada penyidik terhadap tersangka, bahan baku minyak goreng curah tersebut, usaha tersebut, didapatkan bahan bakunya dari PT. ISJ melalui trader bernama D di daerah Bekasi dengan harga Rp 18.100 per kilogram,&rdquo; terang Helfi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara kemasan botol dan pouch MinyaKita diperoleh tersangka dari trader PT. MGS yang beralamat di Kota Bekasi, Jabar. Harganya Rp 930 per botol untuk kemasan botol. Kemudian Rp 680 per piece untuk kemasan pouch satu liter dan Rp 870 per piece untuk kemasan pouch dua liter.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Tersangka mengaku ditunjuk sebagai kepala cabang oleh PT. MSI dan PT. ARN dengan tugas mengemas dan menjual minyak goreng kemasan berbagai macam merek yang salah satu mereknya adalah MinyaKita,&rdquo; jelasnya.</div>

Susi Pudjiastuti memang diketahui tanggap terhadap berbagai isu di pemerintahan kendati dirinya sudah bukan siapa-siapa lagi.

Susi Pudjiastuti Marah di X, Minta Pemerintah Bubarkan Kemendag Buntut Kasus Minyakita

<div id="m#msg-f:1826210573023516810" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/09/minyakita-441347180.jpg" alt="ILUSTRASI. MinyaKita tak sesuai takaran beredar di pasar. (Platform X)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. MinyaKita tak sesuai takaran beredar di pasar. (Platform X)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1826210573023516810-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menyala di media sosial X. Viral, dirinya kembali mengomentari isu yang bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015745841/eks-pelatih-liverpool-rafael-benitez-ungkap-dua-alasan-mengapa-inter-milan-bisa-rebut-treble-winner-musim-ini">Eks Pelatih Liverpool Rafael Benitez Ungkap Dua Alasan Mengapa Inter Milan Bisa Rebut Treble Winner Musim Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kali ini, Susi Pudjiastuti melalui akun X pribadinya @susipudjiastuti mengomentari praktik culas, curang, jahat dari produsen minyak goreng kemasan Minyakita. Minyakita yang diketahui merupakan merek yang berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) itu berbuat curang dengan mengurangi takaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini terkuak beberapa waktu lalu, setelah seseorang di dunia maya membagikan video takaran Minyakita yang nggak sesuai. Dalam kemasan satu liter, saat dituang ke gelas takar, Minyakita tersebut isinya hanya kurang lebih 750 mililiter saja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bikin sakit hati masyarakat? Jelas! Sebab kasus Minyakita nggak sesuai takaran ini muncul tak lama setelah isu Pertamax oplosan dari Pertamina, BBM berkualitas jelek yakni Pertalite, disulap jadi Pertamax dan dijual mahal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang kesal dengan Minyakita nggak sesuai takaran bukan hanya kalangan ibu-ibu rumah tangga biasa. Susi Pudjiastuti, Mantan Menteri, juga ikutan kesal dengan temuan kecurangan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Susi turun ke X menanggapi isu tersebut. Dirinya menyebut kalau temuan kasus Minyakita nggak sesuai takaran bukan hanya gila, tapi gila, gila, gila.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Ini sih sudah gila gila gila,"&nbsp;</em>kata Susi Pudjiastuti di akun X pribadinya menanggapi posting pemberitaan media.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kalau sudah turun langsung ke X, Susi Pudjiastuti langsung mendapat banyak tanggapan. Netizen banyak yang menanggapi kalau sekelas mantan Menteri saja heran, kesal, apalagi warga biasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"cocoknya hukumannya di iket trus di lempar sambil kapalnya jalan biar badannya kegesek2 sama teritip,"&nbsp;</em>komentar pengguna X dengan akun @passionategosp1.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen lainnya malah banyak yang lebih ekstrem. Selain ukuran yang dicurangi, masyarakat juga sanksi dengan kualitas minyak goreng Minyakita yang dijual di pasaran, bisa juga jelek kualitasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Blm tentu kualitasnya juga sesuai itu bu,"</em>&nbsp;komentar akun X @RoyMTheFlame.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada juga netizen yang meminta Susi Pudjiastuti untuk menenggelamkan pelaku kecurangan tersebut. Susi Pudjiastuti semasa menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan memang dikenal tegas, suka menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di laut Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Tenggelamkan aja Bu.. Keterlaluan memang..'&nbsp;</em>komentar akun X @ketan_juruh. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Susi Pudjiastuti kembali menyala di media sosial X. Viral, dirinya kembali mengomentari isu yang bersinggungan dengan hajat hidup

Viral Minyakita Kemasan 1 Liter Dijual ke Masyarakat Isinya Cuma 750 Ml, Susi Pudjiastuti: Ini Sih Sudah Gila Gila Gila

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/susi-1809133027.jpg" alt="Susi Pudjiastuti. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Susi Pudjiastuti. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti dikenal masih aktif di dunia maya. Isu-isu terkini yang viral pasti masih dia dengar, tak sedikit juga diberikan tanggapan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang baik ditanggapi baik, diapresiasi, yang buruk juga ditanggapi dengan cara yang sama. Demikian kiranya persona Susi Pudjiastuti di media sosial (medsos), khususnya di X.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Susi masih sering memberikan komentar-komentar terhadap isu tertentu. Paling baru adalah, Susi Pudjiastuti menanggapi usulan nyeleneh dari Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Dhani yang saat rapat dengan PSSI bersama Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga), dirinya memberi usul yang cenderung rasis, dan seksis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ahmad Dhani memberikan usulan nyeleneh saat rapat Komisi X dengan Kemenpora dan PSSI, terkait usulan naturalisasi pemain sepakbola. Dirinya meminta PSSI untuk mengurangi porsi naturalisasi pemain bule, berambut pirang, bermata biru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena yang namanya revolusi, memang semuanya harus ekstrem. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule. Dalam tanda kutip yang rasnya bule, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia kurang enak dilihat. Kalau bisa mungkin, dicari dengan yang rasnya mirip-mirip dengan kita seperti dari Korea atau Afrika yang mirip-mirip dengan kita," kata suami Mulan Jameela itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usul kontroversial lainnya adalah, menyarankan pemain naturalisasi di atas usia 40 tahun bisa dijodohkan dengan perempuan Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Naturalisasi, tidak harus itu pemain. Bisa juga, misalnya, pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga," kata Ahmad Dhani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/015729270/jika-anda-ingin-menjaga-pikiran-anda-tetap-tajam-seiring-bertambahnya-usia-ucapkan-selamat-tinggal-pada-kebiasaan-kebiasaan-inii">Jika Anda Ingin Menjaga Pikiran Anda Tetap Tajam Seiring Bertambahnya Usia, Ucapkan Selamat Tinggal pada Kebiasaan-kebiasaan Inii</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Singkat tapi nyelekit, Susi Pudjiastuti juga di medsos X, menanggapi usul Ahmad Dhani dengan menyebut demikian :<em>&nbsp;"Apa yg dikatakan seseorang mencerminkan apa isi kepalanya,"&nbsp;</em>demikian komentar Susi Pudjiastuti sembari menanggapi video viral Ahmad Dhani saat rapat dengan PSSI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langsung saja, komentar Susi Pudjiastuti menjadi trigger bagi warganet lainnya. Susi Pudjiastuti diketahui memiliki ribuan followers di akun X pribadinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas komentar tersebut, posting-an Susi Pudjiastuti di-like oleh ribuan followers-nya. Juga ribuan komentar dan ribuan repost atau retweet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Bahkan dIm kondisi terburukpun aku ga pernah bayangin ada DPR punya ide spt itu.. ngmg di forum resmi lagi,"&nbsp;</em>komentar pengguna X lain dengan akun @Arisjo.</div>

"Apa yg dikatakan seseorang mencerminkan apa isi kepalanya," demikian komentar Susi Pudjiastuti sembari menanggapi video viral Ahmad Dhani

Sedikit Tapi Nyelekit! Susi Pudjiastuti Beri Komentar Begini Atas Usul Ahmad Dhani yang Dinilai Rasis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/IMG-20231107-WA0054-1290890303.jpg" alt="Susi Pudjiastuti menghampiri Ganjar Pranowo yang turun dari pesawat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Susi Pudjiastuti menghampiri Ganjar Pranowo yang turun dari pesawat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Sejumlah perempuan mengkritik keras pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut banyak suami yang terjerat kasus tindak pidana korupsi karena tuntutan istri.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Mahfud saat menghadiri acara Halaqoh Kebangsaan dan Pelantikan Majelis Dzikir Al Wasilah di Asrama Haji Padang, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu, (17/12) lalu.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, Mahfud mengatakan, banyak suami yang terjerat kasus tindak pidana korupsi karena tuntutan istri.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Di dalam banyak kasus, suami-suami yang terjerumus kasus korupsi karena istrinya tidak baik. Gajinya Rp 20 juta belanjanya Rp 50 juta. Terpaksa ngutip sana, ngutip sini," kata Mahfud dalam keterangannya .&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Salah satu perempuan yang mengkritik Mahfud ialah eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.&nbsp;Menurut Susi, faktanya tidak selalu seperti yang disampaikan Mahfud. Secara statistik, menurutnya, pelaku korupsi lebih didominasi oleh laki-laki.&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Tidak selalu Pak. Justru secara statistik pelaku korupsi lebih banyak adalah laki@,&rdquo; ucap Susi lewat akun Twitter miliknya, @susipudjiastuti.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Sementara itu, aktivis Iim Fahima, juga mengkritik pernyataan Mahfud. Dia heran mengapa laki-laki yang disebut sebagai makhluk rasional bisa bertindak tidak rasional. Iim pun menasehati tim Mahfud menjadi Mahfud agar tidak terpeleset.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Lho, katanya laki-laki makhluk rasional, kok tindakannya ga rasional? Katanya pemimpin perempuan, kok kalah pengaruh sama istri? Katanya jadi imam karena tegas, kok ga tegas urusan begini? Ayo team Pak Mahfud, harap dijaga supaya bapaknya ga kepeleset,&rdquo; ucap Iim lewat Twitter, @iimfahima.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Psikolog dan praktisi kesehatan masyarakat, Diah Satyani Saminarsih, ikut menyampaikan pandangannya. Diah menyayangkan narasi misoginistik masih terus dikedepankan. Ia pun bilang ke Mahfud bahwa perempuan di masa sekarang sudah memiliki karir dan penghasilan yang baik.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Sayang banget narasi misoginistik seperti ini masih dikedepankan terus. Berhenti plis. Istri2 jaman skrg punya karier dan penghasilan bagus, lho pak,&rdquo; kata Diah lewat Twitter, @DiahSaminarsih.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Sebelumnya, Mahfud mengatakan perempuan bertugas memajukan negara dan bangsa dengan menjadi ibu dan istri yang baik. Selain itu, mendorong suami agar selalu berbuat baik di tempatnya bekerja.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Menurut Mahfud, kaum perempuan juga adalah tiangnya negara. Jika perempuannya baik, maka negaranya baik. Begitu sebaliknya. "Ibu-ibu punya peran penting membangun negara," ujarnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p class="class-paragraph">Mahfud pun mengingatkan, ibu-ibu Majelis Dzikir Al Wasilah terkait pentingnya berorganisasi dengan benar. Menurutnya, kebenaran jika tidak diorganisir dengan baik, maka akan kalah oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik. Ia lantas mengutip ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Artinya kaki ibu sebagai tempat berjalan menuju kebaikan. Nasib generasi, tergantung sikap ibunya. "Kalau ibunya baik, maka akan baik juga anaknya. Ibu-ibu hendaknya rajin menanamkan ajaran agama dengan baik. Arahkan anak dan keluarga dengan baik," katanya.</p>

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut banyak suami yang terjerat kasus tindak pidana korupsi karena tuntutan istri.

Sebut Korupsi Akibat Tuntutan Istri, Pernyataan Mahfud Dikritik Susi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/susi-1809133027.jpg" alt="Susi Pudjiastuti. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Susi Pudjiastuti. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal membenarkan bahwa pihaknya mengharapkan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti masuk tim nasional (timnas) pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).&nbsp;</p> <div dir="auto">Pasalnya, ia mengatakan bahwa sosok Susi cukup mempunyai pengaruh besar di Jawa Barat. Diketahui bahwa Susi sendiri saat ini menetap di Pangandaran, Jawa Barat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya salah satu yang akan mungkin kami berharap bisa bergabung karena beliau sosok yang punya banyak pengaruh di Jawa Barat," kata Iqbal kepada wartawan, Jumat (27/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ia juga menilai bahwa sosok yang terkenal dengan kata "tenggelamkan" itu juga dekat dengan sosok bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan juga tentu sahabat pak Anies," pungkas Iqbal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pasangan bacapres-bacawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) tengah berusaha menggandeng mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk bergabung menjadi tim nasional (timnas) pemenangan AMIN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan secara blak-blakan oleh Cak Imin usai meghadiri agenda Pameran Seni Melayu di Galeri Kunstkring Paleis, Jakarta, Kamis (26/10). Ia mengakui memang berharap agar Susi mau masuk Timnas AMIN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya berharap. Ajak bu susi. Nanti kita tunggu jawabannya," ujarnya kepada wartawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia menyebut belum sempat bertemu secara langsung dengan mantan menteri yang santer terkenal dengan kata "tenggelamkam" itu. Cak Imin berharap dirinya mau bersama-sama mengawal cita-cita perubahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya belum dapat kepastian apakah beliau bersedia untuk bergabung dan jadi bagian belum tau," pungkas Cak Imin.</div>

Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal membenarkan bahwa pihaknya mengharapkan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

Punya Pengaruh di Jawa Barat, PKS Berarap Susi Pudjiastuti Masuk Timnas AMIN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT-serah-terima-jabatan-menteri-KKP-haritsah-almudatsir.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada  acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada  acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sebagai penerus <a href="https://www.jawapos.com/tag/susi-pudjiastuti/">Susi Pudjiastuti</a>, Edhy Prabowo justru kerap berbeda pendapat terkait dengan kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan, tidak jarang keduanya saling sindir di ruang publik. Misalnya, soal ekspor benih lobster yang kini membuatnya tersandung.<br /> <br /> Di era kepemimpinannya, Edhy membuka kembali keran <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekspor-benih-lobster/">ekspor benih lobster</a> yang dilarang pada era Susi. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia. Namun, menurut Edhy, kebijakan tersebut merugikan banyak nelayan. Belum lagi angka penyelundupan benih lobster sangat tinggi.<br /> <br /> Karena itu, ketimbang menjadi selundupan yang tak menguntungkan negara, dia menilai lebih baik ekspor dibuka sehingga mudah dikendalikan. <a href="https://www.jawapos.com/tag/edhy-prabowo/">Edhy</a> juga menegaskan tidak menutupi apa pun dalam kebijakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekspor-benur/">ekspor benur</a> itu. Pihaknya sudah melakukan kajian mendalam lewat konsultasi publik. ’’Kita libatkan masyarakat untuk bisa budi daya (lobster). Muaranya menyejahterakan,’’ katanya dalam sebuah wawancara akhir tahun lalu.<br /> <br /> Selain itu, kebijakan populis Susi terkait dengan penenggelaman kapal pencuri ikan dihapus Edhy. Aturannya diganti menjadi hanya kapal pencuri ikan yang melarikan diri saat disergap yang bakal ditenggelamkan. Sementara itu, kapal yang ditangkap perlu diproses hukum. Setelah ada putusan hukum, kapal diserahkan kepada nelayan untuk dimanfaatkan. Bagi Edhy, itu jauh lebih bermanfaat.<br /> <br /> Edhy mengaku paham bahwa semangat penenggelaman kapal adalah menjaga kedaulatan. Namun, itu tidak cukup untuk memperbaiki pengelolaan laut. ’’Kalau sekadar menenggelamkan, kecil buat saya. Bukannya saya takut, nggak ada. Kita nggak pernah takut dengan nelayan asing, tapi jangan juga semena-mena sama nelayan kita sendiri,’’ ujarnya.<br /> <br /> Hal lainnya, Edhy merevisi kebijakan soal penggunaan cantrang. Sebelumnya, melalui Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 2 Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016, cantrang dan 16 alat tangkap lainnya yang dianggap merusak lingkungan dilarang untuk digunakan. Kebijakan yang diberlakukan mulai 2018 itu akhirnya kandas.<br /> <br /> Edhy mengaku mendapat laporan sejumlah pihak bahwa penggunaan cantrang tidak merusak lingkungan. Sebab, penangkapan dengan cantrang hanya digunakan di laut berdasar pasir maupun berlumpur, bukan di laut berterumbu karang. Penggunaan di laut berterumbu karang justru akan merobek cantrang tersebut, bukan merusak terumbu karangnya.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong><br /> <ul><br />  	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/23/09/2020/dpr-minta-kppu-ungkap-praktik-monopoli-pengangkutan-ekspor-lobster/">DPR Minta KPPU Ungkap Praktik Monopoli Pengangkutan Ekspor Lobster</a></li><br />  	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/25/11/2020/edhy-prabowo-diciduk-kpk-begini-arahan-prabowo-subianto-ke-gerindra/">Edhy Prabowo Diciduk KPK, Begini Arahan Prabowo Subianto ke Gerindra</a></li><br /> </ul><br /> Edhy juga mengeluarkan kebijakan untuk membuka impor garam. Kebijakan dilakukan dengan alasan keterpaksaan. Sebab, hingga saat ini garam domestik belum bisa memenuhi kebutuhan industri. Salah satu jenis garam industri yang belum bisa dipenuhi produsen dalam negeri adalah yang mengandung chlor-alkali plant (CAP). Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan lahan 400 hektare di Nusa Tenggara Timur untuk pengadaan garam jenis tersebut.<br /> <br /> Sebelum menjadi menteri, Edhy merupakan anggota DPR. Pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2009, dia berangkat dari daerah pemilihan (dapil) Sumsel II. Dia menjadi caleg dengan perolehan suara terbanyak kelima sehingga lolos ke Senayan. Edhy lalu duduk di Komisi VI DPR yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, dan BUMN. Pada Pileg 2014, dia pindah ke dapil Sumsel I. Dia kembali terpilih dan dipercaya menjabat ketua Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Pada 2019, Edhy juga maju dari dapil Sumsel I.<br /> <br /> Edhy merupakan anak pasangan Sutopo dan Sri Rejeki. Dia lahir dan besar di Tanjung Enim, Sumsel. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Tanjung Enim, Edhy melanjutkan pendidikan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Namun, itu hanya bertahan dua tahun. Dia dikeluarkan karena melakukan pelanggaran.<br /> <br /> Setelah itu, Edhy muda merantau ke Jakarta dan bertemu dengan Prabowo Subianto yang saat itu menjabat Dangrup III TNI-AD. Edhy dibiayai kuliah hingga akhirnya menjadi orang kepercayaan Prabowo. Edhy juga aktif sebagai atlet pencak silat dan sering mengikuti turnamen tingkat nasional hingga internasional. Karirnya sebagai atlet moncer ketika berjaya di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON).<br /> <br /> Edhy merupakan anak emas Prabowo. Dia selalu mengikuti Prabowo. Misalnya, ketika mantan Danjen Kopassus itu pergi ke Jerman, kemudian menetap di Jordania sebelum kembali ke tanah air. Edhy juga dipercaya <a href="https://www.jawapos.com/tag/prabowo-subianto/">Prabowo</a> untuk mengelola sejumlah bisnis. Di struktur DPP Partai Gerindra, Edhy menduduki posisi wakil ketua umum.<br /> <br /> Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono menyatakan, Edhy merupakan kader terbaik Partai Gerindra dan sangat dekat dengan Prabowo. Sayang, kata dia, anak emas Prabowo itu justru menjadi menteri pertama di periode kedua pemerintahan Jokowi yang terjaring OTT. ’’Prabowo harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra,’’ tegasnya.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=qrFmWIYEwvQ

Impor Garam, Ekspor Benih Lobster, Izinkan Cantrang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/MV-NIKA_DALIL-HARAHAPBATAM-POS_Batam-Pos-2.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti meninjau kapal MV Nika yang ditangkap di perairan Selat Malaka, Jumat (16/7) lalu. Kapal tersebut kini diamankan di Jembatan II Barelang, Senin (15/7). F. Dalil Harahap/Batam Pos" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti meninjau kapal MV Nika yang ditangkap di perairan Selat Malaka, Jumat (16/7) lalu. Kapal tersebut kini diamankan di Jembatan II Barelang, Senin (15/7). F. Dalil Harahap/Batam Pos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Isu rencana kocok ulang (<em>reshuffle</em>) Kabinet Indonesia Maju terus menjadi perhatian publik. Bukan hanya soal nama-nama menteri yang dianggap layak diganti. Ada juga survei yang memotret harapan warga terhadap sosok yang pantas masuk ke dalam kabinet pemerintahan dalam reshuffle mendatang.<br /> <br /> Menurut hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO), Susi Pudjiastuti yang paling diinginkan kembali menjadi menteri dengan skor 37,2 persen. Lalu, ada Arief Yahya dengan 32,2 persen dan Dahlan Iskan 31,4 persen.<br /> <br /> Direktur IPO Dedi Kurnia Syah menjelaskan, tiga nama teratas itu memiliki rekam jejak cukup baik di mata publik. ”Sehingga kembali diinginkan untuk masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju,” ungkap pria yang juga pengajar di Universitas Telkom dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tersebut.<br /> <br /> Nama lain yang diharapkan masuk kabinet adalah Rizal Ramli (28,8 persen), Ignasius Jonan (27,1 persen), dan Hanif Dhakiri (0,9 persen). Ada juga nama dari kalangan nonparpol, yaitu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (20,5 persen) dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (0,6 persen). ”Sekarang tinggal menunggu keputusan presiden, apakah benar akan melakukan pergantian menteri atau hanya untuk kiasan pidato saja,” ucap alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.<br /> <br /> Survei yang sama menangkap penilaian publik terhadap sebelas menteri yang layak diganti. Menurut Dedi, para menteri yang layak diganti adalah mereka yang terkenal dekat dengan Presiden Joko Widodo. ”Hal itu menjadi ujian dilematis bagi presiden. Bagaimanapun, kinerja menteri yang dianggap layak reshuffle memiliki dampak langsung pada publik,” terang dia.<br /> <br /> Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memprediksi Presiden Jokowi akan mempertahankan sejumlah menteri meski memiliki kinerja kurang baik. Antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Selain itu, ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang tengah menjadi sorotan publik serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.<br /> <br /> Salah satu alasannya adalah faktor politik. Airlangga misalnya. Posisinya sebagai Menko Perekonomian tidak akan terusik. Sebab, kapasitasnya adalah ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar). Apalagi, partai dengan lambang pohon beringin itu termasuk salah satu parpol pendukung pemerintah. ”Saya kira posisi Pak Airlangga tetap aman meski gagal mempercepat realisasi stimulus dunia usaha dan UMKM,” bebernya.<br /> <br /> Selain itu, Bhima berharap Jokowi mengevaluasi kinerja Sri Mulyani. Menurut dia, mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut kurang gigih menjaga pembiayaan utang secara lebih bijaksana. ”Rasio utang kita terus naik dan beban pembayaran bunga utang menggerus belanja,” katanya.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=BWEoDuJ15TQ<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=Rlc1-yEgCxk<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=Ea0LL6fNuRU

Isu Reshuffle, Publik Ingin Susi Kembali Masuk Kabinet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok.jpg" alt="MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan  di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan  di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Satgas 115 peninggalan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti disebut akan membantu menjaga perairan Natuna yang saat ini tengah memanas lantaran Tiongkok melakukan klaim teritori secara sepihak. Hal itu disampaikan oleh Menteri KKP Edhy Prabowo.<br /> <br /> "Satgas 115 kan perangkat tugas presiden kepada kami, dan itu akan terus berjalan (operasi). Satgas 115 bagian untuk memperkuat," kata dia di Gedung BPK, Jakarta, Senin (6/1).<br /> <br /> Ia juga mengatakan bahwa sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD telah memberikan instrukti terkait kasus tersebut. Namun, ia enggan menyampaikan arahanya.<br /> <br /> "Ya nggak usah saya ceritakan di sini, yang jelas pengawasan terus dengan kemampuan yang kita lakukan, dengan mandat yang kita dapat jadi jalan terus," ujarnya.<br /> <br /> Meskipun tidak menyebutkan strategi untuk mengatasi polemik perairan Natuna, Edhy menyampaikan, seluruh pihak terkait memiliki semangat untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Untuk menjaga perairan yang diklaim Tiongkok, pihaknya akan terus berkoordinasi secara intensif bersama semua pihak, seperti TNI AL hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla).<br /> <br /> "Ini hubungannya dengan keamanan dan kedaulatan negara, yang penting tetap <em>cool</em>, tidak terpancing, yang penting kita semua kompak diseluruh Kementerian Lembaga," tegas dia.<br /> <br /> Seperti diketahui, masa tugas Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal telah berakhir pada 31 Desember 2019. Satgas ini mengatur semua institusi terkait kelautan untuk membabat para penangkap ikan ilegal.<br /> <br /> Meskipun begitu, Satgas 115 bukan berarti hilang setelah masa tugas berakhir. Sebab, keberadaan Satgas yang dibentuk 2015 lalu ini dibentuk atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015. Akan tetapi, Presiden Joko Widodo belum mengambil keputusan terkait kelanjutan tim tersebut.

Satgas Peninggalan Susi Pudjiastuti Akan Bantu Jaga Perairan Natuna

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#susi pudjiastusi

Berita Terkini