<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/JKT_Prescon-APBN-KiTa_Salman-Toyibi_-08JPG-3276513445.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (20/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (20/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal Eks Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo yang telah diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait korupsi pajak.&nbsp; Merespons hal itu, Purbaya memastikan agar proses hukum tetap berjalan. Salah satunya, untuk benar-benar membuktikan apakah kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak telah terjadi penyalahgunaan ataukah tidak.&nbsp; "Kita biarkan proses hukum berjalan ya," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11).&nbsp; "Kita liat apakah ada penyalahgunaan di waktu tax amnesty keluar," tambahnya.&nbsp; Lebih lanjut, Purbaya juga menyoroti perihal Tax Amnesy sebagai salah satu kasus pidana. Ia menilai seharusnya ada klausul yang disebutkan terkait dengan aset yang dilaporkan.&nbsp; Dalam hal ini, Purbaya menilai jika memang aset yang dilaporkan ternyata lebih kecil dibandingkan dengan yang seharusnya, itu artinya perlu ada denda yang dikenakan.&nbsp; "Jadi pada saatnya gini Tax amnesty kan pengampunan pajak. Harusnya ruang untuk membuat itu sebagai kasus pidana. Gak tahu perkiraan saya ga sebesar itu," ujar Purbaya.&nbsp; "Tapi harusnya kan ada klausul di mana, kalau misalnya aset yang dilaporkan ternyata lebih kecil dibanding yang seharusnya, ada dendanya. Saya pikir itu aja yang dikejar," tutupnya.&nbsp; Sebelumnya, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah memeriksa Eks Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo terkait korupsi pajak.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menyampaikan pemeriksaan Suryo Utomo sebagai saksi atas dugaan tindak pidana memanipulasi/memperkecil kewajiban pembayaran perusahaan/wajib pajak tahun 2016 - 2020.&nbsp; Tak hanya Suryo Utomo, Kejagung juga turut memeriksa Bernadette Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang yang juga sebagai saksi. &nbsp; &nbsp; Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kasus korupsi pajak yang melibatkan eks Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

Suryo Utomo Diperiksa Kejagung Soal Dugaan Korupsi Manipulasi Pajak 2016-2020, Begini Respons Menkeu Purbaya

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r26:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/Screen-Shot-2025-11-26-at-100408-3010017489.png" alt="Kejagung memeriksa Eks Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo terkait korupsi pajak.(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kejagung memeriksa Eks Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo terkait korupsi pajak.(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah memeriksa Eks Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo. Dia diperiksa terkait korupsi pajak.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menyampaikan pemeriksaan Suryo Utomo sebagai saksi atas dugaan tindak pidana memanipulasi/memperkecil kewajiban pembayaran perusahaan/wajib pajak tahun 2016 - 2020.&nbsp; Tak hanya Suryo Utomo, Kejagung juga turut memeriksa Bernadette Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang yang juga sebagai saksi.&nbsp; "Kejagung memeriksa 2 orang saksi, terkait dengan dugaan tindak pidana memanipulasi/memperkecil kewajiban pembayaran perusahaan/wajib pajak tahun 2016 - 2020 oleh oknum/pegawai pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan RI," kata Anang dalam keterangan resmi, Rabu (26/11).&nbsp; Pihaknya memastikan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara yang dimaksud.&nbsp; Sebelumnya, Kementerian Imigrasi telah melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Ken Dwijugiasteadi selaku mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Kemudian, Victor Rachmat Hartono selaku Direktur Utama PT Djarum.&nbsp; Ada juga nama Karl Layman selaku pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Lalu, Heru Budijanto Prabowo selaku konsultan pajak dan Bernadette Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Semarang, Jawa Tengah.&nbsp; Sementara dalam hal ini, Suryo Utomo juga diperiksa lantaran jabatannya sebagai Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak. Untuk diketahui, dalam program Tax Amnesty periode 2016-2020, sejumlah pejabat pajak diduga melakukan manipulasi dalam program pengampunan pidana pajak. Usai mendapat laporan, atas dugaan itu, penyidik Kejagung melakukan serangkaian tindakan penyelidikan hingga menaikkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan, setelah melakukan gelar perkara. </div> </div> </div> </div>

Suryo Utomo diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana memanipulasi/memperkecil kewajiban pembayaran perusahaan/wajib pajak 2016-2020

Kejagung Periksa Suryo Utomo Eks Dirjen Pajak Terkait Dugaan Korupsi Manipulasi Pajak 2016-2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/da9X9bjfwlP1aVKCbO5z9Oje7gDhhb0KQae3w2Qz-2534954178.jpg" alt="Bimo Wijayanto Dirjen Pajak Kemenkeu yang baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bimo Wijayanto Dirjen Pajak Kemenkeu yang baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, menggantikan posisi Suryo Utomo, pada Jumat (23/5) pagi ini.&nbsp; Untuk diketahui, posisi dirjen pajak ini sebelumnya telah diemban Suryo Utomo selama kurang lebih 6 tahun, terhitung sejak November 2019. Namun, mulai hari ini, resmi diganti Bimo Wijayanto yang telah memperoleh mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kinerja Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat mendongkrak penerimaan pajak.&nbsp; Lantas, siapa Bimo Wijayanto yang akan menggantikan posisi Suryo Utomo?&nbsp; Profil Bimo Wijayanto&nbsp; Bimo Wijayanto merupakan mantan anak buah mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.&nbsp; sebelum dilantik sebagai Dirjen Pajak, dia&nbsp;menjabat sebagai Sekretaris Deputi bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pimpinan Airlangga Hartarto. Bimo pernah bertugas sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kedeputian Pertambangan dan Investasi di Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi sejak September 2020. Dalam penugasannya, ia sempat memimpin tim untuk mengordinasikan hingga memantau investasi proyek strategis nasional (PSN) di beberapa sektor.&nbsp; Mulai dari Kawasan Industri Hijau, manajemen pelabuhan, farmasi dan alat kesehatan, baterai kendaraan bermotor listrik, energi baru dan terbarukan, industri kendaraan bermotor listrik, jasa konstruksi, industri pertahanan, industri perikanan dan beberapa sektor industri strategis lainnya.&nbsp; Pria kelahiran Nusa Tenggara Timur, 5 Juli 1977 ini juga sempat dipercaya untuk menjadi Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dia juga pernah ditugaskan di Kedeputian bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya dan Ekologis Strategis Kantor Staf Presiden.&nbsp; Selama masa tugasnya di Kantor Staf Presiden era Joko Widodo (Jokowi), dia sempat memimpin dan menyelesaikan penajaman program prioritas dengan kementerian inti. Di antaranya Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, Kemendag, KemenPANRB, Kementerian ATR/BPN, KPK, Polri, Kejagung, PPATK, BNPT, LKPP, dan Badan Pusat Statistik (BPS).&nbsp; Selain itu, Bimo juga pernah mengawal isu strategis dengan menyiapkan bahan pertemuan Kepala Staf Kepresidenan untuk beberapa rapat terbatas terkait tema perpajakan dan antikorupsi pencucian uang.&nbsp; Dalam beberapa proyek khusus, Bimo memberikan masukan dan monitoring reguler kepada Kepala Staf Kepresidenan dan Deputi dalam kebijakan-kebijakan besar terkait Reformasi Perpajakan. Mulai dari Amnesti Pajak - UU 11 tahun 2016, kemudian Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan &ndash; PERPU 1 tahun 2017 yang ditetapkan menjadi UU 9 tahun 2017.&nbsp; Sebagai profesional di Kementerian Keuangan, Bimo tidak asing dengan DItjen Pajak. Dia sempat menjadi Analis Senior, Center for Tax Analysis (CTA), di Ditjen Pajak (2014-2015). Dalam hal ini, ia sempat menjabat sebagai team leader pertama bersama Yon Arsal guna mengawal pembentukan CTA dengan bidang keahlian modeling deteksi fraud dan irregularities juga analisis mikro-sektoral kepatuhan pajak.&nbsp; Sebelum itu Bimo juga sempat menjabat sebagai Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi di Sub-Direktorat Dampak Kebijakan (2007-2009). Selama pengabdiannya di Direktorat Jenderal Pajak, selain portfolio nasional, beberapa eksposure internasional pernah dijalankannya sebagai analis dan penyiap bahan, serta anggota sidang dari Ditjen Pajak di SGATAR (Study Group on Asian Tax Administration Reform) dan ATAIC (Association of Tax Authorities of Islamic Countries). &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak, menggantikan Suryo Utomo, pada Jumat (23/5).

Profil Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Baru Pengganti Suryo Utomo, Mantan Anak Buah Luhut Binsar Pandjaitan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/02/DJP-02-3260123825.jpg" alt="&nbsp;Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo. (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>&nbsp;Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo. (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo buka suara soal keluhan netizen soal iklan hingga layanan hiburan digital kena Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen. Ia memastikan, bahwa jika terjadi kelebihan pajak yang dipungut, maka akan dikembalikan. "Tapi prinsipnya, kalau sudah ada kelebihan dipungut ya dikembalikan," kata Suryo saat konferensi pers di kantornya, Kamis (2/1). Ia mengatakan ada banyak cara yang dilakukan perusahaan agar bisa mengembalikan pajak yang dipungut kepada wajib pajak. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni dengan membetulkan faktur pajak yang dilaporkan. "Dengan caranya memang bisa macam-macam, dikembalikan kepada yang bersangkutan bisa, kalau enggak membetulkan faktur pajak, nanti dilaporkan kan bisa juga," bebernya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Peraturan Perpajakan I Hestu Yoga menjelaskan secara regulasi wajib pajak boleh mengajukan pengembalian dana, seperti melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan mengkreditkan tarif 12 persen bagi pengusaha kena pajak (PKP). Yoga memastikan sistem yang disiapkan oleh DJP sudah terintegrasi dengan baik, sehingga faktur yang diterbitkan penjual akan muncul di sistem dan dapat dikreditkan oleh pembeli. Sementara bagi konsumen akhir, pengembalian pajak sebenarnya dimungkinkan jika konsumen memiliki NPWP. Namun, hal ini hanya berlaku untuk faktur pajak standar. &ldquo;Ini sedang kami matangkan skema-skemanya untuk didiskusikan dengan para pelaku terkait. Untuk lainnya, kami akan mematangkan skema berdasarkan regulasi atau membuat regulasi,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, ramai di media sosial, para netizen yang mengeluhkan soal pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk pembayaran iklan hingga layanan hiburan digital. Padahal, seluruhnya telah ditetapkan sebagai barang non mewah yang masih dikenakan PPN 11 persen. Salah satunya, seperti dikeluhkan oleh netizen yang memiliki lapak sandal di platform e-commerce, Shopee. Menurutnya, biaya iklan yang dikenakan untuknya masih sebesar 12 persen. "PPN tetap naik 12 persen dan ini bukan barang/jasa mewah. saya hanya isi saldo iklan syopi untuk jualan sendal. Kata Pak Pres Katanya hanya untuk barang dan jasa mewah saja," ujar netizen tersebut, dikutip Kamis (2/1). Selain itu, ada pula netizen yang mengeluhkan kenaikan biaya iklan sebesar 12 persen. Padahal, biaya iklannya hanya Rp 200 ribu, sementara pajak yang dikenakan sebesar Rp 24.000. Bahkan, biaya pembelian aplikasi di Playstore hingga Youtube Premiun juga dikenakan biaya sebesar 12 persen. Tak hanya itu, keluhan juga disampaikan oleh netizen yang merupakan salah satu konsumen jasa layanan internet. "Harga premium app udah terlanjut di-set ppn 12 %, tapi ini financenya spotify &amp; youtube indo pada gabisa ngitung kenaikan ppn apa gimana sih," tulis akun @far*****. "Dipikirnya batalin kebijakan bisa cuma sekadar pengumuman di IG? Hari ini bayar internet mendadak naik karena operator bingung internet masuk layanan yang kena PPN 12% apa bukan," ujar netijen lain. "Demn, bahkan YT Membership udah kena PPN 12%.. Walaupun ga besar naiknya, tetap aja kerasa," tulis @meng*****. &nbsp; &nbsp;

Ada banyak cara yang dilakukan perusahaan agar bisa mengembalikan pajak yang dipungut kepada wajib pajak.

Jawab Keluhan Netizen Soal Iklan hingga Layanan Hiburan Digital Kena PPN 12 Persen, Begini Respons Bos Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230301_103241.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi XI yang merupakan mitra Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk mengevaluasi kinerja institusi yang dipimpinnya tersebut. Rencana tersebut akan diusulkan kepada pimpinan DPR terlebih dahulu.  "Kami akan mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk memanggil Dirjen Pajak beserta jajarannya ke DPR," kata Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad dikutip dari Antara, Jumat (3/3).  Dia memperkirakan, Komisi XI akan menjadwalkan pemanggilan Dirjen Pajak pada pekan kedua Februari 2023. "Setelah 11 Maret, karena pembukaan masa sidang itu baru 13 Maret 2023," kata Kamrussamad.  Anggota DPR RI dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menerangkan dialog dengan para pemimpin instansi perpajakan tersebut di antaranya akan menyorot kinerja para sumber daya manusia dan implementasi reformasi perpajakan di Indonesia. Pertemuan DPR dengan Dirjen Pajak juga tak lepas dari pembahasan fenomena petugas pajak yang kerap pamer harta di media sosial.  "Karena institusi perpajakan dan petugas pajak sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan dari para wajib pajak, dari masyarakat. Apalagi pajak merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional," ujar dia.  Menurut dia, munculnya fenomena pamer harta oleh para pegawai pajak sangat disayangkan, lantaran kepercayaan masyarakat pada 2022 telah bangkit dengan bukti tax ratio yang melampaui target. "Komisi XI tentu memiliki kewajiban dalam mengawasi berjalannya program dan penyerapan anggaran di Kemenkeu termasuk Direktorat Pajak," tutur Kamrussamad.

Komisi XI akan Panggil Dirjen Pajak Buntut Anak Buah Kerap Pamer Harta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Direktur-Jenderal-Pajak-Kemenkeu-Suryo-Utomo-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa peningkatan harta kekayaan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo yang belakangan ini disorot publik dikarenakan kenaikan harga aset.  "Saya tanya sama Pak Suryo kenaikan hartanya karena apa, ternyata karena harga tanah, harga rumah, harga pasar, dan harga lain-lain. Jadi, jangan tiba-tiba dianggap seolah-olah itu korupsi," ungkap Sri Mulyani dalam acara Economic Outlook, Selasa (28/2).  Maka dari itu, ia meminta Dirjen Pajak untuk menyampaikan kepada publik terkait penjelasan mengenai harta kekayaannya agar tidak ada lagi masyarakat yang menghakimi dan memberikan persepsi negatif. Adapun peningkatan harta kekayaan jajaran Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) saat ini sedang disorot publik sebagai imbas dari kasus penganiayaan dan kelakuan salah satu anak pejabat Ditjen Pajak yang kerap memamerkan harta.  Warganet turut mencium adanya keanehan dalam harta kekayaan pejabat pajak tersebut lantaran jumlah kekayaan yang dilaporkan tercatat lebih tinggi dari Dirjen Pajak. Terkait hal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama pihak berwajib sedang melakukan pemeriksaan.  Meski demikian, Menkeu tetap mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN), terutama di lingkungan Kemenkeu. Pasalnya, asas kepatutan dan kepantasan yang ditunjukkan oleh ASN harus dipegang kuat dan bukan merupakan sesuatu yang berlebihan karena masyarakat selalu memperhatikan tingkah laku para pegawai negeri sipil (PNS), terutama yang mengelola uang negara.  "Jadi, meski ASN membeli barang mewah dengan kerja keras maupun gaji yang halal seperti membeli motor gede (moge), nggak usah​​​ muter-muter pakai moge. Jalan kaki saja sama saya muter-muter Senayan, itu juga sehat," tuturnya.

Sadar Disorot, Menkeu Tanyakan Harta Dirjen Pajak, Ternyata karena Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/pajak-natura.jpg" alt="Dirjen Pajak Suryo Utomo dok DJP" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pajak Suryo Utomo dok DJP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo meminta warga melaporkan ke pihaknya, jika menemukan pegawai pajak bekerja tidak profesional. Hal itu menurut Suryo Pratomo, dilakukan karena berpengaruh pada integritas dan kepercayaan masyarakat.  “Makanya dari awal saya ingatkan profesional. Laporkan saja ke kami bila ada anggota kami yang coba-coba bermain,” kata Suryo, di Jakarta, Sabtu.  Menurut Suryo, salah satu kasus yang menjadi sorotan yakni kekerasan yang dilakukan anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.  Dari kasus tersebut, dia menganggap akan meruntuhkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pajak.  Namun, Suryo tak merinci kemana warga bisa melapor jika ada warga hendak melaporkan hal yang tak profesional tersebut.  Padahal, katanya, pihaknya telah berusaha menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat.  "Dalam dua tahun terakhir yakni 2021 dan 2022, penerimaan pajak negara melebihi target. Dan bila itu hal itu tetap terjaga, bukan tidak mungkin terjadi di akhir 2023," harapnya.  Berdasarkan laman Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada 2022 mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114 persen dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4 persen dari realisasi 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun.  Harapan Suryo, dengan adanya pendapatan pajak yang baik tentu berdampak pada perekonomian negara yang digunakan untuk pembangunan.

Suryo Utomo Minta Warga Laporkan Pegawainya yang Main Mata Soal Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/dirjen-pajak-suryo-utomo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo cemas kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bakal berdampak luas. Terutama memberi stigma negatif pada lebih 45 ribu pegawai DJP.  Terlebih anak dari salah satu pegawai DJP yang lakukan penganiayaan tersebut juga diketahui mengendarai Rubicon serta sering mengunggah gaya hidup mewah di akun media sosial. Sementara dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKP) pejabat pajak tersebut hanya memiliki harta Rp 56 miliar dan tidak melaporkan Rubicon.  "Saya mengecam segala tindak kekerasan maupun gaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai DJP dan keluarganya yang dapat menggerus tingkat kepercayaan serta integritas institusi dan memberi stigma negatif terhadap seluruh jajaran DJP yang berjumlah lebih dari 45 ribu pegawai," kata Suryo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/2).  Meski demikian, ia percaya bahwa banyak pegawai DJP yang memiliki integritas dan komitmen tinggi terhadap tugasnya. Dalam hal ini, Suryo berkomitmen akan terus menjaga integritas DJP dan akan menindak tegas pegawainya yang terbukti korupsi.  "Saya akan terus memimpin dan menjaga seluruh integritas DJP secara konsisten dan tidak akan ragu mengambil tindakan disiplin bagi yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas," ujarnya.  Diberitakan sebelumnya, Kabag Umum Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo mempunyai harta bernilai fantastis. Rafael Alun Trisambodo merupakan orang tua Mario Dandy Satrio (MDS), tersangka kasus penganiayaan terhadap David Ozora, 17.  Berdasar laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) KPK periodik 2021, Rafael tercatat memiliki harta senilai Rp 56,104 miliar. Jumlah tersebut paling banyak merupakan aset berupa tanah dan bangunan, yakni Rp 51,937 miliar. Aset tersebut tersebar di Manado, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Sleman.  Aset lain yang dilaporkan Rafael kepada KPK berupa alat transportasi senilai Rp 425 juta. Itu terdiri atas Toyota Camry tahun 2008 dan Toyota Kijang tahun 2018. Rafael juga melaporkan aset lain berupa surat berharga dengan nilai Rp 1,556 miliar. Kemudian, aset berupa kas atau setara kas senilai Rp 1,345 miliar.  Di LHKPN, mobil Jeep Rubicon yang digunakan pelaku tidak ada dalam laporan.  LHKPN Rafael itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan atasannya, yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo. Berdasar LHKPN KPK periodik 2021, Suryo tercatat memiliki harta total senilai Rp 14,452 miliar.

Dirjen: Kasus Penganiayaan Beri Stigma Negatif ke 45 Ribu Pegawai DJP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/pajak-natura.jpg" alt="Dirjen Pajak Suryo Utomo dok DJP" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pajak Suryo Utomo dok DJP</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya buka suara terkait kasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy Satriyo, anak pejabat Kantor Wilayah Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo.  Dirjen Pajak Suryo Utomo mengecam gaya hidup mewah dan suka pamer harta yang dilakukan keluarga pegawai pajak. Menurutnya, sikap tersebut bertentangan dengan nilai-nilai organisasi dan bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. ’’Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP,” kata Suryo di Jakarta, Rabu (22/2).  Ia mengatakan, Suryo turut prihatin atas kondisi korban penganiayaan dan mengecam kekerasan yang terjadi, serta mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang. Suryo juga mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta jajarannya.  Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang mengecam setiap tindakan kekerasan dan gaya hidup mewah yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas. Sebab, tindakan tersebut menimbulkan reputasi buruk negatif kepada seluruh jajaran DJP yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional.  Lebih lanjut Suryo menegaskan bahwa DJP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang dalam penyelesaian kasus tersebut. ’’Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang, dan kami siap bekerja sama, kooperatif, dan suportif,” ujarnya.  Selain itu, terkait aduan masyarakat tentang harta kekayaan pegawai yang bersangkutan yang belum dilaporkan, DJP memastikan akan melakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku. ’’Saat ini unit kepatuhan internal DJP yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan,” tambah Suryo.  Menurutnya, Kementerian Keuangan punya mekanisme pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas, salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara.  Diketahui pegawai yang bersangkutan dalam statusnya sebagai penyelenggara negara telah melakukan kewajiban melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Terakhir, ia mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan publik terhadap DJP.  "DJP berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan khususnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan DJP serta akan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai DJP," tandasnya. (*)

Kecam Gaya Hidup Mewah, Dirjen Pajak: Gerus Kepercayaan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi 12 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi turunan dari Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Selain PMK, juga akan diterbitkan dua peraturan pemerintah (PP) terkait perpajakan. Dengan begitu, akan ada 14 aturan turunan perpajakan dari Omnibus Law Cipta Kerja.  Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Kemenkeu Suryo Utomo menjelaskan, 12 PMK tersebut di antaranya mengatur pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). "Jadi, ada sekitar 12 (PMK) yang mesti harus dilakukan perubahan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja ini," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (19/10).  Suryo mengungkapkan, sanksi perpajakan yang diberikan pemerintah lebih rendah di UU Omnibus Law Cipta Kerja. Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan menjadi mengacu pada suku bunga acuan yang berlaku sebagaimana keputusan Menteri Keuangan dibagi 12.  Sehingga, jika dikalkulasikan, maka besaran sanksi akan lebih rendah daripada tarif tetap yang berlaku saat ini sebesar 2 persen. "Ada beberapa contoh misalnya kekurangan bayaran pajak atau keterlambatan membayar pajak saat ini sanksinya adalah 2 persen per bulan. Dalam UU Cipta Kerja ini diubah sanksinya menyesuaikan tingkat bunga yang berlaku dibagi 12. Jadi, jauh lebih rendah daripada 2 persen per bulan seperti yang saat ini di UU KUP kita," jelasnya.  Kemudian lanjutnya, sanksi pengungkapan ketidakbenaran pembuatan menjadi sebesar 100 persen. Angka tersebut turun dari yang sebelumnya 150 persen.  "Jadi, untuk 100 persen tadi, dibandingkannya dengan 150 persen pada waktu UU KUP yang saat ini berlaku," tuturnya.  https://www.youtube.com/watch?v=Fm8HxQwj254&ab_channel=jawapostvofficial

Kemenkeu Revisi 12 PMK yang Jadi Turunan UU Omnibus Law Cipta Kerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suryo utomo

Berita Terkini