<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/11/JKT-mou-proses-produksi-obat-diabetes-di-Indonesia-FED-1-2839739515.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wabah monkeypox (Mpox) atau cacar monyet dibahas khusus dalam rapat terbatas di istana kepresidenan kemarin (27/8). Temuan Kementerian Kesehatan, setidaknya sudah ada 88 kasus Mpox di tanah air. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebut Mpox sebagai pandemi pada 14 Agustus lalu. Presiden Joko Widodo menaruh perhatian pada peningkatan persebaran wabah Mpox. Apalagi, Indonesia akan menyelenggarakan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali. &rdquo;Ini saya minta betul-betul ada upaya preventif,&rdquo; kata Jokowi dalam arahannya. Seusai rapat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa kasus Mpox di Afrika cukup mengkhawatirkan karena ada varian baru yang lebih ganas daripada varian sebelumnya yang merebak di Indonesia. Namun, Budi menyebut sudah ada vaksin untuk Mpox. &rdquo;Indonesia pada 2022 waktu WHO mencabut status pandemi sudah datangkan seribu vaksin dari Denmark dan itu sudah kita berikan ke orang-orang yang memang memiliki risiko tinggi,&rdquo; katanya. Pemerintah juga akan memperketat surveilans. &rdquo;Jadi, Bapak Presiden tadi sudah memutuskan kita akan aktifkan lagi electronic surveillance card. Dulu ingat PeduliLindungi. Jadi, orang-orang datang dari luar negeri, dia isi. Nanti dikasih QR code kalau dia kuning, hijau, atau merah,&rdquo; katanya. Pemerintah akan memantau kesehatan para pelancong luar negeri. &rdquo;Kalau ternyata memang tinggi dan ada ruam-ruam, nanti diambil PCR,&rdquo; jelasnya. Saat ini sudah ada dua mesin PCR dengan kecepatan deteksi hanya 30 menit. Dua mesin itu ditempatkan di Jakarta dan Bali. Untuk vaksinasi, Budi berharap minggu ini datang 1.000 dosis vaksin lagi dari Denmark. Indonesia juga tengah melakukan diplomasi dengan pemerintah Jepang agar bisa mengimpor vaksin. Terkait fasilitas kesehatan, semua rumah sakit di Bali dan Jakarta sudah disiapkan. Obat-obatan pun sudah dikirim. &rdquo;Mpox yang di Indonesia itu varian 2B atau Clade 2B. Yang di Afrika itu varian 1B ya, itu fatality rate-nya tinggi, mendekati 10 persen,&rdquo; jelas Budi. Kepala Organisasi Riset (OR) Kesehatan BRIN Prof Ni Luh Putu Indi Dharmayanti mengatakan, penularan penyakit Mpox menjadi bahan pembicaraan di tingkat global dan nasional. (lyn/wan/c7/fal)

Wabah monkeypox (Mpox) atau cacar monyet dibahas khusus dalam rapat terbatas di istana kepresidenan kemarin (27/8).

Cegah Monkeypox, Kemenkes Cek Kesehatan Pelancong, Siapkan Dua Alat PCR di Jakarta dan Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/vaksin-polio.jpg" alt="PROTEKSI EFEKTIF: Pemberian vaksin polio tetes pada bayi. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata mampu memutus mata rantai penularan polio. Foto merupakan ilustrasi. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PROTEKSI EFEKTIF: Pemberian vaksin polio tetes pada bayi. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata mampu memutus mata rantai penularan polio. Foto merupakan ilustrasi. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia pernah dinyatakan bebas polio pada 2014. Namun, virus itu ternyata masih berkeliaran. Bahkan, pada akhir 2023 ada dua anak di Jawa Timur serta satu anak dari Jawa Tengah yang terpapar polio. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebutkan bahwa ada mutasi virus. Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Airlangga Prof dr Ismoedijanto SpA (K) menyebutkan, yang muncul belakangan ini tidak sama dengan polio yang dulu. "Pada 2005 terjadi outbreak atau KLB (kondisi luar biasa, Red). Ini masuk dari jemaah haji asal Banten,&rdquo; katanya. Waktu itu surveilans belum bagus. Baru tahu saat yang bersangkutan tiba di rumahnya di Cianjur. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ditemukan penularan ke sepuluh provinsi. Ismoe ingin menggambarkan bahwa virus tersebut menular dengan cepat. Salah satu yang menyebabkan penularan cepat? Adanya virus dari vaksin yang bermutasi dan kembali liar. Dampaknya, 45 anak di Madura lumpuh. &rsquo;&rsquo;Padahal, waktu itu dunia menyatakan tidak ada mutasi ini,&rdquo; jelasnya. Nah, pada tahun ini, yang bermutasi adalah varian virus polio 1 atau CVDPV1. Kejadian mutasi lainnya adalah tiga kasus di Aceh pada 2022. Berbeda dengan 2005, kali ini yang mutasi varian virus polio 2 atau CVDPV2. Setahun setelahnya, virus serupa muncul di Purwakarta dengan 1 kasus kelumpuhan dan 7 anak terpapar, tapi kondisinya sehat. Sementara itu, pada tiga kasus akhir tahun lalu juga terdapat CVDPV2. Ismoe mengatakan, satu anak di Jawa Tengah diketahui sering pulang pergi ke Sampang. Sedangkan dua kasus lain memang ada di wilayah Madura, yakni Bangkalan dan Pamekasan. Ismoe menyatakan, outbreak terjadi karena mutasi virus polio yang ada pada vaksin. "Outbreak ini terjadi bukan karena virus polio liar,&rdquo; katanya. Dia menekankan bahwa mutasi terjadi karena polio tipe 2 itu kuat dan terdapat di daerah yang cakupan vaksinasinya rendah. &rsquo;&rsquo;Kalau cakupan tinggi, mutasinya lebih pelan,&rdquo; ungkapnya. (lyn/c7/oni)

Indonesia pernah dinyatakan bebas polio pada 2014. Ternyata masih berkeliaran. Pada akhir 2023 ada dua anak di Jawa terpapar di Pulau Jawa.

Outbreak Polio karena Ada Mutasi Virus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Berselang tiga tahun sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, pemerintah secara resmi menyatakan bahwa pandemi Covid-19 berakhir. Mulai kemarin (21/6), Indonesia dinyatakan telah beralih dari masa pandemi menjadi endemi. Masyarakat diminta tetap berhati-hati lantaran virus penyakit tersebut masih ada. &rdquo;Setelah tiga tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi Covid-19, sejak hari ini, Rabu, 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi,&rdquo; kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus Covid-19 di Indonesia mendekati nihil. Hasil sero survei yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa 99 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19. &rdquo;WHO juga telah mencabut status public health emergency of international concern,&rdquo; lanjut Jokowi. Meski demikian, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Jokowi berharap keputusan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi nasional. Terpisah, mantan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes Tjandra Yoga Aditama menilai wajar keputusan yang diambil pemerintah Indonesia. Pertimbangannya, kasus dan angka kematian akibat Covid-19 sudah sangat rendah dan terus menurun dari waktu ke waktu. Namun, menurut Tjandra, istilah pencabutan pandemi tidak terlalu tepat. Sebab, selama ini pemerintah Indonesia sama sekali tidak pernah menetapkan status pandemi. Status tersebut diputuskan WHO. &rdquo;Tentu baiknya istilahnya kini tidak perlu disebut pandemi dicabut. Bisa disebut sudah endemi, bisa juga disebut bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat sudah teratasi,&rdquo; jelasnya. Tjandra menuturkan, yang perlu ditekankan ke masyarakat adalah endemi tidak berarti penyakit sudah tidak ada. Endemi justru menunjukkan bahwa penyakit masih ada. Meski sudah tidak setinggi saat periode puncak pada 2020 dan 2021 lalu. &rdquo;Tegasnya, virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 masih ada,&rdquo; katanya. Pasien Covid-19 juga masih akan tetap ada. Termasuk pasien yang sampai dirawat di rumah sakit (RS). Bahkan, terang Tjandra, pada kondisi tertentu, pasien Covid-19 yang meninggal masih akan tetap ada. Sama seperti pada kasus penyakit menular lainnya yang sudah lebih dulu menjangkiti Indonesia. Tjandra menambahkan, pemerintah tetap perlu menjaga kegiatan surveilans, pengamatan penyakit, dan genomik secara terus-menerus. Tujuannya, jika ada gejolak epidemiologi, bisa terdeteksi dan tertangani segera. Kemudian meningkatkan riset untuk Covid-19. Sebab, masih banyak fenomena ilmiah yang belum diketahui dan dikuasai sepenuhnya. (lyn/wan/c9/fal)

Berselang tiga tahun sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, pemerintah secara resmi menyatakan bahwa pandemi Covid-19 berakhir.

Indonesia Masuk Endemi Covid-19, Epidemiolog Minta Jaga Surveilans

surveilans

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surveilans

Berita Terkini

Cegah Monkeypox, Kemenkes Cek Kesehatan Pelancong, Siapkan Dua Alat PCR di Jakarta dan Bali

Outbreak Polio karena Ada Mutasi Virus

Indonesia Masuk Endemi Covid-19, Epidemiolog Minta Jaga Surveilans

Download Aplikasi JawaPos.com