<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Prabowo-Subianto-Dan-Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin saat menandatangi piagam kerja sama politik untuk 2024 pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Gerindra di Sentul, Sabtu (13/8/2022). Gerindra dan PKB berkoalisi da" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin saat menandatangi piagam kerja sama politik untuk 2024 pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Gerindra di Sentul, Sabtu (13/8/2022). Gerindra dan PKB berkoalisi da</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga survei Indostrategi merilis hasil survei tokoh potensial calon presiden (Capres) 2024. Hasilnya, posisi teratas masih ditempati Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan perolehan 31,3 persen.  Setelah Prabowo, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  "Posisi elektabilitas tiga besar masih dipuncaki oleh Prabowo dengan 31,3 persen, Ganjar 20 persen, dan Anies 14,9 persen. Ini tentu menarik di tengah parpol menggalang poros politik dan tokoh potensial nonparpol mendekati parpol, Prabowo bertengger paling atas mengalahkan Ganjar dan Anies," kata Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam, dalam siaran secara daring, Jumat (9/9).  Salah satu pendorong tingginya elektabilitas Prabowo yaitu, dibangunnya kerja sama politik dengan PKB. Tak dipungkiri, simpatisan PKB yang merupakan kelompok Islam tradisional menaruh simpati kepada Prabowo.  "Sementara Ganjar dan Anies mengalami stagnansi karena publik belum melihat kinerja yang moncer sehingga melirik tokoh lain," ucap Arif.  Pemilih PKB terlihat solid ke Prabowo dibanding Ganjar dan Anies. Sementara pemilih Golkar lebih cair dan dinamis.  Sementara, pemilih terbesar Anies berasal dari pemilih Parpol PKS (2,5 persen), PDIP (2,2 persen), Gerindra (1,5 persen), NasDem (1,4 persen) dan PKB (1,2 persen).  "Sementara pemilih terbesar Ganjar berasal dari pemilih Parpol PDIP (8,5 persen). Namun belum cukup maksimal karena masih belum jelas dan definitifnya keputusan PDIP terkait Capres yang diusung, apalagi pemilih PDIP lebih loyal terhadap partai dibanding capres yang diusung," pungkasnya.

Survei Indostrategi, Prabowo Tokoh dengan Elektabilitas Tertinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/185-demokrat.jpg" alt="Ilustrasi Partai Demokrat. Fiqih Arfani/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Partai Demokrat. Fiqih Arfani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Survei nasional yang dilakukan lembaga konsultan strategis Poligov pada periode 3-11 Juli 2022 menunjukkan posisi Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan, membuat Demokrat terus mendapat simpati publik, terutama dari Sumatera, dan Jawa, anak-anak muda, dan kelompok pemilih Muslim serta Kristen-Katolik.  Ini terbukti dalam perolehan elektabilitas Partai Demokrat yang masuk tiga besar partai dengan elektabilitas tertinggi. Posisi tiga besar ini konsisten dengan hasil survei beberapa lembaga lainnya pada kurun waktu Juni dan Juli 2022, termasuk Litbang Kompas.  Survei Poligov atas 1.200 responden berusia di atas 17 tahun di 34 provinsi dengan margin of error +/- 3 persen ini menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat mencapai 14,7 persen, berbeda sedikit (dalam margin of error) dengan elektabilitas Partai Gerindra 17,58 persen. PDIP berada di posisi puncak, tapi dengan elektabilitas 18,50 persen, berbeda tipis dengan Gerindra.  Pada pemetaan elektabilitas berdasarkan kelompok agama, elektabilitas Demokrat pada kalangan pemilih Muslim mencapai 13,9 persen, mengalahkan partai-partai yang berbasis agama seperti PKS (7,2 persen), PKB (5,9 persen) dan PAN (1,3 persen). Elektabilitas Demokrat di kalangan pemilih Muslim ini juga mengalahkan partai-partai nasionalis seperti PDIP (13,7 persen) dan Golkar (7,9 persen).  Dalam pemetaan per wilayah, di pulau Jawa, elektabilitas Partai Demokrat mencapai 9,4 persen, hanya berselisih sedikit dengan Gerindra (10 persen) dan PDIP (12,8 persen). Di Sumatera, Partai Demokrat terlihat mengalahkan PDIP dan hanya terpaut sedikit dengan Gerindra. Besarnya populasi calon pemilih di kedua pulau ini membuat keunggulan di Jawa dan Sumatera menjadi penting dalam perhitungan suara nasional.  Berdasarkan kelompok usia, elektabilitas Partai Demokrat paling kuat terlihat pada kelompok pemilih pemula dan pemilih muda (18-24 tahun). Demokrat memperoleh elektabilitas 8,2 persen, selisih tipis (dalam margin of error) dengan Gerindra (8,7 persen) dan PDIP (8,8 persen). Pada kelompok usia dewasa muda dan dewasa (25-41 tahun), perolehan elektabilitas Demokrat juga tidak jauh berbeda dengan Gerindra dan Demokrat.  Disinyalir menguatnya elektabilitas Demokrat ini terkait dengan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan yang mencapai 36 persen.  Alasan utama ketidakpuasan ini adalah harga bahan pokok yang semakin mahal, naiknya harga BBM, kurangnya keberpihakan pemerintah pada rakyat, dan meningkatnya pengangguran.  Lembaga survei Poligov dipimpin oleh Muhammad Tri Andika, S.Sos, MA., yang juga pernah menjadi Staf Khusus di DPR RI serta mengajar politik di Universitas Bakrie, Jakarta.

Survei Poligov: Elektabilitas Demokrat Masih Stabil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/jokowi_tawarkan.jpg" alt="BAWA MISI PERDAMAIAN: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut Jokowi di depan Istana Maryinsky, Kiev, kemarin. (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>BAWA MISI PERDAMAIAN: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut Jokowi di depan Istana Maryinsky, Kiev, kemarin. (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Rusia dan Ukraina mendapatkan apresiasi tinggi dari publik Tanah Air. Membaca data survei yang pernah dilakukan Indikator Politik Indonesia, ada banyak dukungan yang diberikan masyarakat atas sikap Jokowi dalam merespons konflik Rusia-Ukraina.  Dia mengungkapkan, dari hasil survei yang dilakukan Indikator pada 18-24 Mei lalu, mayoritas masyarakat mendukung penerapan prinsip nonblok dan bebas aktif yang dilakukan Indonesia terkait konflik kedua negara.  "Sebagai Presidensi G20, pemerintah Indonesia tetap mengundang Rusia dan Ukraina dalam pertemuan. Langkah tersebut didukung mayoritas masyarakat," kata Burhanuddin dalam keterangannya, Minggu (3/7).  Burhanuddin menjelaskan, sebanyak 71,6 persen masyarakat setuju dengan sikap pemerintah Indonesia mengundang Rusia-Ukraina. Sementara ada 22 persen tidak setuju dan 6,5 persen lainnya tidak tahu.  "Masyarakat juga setuju mengundang Rusia dan Ukraina, jadi inginnya di tengah-tengah saja. Padahal Ukraina bukan anggota G20. Jadi, orang Indonesia itu jangan mau ke kanan ke kiri. Jadi, sikap pemerintah didukung publik," ucap Burhanuddin.  Indikator juga melihat atensi masyarakat saat Indonesia hanya mengundang Rusia saja. Mayoritas masyarakat juga tetap setuju, dengan 76,6 persen. Sementara yang menyatakan tidak setuju berada di angka 15,8 persen.  "Secara umum, masyarakat mendukung pemerintah untuk tetap mengundang Rusia. Jadi, Rusia ini banyak pendukungnya, meskipun banyak penentangan dari negara barat," jelas Burhanuddin.  Selain itu, lanjut Burhanuddin, langkah-langkah Indonesia tetap menjaga persahabatan dengan negara lain, menyikapi perang Rusia-Ukraina, turut mendapat banyak dukungan publik. "Langkah pemerintah untuk tetap menjaga persahabatan terutama dalam kasus perang Rusia-Ukraina itu juga diafirmasi, disetujui oleh publik," pungkas Burhanuddin.

Kunjungan Jokowi ke Rusia-Ukraina Mendapat Simpati Dukungan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/prabowo-subianti.jpg" alt="Menhan Prabowo Subianto saat rapat kerja bersama Komisi I DPR. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menhan Prabowo Subianto saat rapat kerja bersama Komisi I DPR. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga riset Political Weather Station (PWS) mengeluarkan hasil survei mengenai perspektif publik terhadap tokoh-tokoh nasional yang masuk dalam radar bakal calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024. Dari hasil survei tersebut, ada faktor elektabilitas yang menjadi ukuran sejauh mana perspektif publik tersebut terhadap para nama tokoh yang disodorkan.  Mayoritas dari mereka memilih nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tokoh yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut mendapatkan 22,9 persen.  Kemudian di bawahnya ada nama Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang mendapat 19,9 persen, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebanyak 19,8 persen. "Nama Prabowo Subianto di puncak elektabilitas relatif belum tergoyahkan sejak lembaga-lembaga survei mainstream merilis hasil survei capres sejak setahun yang lalu," kata peneliti senior PWS, Mohammad Tadzi dalam keterangannya, Jumat (4/2).  Alasan lain yang dikemukakan Tadzi mengapa nama Prabowo masih menempati posisi tertinggi di kancah survei nasional untuk faktor elektabilitas, karena posisi Menteri Pertahanan dan dianggap memiliki rekam jejak kinerja yang lebih baik. Posisi ini juga memberikan nilai lebih terhadap Prabowo Subianto dibadingkan ketua umum partai politik lainnya.  "Dibanding nama ketua umum partai politik lainnya, nama Prabowo sejauh ini memang tampak paling menonjol," imbuhnya.  Sementara itu, beberapa nama tokoh lain juga masuk ke dalam radar survei ini. Yakni Menparekraf Sandiaga Uno yang hanya mendapatkan 8,7 persen, kemudian nama Gubernur Jawa Barat Moammad Ridwan Kamil yang mendapat 7,5 persen.  Di urutan berikutnya, ada Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mendapat 4,1 persen. Selanjutnya Menteri BUMN Erick Thohir mendapat 2,7 persen, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapat 2,5 persen.  Kepala KSP Moeldoko mendapat skor 2,4 persen, mantan Panglima TNI Garot Nurmantyo 1,5 persen, dan Menko Polhukam Mahfud MD sebesar 1,2 persen.  Lalu di bawah mereka ada 4 (empat) nama tokoh dengan skor di bawah 1 persen, yakni Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (0,9 persen), Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (0,7 persen), Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti (0,6 persen), dan ketua DPR RI sekaligus anak Megawati Soekarnoputri (0,3 persen).  Prabowo Subianto Teratas  Selain elektabilitas, PWS juga mengukur seberapa besar tingkat keterkenalan para tokoh tersebut di mata masyarakat. Lagi-lagi, nama Prabowo Subianto masih berada di tangga teratas. Di mana Menteri Pertahanan itu mendapatkan 94,2 persen.  Kemudian disusul oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang masih bersaing ketat. Anies mendapatkan 92,9 persen, sementara Sandi mendapat 92,2 persen.  Keduanya kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo (89,8 persen), dan Ridwan Kamil (87,8 persen). Nama Ahok mendapat skor 84,5 persen, Puan Maharani (81,6 persen), AHY (78,2 persen), sedangkan Mahfud MD (71,7 persen).  Selanjutnya Moeldoko dan Erick Thohir mendapat persentase yang sama yakni 62,2 persen. Lalu, Gatot Nurmantyo (54,5 persen), Muhaimin Iskandar (52,7 persen), Airlangga Hartarto (50,3 persen), dan La Nyalla (35,5 persen).  "Data ini memperlihatkan bahwa tokoh-tokoh yang pernah ikut kontestasi Pilpres maupun Pilkada seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo, serta Ahok cenderung memiliki tingkat popularitas yang lebih tinggi daripada tokoh-tokoh yang belum pernah mengikuti kontestasi," paparnya.  Prabowo Paling Disukai Responden  Kemudian, lembaga riset PWS juga mengukur tingkat akseptabilitas. Faktor ini adalah untuk mengukur seberapa suka (likeability) responden terhadap nama-nama yang disodorkan. Didapati nama Prabowo Subianto masih berada di ranking teratas.  Dalam mengukur akseptabilitas ini, Prabowo Subianto mendapatkan 71,8 persen. Kemudian disusul oleh Sandiaga Uno sebesar 70,5 persen. Dua tokoh ini masih unggul karena pernah terlibat langsung di dalam kontestasi pemilu sebelumnya.  "Dalam hal tingkat akseptabilitas atau tingkat penerimaan publik, tokoh-tokoh populer karena pernah ikut kontestasi Pilpres atau Pilkada cenderung memiliki peluang lebih besar untuk diterima atau disukai publik luas," papar Tadzi.  Lantas berapa persentase tokoh-tokoh lain di bawah Prabowo dan Sandi untuk tingkat akseptabilitas?  Nama Anies Baswedan mendapatkan 69,2 persen, kemudian disusul Ganjar Pranowo (68,9 persen), dan Ridwan Kamil (66,8 persen). Nama selanjutnya adalah Ahok (50,7 persen), Erick Thohir (47,2 persen).  Kemudian Moeldoko (39,9 persen), AHY (39,2 persen), Gatot Nurmantyo (29,2 persen), serta Mahfud MD (26,8 persen). Terakhir ada Airlangga Hartarto (20,2 persen), Muhaimin Iskandar (18,3 persen), Puan Maharani (17,8 persen), dan La Nyalla (16,6 persen).  Dinilai Berkinerja Terbaik  Tidak hanya mengukur tingkat elektabilitas, popularitas, dan akseptabilitas, PWS juga mengukur bagaimana pendapat publik terhadap kinerja para menteri yang saat ini bertugas. Dari survei yang digelar, PWS menemukan bahwa Prabowo Subianto dianggap sebagai menteri dengan kinerja terbaik dengan skor 15,1 persen.  Berikutnya sebanyak 14,5 persen responden menyebut nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian sebanyak 13,5 persen responden menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.  Sebanyak 11,1 persen responden menyebut nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Setelah itu nama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Sosial Tri Risma Harini masing-masing dipilih oleh 7,8 persen responden.  Selanjutnya muncul nama Panglima TNI Andika Perkasa yang dinilai oleh 5,6 persen responden sebagai pejabat setingkat menteri yang berkinerja paling baik. Disusul nama Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono masing-masing oleh 4,5 persen responden.  Lalu 4,3 persen menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Setelah itu ada nama-nama seperti Mendagri Tito Karnavian (2,5 persen), Menko Polhukam Mahfud MD (2,1 persen), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (1,5 persen), dan terakir Menpora Zainudin Amali (1,4 persen).  "Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di posisi teratas. Di samping faktor objektif kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan, juga tidak lepas dari masih loyalnya banyak pendukung Ketua Umum Gerindra itu pada Pilpres 2019 lalu. Hampir semua responden yang mengaku pemilih Partai Gerindra pada Pemilu 2019 juga menyebut nama Prabowo sebagai menteri yang berkinerja baik," terangnya.  Perlu diketahui, bahwa riset PWS ini dilakukan pada 13 sampai 23 Januari 2022 di 34 (tiga puluh empat) provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah sampel dalam survei PWS kali ini sebanyak 1.421 responden yang diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multi-stage random sampling).  Batas kesalahan (margin of error) lebih kurang sebesar 2,6 persen dengan tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden dengan bantuan aplikasi Google form.

Hasil Survei ini Tempatkan Ganjar di Bawah Prabowo dan Anies Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/SANDIAGA-UNO_MIFTAHULHAYAT-2-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politika Research and Consulting dengan Parameter Politik Indonesia memaparkan hasil survei kolaborasi mereka terkait tokoh yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 mendatang. Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting Rio Prayogo mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukannya tersebut, ditemukan bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memiliki elektabilitas tertinggi sebagai cawapres, dengan persentase 16,7 persen.  "Sandiaga Uno juga efektif tapi sebagai calon wakil presiden. Di berbagai simulasi survei, Sandiaga ini kuat sekali brand-nya sebagai calon wakil presiden," ujar Rio dalam paparannya, Senin (27/12).  Rio menjelaskan, Sandiaga tertinggi elektabilitasnya menjadi cawapres, lantaran dia pernah berkompetisi di Pilpres 2019 yang kala itu mendampingi Prabowo Subianto. Termasuk juga elektabilitas didapatkan kala menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan.  "Memori masyarakat terkenang Pilpres 2019 dan lainnya, seperti Wakil Gubernur DKI, Sandi identik dengan wakil-wakil," katanya.  Rio berujar, dalam setiap survei yang dibuatkan juga menunjukan responden memilih kader Partai Gerindra tersebut untuk bisa menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang.  "Sandi memberikan kepercayaan sebagai cawapres nyaris di semua survei kita, dalam 2 tahun terakhir ini dalam survei nasional Sandi unggul dalam cawapres," ungkapnya.  Sementara di urutan kedua elektabilitas tertinggi cawapres, ada nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan persentase 12,4 persen sebagai cawapres. Diikuti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan elektabilitas 10,5 persen.  Kemudian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di urutan keempat dengan elektabilitas 9,3 persen. Diikuti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan persentase 5 persen, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di angka 4,9 persen.  Selanjutnya tokoh yang muncul sebagai cawapres ada politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 3,3 persen, Ustaz Abdul Somad 3 persen, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini 2,5 persen, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 2,3 persen.  Berikutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani 2,2 persen, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 1,6 persen, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo 1,6 persen, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti 1,3 persen.  Kemudian ada nama Ketua Umum Partai Perindo Harry Tanoesodibjo 1,1 persen, dan Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD 1,1 persen.

Survei: Elektabilitas Sandiaga Uno Tertinggi sebagai Cawapres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/cermati_utang.jpg" alt="RAPAT KERJA: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, kemarin. ((HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>RAPAT KERJA: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, kemarin. ((HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur eksekutif Indonesian Public Review (IPR), Putro Mas Gunawan menyebut elektabilitas Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto masih tertinggi, diantara sejumlah tokoh yang digadang-gadang publik maju Pilpres 2024. "Dalam pertanyaan tentang elektabilitas, posisi pertama masih kokoh ditempati oleh Prabowo dengan perolehan keterpilihan publik sebesar 23,6 persen," ujar Putro dalam rilis survei yang dilakukan di Jakarta, Selasa (14/12).  Kemudian, tingkat elektabilitas kedua dan ketiga di bawah Prabowo ada nama dua kepala daerah, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.  "Anies 13,7 persen dan Ganjar 13,4 persen," ujarnya.  Sementara itu, elektabilitas keempat dan kelima ditempati oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. "Persaingan semakin menarik dengan mendekatnya Ridwan Kamil (10,1 persen) dan Sandi (9,2 persen)," terangnya.  Jika dilihat tren hasil survei yang digelar IPR, Putro menilai bahwa posisi Prabowo Subianto sulit sekali dikejar oleh para pesaingnya itu. "Jika tren ini terus bertahan bukan tidak mungkin mengancam dan menggeser posisi Ganjar dan Anies," tandasnya.  Kemudian, posisi elektabilitas nama bakal calon presiden yang terjaring di dalam surveinya ada Puan Maharani yang mendapatkan suara 3,9 persen. Disusul Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mendapat 3,4 persen.  Selanjutnya ada juga nama Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. "Kejutan selanjutnya datang dari Puan (3,9 persen) dan Sri Mulyani (3,4 persen) yang elektabilitasnya melewati dan berada di atas Tri Rismaharini (2,9 persen). Sementara Erick thohir dan Airlangga masih memiliki keterpilihan 1,0 persen lebih," paparnya.  Adapun, survei ini digelar oleh IPR mulai 25 November hingga 5 Desember 2021 dengan melibatkan 1.230 responden di 34 provinsi dengan margin of error lebih kurang 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.  Pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan bantuan kuesioner ini ditempuh dengan teknik sampel multistage random sampling, di mana responden merupakan penduduk yang berusia minimal 17 tahun ke atas dan atau yang sudah pernah menikah. Tentunya proses di lapangan ini dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Survei IPR, Elektabilitas Prabowo Sulit Dikejar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/jokowi-ite.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil survei lembaga Timur Barat Riset Center (TBRC) menunjukkan Partai Golkar dinilai responden sebagai partai politik yang paling mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan survei yang digelar pada 26 Januari-10 Februari 2021 ini, sebesar 92,8 persen dari 1.985 responden memilih Golkar sebagai partai di legislatif yang paling mendukung program Jokowi.  Koordinator survei TBRC Johanes Romeo mengatakan, dalam surveinya, responden dari 34 provinsi di Indonesia dengan minimal berusia 17 ditanya soal parpol di DPR yang paling mendukung Jokowi-Ma'ruf. Responden dipersilakan menyebutkan lebih dari satu parpol.  "Jawaban 1.985 responden, parpol Golkar merupakan parpol yang paling mendukung program-program pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin di legislatif dengan 92,8 persen, disusul PDIP dengan tingkat dukungan 89,2 persen," ujar Romeo dalam paparan surveinya, Selasa (23/2).  Setelah Golkar dan PDIP, urutan ketiga parpol paling mendukung Jokowi adalah Nasdem dengan 79,20 persen, PKB 78,8 persen, PPP sebanyak 60,2 persen. Selanjutnya, Gerindra 50,20 persen, PAN 30,2 persen, Demokrat 18,50 persen, dan PKS 15,2 persen.  Survei juga mendapati partai berlambang pohon beringin itu dianggap responden paling bekerja keras dan konsisten membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Terutama untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi Covid-19.  Romeo menambahkan, kader Golkar dianggap oleh responden paling aktif dalam penanganan Covid-19 dan membantu masyarakat dengan program-program partai. Hal ini membuat tren suara partai yang saat ini dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto itu naik dibandingkan hasil Pemilu 2019 lalu. Pada Pemilu 2019 lalu, Golkar berhasil meraih 17.229.789 suara atau 12.31 persen.  "Golkar memiliki tingkat keterpilihan sebesar 14,2 persen, trennya naik dibandingkan hasil Pemilu 2019," katanya.  Dari sisi keterpilihan ini, keterpilihan PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 justru menurun. Pada pemilu lalu, PDIP berhasil meraup 27.503.961 suara atau 19,33 persen. Namun, dalam survei TRBC kali ini, PDIP hanya memiliki tingkat keterpilihan 14,4 persen.  "Ini akibat kadernya yang tertangkap KPK," ungkapnya.  Keterpilihan merosot juga dialami Partai Gerindra yang hanya meraih 7,9 persen suara dan berada di urutan keempat di bawah Demokrat. Romeo menilai merosotnya suara keterpilihan Gerindra akibat kaderya Edhy Prabowo di eksekutif tertangkap KPK dan tidak adanya permintaan maaf langsung dari Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra) ketika kadernya tertangkap.  "Jadi merosotnya suara keterpilihan Gerindra akibat kadernya tertangkap KPK," tuturnya.  Survei TBRC dilakukan pada 26 Januari-10 Februari 2021 dengan melibatkan 1.985 responden dari 34 provinsi di Indonesia. Survei ini menggunakan metode teknik pusposive sampling. Margin of error sebesar +/- 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.  https://www.youtube.com/watch?v=eCybmPrxDAw

Survei: Golkar Paling Mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uji-bersih-parpol-dengan-deklarasi-diri-anti-caleg-koruptor_m_224784.jpeg" alt="Pimpinan Parpol ketika pengundian nomor urut di KPU beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Pimpinan Parpol ketika pengundian nomor urut di KPU beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Mayoritas masyarakat Indonesia disebut tidak merasa memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu. Kesimpulan itu muncul dari hasil survei Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI). Keduanya berkolaborasi menggelar survei proyeksi politik 2024.  Ternyata mayoritas responden yang berjumlah 2.197 orang dari target 2.200 responden di 161 kabupaten/kota di 34 provinsi yang diwawancara tatap muka menyatakan, tidak merasa memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu.  "Terdapat 85,9 persen masyarakat menjawab tidak merasa dekat dengan partai politik. Sementara, 14,1 persen menjawab ya, sewaktu ditanyakan apakah merasa memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu," kata Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno, dalam keterangan tertulisnya.  Kedua lembaga survei itu mencoba menggali lebih dalam informasi dari 14,1 persen responden yang merasa memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu.  "Kami lacak perasaan orang terhadap partai politik tertentu atau merasa dekat dengan partai apakah kira-kira masyarakat saat ini, kami tanyakan kepada responden," kata Adi.  Hasilnya, kata dia, PDI Perjuangan meraih persentase tertinggi (25,5 persen) dalam hal tingkat keterkenalan publik dengan partai politik tertentu.  Disusul kemudian responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab dekat dengan partai apa (18,2 persen), kemudian yang menjawab dekat dengan Partai Golkar (13,3 persen), Partai Gerindra (11,3 persen), Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB (7,7 persen), Partai Keadilan Sejahtera atau PKS (7,3 persen), Partai Demokrat (5,3 persen), PPP (3,4 persen), Partai NasDem (2,6 persen), PAN (2,0 persen), Partai Aceh (2,0 persen), dan Partai Hanura (1,4 persen).  Hal itu dikarenakan partai politik itu memiliki keuntungan dalam hal sosialisasi dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif secara langsung, dimana kemenangan pada kedua pemilihan yang dilaksanakan secara sekaligus itu memiliki sumbangsih terhadap pengenalan publik terhadap partai-partai politik.  "Mungkin karena PDI Perjuangan adalah partai politik yang memenangkan Pileg dan Pilpres secara sekaligus, jadi banyak responden dan masyarakat kita merasa dekat dengan partai politik yang nomor satu itu PDI Perjuangan," kata Prayitno.  Survei nasional itu dilaksanakan pada rentang waktu 25 Januari 2020 sampai 10 Februari 2020 menggunakan metode penarikan sampel multistage random sampling dan memiliki margin of error sebesar 2,13 persen.  Seluruh responden diwawancara menggunakan kuesioner, dengan syarat responden WNI yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

85 Persen Masyarakat Indonesia Tak Merasa dekat dengan Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/fadli-zon-prihatin-lembaga-survei-sudah-jadi-alat-kampanye_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengingatkan perlunya membedah hasil survei, terutama terkait metodologi yang digunakan oleh lembaga itu." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengingatkan perlunya membedah hasil survei, terutama terkait metodologi yang digunakan oleh lembaga itu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengingatkan perlunya membedah hasil survei, terutama terkait metodologi yang digunakan oleh lembaga itu. Pasalanya, masyarakat sudah makin cerdas dan akses informasi sudah mudah dan terbuka. "Ini era melimpah ruahnya informasi yang luar biasa, jadi tidak ada lagi dominasi informasi," terang Fadli di Jakarta, Selasa (26/3). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini memaparkan sosial media kini bisa menjadi informasi alternatif yang luar biasa dengan kecepatannya. Fadli menyontohkan, ketika pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 silam. Kala itu, Donald Trump diprediksi kalah oleh hampir semua lembaga survei.&nbsp; "Bahkan New York Times mengatakan Hillary Clinton menang 85 persen, Donald Trump hanya dikasih 15 persen, ternyata Donald Trump yang menang," sambungnya. Situasi serupa juga terjadi ketika di Pilgub DKI Jakarta, sejumlah hasil survei menempatkan kandidat petahana sebagai pemenang. Namun saat pencoblosan, petahana justru tumbang. Hal lain yang juga patut dikritisi ialah peran lembaga survei yang mestinya independen dan transparan, justru tak tergambarkan di Indonesia. "Di negeri ini ada kesan lembaga survei sudah menjadi alat kampanye. Meskipun lembaga survei dan lembaga konsunsultan politik dalah dua hal yang berbeda," paparnya.&nbsp; &nbsp; Karena, kata dia, kalau lembaga survei berhimpit dengan konsultan politik maka akan ada konflik kepentingan, dia akan menjadikan survei itu sebagai alat propaganda. "Alat kampanye dari yang membayar dia sebagai konsultan politik," tandasnya. Sementara itu terpisah, Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) mengaku resah dengan dengan maraknya survei yang tidak transparan, baik dari aspek metodologi maupun pendanaan. Dalam hal metodologi, Musni mengkritik lembaga survei yang justru mengarahkan responden agar memilih sesuatu yang sudah di-setting. Meski data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara, menurutnya setiap orang, baik itu responden maupun bukan, bisa berubah tergantung konteks dan situasi yang dihadapi. "Fenomena yang kita saksikan di saat kampanye dengan hasil wawancara saya dengan masyarakat itu&nbsp;sama sekali tidak tercermin dari hasil survey yang ada," terang Musni di Jakarta, Selasa (26/3). Selanjutnya dari sisi netralitas, Musni menyebut hasil survei lembaga survei cenderung bias. Terlebih pendanaan survei tersebut juga misterius.&nbsp; "Jadi dia tidak mandiri, siapa yang mendanai tentu lembaga survei itu dia akan mengikuti yang mendanai," tandasnya.

Fadli Zon Prihatin, Lembaga Survei Sudah Jadi Alat Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/selisihya-makin-sedikit-psi-ogah-tuduh-litbang-kompas-survei-bayaran_m_.jpg" alt="Capres 01 Joko Widodo saat bersam Tuan Guru Bajang yang kini resmi jadi musuh partai Golkar." width="100%">
<figcaption>Capres 01 Joko Widodo saat bersam Tuan Guru Bajang yang kini resmi jadi musuh partai Golkar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Merujuk pada survei Litbang Kompas terbaru, jarak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mengeja‎r Jokowi-Ma'ruf Amin hanya terpaut 11,8 persen. Hitung-hitungan soal potensi kemungkinan petahana kalah pun semakin terbuka lebar. Wakil Sekretaris Tim Pemen‎angan Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni mengatakan, pihaknya selalu positif dan objektif melihat hasil survei termasuk dari Litbang Kompas. Tidak seperti Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang selalu menyalahkan survei bahkan menuduh lembaga-lembaga survei sebagai lembaga bayaraan. "Sehingga kami tidak akan menuduh survei Litbang Kompas sebagai survei bayaran," ujar Antoni kepada JawaPos.com, Rabu (20/3). Hasil survei Litbang Kompas memang yang menunjukkan selisih antara 01 dan 02 yang paling tipis. Namun demikian, selisih sekitar 11,8 persen sangat sulit dikejar Prabowo-Sandi.  "Kami sangat optimistis menang, tinggal menentukan seberapa tebal kemenangan kami," katanya. Sehingga Antoni mengucapkan terima kasih kepada Litbang Kompas yang mengeluarkan hasil survei hari ini. Hasilnya akan memotivasi partai pendukung akan lebih giat menceritakan keberhasilan pemerintahan Jokowi. "Ini untuk bekerja lebih tekun meyakinkan rakyat bahwa Pak Jokowi-Kyai Ma'ruf adalah pemimpin terbaik bagi rakyat," ungkapnya. Terpisah, Juru Kampanye Nasional BPN Prabowo-Sandi, Nizar Zahro menyatakan bahwa elektabilitas Jokowi masih belum aman. Pernyataan itu dirujuknya pada hasil survei Litbang Kompas. Pasalnya survei itu menyebut Jokowi-Ma'ruf mendapat 49,2 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga Uno sebesar 37,4 persen. "Namun bila di bawah 50 persen itu artinya rakyat menghendaki perubahan," ungkap Nizar. Nizar beralasan, merujuk pada satu bulan menjelang Pilpres 2009, survei menyebut elektabilitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebesar 72 persen. Namun kenyataannya hanya terealisasi 62 persen. "Kalau Jokowi hari ini 49,2 persen bisa dipastian hasilnya pada 17 April adalah 39,2 persen," katanya. Oleh sebab itu, BPN yakin Prabowo-Sandi di 17 April mendatang bakal bisa mengalahkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Sebab tanda-tanda kemenangan sudah ada, misalnya saat kampanye Prabowo-Sandi selalu dihadiri lautan manusia. "Jadi kami yakin angka 13,4 persen (responden yang belum memilih) sejatinya lebih memilih Prabowo-Sandi. Tinggal tunggu 17 April, fakta yang akan berbicara," pungkasnya. Diketahui, berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas elektabilitas Jokowi dan Prabowo selisih 11,8 persen. Jokowi-Ma'ruf mendapat 49,2 persen, sedangkan Prabowo-Ma'ruf 37,4 persen. Sedangkan sebanyak 13,4 persen masih merahasiakan pilihannya. Survei dilakukan Kompas dengan metode pengumpulan pendapat menggunakan wawancara tatap muka sejak 22 Februari - 5 Maret, diikuti 2.000 responden yang dipilih acak. Untuk metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error plus/minus 2,2 persen‎. Sementara ‎hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berada di angka 57,6 persen, kemudian Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 31,8 persen, dan 10,6 responden menyatakan tidak tahu. Adapun survei ini dilakukan 24 Februari-5 Maret 2019 dengan proses wawancara tatap muka. Survei ini melibatkan 2.479 responden yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini sebesar lebih/kurang 2 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.‎

Selisihnya Makin Sedikit, PSI Ogah Tuduh Litbang Kompas Survei Bayaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#survei politik

Berita Terkini