<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/0rMjy56avcBpLXm8RHN3jB26mV8pZVMLdMciFq0K-1-815029800.jpg" alt="PM Interim Nepal Sushila Karki. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>PM Interim Nepal Sushila Karki. (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Tiongkok menyatakan dukungannya atas penunjukan Sushila Karki sebagai Perdana Menteri interim Nepal. Beijing menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip 'persahabatan abadi' dan menghormati jalan pembangunan yang dipilih rakyat Nepal sendiri. &ldquo;Tiongkok mengucapkan selamat kepada Madam Sushila Karki atas pengangkatannya sebagai Perdana Menteri interim Nepal,&rdquo; kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dalam pernyataan resmi yang juga dibagikan Kedutaan Besar Tiongkok di Pretoria. Dalam pernyataan itu, Beijing menekankan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Kathmandu berdasarkan Five Principles of Peaceful Coexistence atau Lima Prinsip Hidup Berdampingan secara Damai. Mulai dari mempererat kerja sama ekonomi, pertukaran masyarakat, hingga memperkuat hubungan politik kedua negara. Seperti sudah diberitakan sebelumnya, Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung berusia 73 tahun, dilantik pada Jumat (12/9) setelah gelombang protes besar yang dipimpin generasi muda (Gen Z). Aksi itu dipicu kekecewaan terhadap stagnasi politik, maraknya korupsi, hingga larangan penggunaan media sosial yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Di tengah gejolak itu, nama Karki muncul sebagai simbol integritas. Gen Z yang memimpin protes bahkan melakukan pemungutan suara secara daring di Discord, menjadikan dirinya kandidat paling populer untuk jabatan interim. Langkah tersebut juga diterima partai-partai tradisional yang tengah mencari figur kredibel untuk memulihkan stabilitas. Kini, Karki mulai merancang kabinet transisi. Menurut laporan The Kathmandu Post, ia berencana membatasi jumlah kementerian tidak lebih dari 15, meski memiliki kewenangan atas 25 pos menteri. Sejumlah nama yang dipertimbangkan masuk kabinet antara lain pakar hukum Om Prakash Aryal, mantan pejabat militer Balananda Sharma, eks hakim Anand Mohan Bhattarai, hingga pakar energi Kulman Ghising. Langkah awal pemerintahannya juga ditandai keputusan penting: membubarkan parlemen dan menjadwalkan pemilu baru pada 5 Maret 2026. Keputusan itu diumumkan setelah rapat kabinet pertama yang digelar pada Jumat malam. Pengangkatan Karki sebagai PM interim dipandang sebagai titik balik di Nepal. Selain menandai kompromi langka di antara kubu politik, proses ini juga memperlihatkan kuatnya pengaruh generasi muda dalam menentukan arah negara. Dengan dukungan internasional, termasuk dari Tiongkok, pemerintah transisi di bawah Karki diharapkan mampu mengarahkan Nepal melewati enam bulan penuh tantangan menuju pemilu, Sekaligus meredakan gejolak sosial yang telah menelan puluhan korban jiwa dalam beberapa pekan terakhir.

Tiongkok mendukung penunjukan Sushila Karki sebagai PM interim Nepal di tengah gejolak politik di negara tersebut.

Tiongkok Sambut Positif Sushila Karki Jadi PM Interim Nepal, Janjikan Dukungan di Tengah Krisis Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/13/mz7xxunAzRw9afs3bN1Vz5b0J5lU9j8wvUDTPUpW-1-1620840197.jpg" alt="PM sementara Nepal, seorang perempuan pegiat antikorupsi bernama Sushila Karki. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>PM sementara Nepal, seorang perempuan pegiat antikorupsi bernama Sushila Karki. (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gelombang demonstrasi besar yang digerakkan generasi muda di Nepal berakhir tragis dengan 72 korban jiwa. Dari jumlah itu, 59 merupakan demonstran, 10 tahanan, dan tiga aparat kepolisian, menurut laporan media setempat. Di tengah situasi genting itu, Sushila Karki resmi menjabat sebagai perdana menteri sementara pada Minggu (14/9). Mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut segera mengumumkan keputusan penting. Karki menetapkan seluruh korban sebagai martir dan memberikan santunan mencapai sekitar Rp 190 juta dengan kurs rupiah bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. &ldquo;Selain bantuan dana, pemerintah juga menjamin perawatan medis gratis bagi 134 demonstran dan 57 polisi yang mengalami luka-luka,&rdquo; kata Sekretaris Kabinet Eknarayan Aryal, dikutip The Kathmandu Post. Karki memulai masa jabatannya dengan berziarah ke Monumen Martir di Lainchaur sebelum bekerja di kantor darurat di Kementerian Dalam Negeri. Kantor Perdana Menteri sebelumnya rusak akibat kebakaran saat kerusuhan. Demo yang dikenal sebagai Gen Z movement ini dipicu tudingan korupsi sistemik di parlemen. Aksi yang awalnya damai berubah menjadi bentrokan berdarah, memaksa mundurnya Perdana Menteri Sharma Oli dan berujung pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Ramchandra Paudel, yang mendukung langkah tersebut, menilai pembubaran parlemen sebagai 'jalan keluar damai dalam situasi sulit'. Namun, delapan partai politik menuding langkah itu inkonstitusional dan menolak penghapusan parlemen yang baru terbentuk pada 2022. Dengan jumlah korban tewas yang begitu tinggi, pemerintahan sementara Karki menghadapi ujian berat: Meredakan duka nasional, menjaga kepercayaan publik, serta mempersiapkan pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Maret 2026.

Gelombang demonstrasi di Nepal berakhir tragis dengan 72 korban jiwa, Sushila Karki jadi PM sementara.

Total Korban Tewas Akibat Demo Gen Z di Nepal Capai 72 Orang, Sushila Karki: Mereka Adalah Martir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/auQskwoC0zeksGNdoMgNjFoeiHMFhuFpdg0Addrx-328586633.jpg" alt="Perdana Menteri Sementara Nepal Sushila Karki mengheningkan cipta pada 14 September 2025, untuk mengenang mereka yang tewas dalam aksi protes. (Navesh Chitrakar/Reuters)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Sementara Nepal Sushila Karki mengheningkan cipta pada 14 September 2025, untuk mengenang mereka yang tewas dalam aksi protes. (Navesh Chitrakar/Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perdana Menteri sementara Nepal, Sushila Karki, berjanji menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama pemerintahannya. Janji itu ia sampaikan di tengah krisis politik dan sosial pasca-kerusuhan besar yang menewaskan sedikitnya 72 orang serta melukai ratusan lainnya. Dalam pidato publik pertamanya sejak dilantik pada Jumat (12/9), Karki menyerukan persatuan nasional dan menegaskan bahwa aspirasi generasi muda tidak boleh diabaikan. &ldquo;Kita harus bekerja mengikuti pemikiran generasi Gen Z. Yang mereka tuntut adalah diakhirinya korupsi, terwujudnya tata kelola yang baik, dan keadilan ekonomi,&rdquo; ujar Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung berusia 73 tahun itu, Minggu (14/9). Diketahui, kerusuhan berdarah yang mengguncang Nepal pekan lalu dipicu larangan sementara penggunaan media sosial, namun dengan cepat meluas menjadi protes besar terhadap praktik korupsi, kemiskinan, dan ketidaksetaraan.&nbsp; Polisi menembaki demonstran di Kathmandu, yang kemudian membalas dengan membakar kantor presiden, gedung kementerian, dan rumah politisi. Situasi itu memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri, hingga akhirnya Presiden Ramchandra Paudel bersama pimpinan militer menunjuk Karki sebagai pemimpin interim. Karki menegaskan masa pemerintahannya hanya bersifat transisi.&nbsp;&ldquo;Kami tidak akan berkuasa lebih dari enam bulan. Tugas kami adalah menuntaskan tanggung jawab dan menyerahkan mandat kepada parlemen serta kabinet berikutnya,&rdquo; katanya. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah menjanjikan santunan sebesar INR 1 juta (sekitar Rp 183 juta) bagi keluarga korban yang tewas dalam kerusuhan. Sementara itu, gerakan antikorupsi yang dipimpin Sudan Gurung, aktivis berusia 36 tahun sekaligus pendiri organisasi Hami Nepal (Kami adalah Nepal), ikut mendorong perubahan cepat. &ldquo;Saya akan memastikan kekuasaan kembali ke tangan rakyat dan menyeret setiap politisi korup ke pengadilan,&rdquo; tegas Gurung. <h2 class="class-paragraph">Tuntut Impunitas Masa Lalu Diakhiri</h2> Sementara itu, Amnesty International dan kelompok hak asasi lainnya menuntut pemerintah baru memastikan berakhirnya &ldquo;impunitas masa lalu&rdquo; yang selama ini melindungi pejabat korup di Nepal. Nepal kini berada di titik krusial: apakah momentum demonstrasi bisa membuka jalan menuju pemerintahan bersih atau justru kembali ke pola lama. &ldquo;Negara ini berada di persimpangan sejarah, apakah kerja keras memperjuangkan hak asasi akan diperkuat atau malah dibalikkan,&rdquo; kata Isabelle Lassee dari Amnesty International. Kementerian Kesehatan Nepal melaporkan masih ada jenazah korban yang baru ditemukan di gedung-gedung terbakar. Beberapa keluarga masih menunggu kepastian nasib kerabat mereka. &ldquo;Keponakan saya memilih tetap turun ke jalan meski teman-temannya mundur. Kami hanya diberitahu ia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tak bernyawa,&rdquo; tutur Karuna Budhathoki, salah satu keluarga korban, di Rumah Sakit Pengajaran Kathmandu. Dengan janji kuat memberantas korupsi, kepemimpinan Sushila Karki kini diuji: apakah ia mampu menjawab tuntutan generasi muda Nepal yang berani mengguncang rezim lama dengan darah dan nyawa mereka. &nbsp;

Perdana Menteri sementara Nepal, Sushila Karki, berjanji memberantas korupsi di tengah krisis politik pasca-kerusuhan.

PM Sushila Karki Janjikan Pemberantasan Korupsi, Usai Nepal Diguncang Kerusuhan Berdarah yang Gulingkan Pemerintahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/13/mz7xxunAzRw9afs3bN1Vz5b0J5lU9j8wvUDTPUpW-1-1620840197.jpg" alt="PM sementara Nepal, seorang perempuan pegiat antikorupsi bernama Sushila Karki. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>PM sementara Nepal, seorang perempuan pegiat antikorupsi bernama Sushila Karki. (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nepal resmi menetapkan jadwal pemilu dini pada 5 Maret 2026 mendatang, menyusul pembubaran parlemen dan pengangkatan Sushila Karki sebagai perdana menteri sementara.&nbsp; Karki, mantan ketua Mahkamah Agung (MA) Nepal, sekaligus sosok antikorupsi yang cukup dihormati di negara itu, menjadi perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah negeri Himalaya tersebut. Presiden Ramchandra Paudel mengumumkan keputusan ini pada Jumat (12/9) malam, hanya beberapa jam setelah menunjuk Karki untuk memimpin pemerintahan transisi.&nbsp; Keputusan ini lahir di tengah situasi politik Nepal yang berguncang akibat aksi protes besar-besaran selama sepekan terakhir. Sebelumnya, mengutip Al-Jazeera, kerusuhan dipicu larangan pemerintah terhadap akses media sosial, namun dengan cepat berkembang menjadi gerakan yang lebih luas menentang korupsi dan nepotisme elite politik.&nbsp; Massa yang sebagian besar berasal dari generasi muda bahkan membakar gedung parlemen, rumah pejabat tinggi, hingga fasilitas publik, memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri. Data kepolisian menyebut sedikitnya 51 orang tewas sejak awal kerusuhan, termasuk 21 demonstran dan tiga polisi. Lebih dari 12.500 tahanan masih buron setelah melarikan diri dari sejumlah penjara, sementara sekitar 1.000 lainnya berhasil ditangkap kembali. Selain persoalan politik, kemarahan rakyat juga dipicu kondisi ekonomi. Banyak generasi muda merasa terpinggirkan karena sulitnya lapangan pekerjaan, terutama di pedesaan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016567092/nepal-resmi-menunjuk-perdana-menteri-barunya-pasca-demo-yang-penuh-kerusuhan-seorang-perempuan-bernama-sushila-karki">Nepal Resmi Menunjuk Perdana Menteri Barunya Pasca-demo yang Penuh Kerusuhan: Seorang Perempuan Bernama Sushila Karki</a>&nbsp; Situasi ini membuat jutaan warga Nepal memilih bekerja di luar negeri, mulai dari Timur Tengah hingga Korea Selatan dan Malaysia, demi mencari penghidupan yang lebih baik. Pengangkatan Karki mendapat sambutan positif dari India. Perdana Menteri Narendra Modi melalui akun X menyampaikan selamat sekaligus menegaskan komitmen India terhadap perdamaian dan kemakmuran Nepal.&nbsp; Sementara itu, Tiongkok belum memberi komentar resmi, meski sebelumnya menyerukan ketenangan dan perlindungan terhadap warga sipil di tengah kerusuhan. Dengan pemerintahan sementara yang dipimpin Sushila Karki, Nepal kini memasuki fase transisi penting di pemerintahan.&nbsp; Pemilu yang akan digelar Maret mendatang akan menjadi ujian besar bagi stabilitas politik sekaligus harapan baru bagi generasi muda yang mendesak perubahan.

Nepal akan menggelar pemilu dini pada 5 Maret 2026, di tengah kerusuhan politik dan ekonomi yang melanda negara itu.

Nepal akan Gelar Pemilu pada Maret 2026, Sushila Karki Pimpin Pemerintahan Sementara Pasca Gejolak Sosial Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/13/LV11BS7qqGnGeFK1GPF14d5Bm7Kfmc4guXCZL3o7-1-570094325.jpg" alt="Perdana Menteri sementara Nepal, Sushila Karki. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri sementara Nepal, Sushila Karki. (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nepal memasuki babak sejarah baru dengan melantik Sushila Karki sebagai perdana menteri sementara pada Jumat (12/9). Penunjukan ini datang setelah sepekan penuh gejolak, ketika demonstrasi besar-besaran memaksa mundurnya Sharma Oli dan mengakibatkan sedikitnya 51 korban jiwa. Mengutip New York Times, Karki, 73 tahun, bukan sosok asing bagi publik Nepal. Ia adalah ketua Mahkamah Agung perempuan pertama yang dikenal berani menentang korupsi dan praktik politik kotor.&nbsp; Reputasinya dibangun dari keputusan-keputusan kontroversial yang pernah mengguncang elit politik, termasuk menentang penunjukan kepala kepolisian yang dianggap bermuatan politik. Upaya pemakzulan terhadap dirinya pada saat itu gagal setelah mendapat tekanan dari masyarakat dan sorotan internasional. Sebagai hakim, Karki pernah mewajibkan para koleganya menyerahkan catatan akademik untuk mencegah manipulasi usia pensiun. Ia juga aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dan menjadi panutan bagi generasi muda pengacara di Nepal. &ldquo;Sebagai seseorang yang selalu ingin melihat seorang pemimpin perempuan memimpin negara, ini sungguh menggembirakan,&rdquo; kata Prashamsa Subedi, mahasiswa hukum 23 tahun yang turut mengorganisir protes. Bagi banyak aktivis, penunjukan Karki bukan hanya simbol keterwakilan perempuan, melainkan juga harapan bahwa politik Nepal akan kembali pada jalur transparansi. Menurut penasihat presiden Sunil Bahadur Thapa, Karki akan membentuk kabinet sementara sebelum membawa Nepal menuju pemilihan umum, yang kemungkinan berlangsung dalam enam hingga delapan bulan ke depan. Sementara itu, Kathmandu mulai berangsur pulih. Militer berpatroli menjaga keamanan, dan warga bergotong-royong membersihkan puing-puing.&nbsp; Meski situasi relatif kondusif, tuntutan publik agar pemerintah baru menjawab persoalan korupsi dan ketidakadilan masih terus menggema. Sebagaimana diketahui, kerusuhan di Nepal sepekan belakangan, yang memicu lengsernya Oli dipicu oleh kebijakan pembatasan media sosial yang dianggap mengekang kebebasan publik.&nbsp; Namun, akar kemarahan warga jauh lebih dalam. Korupsi pejabat, ketimpangan ekonomi, dan rasa frustrasi terhadap elite politik yang dinilai hanya menguntungkan diri sendiri. Dipimpin generasi muda, terutama mahasiswa dan kelompok Generasi Z, protes kali ini menjadi yang terbesar sejak Nepal beralih menjadi republik demokratis pada 2008. Para demonstran menuntut perubahan nyata dan mendesak munculnya pemimpin baru yang bersih dan independen.

Nepal melantik Sushila Karki sebagai perdana menteri sementara, harapan baru di tengah gejolak politik dan demonstrasi besar-besaran.

Profil Sushila Karki, Perdana Menteri Perempuan Pertama Nepal yang Muncul di Tengah Gejolak Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/5PoJbEL8ZiJJgxIUXrnxutqCD7Dz2z7MV69C248A-4263406627.jpg" alt="Ilustrasi: Aksi protes besar tengah terjadi di Nepal. (Al-Jazeera)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Aksi protes besar tengah terjadi di Nepal. (Al-Jazeera).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nepal tengah berada di persimpangan politik setelah gelombang protes besar-besaran menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Pemerintahan, menteri dan pejabat lainnya juga banyak yang mundur. Tentara kini mengambil peran sentral dalam memfasilitasi dialog dengan para demonstran untuk menentukan pemimpin interim, di tengah ketegangan yang masih menyelimuti ibu kota Kathmandu. Tentara yang sejak dua hari terakhir berpatroli di jalan-jalan Kathmandu menyebut pembicaraan awal telah dimulai. &ldquo;Diskusi awal sedang berlangsung dan akan berlanjut hari ini. Kami berupaya menormalkan keadaan secara bertahap,&rdquo; kata juru bicara militer Raja Ram Basnet, Kamis (11/9). Nama mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki (73), yang pernah mencatat sejarah sebagai perempuan pertama di posisi tersebut pada 2016, muncul sebagai kandidat kuat pemimpin interim. Banyak tokoh gerakan protes menilai Karki sosok bersih dan berani. &ldquo;Kami melihat Sushila Karki apa adanya&mdash;jujur, tak gentar, dan konsisten. Dia pilihan tepat," ujar Sujit Kumar Jha, salah seorang demonstran muda mengutip Al-Jazeera. Meski Karki telah menyatakan kesediaan, jalur konstitusional untuk pengangkatannya masih dicari. Beberapa perbedaan pendapat juga muncul di kalangan pengunjuk rasa yang belum sepenuhnya sepakat soal pencalonannya. Dukungan bagi Karki datang dari Wali Kota Kathmandu Balen Shah hingga sejumlah tokoh muda, namun fragmentasi di antara kelompok protes maupun partai arus utama membuat arah politik Nepal masih abu-abu. Meski sudah ada upaya untuk meredakan demonstrasi dengan jalur diskusi, situasi keamanan tetap rapuh. Menurut laporan rumah sakit, jumlah korban jiwa akibat kerusuhan meningkat menjadi 31 orang. Identitas sebagian besar telah terkonfirmasi, meski beberapa masih belum diketahui. Krisis ini berawal dari larangan media sosial yang memicu kemarahan generasi muda. Protes berkembang menjadi gerakan Gen Z yang menuntut pemberantasan korupsi dan perbaikan ekonomi.&nbsp; Unjuk rasa sempat meluas hingga membakar gedung-gedung pemerintah, rumah pejabat, serta sejumlah hotel, termasuk Hilton di Kathmandu dan beberapa penginapan di kota wisata Pokhara. Sebelumnya, Presiden Ramchandra Paudel menyerukan agar semua pihak menahan diri dan membuka jalan keluar dalam kerangka konstitusi. &ldquo;Saya berusaha keras mencari solusi yang bisa menjawab aspirasi rakyat,&rdquo; katanya. Sementara itu, kehidupan publik belum sepenuhnya pulih. Sekolah, kampus, dan toko masih tutup, sementara layanan penting mulai berjalan terbatas. Pemerintah tetap memperpanjang jam malam hingga Jumat, tetapi militer memberikan kelonggaran bagi pekerja layanan vital dan penumpang pesawat. Menurut laporan Al Jazeera dari Kathmandu, suasana kota digambarkan sebagai 'tenang tapi rapuh'. Banyak pihak menaruh harapan bahwa dialog yang dipimpin tentara dapat melahirkan pemerintahan interim yang disepakati bersama.&nbsp; Namun, dengan faksi-faksi protes yang kerap bersilang pandang, jalan menuju stabilitas masih penuh ketidakpastian.

Nepal tengah berada di persimpangan politik setelah gelombang protes besar-besaran menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli.

Tentara Nepal Cari Jalan Keluar Krisis Politik, Sushila Karki Jadi Kandidat Kuat Pemimpin Interim

Sushila Karki

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sushila Karki