<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/survei-pemilu.jpg" alt="MINTA RESPONS: Komisioner KPU August Mellaz (tengah) dan Mochammad Afifuddin (kiri) menyampaikan presentasi uji publik terhadap rancangan peraturan KPU tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu di Jakarta, Kamis (18/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MINTA RESPONS: Komisioner KPU August Mellaz (tengah) dan Mochammad Afifuddin (kiri) menyampaikan presentasi uji publik terhadap rancangan peraturan KPU tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu di Jakarta, Kamis (18/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal kembali melarang pembiayaan asing dalam kegiatan survei kepemiluan. Hal itu menjadi salah satu norma yang rencananya diatur dalam peraturan KPU tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu.  Draf PKPU tersebut mulai diuji publik kemarin (18/8). Aturan soal larangan pembiayaan asing diatur dalam pasal 20 draf PKPU.  Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan, aturan itu dibuat untuk melindungi kepentingan nasional. Dalam berbagai aturan terkait kepemiluan, sejumlah elemen seperti penyelenggara pemilu hingga partai politik juga dilarang mendapat pembiayaan dari luar negeri. ”Kan ini urusannya political dalam negeri kita. Nah, termasuk survei (dilarang, Red),” ujarnya di sela-sela uji publik kemarin.  Mellaz menjelaskan, larangan tersebut berlaku untuk kegiatan survei kepemiluan seperti hitung cepat. ”Kalau survei dalam konteks sehari-hari yang motret perilaku orang atau apa pun itu ya monggo,” tuturnya.  Untuk itu, pihaknya akan meminta lembaga yang melakukan kegiatan survei kepemiluan untuk mendaftarkan diri ke KPU. Salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah transparansi sumber pendanaan kegiatannya.  Mellaz menyebut transparansi sebagai prinsip yang wajib dipegang. Diharapkan, public trust terhadap pelaksanaan pemilu bisa dijaga. Pihaknya juga akan mengatur survei yang resmi harus tergabung dengan serikat. Kalaupun tidak, harus ada perjanjian kerja sama.  Lalu, bagaimana jika ada lembaga survei yang melanggar? Mellaz mengakui, pihaknya tak bisa menjangkau dan memastikan semua taat. Namun, sebagai penyelenggara, KPU wajib membuat regulasi. ”Kalau ada tuntutan KPU menyediakan enggak? Kami jawab ada instrumennya,” katanya.

Survei Pemilu Dilarang Dibiayai Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/185-demokrat.jpg" alt="Ilustrasi Partai Demokrat. Fiqih Arfani/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Partai Demokrat. Fiqih Arfani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Survei nasional yang dilakukan lembaga konsultan strategis Poligov pada periode 3-11 Juli 2022 menunjukkan posisi Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan, membuat Demokrat terus mendapat simpati publik, terutama dari Sumatera, dan Jawa, anak-anak muda, dan kelompok pemilih Muslim serta Kristen-Katolik.  Ini terbukti dalam perolehan elektabilitas Partai Demokrat yang masuk tiga besar partai dengan elektabilitas tertinggi. Posisi tiga besar ini konsisten dengan hasil survei beberapa lembaga lainnya pada kurun waktu Juni dan Juli 2022, termasuk Litbang Kompas.  Survei Poligov atas 1.200 responden berusia di atas 17 tahun di 34 provinsi dengan margin of error +/- 3 persen ini menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat mencapai 14,7 persen, berbeda sedikit (dalam margin of error) dengan elektabilitas Partai Gerindra 17,58 persen. PDIP berada di posisi puncak, tapi dengan elektabilitas 18,50 persen, berbeda tipis dengan Gerindra.  Pada pemetaan elektabilitas berdasarkan kelompok agama, elektabilitas Demokrat pada kalangan pemilih Muslim mencapai 13,9 persen, mengalahkan partai-partai yang berbasis agama seperti PKS (7,2 persen), PKB (5,9 persen) dan PAN (1,3 persen). Elektabilitas Demokrat di kalangan pemilih Muslim ini juga mengalahkan partai-partai nasionalis seperti PDIP (13,7 persen) dan Golkar (7,9 persen).  Dalam pemetaan per wilayah, di pulau Jawa, elektabilitas Partai Demokrat mencapai 9,4 persen, hanya berselisih sedikit dengan Gerindra (10 persen) dan PDIP (12,8 persen). Di Sumatera, Partai Demokrat terlihat mengalahkan PDIP dan hanya terpaut sedikit dengan Gerindra. Besarnya populasi calon pemilih di kedua pulau ini membuat keunggulan di Jawa dan Sumatera menjadi penting dalam perhitungan suara nasional.  Berdasarkan kelompok usia, elektabilitas Partai Demokrat paling kuat terlihat pada kelompok pemilih pemula dan pemilih muda (18-24 tahun). Demokrat memperoleh elektabilitas 8,2 persen, selisih tipis (dalam margin of error) dengan Gerindra (8,7 persen) dan PDIP (8,8 persen). Pada kelompok usia dewasa muda dan dewasa (25-41 tahun), perolehan elektabilitas Demokrat juga tidak jauh berbeda dengan Gerindra dan Demokrat.  Disinyalir menguatnya elektabilitas Demokrat ini terkait dengan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan yang mencapai 36 persen.  Alasan utama ketidakpuasan ini adalah harga bahan pokok yang semakin mahal, naiknya harga BBM, kurangnya keberpihakan pemerintah pada rakyat, dan meningkatnya pengangguran.  Lembaga survei Poligov dipimpin oleh Muhammad Tri Andika, S.Sos, MA., yang juga pernah menjadi Staf Khusus di DPR RI serta mengajar politik di Universitas Bakrie, Jakarta.

Survei Poligov: Elektabilitas Demokrat Masih Stabil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PPP.jpeg" alt="Ilustrasi Bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research memprediksi hanya akan ada delapan partai politik di Tanah Air bakal lolos ke Senayan. Kedelapan partai itu memperoleh elektabilitas di atas empat persen sebagai syarat ambang batas.  "Delapan partai politik diprediksi lolos ambang batas (parliamentary threshold), sedangkan beberapa partai terancam terpental dari Senayan," kata peneliti indEX Research Reza Reinald melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, (7/4).  Hasil survei yang dilakukan lembaga tersebut menunjukkan sejumlah partai politik masih memiliki elektabilitas di bawah empat persen. Partai itu di antaranya PPP hanya meraih elektabilitas 2,1 persen dan PAN 1,5 persen.  Sisanya adalah partai baru, yaitu Partai Ummat 1,2 persen dan Gelora 1,1 persen. Berikutnya ada Perindo 0,9 persen, Hanura 0,7 persen, PBB 0,4 persen, PKPI 0,3 persen, dan Berkarya 0,1 persen. Artinya mayoritas yang gagal masuk senayan adalah partai-partai Islam. Maka bukan tidak mungkin pesta demokrasi dua tahun lagi akan menjadi kuburan partai Islam.  Ia juga mengatakan, partai yang mendukung pemilu ditunda yakni PSI, elektabilitasnya naik 1,5 persen tetapi masih berjuang untuk menembus ambang batas agar bertahan di Senayan.  Selain itu, indEX Research memaparkan partai-partai yang memuncaki elektabilitas. Posisi pertama ditempati PDIP dengan elektabilitas 17,5 persen, disusul Gerindra sebesar 13,0 persen dan Golkar 8,3 persen.  "PDIP, Gerindra, dan Golkar kembali menguasai tiga besar elektabilitas, sedangkan PSI menembus angka 6,1 persen," kata Reza.  Menurut Reza, kenaikan elektabilitas Partai Golkar membuat posisinya kembali pada tahun lalu. Golkar sempat terancam oleh Demokrat yang mendulang lonjakan elektabilitas selama gonjang-ganjing KLB yang akhirnya gagal digulirkan.  Tidak hanya itu, ditambah lagi dengan manuver Golkar yang mendorong perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Hal itu mendulang dukungan dari pemilih Jokowi, jelas dia.  "Selain Golkar dan PSI, kenaikan elektabilitas dialami oleh PKB 6,4 persen," ujarnya.  Di antara partai-partai oposisi, hanya Demokrat yang mengalami kenaikan elektabilitas, yakni 5,4 persen, sedangkan PKS turun 4,8 persen.  Diketahui, survei dilakukan pada 21 hingga 30 Maret 2022 terhadap 1.200 orang yang mewakili semua provinsi dan dipilih secara acak bertingkat. Wawancara secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Untuk margin of error sekitar 2,9 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.

Pemilu 2024 Diprediksi Bakal Jadi Kuburun Partai Islam