<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/27/menag-ptkn-2949117341.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar di sela sidang kelulusan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) 2025 di Jakarta. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar di sela sidang kelulusan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) 2025 di Jakarta. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Suryadharma Ali, Menteri Agama RI periode 2009&ndash;2014. Suryadharma Ali menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta, pada Kamis (31/7) pukul 04.18 WIB. &ldquo;Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Agama, menyampaikan belasungkawa yang sangat mendalam atas wafatnya Bapak H. Suryadharma Ali,&rdquo; kata Nasaruddin Umar di Jakarta, Kamis (31/7). Nasaruddin mengenang Suryadharma Ali sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam membangun tata kelola keagamaan nasional.&nbsp; Di bawah kepemimpinannya, lanjut Nasaruddin, Kemenag mengalami penguatan kelembagaan yang signifikan, terutama dalam layanan pendidikan keagamaan, baik madrasah maupun pesantren. Bahkan, inisiatif-inisiatif digital yang dirintis Suryadharma telah memberikan dampak jangka panjang dalam efisiensi dan transparansi layanan haji. "Beliau berperan penting dalam modernisasi penyelenggaraan ibadah haji, termasuk digitalisasi layanan haji yang menjadi fondasi bagi transformasi haji di masa kini," ungkap Nasaruddin.&nbsp; Selain itu, Nasaruddin juga menyoroti peran almarhum dalam memperkuat dialog lintas agama. Menurutnya, Suryadharma aktif membangun jembatan antarumat beragama guna menjaga kerukunan nasional di tengah keberagaman Indonesia. &ldquo;Semoga segala amal ibadah beliau diterima Allah Swt, diampuni segala kekhilafannya, dan mendapat tempat terbaik di sisi-Nya,&rdquo; tutur Nasaruddin, yang juga pernah menjadi Wakil Menteri Agama (Wamenag) saat Suryadharma menjabat Menag. Lebih lanjut, Nasaruddin mengajak seluruh jajaran Kemenag untuk melaksanakan salat gaib dan mengirimkan doa terbaik bagi almarhum. &ldquo;Semoga almarhum senantiasa dilimpahi rahmat dan kasih sayang Allah Swt,&rdquo; pungkasnya.

Nasaruddin mengenang Suryadharma Ali sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam membangun tata kelola keagamaan nasional.

Menag Nasaruddin Umar Kenang Suryadharma Ali sebagai Sosok Modernisasi Digital Layanan Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/JKT_Wisuda-Purna-Bakti-Hakim-MK_MIFTAHUL-HAYAT-12-2012916915.jpeg" alt="Hakim Konstitusi Arsul Sani memberikan sambutan pada acara Wisuda Purnabakti hakim MK&nbsp;di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (18/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Hakim Konstitusi Arsul Sani memberikan sambutan pada acara Wisuda Purnabakti hakim MK&nbsp;di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (18/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengenang almarhum mantan Menteri Agama (Menag) RI Suryadharma Ali (SDA) sebagai sosok yang berjasa besar dalam perjalanan politiknya. Menurut Arsul, Suryadharma Ali merupakan pribadi yang penuh kebaikan dan memiliki sifat mudah mempercayai orang lain, meskipun hal itu sempat membawa dampak negatif dalam hidupnya. "Pak SDA orang baik, selalu berprasangka baik (khusnudzon) dan mudah percaya sama orang, meski kemudian ada saja yang memanfaatkan sifat khusnudzonnya dan mudah percayanya itu sehingga membawa musibah hukum bagi beliau," kata Arsul Sani yang kini menduduki salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi kepada wartawan, Kamis (31/7). Arsul mengaku pertama kali bergabung ke PPP atas ajakan Lukman Hakim Saifuddin dan Soleh Amin. Namun, keputusannya untuk masuk ke partai berlambang Ka'bah itu mendapat sambutan hangat dari Suryadharma Ali.&nbsp; Bahkan, ia langsung dipercaya menduduki posisi strategis meski belum lama saling mengenal. "Pak SDA juga orang yang perhatian terhadap anak buah dan orang lain. Ketika saya bersedia diajak Pak Lukman Hakim Saifuddin dan Pak Soleh Amin masuk PPP, beliau menempatkan saya sebagai Ketua LBH DPP PPP meski baru saling kenal," kenangnya. Selama menjadi pengurus PPP di bawah kepemimpinan Suryadharma Ali, Arsul merasa tidak pernah diperlakukan sebagai bawahan. Ia menyebut, hubungan mereka lebih seperti teman berdiskusi, terutama saat membahas isu-isu hukum. "Setiap diskusi isu hukum dengan beliau, maka itu sebagai obrolan antar teman, tidak model percakapan pimpinan dan anak buah," ucap Arsul. Arsul mengakui wafatnya Suryadharma Ali merupakan kehilangan besar, bukan hanya bagi keluarga dan kerabat dekat, tetapi juga bagi mereka yang pernah bekerja bersama almarhum dalam dunia politik. Ia meyakini, Suryadharma Ali meninggal dunia dalam kondisi yang baik. "Buat saya, wafatnya beliau tentu sebuah kehilangan, namun saya percaya beliau husnul khotimah," tutur Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Sebelumnya, mantan Menag RI Suryadharma Ali dikabarkan meninggal dunia, pada Kamis (31/7) pagi. Suryadharma Ali menghembuskan napas terakhir di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 04.25 WIB. Informasi duka cita itu dibenarkan oleh Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman Tokan. "Iya benar," ujar Usman Tokan dikonfirmasi. Jenazah Suryadharma Ali akan disemayamkan di rumah duka, Jalan Cipinang Cempedak I No.30, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Rencananya, prosesi pemakaman akan dilaksanakan hari ini juga di Pondok Pesantren Miftahul 'Ulum, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lebih lanjut, Usman berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Serta amal ibadah Suryadharma Ali dapat diterima Allah SWT. "Keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan dalam melanjutkan cita-cita almarhum," pungkasnya.

Almarhum mantan Menteri Agama (Menag) RI Suryadharma Ali (SDA) dikenang sebagai sosok yang berjasa besar dalam membangun PPP.

Arsul Sani Kenang Sosok Suryadharma Ali Pernah Berjasa dalam Karier Politik di PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/2238_19188_SDA.jpg" alt="Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kabar duka datang dari dunia politik nasional, mantan Menteri Agama (Menag) RI, Suryadharma Ali dikabarkan meninggal dunia, pada Kamis (31/7) pagi. Ia menghembuskan napas terakhir di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 04.25 WIB. Informasi duka cita itu dibenarkan oleh Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman Tokan. "Iya benar," kata Usman Tokan dikonfirmasi. Jenazah Suryadharma Ali akan disemayamkan di rumah duka, Jalan Cipinang Cempedak I No.30, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Rencananya, prosesi pemakaman akan dilaksanakan hari ini juga di Pondok Pesantren Miftahul 'Ulum, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lebih lanjut, Usman berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Serta amal ibadah Suryadharma Ali dapat diterima Allah SWT. "Keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan dalam melanjutkan cita-cita almarhum," ucapnya. Suryadharma Ali merupakan tokoh politik senior kelahiran Jakarta, 19 September 1956. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004&ndash;2009. Selanjutnya, ia dipercaya menjadi Menteri Agama RI periode 2009&ndash;2014 di bawah kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain di pemerintahan, Suryadharma juga dikenal sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejak 2007 hingga 2014. Namun, karier politiknya tercoreng akibat kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji yang membuatnya divonis enam tahun penjara. &nbsp;

Mantan Menteri Agama RI Suryadharma Ali meninggal dunia pada Kamis pagi di Jakarta. Jenazahnya akan dimakamkan di Bekasi.

Mantan Menag RI Suryadharma Ali Meninggal Dunia Pagi Tadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20200617_121344-01-01.jpg" alt="Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar yang sebelumnya terpidana kasus korupsi menjalani bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung, Selasa (6/9).  Kepala Lapas Sukamiskin Elly Yuzar mengatakan, dua menteri dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bebas dengan status bersyarat. Sehingga mereka masih harus wajib lapor.  ”Masih bebas bersyarat masih wajib lapor tentu di situ ada aturan yang diatur oleh Bapas,” kata Elly seperti dilansir dari Antara Bandung, Selasa (6/9).  Sejumlah koruptor itu bisa bebas bersyarat karena sudah menjalani masa tahanan sesuai vonis pengadilan yang telah dikurangi dengan sejumlah remisi yang didapatkan. Menurut Elly, pergerakan kedua terpidana korupsi itu masih dipantau meskipun sudah keluar dari penjara.  ”Jika ada pelanggaran, tak menutup kemungkinan mereka bakal dimasukkan kembali ke lapas,” ujar Elly.  Suryadharma Ali tersandung kasus korupsi terkait pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013 saat menjabat Menteri Agama. Suryadharma Ali kemudian divonis enam tahun penjara pada 2016.  Sedangkan Patrialis Akbar tersandung kasus suap karena mempengaruhi putusan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis divonis delapan tahun penjara pada 2017 karena telah menerima suap sebesar 10 ribu dolar AS.  Selain dua eks menteri tersebut, ada beberapa mantan pejabat napi korupsi yang juga bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin. Di antaranya yakni mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Kemudian sejumlah mantan bupati di Jawa Barat juga bebas dari Lapas Sukamiskin mulai dari eks Bupati Cianjur Irvan Rivano, eks Bupati Subang Ojang Sohandi, dan eks Bupati Indramayu Supendi.

Suryadharma Ali dan Patrialis Akbar Bebas Bersyarat dari Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengusaha-besi-tua-ini-menangi-lelang-kain-kiswah-suryadharma-ali_m_230695.jpg" alt="HR. Muhammad Jufri Saad, pengusaha besi tua yang berhasil mendapatkan lelang kain kiswah milik terpidana Suryadharma Ali" width="100%">
<figcaption>HR. Muhammad Jufri Saad, pengusaha besi tua yang berhasil mendapatkan lelang kain kiswah milik terpidana Suryadharma Ali</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kain kiswah (penutup Kakbah) milik terpidana Suryadharma Ali laku terjual Rp 450 juta dalam acara lelang yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kain berwarna hitam berukuran 80 cm x 59 cm itu terjual ke tangan pengusaha besi tua asal Madura, HR. Muhammad Jufri Saad. Awalnya, lembaga antirasuah membuka harga kain kiswah dengan harga Rp 22,5 juta. Setelah melewati lelang yang sengit, akhirnya dapat dibawa pulang oleh Jufri. Pria asal Jawa Timur ini mengaku pernah mengikuti lelang sebanyak tujuh kali. Dia mengatakan kain kiswah yang didapatkannya akan disimpan dan menjadi barang koleksi. &ldquo;Selama ini kan sudah tahu kita ini kan seorang Muslim bahwa itu adalah suatu ibaratnya koleksi yang terbaik karena tutupnya Kakbah, jadi kami keinginan untuk koleksi di rumah dan alhamdulillah dengan angka Rp 450 juta, itu kalau kita nilai di Makkah itu lebih mahal dari pada harga yang ada di KPK ini,&rdquo; ujarnya di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/7) Sebenarnya selain membeli kain kiswah, Jupri juga membeli tas kulit dan handphone. Dia juga mengaku akan membeli berapa pun harga kain kiswah itu dijual. Bahkan dia menuturkan, jika kain kiswah tersebut dijual dengan harga Rp 2 miliar pun akan tetap dibelinya. &ldquo;Iya itu (Rp 2 miliar) masih lawan karena dia Rp 440 kita naikin Rp 450, udah stop ya udah rejeki saya itu,&rdquo; tukasnya. Jupri pun mengaku tidak akan menjual kain kiswah yang sudah dibelinya itu karena akan dikoleksi secara pribadi. &ldquo;Tidak, nggak ada dijual lagi Insya Allah untuk di rumah aja,&rdquo; tutupnya. Dalam acara lelang ini, selain kiswah, juga ikut dilelang handphone dengan berbagai merek, mobil, tanah, dan rumah.

Pengusaha Besi Tua Ini Menangi Lelang Kain Kiswah Suryadharma Ali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jk-jadi-saksi-suryadharma-ali-pede-hakim-akan-menangkan-pk-nya_m_230612.jpg" alt="Suryadharma Ali usai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di PN Tipikor Jakarta, Rabu (11/7)" width="100%">
<figcaption>Suryadharma Ali usai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di PN Tipikor Jakarta, Rabu (11/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali optimistis bahwa kesaksian Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam persidangan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dapat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memutus bebas dirinya. Jusuf Kalla dihadirkan oleh Suryadharma sebagai saksi meringankan untuk menjelaskan terkait dana operasional menteri (DOM) pada Rabu (11/7). "Kalau kita melakukan sesuatu itu harus optimis, kalau tidak optimis ya jangan melangkah untuk mengajukan PK," kata Suryadharma usai menjalani sidang permohonan PK di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (25/7). Sejumlah saksi meringankan telah dihadirkan oleh mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Sehingga Suryadharma yakin majelis hakim dapat meringankan perkara hukum yang melilitnya. "Kita telah meminta sejumlah saksi yang diperkirakan bisa meringankan," jelasnya. Sebelumnya, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/25/07/2018/gugatan-perindo-dikabulkan-kuasa-hukum-jk-serahkan-semuanya-ke-parpol" target="_blank">Wapres JK</a> saat menjadi saksi meringankan untuk Suryadharma menjelaskan, setiap menteri selain mendapatkan gaji pokok Rp 19 juta, mendapatkan tunjangan DOM senilai Rp 120 juta, seperti yang diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2006. Namun, kata JK, pada 2014, keluar Peraturan Menteri Keuangan yang baru nomor 5 PMK 268 Tahun 2014. Aturan baru tersebut memberikan kekuasaan lebih bagi menteri untuk mengelola keuangannya. Peraturan baru tidak mewajibkan menteri membuat pertanggungjawaban&nbsp;secara detail untuk 80 persen DOM, sedangkan yang 20 persen masih diminta laporan pemakaiannya. Berbeda dengan PMK 2006, ada kewajiban untuk membuat pertanggungjawaban pemakaiannya. Namun penyelewengan DOM terjadi pada 2010-2013 justru digunakan untuk hal-hal di luar tugas menteri dan prinsip negara.&nbsp; <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/25/07/2018/ditawarkan-rp-225-juta-kain-kiswah-suryadharma-ali-laku-rp-450-juta" target="_blank">Suryadharma Ali</a> mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap putusan perkara hukum yang melilitnya itu. Pada tingkat banding, majelis hakim justru memperberat hukumannya menjadi 10 tahun penjara, denda Rp 300 juta, dan mencabut hak politiknya selama lima tahun setelah menjalani masa hukuman. Suryadharma terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku menteri dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan DOM, Suryadharma dinilai merugikan keuangan negara hingga Rp 27 miliar dan 17 juta riyal Saudi.

JK Jadi Saksi, Suryadharma Ali PD Hakim Akan Menangkan PK-nya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditawarkan-rp-225-juta-kain-kiswah-suryadharma-ali-laku-rp-450-juta_m_230598.jpg" alt="Suryadharma Ali usai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di PN Tipikor Jakarta, Rabu (11/7)." width="100%">
<figcaption>Suryadharma Ali usai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di PN Tipikor Jakarta, Rabu (11/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kain kiswah atau kain penutup Kakbah milik mantan Menteri Agama Suryadharma Ali laku dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Barang rampasan lembaga antirasuah tersebut dibeli peserta lelang seharga Rp 450 juta. Kain dengan ukuran 80 centimeter (cm) x 59 cm tersebut awalnya dilelang KPK dengan harga pembukaan Rp 22,5 juta. Setelah dilakukan penawaran, seorang pengusaha bernama M Jufri Saad memenangkan harga tertinggi senilai Rp 450 juta. Kain itu pun jatuh ke tangan Jufri. "Nilai kiswah Rp 22,5 juta, bisa laku Rp 450 juta," kata Koordinator Labuksi KPK Irene Putri di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/7). Kain kiswah Kakbah tersebut, diakui Jufri Saad, sekadar untuk dikoleksi. Menurutnya, harga kain kiswah Rp 450 juta lebih murah dibanding harga aslinya yang dijual di Mekkah. "Kiswah ini kita tahu bahwa sebagai orang muslim bahwa itu adalah suatu ibaratnya koleksi terbaik, karena tutupnya Kakbah. Ingin untuk koleksi di rumah, jadi Rp 450 juta itu kalau kita nilai di Mekkah lebih mahal dibanding dari harga yang di KPK ini," ucapnya. Pria berusia 50 tahunan tersebut &lrm;mengaku, sudah mengincar kain penutup Kakbah itu sejak awal dibukanya lelang. Jufri mengatakan, tidak akan menjual kembali kain kiswah itu. "&lrm;Betul koleksi, dan kiswah itu sudah seminggu saya incar dan sampai sekarang Alhamdulillah didapat," terangnya. Pengusaha asal Madura itu tak hanya membawa kain kiswah Kakbah. Jufri juga memborong sejumlah barang-barang rampasan KPK yang dilelang pada hari ini di antaranya tas kulit serta satu buah handphone. "Saya dapat kiswah dan lain-lain tadi. Tas kulit, sama handphone satu," ucap Jufri.

Ditawarkan Rp 22,5 Juta, Kain Kiswah Suryadharma Ali Laku Rp 450 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/suryadharma-ali-tolak-diberikan-rp-450-juta-dari-penjualan-kain-kiswah_m_230610.jpg" alt="Suryadharma Ali usai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di PN Tipikor Jakarta, Rabu (11/7)" width="100%">
<figcaption>Suryadharma Ali usai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di PN Tipikor Jakarta, Rabu (11/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan kain kiswah atau penutup Ka'bah yang telah laku dilelang seharga Rp 450 juta. Kain tersebut dipinta jika Suryadharma menang dalam permohonan peninjauan kembali (PK) atas perkara hukum yang melilitnya. "Apapun yang terjadi harus kembali, kalau pengadilan memutuskan dikembalikan harus dikembalikan meskipun sudah dijual," kata Suryadharma di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (25/7). Menteri Agama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini tidak mau jika lembaga antirasuah mengembalikan kain kiswah yang bertuliskan Arab tersebut dalam bentuk uang. "Harus barang, sebab yang kita minta adalah barang bukan uang, bukan harga dari barang itu," pinta Suryadharma. Oleh karena itu, Suryadharma menilai jika KPK tidak mengembalikan barang tersebut, maka perampasan yang dilakukan KPK melanggar hukum. "Karena perampasan yang tidak hak, perampasan yang batil," tegas Suryadharma. Sebelumnya, kain kiswah milik Suryadharma Ali dengan ukuran 80 centimeter x 59 centimeter tersebut awalnya dilelang KPK dengan harga pembukaan Rp22.500.000, kemudian seorang pengusaha bernama M. Jufri Saad menawarkan harga tertinggi dengan total Rp450 juta. Pengusaha Jufri Saad mengaku membeli kain kiswah ka'bah tersebut hanya untuk sekedar dikoleksi. Menurutnya, harga kain kiswah Rp450 juta lebih murah dibanding harga aslinya yang dijual di Mekkah. "Kiswah ini kita tahu bahwa sebagai orang muslim bahwa itu adalah suatu ibaratnya koleksi terbaik, karena tutupnya kabah, ingin untuk koleksi di rumah, jadi 450 juta itu kalau kita nilai di mekah lebih mahal dibanding dari harga yang di KPK ini," jelasnya.

Suryadharma Ali Tolak Diberikan Rp 450 Juta dari Penjualan Kain Kiswah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-akan-lelang-kain-kiswah-suryadharma-ali_m_227071.jpg" alt="Banner lelang barang rampasan KPK" width="100%">
<figcaption>Banner lelang barang rampasan KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan lelang sebuah Kain kiswah (Penutup Ka&rsquo;bah) milik mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali. Juru bicara KPK, Febri Diansyah menuturkan, kain kiswah itu akan dilelang pada (25/7) mendatang. &ldquo;Salah satu barang rampasan yang akan dilelang Rabu, 25 Juli 2018 adalah satu lembar kain kiswah (Penutup Ka&rsquo;bah) berwarna hitam berukuran 80 cm x 59,&rdquo; ungkapnya pada awak media, Rabu (11/7). Namun, tidak hanya kain kiswah satu-satunya barang rampasan yang akan dilelang. lembaga anti rasuah juga akan melelang barang rampasan lainnya seperti rumah, tanah, handphone, dan mobil. Febri juga menambahkan, barang rampasan yang dilelang sudah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. &ldquo;Barang yang dilelang tentu saja berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,&rdquo; tukasnya. Lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahadjo cs itu bahkan sudan membuat banner untuk mengumumkan acara lelang tersebut. Banner tersebut diletakkan di samping pintu masuk Gedung KPK yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan.

KPK Akan Lelang Kain Kiswah Suryadharma Ali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/suryadharma-ali-ingin-kain-kiswahnya-kembali_m_227040.jpg" alt="Suryadharma Ali usai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di PN Tipikor Jakarta, Rabu (11/7)" width="100%">
<figcaption>Suryadharma Ali usai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di PN Tipikor Jakarta, Rabu (11/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali angkat bicara soal akan dilelangnya kain kiswah (penutup kabah) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kain bertuliskan arab dengan lapisan emas itu di dapat dari pengusaha Arab Saudi Mukhlisin dan Cholid Abdul Latief. "Ya terserah dia (KPK), mau bilang apa," kata Suryadharma Ali usai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (11/7). Mantan Menteri Agama ini menilai, pemberian kain kiswah itu hanya dapat dibuktikan oleh satu orang yakni Mukhlisin. Sehingga dia berpendapat hal itu tidak di pertanggungjawabkan. Saat ditanya soal akan dilelang dengan harga Rp 22,5 juta, Suryadharma berharap jika permohonan PK dikabulkan, maka dia menginginkan harta yang dirampas dapat dikembalikan. "Kalau (PK) menang dikembalikan," harap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. Sebelumnya, KPK akan melelang satu lembar kain kiswah yang disita dari mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Kain kiswah tersebut bernilai jual Rp 22,5 juta. Dalam daftar lelang barang rampasan itu, sejumlah barang akan dilelang pada Rabu (25/7) di kantor KPK Gedung Merah Putih. Barang yang dilelang terdiri atas lima kategori yakni rumah, tanah, mobil, kain kiswah, perhiasan, dan telepon selular. Kain kiswah berwarna hitam berukuran 80 x 59 cm bertuliskan lafaz atau kaligrafi Arab berwarna kuning emas. Kain itu dilengkapi kain pelapis belakang berwarna hijau yang dijual dengan harga permulaan Rp22,5 juta. Masyarakat yang berminat dapat membeli kain itu dan harus menyetorkan uang jaminan senilai Rp 6 juta.

Suryadharma Ali Ingin Kain Kiswahnya Kembali

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suryadharma ali

Berita Terkini