<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/07/SURVEI-07-3897472614.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Elektabilitas pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jawa Timur naik sebesar 60,1%. Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru Poltracking Indonesia bertajuk 'Peta Suara Pilpres di Provinsi Penentu: Siapa Pemenang di Jawa Timur?' yang diliris pada Selasa (6/2). Berdasarkan survei yang digelar selama 25-31 Januari tersebut, Prabowo-Gibran mengungguli dua paslon lainnya yaitu Ganjar-Mahfud serta Anies-Muhaimin yang masing-masing memperoleh 17.2% dan 14.9% suara. "Tren pergerakan elektoral Prabowo Subianto di Jawa Timur konsisten mengalami tren kenaikan sejak Juni 2023. Kenaikan signifikan terjadi dari rentang September 2023 ke Januari 2024 (19.5%), di mana dalam rentang tersebut Prabowo Subianto dipastikan berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka," ungkap Direktur Riset Poltracking Indonesia, Arya Budi dalam paparan hasil surveinya. Survei itu juga mengungkap tren elektabilitas paslon Anies-Muhaimin cenderung stabil sementara paslon 3 Ganjar-Mahfud mengalami penurunan. Kekuatan elektabilitas paslon Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu tersebar pada pemilih di wilayah Arek, Mataraman, Tapal Kuda dan Pantura. Sementara, pemilih Madura kompetitif antara Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran. Pemilih yang Dekat NU di Jatim Condong Pilih Prabowo-Gibran Dalam survei itu, terungkap pula sebagian besar warga Jatim yang merasa dekat dengan organisasi Nahdlatul Ulama (NU), condong memilih Prabowo Gibran Arya menyebut, dukungan untuk Prabowo-Gibran sebesar 60,9%. Sementara untuk paslon nomor urut 1, Anies Muhaimin hanya sekitar 15,3%, dan angka dukungan untuk paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud sebesar 16,3%. "(Selain dukungan ke Prabowo-Gibran) sisanya tersebar, baik ke Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud. Meskipun secara basis identitasnya, Muhaimin maupun Mahfud sama-sama secara eksplisit berada dari kelompok Nahdlatul Ulama," kata Arya. Dalam survei yang digelar sepanjang 25-31 Januari, Arya juga memorotret arah dukungan ribuan responden yang merasa dekat dengan NU per September 2023 dengan simulasi tunggal dan Januari 2024 dengan simulasi berpasangan. Hasilnya, tren pemilih yang merasa dekat dengan NU dan memilih Prabowo-Gibran meningkat drastis. Di mana angka kenaikan sekitar 19,2%, dari 41,7% menuju 60,9%. Sementara untuk Anies-Muhaimin, angka keterpilihannya cenderung stabil dengan kenaikan sebesar 0,7%, dari 14,6% menuju 15,3%. Tren pemilih anjlok dirasakan oleh Ganjar-Mahfud yang mengalami penurunan hingga 19,2%, dari 37,% menjadi 16,3%. "Kenaikan cukup tajam di Prabowo-Gibran. Sementara penurunan keompok NU di Ganjar-Mahfud cukup tajam. Sekali lagi, di kelompok NU sekalipun, terjadi migrasi pemilih dari Ganjar-Mahfud ke Prabowo-Gibran," jelas Arya. Sebagai informasi, Poltracking Indonesia menggelar surveinya di 11 Daerah Pemilihan (Dapil) DPR RI Jawa Timur terhadap 8000 responden. Metode survei berupa stratified multistage random sampling dengan margin of error +/- 1,1 persen pada tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan sampel pada setiap dapil memperhatikan keterwakilan seluruh kecamatan yang ada di dapil tersebut dengan tetap mempertimbangkan proporsi DPT di setiap kabupaten/kota. &nbsp;

Survei Poltracking yang digelar 25-31 Januari 2024 di Jatim mencatat Prabowo-Gibran jauh mengungguli Ganjar-Mahfud serta Anies-Muhaimin.

Survei Poltracking: Elektabilitas Prabowo-Gibran di Jatim Capai 60,1%

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/Ganjar-Pranowo-2-3412041997.jpeg" alt="Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan dialog bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (11/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan dialog bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (11/1/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta para pendukungnya, untuk tidak takut pada hasil survei yang ada saat ini. Ganjar mengatakan, pihaknya memiliki hasil survei sendiri dalam menghadapi Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Ganjar saat bertemu para tim pemenangan daerah (TPD), calon legislatif (caleg) partai koalisi dan relawan Ganjar-Mahfud di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bapak ibu nggak usah takut, ketika kemudian ada survei-survei, kita pegang survei itu. Kita pegang untuk kita jadikan satu acuan," kata Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi jangan khawatir kita juga punya peralatan sendiri, jauh lebih canggih dari yang ada. Tapi tentu saja, kita harus bergerak setiap saat," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar mengajak para relawannya untuk terus bergerak ke bawah. Dia juga meminta pendukungnya merapatkan barisan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tidak cukup hanya sekedar teriak, awas. Tapi seluruh kekuatan partai dan relawan akan menyiapkan taktiknya, akan menyiapkan strateginya dan kita akan menggerakkan kekuatan itu," ucap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengimbau para pendukungnya untuk harus memperkuat soliditas. Dia meminta mereka untuk mensosialisasikan setiap program-program Ganjar-Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Brrgandengan tangan sebanyak-banyaknya, rangkul rakyat sebanyaknya, penuhi mereka setiap saat, sampaikan seluruh program, jawab pertanyaan mereka dan berikan informasi yang benar dan terakhir ajarilah mereka nyoblos," pungkas Ganjar.</div>

Ganjar Pranowo meminta para pendukungnya, untuk tidak takut pada hasil survei yang ada saat ini. Karena ia memiliki hasil survei sendiri.

Minta Kadernya Tak Takut Hasil Survei, Ganjar: Kita Punya Alat Sendiri yang Lebih Canggih 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/lipi-tegaskan-lembaganya-tidak-pernah-merilis-survei-pilpres-2019_m_.jpg" alt="Ilustrasi Hasil Survei Politik. Beberapa hari lalu publik digegerkan dengan kabar yang menyebutkan bahwa LIPI telah merilisi hasil surveinya terkait Pilpres 2019," width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Hasil Survei Politik. Beberapa hari lalu publik digegerkan dengan kabar yang menyebutkan bahwa LIPI telah merilisi hasil surveinya terkait Pilpres 2019,</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai, usulan PDIP untuk membentuk komite audit independen lembaga survei layak diapresiasi. "Saya pribadi sudah lama mengusulkan hal itu mengingat banyaknya lembaga survei yang merilis hasil survei yang berbeda," tegas Jamiluddin di Jakarta, Rabu (3/1). Menurutnya banyak hasil survei yang berbeda, padahal interval waktu survei yang dilakukan tidak jauh berbeda. Begitu juga halnya dengan instrumen dan besar sampel yang diteliti. Hal itu bisa berdampak pada kepercayaan publik. "Perbedaan hasil yang signifikan tentu membuat keraguan terhadap hasil survei yang dirilis beberapa lembaga survei. Hal itu tentunya berimplikasi juga pada keraguan objektifitas lembaga survei dalam melakukan penelitian," ujarnya. Menurut Jamiluddin, ada sinyalemen hasil survei disesuaikan dengan keinginan pemesan, juga menguatkan keraguan terhadap hasil survei. Bahkan, beberapa lembaga survei juga berfungsi sebagai konsultan politik capres atau parpol atau caleg tertentu.&nbsp; "Sehingga semakin meyakinkan abainya lembaga survei pada prinsip objektifitas," jelas Jamiluddin. Untuk memastikan hal itu tidak terjadi, maka diperlukan lembaga pengawas independen terhadap semua lembaga survei. Harapannya semua lembaga survei akan profesional dalam melakukan penelitian. Lembaga survei melakukan survei semata berdasarkan prinsip dan kaidah ilmiah yang berlaku universal. Jamiluddin juga menekankan agar nantinya pengawas independen bisa taat asas. Sebab, persoalan di Indonesia pada umumnya sulit taat asas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal itu untuk mencegah praktik yang tidak pantas antara lembaga pengawas dan yang diawasi. "Jadi, kalau lembaga pengawas independen dibentuk, maka dipastikan orang yang ditugaskan haruslah yang taat asas. Hanya orang-orang seperti ini yang dapat melakukan pengawasan secara efisien dan efektif. Mereka ini juga yang berani memberi sanksi yang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan lembaga survei," tegas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengusulkan dibentuknya komite independen untuk mengaudit hasil survei yang diterbitkan oleh sejumlah lembaga. Hal tersebut terkait dengan dugaan PDI-P soal adanya upaya menggiring opini lewat lembaga survei bahwa pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) akan berlangsung satu putaran.&nbsp; "Jadi, diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Selasa (2/1). Hal senada diungkapkan politikus PDI-P Arya Bima yang mengatakan, pihaknya melihat adanya upaya untuk menggiring opini masyarakat bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran. Upaya tersebut menurutnya dilakukan lewat hasil survei yang dipublikasikan oleh lembaga survei. Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Surokim Abdussalam mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa turun tangan dalam sengkarut penggiringan opini oleh lembaga survei. &ldquo;Ya saya pikir KPU perlu mengumumkan kepada publik lembaga-lembaga yang sudah terdaftar resmi yang berpartisipasi dalam pemilu agar diketahui publik,&rdquo; kata Surokim.&nbsp; Di masa Pemilu seperti ini, lembaga survei muncul bagai jamur di musim hujan. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengawasi kerja dan akuntabilitas lembaga survei.&nbsp; &ldquo;Apakah sudah terdaftar sah di KPU dan sudah tergabung dalam asosiasi sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga,&rdquo; kata Surokim.&nbsp; Jika sebuah lembaga survei sudah terdaftar pada asosiasi maupun KPU, maka kerja-kerja mereka bisa diawasi oleh masyarakat dan juga media.&nbsp; &ldquo;Saya pikir ini akan bisa mengeliminasi lembaga survei liar yang memang hanya hadir sekali dalam 5 tahun dalam setiap hajatan pemilu saja untuk kepentingan rekayasa opini publik,&rdquo; tegas Surokim.&nbsp; Lebih lanjut dia menjelaskan, asosiasi lembaga survei juga harus menjalankan tugas pengawasan lebih baik dan komisi etisnya bisa berfungsi dengan baik serta responsif.&nbsp; &ldquo;Bisa memeriksa anggotanya yang mendapat penilaian negatif dan mendapatkan untrust publik,&rdquo; tambah dia.&nbsp; Kemudian untuk lembaga survei yang tidak bergabung dengan asosiasi, komite independen bisa saja dibentuk untuk itu walau implementasinya pasti sulit karena tidak ada kewajiban apa-apa dari mereka dan bisa berlindung dibalik alasan sebagai karya akademis. &ldquo;Kecuali memang ada mekanisme yang mempersyaratkan itu di KPU,&rdquo; pungkas Surokim.

Banyak hasil survei yang berbeda, padahal interval waktu survei yang dilakukan tidak jauh beda. Itu bisa berdampak pada kepercayaan publik.

Diperlukan Lembaga Pengawas Independen Agar Survei Taat Asas

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/singgung-jokowi-dan-sby-orasi-veronica-koman-membahayakan_m_129477.jpeg" alt="Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing" width="100%">
<figcaption>Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai hasil survei tidak bisa dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan dalam Pemilu 2024.&nbsp; Hal itu dikarenakan hasil survei yang dikeluarkan lembaga survei kerap berbeda di luar batas margin of error. Padahal seharusnya, perbedaan hasil tidak akan menjadi masalah jika masih berada pada batas margin of error. "Saya melihat hasil survei di Indonesia tidak boleh menjadi acuan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil keputusan, buktinya ada dan berbeda," tegas Emrus, Kamis (28/12). Ia pun meminta agar publik berhati-hati dengan opini yang bisa terbentuk dari hasil survei. Karena itu, sudah sepatutnya publik bersikap kritis terhadap hasil survei elektabilitas pasangan calon.&nbsp; "Sepanjang tidak dibuka sumber pendanaannya, sepanjang itu pubik harus pertanyakan hasil survei. Jangan langsung terima hasil survei. Bongkar sumber pendanaan, bongkar metodologinya, termasuk kuesionernya," tambahnya. Emrus juga menambahkan metodologi survei yang digunakan lembaga survei pun perlu didiskusikan lebih lanjut. Selain metodologi, pertanyaan survei pun berbunyi jika pemilu dilakukan hari ini.&nbsp; "Itu kan pada saat kalau andaikan pemilu hari ini. Artinya sangat dinamis," ujarnya. Komunikolog itu juga menyebut beberapa contoh pilkada yang justru dimenangkan oleh paslon dengan elektabilitas rendah dan tidak diunggulkan.&nbsp; "Coba cek beberapa pilkada yang justru dimenangkan kandidat dengan elektabilitas rendah," katanya. Oleh sebab itu, Emrus menekankan bahwa pertarungan belum dimenangkan kendati sudah mengantongi hasil survei elektabilitas tinggi. Ia pun meyakini Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran. "Oleh sebab itu, para 3 kandidat silakan berjuang, para tim sukses, rangkul rakyat, dekati rakyat, kasih program yang rasional yang jelas," pungkasnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, Nyarwi Ahmad mengatakan, walau semangat untuk Pilpres satu putaran begitu besar dikejar oleh salah satu paslon.&nbsp; &ldquo;Untuk satu putaran hari ini sangat kecil kemungkinannya. Dengan kondisi dinamika pasar politik yang dinamis dan demokratis,&rdquo; kata Nyarwi, Kamis (28/12).&nbsp; Adapun dua hasil survei elektabilitas terkini, masih menyisakan ruang cukup besar yang bisa diperebutkan tiga paslon. &ldquo;Rentangnya masih cukup lebar. Menurut hitungan saya, masih perlu sekitar 8 persen lebih kalau mau satu putaran,&rdquo; sebut Nyarwi Dengan program-program yang mumpuni, paslon masih bisa berebut suara pemilih di bawah 40 tahun. &ldquo;Kalau berhasil, tentu ruang untuk mereka masuk putaran kedua sangat mungkin,&rdquo; imbuh Nyarwi.&nbsp; Nyarwi yang juga dosen komunikasi politik Universitas Gajah Mada (UGM) ini menjelaskan, sisa waktu kampanye 1,5 bulan lagi, waktu yang panjang namun harus dipergunakan dengan baik. Ketiga paslon harus bersikap kritis terhadap dinamika politik, termasuk beragam hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres.&nbsp;

Hasil survei tidak bisa dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan dalam Pemilu 2024. Hal itu dikarenakan hasil survei berbeda-beda.

Kalangan Pakar Sebut Rakyat Jangan Mau Digiring Lewat Hasil Survei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG-20211224-WA0035.jpg" alt="Ahmad Muzani (dua dari kiri) bersama Muhaimin Iskandar pada Muktamar PBNU Lampung Gerindra for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ahmad Muzani (dua dari kiri) bersama Muhaimin Iskandar pada Muktamar PBNU Lampung Gerindra for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi hasil survei dari Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebutkan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden lebih unggul daripada Prabowo Subianto.  "Survei itu biasa, naik turun timbul tenggelam, jadi buat kami itu sesuatu yang biasa. Dahulu waktu Pak Jokowi dan Pak Ahok jadi calon Gubernur DKI Jakarta ketika kami usung bersama PDI Perjuangan itu surveinya juga tidak tinggi, tetapi kekuatan kami dengan tim berusaha memperjuangkan beliau dan akhirnya terpilih," kata dia.  Muzani juga mengatakan bahwa partainya tak gusar dengan hasil survei. Contoh lain yang dia sebut adalah soal kemenangan Anies Baswedan atas Ahok pada tahun 2017. Saat itu hasil survei menunjukkan bahwa Ahok mengungguli Anies.  "Kami telah membuktikan di banyak tempat sehingga survei bagi kami hanya indikasi saja, kami santai tidak gusar silakan ungkap saja di berbagai survei," ujarnya.  Berdasarkan hasil survei SMRC yang dirilis pada hari Minggu (23/10) dalam simulasi tiga nama (Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan) disebutkan bahwa Ganjar unggul dengan 32,1 persen.  "Elektabilitas Ganjar sebesar 32,1 persen, diikuti Prabowo Subianto 27,5 persen, dan Anies Baswedan 26 persen. Ada 14,4 persen yang belum menjawab atau tidak tahu," kata Direktur Riset SMRC Deni Irvan.  Di samping hasil survei, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani turut menyampaikan bahwa pemilihan calon wakil presiden menjadi hal yang penting sehingga telah ada kriteria untuk mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024.  "Kriterianya bisa diterima oleh Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra dan Pak Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB karena dalam deklarasi koalisi disebutkan bahwa harus mendapat persetujuan," kata anggota DPR RI dari Dapil Lampung itu.  Selain itu, dalam konsolidasi dengan DPD Partai Gerindra di Bali, di hadapan Ketua DPD Gerindra Bali Made Muliawan Arya atau De Gadjah, Ahmad Muzani memandang penting bagi partainya untuk tidak menyepelekan pimpinan anak cabang (PAC).  Menurut dia, kesetiaan dan loyalitas pengurus tingkat dua atau yang paling rendah di skala partai merupakan hal yang harus diperhatikan sebagai orang yang menjaga suara di tingkat kecamatan.

SMRC Sebut Ganjar Lampaui Prabowo, Sekjen Gerindra Santai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/CAK-IMIN-TEMUI-PRABOWO-MITAHUL-HAYAT-6.jpg" alt="Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto (kiri)bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (kanan)memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6/2022). Pertemuan tersebut dilakukan membah" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto (kiri)bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (kanan)memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6/2022). Pertemuan tersebut dilakukan membah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga saat ini figur kandidat yang bakal berkompetisi di Pilpres 2024 belum ada yang pasti. Sejumlah parpol memang sudah membuat beragam manuver politik, namun keputusan final belum ada.  Dari sejumlah lembaga survei nama-nama yang digadang-gadang belum berubah. Masih di sekitar Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan sejumlah nama lainnya.  Lembaga survei politik Sin Po pun tidak ketinggalan melihat peta politik Tanah Air menjelang Pemilu-Pilpres 2024. Kepala peneliti Litbang Sin Po Syahrial Mayus menuturkan, saat ini situasi politik diwarnai nama koalisi baru atau kelompok gabungan parpol. Seperti koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Semut Merah, dan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.  Dengan dinamika tersebut, Syahrial Mayus menyoroti siapa figur yang berpeluang mendapatkan tiket maju di Pilpres. Bukan siapa capres pilihan. "Siapa yang paling berpeluang untuk mendapatkan tiket maju sebagai capres?" ujar Syahrial Mayus kepada JawaPos.com, Senin (20/6).  Syahrial berpendapat, untuk menjawab pertanyaan itu diperlukan beberapa variabel. Yaitu, elektabilitas dan sebaran suara ambang batas pencalonan presiden presidential threshold (PT).  Berdasar survei dari Litbang Sin Po yang dilakukan dalam rentang waktu 20 Mei 2022 – 3 Juni 2022, nama Prabowo Subianto memiliki elektabilitas paling tinggi. Yaitu, 28,1 persen. Lalu diikuti Ganjar Pranowo (19,4 persen); Anies Baswedan (14,7 persen), dan AHY (5,9 persen).  Kemudian terdapat nama Ridwan Kamil sebesar (4,5 persen); Sandiaga S Uno sebesar (2,8 persen); Puan Maharani (2,5 persen); Muhaimin Iskandar (1,4 persen); Susi Pudjiastuti (1,3 persen); dan Erick Tohir (0,8 persen).  Survei tersebut menggunakan metode sampling: multistage random sampling dengan margin of error plus minus 2,83 persen. Tingkat kepercayaan 95 persen dan sample sebanyak 1.200 responden.  Dari sebaran kursi parpol di parlemen dengan ambang batas pencalonan presiden 20 persen, diperkirakan maksimal terdapat empat pasang capres-cawapres. "Namanya bisa saja berasal dari tokoh-tokoh yang muncul di berbagai survei," sebutnya. Setidaknya ada 10 nama yang muncul di publik yang akan menjadi calon presiden.  Syahrial menilai Prabowo Subianto memiliki peluang paling tinggi untuk bisa mendapatkan tiket capres. Apalagi saat ini, Prabowo Subianto merupakan menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Partai tersebut hanya membutuhkan satu parpol saja untuk berkoalisi. "Seperti Prabowo tidak kesulitan mendapatkan satu teman koalisi," sebut Syahrial.  Kini, Prabowo Subianto hanya perlu menunggu siapa yang menjadi kompetitornya pada Pilpres 2024.  Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sudah bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. “Gerindra dan PKB ini lebih realistis dan lebih cepat untuk mencari pasangan dan memasangkan siapa Presiden dan Wakil Presidennya,” kata Jazilul, Minggu (19/6)  Pria yang biasa disapa Gus Jazil itu menambahkan, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sudah memenuhi persyaratan presidential threshold 20 persen.  Kini, sambung Gus Jazil, PKB terus melakukan komunikasi dengan partai politik lain. Begitu juga Partai Gerindra, koalisi yang terbangun tidak menutup diri untuk bisa bersama-sama menyatukan pemikiran, dalam memenangkan Pilpres 2024.

Menakar Kompetitor Prabowo di Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bpn-elektabilitas-jokowi-maruf-terkunci-sudah-lampu-merah_m_.jpg" alt="Paslon nomor urut 01, Jokowi Maruf Amin. Kubu 02 menilai petahana tengah dalam posisi" width="100%">
<figcaption>Paslon nomor urut 01, Jokowi Maruf Amin. Kubu 02 menilai petahana tengah dalam posisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan nomor urut 01 Jokowi dan Ma'ruf Amin semakin gencar melakukan kampanye di Jawa Barat. Bahkan Tim Kampanye Nasional (TKN) pede suara Jabar bakal bisa direbut. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhud Alynudin menyatakan bahwa kubu petahana hanya mengklaim saja. "Jadi saya kira itu hanya klaim saja ya," ujar Suhud saat dihubungi, Sabtu (11/6). Suhud menilai, yang disampaikan kubu 01 sejatinya merupakan bentuk kepanikan mereka menanggapi hasil survei Litbang Kompas. Pasalnya&nbsp;jelang sebulan lagi masa pencoblosan, elektabilitas Jokowi masih di bawah 50 persen. "Kenyataanya hasil survei elektabilitas 01 terkunci di bawah 50 persen. Capres petahana dengan elektabilitas itu tentu sudah lampu merah," katanya. Oleh sebab itu Suhud yakin Jabar maupun Banten tetap menjadi basis kantong suara paslonnya. Di sisi lain, Jokowi-Ma'ruf masih belum mampu merebut suara di dua provinsi tersebut. "Lihat saja di Pilpres 2014, Jawa Barat dan Banten basis Pak Prabowo. Walaupun Jokowi dengan pencitraan maksimal. Tapi Jawa Barat tetap dimenangkan Prabowo," pungkasnya. Diketahui, berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, elektabilitas Jokowi dan Prabowo selisih 11,8 persen. Jokowi-Ma&rsquo;ruf mendapat 49,2 persen, sedangkan Prabowo-Ma&rsquo;ruf 37,4 persen. Sementara 13,4 persen masih merahasiakan pilihannya. Elektabilitas Prabowo-Sandi naik 4,7 persen dalam enam bulan, dari 32,7 persen pada Oktober 2018 menjadi 37,4 persen pada survei kali ini. Sebaliknya, rivalnya, Jokowi-Ma'ruf turun 3,4 persen, dari 52,6 persen pada Oktober 2018 menjadi 49,2 persen.

BPN: Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Terkunci, Sudah 'Lampu Merah'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hasil-survei-pilpresnya-berbeda-spin-terdaftar-di-kpu_m_.jpg" alt="Direktur SPIN Igor Dirgantara mengaku lembaganya tak harus menjadi bagian dari Aropi maupun Persepsi." width="100%">
<figcaption>Direktur SPIN Igor Dirgantara mengaku lembaganya tak harus menjadi bagian dari Aropi maupun Persepsi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Survei &amp; Polling Indonesia (SPIN) merilis hasil survei nasional terbarunya. Hasilnya, jarak elektabilitas antara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno semakin menipis.  SPIN menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf saat ini sebesar 49 persen. Sedangkan Prabowo-Sandi 41 persen. Hanya terpaut delapan persen. Sedangkan yang tidak menjawab sebesar 10 persen.  Namun, hasil survei itu langsung menuai sorotan. Direktur SPIN Igor Dirgantara mengatakan, pihaknya siap mempertanggungjawabkan hasil riset lembaganya pada publik. Bukan pada Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) atau Asosiasi Riset Opini Publik (Aropi).  "Saya tergabung di Aropi , tapi sudah keluar. Saya enggak mau," kata Direktur SPIN Igor Dirgantara di Cikini, Jakarta, Kamis (7/3).  Menurut Igor, sebuah lembaga survei tak perlu masuk dalam perhimpunan-perhimpunan seperti itu. "Namanya lembaga survei itu independen. Enggak perlu tergabung sana-sini," terangnya.  Meski begitu, Igor memastikan jika SPIN sudah terdaftar sebagai lembaga survei di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun pernah ditanyakan oleh penyelenggara pemilu soal afiliasi himpunan itu.  "Saya daftar saja ke KPU. Walaupun di sana ditanya (kenapa nggak ikut)," jelasnya.

Hasil Survei Pilpresnya Berbeda, SPIN Terdaftar di KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/fahri-hamzah-denny-ja-kalau-cari-makan-jangan-gitu-gitu-amatlah_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Denny JA bukan seorang ilmuan tapi Tim Sukses Capres." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Denny JA bukan seorang ilmuan tapi Tim Sukses Capres.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil rilis terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut jika mayoritas muslim pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menginginkan Indonesia seperti negara Timur Tengah. Kesimpulan itu berdasar hasil riset dari 1.200 responden.  Mengetahui adanya rilis survei tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah langsung mengungkapkan kritiknya. Ia menilai hasil survei LSI Denny JA mengarah kepada adu domba rakyat.  "Denny JA itu tim sukses, dia bukan ilmuwan. Menurut saya surveinya mulai berbahaya karena memasukan elemen-elemen adu domba antarwarga negara," ujar Fahri di kompleks DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (6/3).  Fahri menuturkan, belakangan ini dia mulai meragukan kapasitas Denny JA sebagai penyedia jasa survei. Rasa kagum yang dulu pernah dirasakannya kepada Denny JA, saat ini mulai memudar.  Inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) itu menilai aneh dengan temuan survei LSI Denny JA ini. Dia meragukan jika banyak responden yang menginginkan Indonesia seperti negara Timur Tengah.  Pasalnya negara di tanah Arab itu banyak terjadi konflik. Bahkan terancam bubar. Sangat tidak logis jika ada yang mau menjadi bagian negara hancur.  "Siapa yang mau jadi seperti Timur Tengah? Orang negara bubar, ini kan otaknya kayak enggak masuk gitu loh. Masa ada orang yang berpikiran, 'wah enak nih tinggal di negara konflik'. Ini kan kaya enggak pakai otak. Denny cari makan jangan gitu-gitu amat lah," tegas Fahri.  Diketahui, survei Denny JA menunjukkan, dari total responden 1.200, 54,1 persen yang merupakan pemilih Prabowo-Sandi menginginkan Indonsia harus seperti Timur Tengah. Angka itu turun dari survei sebelumnya, yang dilakukan pada Januari 2019 yaitu sebesar 67,6 persen.  Sedangkan, pemilih muslim Prabowo-Sandi yang menginginkan Indonesia harus khas dengan Pancasila hanya 33,4 persen. Angka tersebut turun dari 36,9 persen di survei Januari lalu. Sementara pada Desember 2018 sebesar 32,3 persen.  Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada rentang waktu 18-25 Februari 2019, melibatkan 1.200 responden. Metode yang digunakan yaitu multistage random sampling dengan wawancara tatap muka. Margin of error survei sebesar 2,9 persen.

Fahri Hamzah: Denny JA Kalau Cari Makan Jangan Gitu-gitu Amat Lah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/survei-roy-morgan-begini-peta-kekuatan-suara-kubu-01-dan-02_m_.jpg" alt="Hasil survei Roy Morga menyatakan jika kedua kandidat bakal bertarung sengit di daerah perkotaan. Survei sementara, Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Hasil survei Roy Morga menyatakan jika kedua kandidat bakal bertarung sengit di daerah perkotaan. Survei sementara, Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga riset asal Australia, Roy Morgan merilis hasil risetnya terkait peta kekuatan politik Indonesia di pemilu 2019&nbsp;kali ini. Hasilnya, pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin ungguli mayoritas suara daerah di Indonesia. Dalam hasil risetnya, Roy Morgan merilis bahwa Jokowi diprediksi memimpin suara yang besar di pedesaan Indonesia. Di daerah pedesaan, paslon petahana memperoleh suara sebesar 63,5 persen. Sedangkan, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebesar 36,5 persen. Berbeda dengan pedesaan, suara wilayah perkotaan cenderung lebih kompetitif untuk kedua pasangan calon. Dalam risetnya, paslon petahana unggul dengan perolehan suara 53 persen, sedangkan paslon dari penantang sebesar 47 persen. "Wilayah perkotaan jauh lebih kompetitif. Prabowo kuat di ibukota Jakarta dan sekitarnya. Termasuk Jawa Barat, Banten dan provinsi selatan Sumatera," kata Michele Levine, Chief Executive Officer Roy Morgan saat merilis hasil risalnya dari website resminya www.roymorgan.com, Minggu (3/3). Jika telisik lebih jauh, Roy Morgan juga mengidentifikasi sebaran pemilih kedua paslon di sejumlah provinsi besar. Dalam temuannya, Jokowi perkasa pada provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan 74,5 persen, sedangkan Prabowo-Sandi hanya sebesar 25,5 persen. Selain provinsi, perolehan suara Jokowi-Ma'ruf yang paling mencolok juga terlihat pada provinsi Jawa Timur dan Bali dengan 73 persen dan Prabowo-Sandi dengan 27 persen. Selanjutnya pada beberapa bagian di provinsi Sulawesi, Jokowi juga unggul dengan perolehan suara sebesar 69 persen berbanding 31 persen melawan rivalnya. "Di provinsi asalnya, Jawa Tengah, Jokowi memperoleh hampir tiga perempat dukungan," kata dia. Tak hanya itu, Jokowi juga memperoleh dukungan kuat di provinsi Sumatra Utara yakni 62.5 persen, sedangkan Prabowo hanya memperoleh sekitar 37,5 persen. Di Pulau Sulawesi, Jokowi mendapatkan 69 persen dan Prabowo 37,5 persen. Kemudian Jokowi-Ma'ruf juga unggul pada provinsi Kalimantan dengan keunggulan sedikit di atas penantangnya yakni 54 persen dan Prabowo-Sandi hanya sebesar 46 persen. Sementara itu, paslon nomor urut 02 unggul hanya pada provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta serta Sumatera Selatan. "Dukungan Prabowo terkonsentrasi di provinsi asalnya, Jawa Barat dan Jakarta. Prabowo memimpin 57 persen dan Jokowi 43 persen. Sedangkan Sumatera Selatan, Prabowo 54,5 persen dan Jokowi 45,5 persen," pungkasnya. Diketahui, Riset Roy Morgan dilakukan pada Januari 2019 di seluruh Indonesia. Namun, jumlah responden yang terlibat dalam survei ini hanya 1.039 jiwa. Mereka merupakan pemilih yang berusia di atas 17 tahun. Mereka juga melakukan wawancara tatap muka yang dilakukan di 17 provinsi. Roy Morgan juga memastikan sampel yang diambil seimbang untuk mewakili pemilih baik secara geografis maupun demografis. Belum diketahui pula Margin Of Error (MoE) dari survei yang dirilis Roy Morgan.

Survei Roy Morgan, Begini Peta Kekuatan Suara Kubu 01 dan 02

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#survei pilpres

Berita Terkini