<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/survei-efek-pemilu-serentak-2019-komposisi-parpol-menengah-kompetitif_m_.jpg" alt="Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>Pemilu 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilu Serentak 2019 tidak hanya berimbas pada posisi partai politik (parpol) papan atas. Parpol yang mendapatkan suara dengan perolehan menengah pun semakin alot. Direktur Eksekutif INDOMETER Leonard Sb menuturkan, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) pada Pemilu 2019 tidak hanya menimbulkan coattail effects terhadap papan atas. Formasi parpol di level menengah tidak kalah sengit dan kompetitif. Pada papan atas dinikmati oleh dua parpol, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Suara PDIP dan Gerindra memang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hasil Pileg 2014,&rdquo; ungkap Leonard Sb dalam keterangan resminya, pada Minggu (17/3). Temuan survei Indometer menunjukkan, elektabilitas PDIP mencapai 23,5 persen, sedangkan Gerindra 13,4 persen. Pada Pileg 2014, suara PDIP tidak mencapai 20 persen, sementara posisi Gerindra masih di bawah Golkar. Menurut Leonard, faktor presidential threshold yang mengunci jumlah pasangan calon presiden hanya dua pasang memberi keuntungan bagi kedua partai politik. PDIP diperkirakan akan menjadi partai pemenang pemilu, disusul Gerindra sebagai runner up. &ldquo;Sejak pemilu pertama pasca-reformasi Golkar selalu menempati peringkat pertama atau kedua. Baru kali ini Golkar tergeser ke posisi ketiga, dengan elektabilitas 10,2 persen,&rdquo; jelas Leonard. Hasil pemetaan Indometer itu berdasar pada survei pada 1-7 Maret 2019. Survei tersebut mengambil jumlah responden 1.280 orang. Semuanya tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan secara acak bertingkat (multistage random sampling), dengan margin of error lebih kurang 2,98 persen. Tingkat kepercayaan 95 persen. Pendalaman kajian dilakukan melalui focus group discussion dengan mengundang pakar terkait. Lebih lanjut Leonard menyebut, untuk posisi papan tengah lebih kompetitif. Namun didominasi oleh partai-partai Islam.&nbsp;Di antaranya PPP (3,9 persen), PAN (3,7 persen), dan PKS (3,4 persen). Lalu ada partai Nasdem yang memimpin elektabilitas papan tengah sebesar 4,1 persen. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Perindo berhasil menembus papan tengah. PSI meraih elektabilitas 3,6 persen, sedangkan Perindo menjadi juru kunci dengan elektabilitas 2,8 persen. Sisanya adalah partai-partai yang diprediksi tidak bakal lolos ke Senayan, yaitu Hanura (1,1 persen), PBB (0,9 persen), PKPI (0,8 persen), Berkarya (0,5 persen), dan Garuda (0,2 persen). &ldquo;Hanura menjadi satu-satunya partai lama yang bakal terpental tidak mendapat kursi, demikian pula dengan PBB dan PKPI yang sejak 2009 tidak meraih kursi lagi di Senayan,&rdquo; kata Leonard. Sedangkan Berkarya dan Garuda menjadi partai baru yang bakal tersisih oleh ambang batas parlemen (parliamentary threshold). &ldquo;Temuan menarik adalah capaian PSI sebagai partai baru yang berhasil menyejajarkan diri dengan partai-partai papan tengah,&rdquo; tutur Leonard. Jika melihat hasil survei sejumlah lembaga sejak dimulainya musim kampanye pada September 2018 lalu, elektabilitas PSI cenderung mengalami peningkatan. Dari kisaran nol koma selama tiga bulan pertama, bergerak merayap ke 1,5 hingga 1,7 persen pada pergantian tahun. Dalam dua bulan, Februari-Maret 2019, elektabilitas PSI melonjak dari 2,8 persen menjadi 3,6 persen. Lebih jauh Leonard berpendapat, besar kemungkinan terjadi migrasi pemilih dari partai nasionalis utama ke parpol nasional menengah.

Survei: Efek Pemilu Serentak 2019 Komposisi Parpol Menengah Kompetitif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tokoh-partai-masih-menjadi-acuan-tertinggi-bagi-pemilih_m_.jpg" alt="Proses pencetakan surat suara Pemilu 2019." width="100%">
<figcaption>Proses pencetakan surat suara Pemilu 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang hari H pemilu, lembaga survei semakin intensi melakukan pemantauan terhadap elektabiltias partai politik (parpol). Tidak terkecuali Center for Political Communication Studies (CPCS). Dari survei CPCS terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangann masyarakat dalam menentukan pilihan. Di antaranya tokoh partai, rekam jejak partai, program atau gagasan yang ditawarkan, dan faktor lainnya. Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta menyebut, sosok figur atau tokoh partai masih menjadi acuan tertinggi dalam memilih. Yakni 28,6 persen. Untuk rekam jejak partai (22,3 persen), program atau gagasan yang ditawarkan (13,1 persen), kedekatan personal dengan kader atau pengurus (10,5 persen), dan faktor lainnya (25,5 persen). Semua faktor kerap menggunakan beberapa medium. Seperti alat peraga kampanye (APK), penggunaan media sosial (medsos), dan pemberitaan di media massa. Dari hasil acuan itu mendapatkan simpulan elektabilitas parpol. Saat ini, kata Tri Okta PDIP dan Gerindra masih mengungguli semua parpol. Kendati tinggi, namun presentasinya mengalami penurunan dibanding survei sebelumnya. Untuk PDIP meraih 23,0 persen, Gerindra 16,1 persen. "Elektabilitas parpol lain cenderung stabil," ujar Tri Okta dalam keterangan persnya, Rabu (6/3). Survei CPCS yang berlangsung pada 1-10 Februari 2019 itu mengambil 1.200 orang responden. Semua responden tersebar di seluruh provinsi. Metode survei dilakukan secara acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen. Sementara tingkat kepercayaannya 95 persen. Dalam kesempatan itu Tri Okta menyebut, ada beberapa parpol yang mengalami kenaikan elektabilitas. Salah satunya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini memperoleh 4,2 persen. Menurut Okta, naiknya elektabilitas PSI didukung oleh sosialisasi yang cukup efektif dilakukan selama musim kampanye. Metode yang mereka gunakan yakni media sosial (medsos). "Kalau parpol besar lain turut efektif kerap menggunakan media massa berkat pemberitaan yang cukup masif. Khususnya terkait dengan pilpres,&rdquo; jelas Okta. Hal itu dilakukan Gerindra, PDIP, dan Demokrat. Tidak ketinggalnya juga Partai Nasdem dan Perindo. Lebih jauh dia menilai, PSI cukup efektif menggunakan beragam medium sosialisasi selain media sosial. Meskipun tidak memiliki media massa dan bukan parpol utama pengusung capres-cawapres. Selama ini PSI tampil dengan isu-isu kontroversial. &ldquo;Kemunculan Grace Natalie sebagai ketua umum PSI dengan pidato dan isu-isu yang memancing perdebatan publik, tidak kalah dengan tokoh-tokoh parpol besar,&rdquo; kata Okta.

Tokoh Partai Masih Menjadi Acuan Tertinggi Bagi Pemilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/untuk-parpol-baru-elektabilitas-perindo-dan-psi-lebih-baik_m_.jpg" alt="Ilustrasi: parpol baru harus berjuang keras untuk dapatkan lolos ambang batas parlemen." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: parpol baru harus berjuang keras untuk dapatkan lolos ambang batas parlemen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kehadiran partai politik (parpol) baru kerap menjadi sorotan publik. Sebab taringnya belum terlihat dan teruji. Namun demikian dari sejumlah survei, parpol tersebut mendapat elektabilitas yang beragam. Terbaru survei dari Eksekutif Elections and Strategic (indEX) Research. Lembaga survei itu menyatakan, sikap parpol pada tahapan Pilpres 2019 yang cukup ekstrem mendapat perhatian besar dari publik. Menurut Direktur Eksekutif indEX Research Vivin Sri Wahyuni, untuk parpol baru yang berkompetisi di Pileg 2019 baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Perindo yang mendapat elektabilitas lebih baik. PSI sejak awal kehadirannya tidak sekadar menyoroti isu pemberantasan korupsi, juga mengambil sikap tegas dalam isu-isu sensitif. &ldquo;PSI dengan keras menolak keberadaan berbagai peraturan daerah (Perda) keagamaan, atau sering disebut sebagai perda syariah,&rdquo; sebut Vivin Sri Wahyuni dalam siaran persnya, Jumat (7/12). Meskipun sikap itu mengundang polemik, namun konsistensi PSI dalam hal penghapusan perda syariah mendulang dukungan publik. Sikap itu, sambung Vivin, berbeda dengan parpol-parpol yang satu koalisi dengannya. Parpol tersebut bersikap ragu-ragu atau cenderung mendukung perda syariah. &ldquo;Kelompok moderat yang biasanya apatis dengan politik merasa tersuarakan oleh PSI,&rdquo; jelas Vivin. Dari dinamika itu, survei indEX menemukan elektabilitas PSI bertengger di angka 1,2 persen. "Dengan memperhitungkan margin of error survei, PSI berpeluang menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen,&rdquo; ujar Vivin. Elektabilitas PSI ini tidak jauh beda dengan perolehan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang mencapai 2,9 persen. &ldquo;Partai Perindo menguasai media massa dan sudah eksis sejak lama membuat nama Perindo melekat di tengah masyarakat,&rdquo; kata Vivin. Disinyalir tingginya elektabilitas partai dipimpin Hary Tanoesoedibjo karena meniru cara Nasdem. Semula mendirikan ormas dengan nama yang sama. HT melakukan zig-zag politik, dari sebelumnya mendukung Prabowo Subianto pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 kini menyeberang ke kubu Jokowi. Sebaliknya, parpol baru dan non parlemen yang diprediksi mencapai ambang batas parlemen yakni Partai Berkarya. &ldquo;Berkarya yang masuk koalisi Prabowo-Sandi berada di posisi buncit dengan elektabilitas 0,1 persen,&rdquo; pungkas Vivin.

Untuk Parpol Baru, Elektabilitas Perindo dan PSI Lebih Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diprediksi-tak-lolos-parliementary-treshold-pks-enggak-kaget-tuh_m_.jpg" alt="Kantor Fraksi PKS di gedung DPR. Jika prediksi lembaga survei itu benar, maka tak akan ada PKS lagi di Senyan." width="100%">
<figcaption>Kantor Fraksi PKS di gedung DPR. Jika prediksi lembaga survei itu benar, maka tak akan ada PKS lagi di Senyan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah lembaga survei menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi tidak bakal lolos parlementary treshold di 2019 mendatang. Hal itu berdasarkan dari &lrm;data sejumlah berbagai survei. Menanggapi hal tersebut, Direktur Pemilu dan Pencapresan PKS Suhud Alynudin mengatakan, tidak kaget adanya hasil survei tersebut. Pasalnya sejak 2014 lalu partai berlogo bulan sabit kembar ini selalu diprediksi tidak lolos parlementary treshold. "Ya biasalah dengan lemaga survei seperti itu. Kita enggak kaget lah&lrm;," ujar Suhud kepada JawaPos.com, Senin (19/11). Menurut Suhud, lembaga survei ini tidak pernah tepat. Sehingga PKS tetap yakin hasil survei berbeda dengan kenyataanya. PKS tetap ada perwakilannya di DPR. "Itu lembaga survei tidak pernah tepat, sejak lalu hampir semua kembaga survei memprediksi PKS tidak lolos," katanya. Hasilnya lembaga survei saat ini sama seperti 2014 silam. Tidak berubah tetap memprediksi PKS tidak lolos. Dia menduga ada penggiringan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang menginginkan PKS tidak lolos. "Partai Islam kan punya market sendiri, kalau soal strategi, PKS lebih mengandalkan mesn politik partai, struktur sudah sampai terendah di level masyarakat," pungkasnya. &lrm;Adapun, survei&nbsp;Alvara Research Center yang dilakukan pada 8-22 Oktober 2018 dan melibatkan 1.781 responden di 33 provinsi menunjukan menunjukkan PDIP (29,9 persen), Gerindra (18,4 persen), Partai Golkar (9,5 persen), PKB (7,2 persen) dan Partai Demokrat (6,3 persen) yang lolos ambang batas parlemen. Kemudian partai yang masih berpotensi tidak lolos parlementary treshold adalah &nbsp;Partai Nasdem (3,4 persen), PKS (2,9 persen), PPP (2,2 persen), PAN (1,6 persen), Perindo (1,3 persen), Partai Hanura (0,6 persen), PSI (0,3 persen) dan PBB (0,1 persen), PKPI (0,1 persen), Partai Berkarya (0,1 persen) dan Partai Garuda (0,1 persen)&lrm;. Sementara, dalam survei Litbang Kompas ada lima partai yang lolos d&lrm;ari parlementary treshold.&nbsp;Yakni,&nbsp; PDIP (29,9 persen), Gerindra (16,0 persen), PKB (6,3 persen), Golkar (6,2 persen) dan Demokrat (4,8 persen). Sementara yang tidak lolos parlementary treshold adalah, Partai Nasdem (3,6 persen), PKS (3,3 persen), PPP (3,2 persen), PAN (1,5 persen), Perindo (1,0 persen), Hanura (1,0), Berkarya (0,4), PSI (0,4 persen), PBB (0,4 persen)&lrm;, Garuda (0,3 persen), dan PKPI (0,1 persen). Survei ini dilakukan pada 24 September hingga 5 Oktober 2018 dengan 1.200 responden. Metode yang digunakan adalah stratified random sampling di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error lebih kurang 2,8 persen.

Diprediksi Tak Lolos Parliementary Treshold, PKS Enggak Kaget tuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sejarah-pemilu-2019-golkar-terpental-pdip-dan-gerindra-merajai_m_.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diprediksi akan menang di Pemilu 2019." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diprediksi akan menang di Pemilu 2019.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil peta kekuatan partai politik di 10 provinsi terbesar di Indonesia. Hasilnya, mayoritas daerah tersebut masih dikuasai oleh partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei tersebut, PDIP berhasil meraup suara paling banyak di lima daerah. Diantaranya, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Namun yang paling mencolok di Jawa Tengah. Partai besutan Megawati itu berhasil meraup 46 persen suara. Artinya, hampir dua kali lipat lebih besar dari capaian partai moncong putih itu di pemilu 2014 lalu yakni 24,4 persen suara. "PDIP Juara paling banyak dan potensial juara pertama di Pileg 2019, juga potensial melampaui dukungan pada pileg 2014," kata Peneliti Senior LSI Adjie Alfaraby dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/11).&nbsp; Sementara itu, Gerindra sebagai partai yang menjadi garda terdepan oposisi, berhasil menguasai 3 daerah dari 10 provinsi yang dilakukan survei. Daerah-daerah itu adalah Riau, Banten dan Jawa Barat. Hasil itu, kata Adjie, semakin memantapkan partai berlambang kepala burung garuda itu untuk posisi kedua di pemilu 2019 mendatang. Bahkan menurut dia, partai Gerindra juga bakal melampaui hasil yang dicapai 2014 lalu. "Gerindra potensial juara nomor 2 di pileg 2019. Dia juga potensial melampaui dukungan 2014," ungkap dia. Dua daerah terakhir adalah Sulawesi Selatan yang dikuasai oleh Partai Golkar dan PKB pada Jawa Timur. Adjie bilang, capaian partai berlambang beringin hitam itu cenderung menurun pada pemilu 2019 mendatang. "Untuk pertama kalinya partai Golkar tidak masuk dua besar dalam sejarah pemilu di Indonesia," pungkasnya. LSI menggelar survei pada 4-14 Oktober 2018 dengan melibatkan 6.000 responden di 10 provinsi tersebut. Masing-masing provinsi diambil sampel sebesar 600 responden. Margin of error dalam survei ini diketahui sebesar 4,1 persen. Mereka juga melengkapi survei tersebut dengan penelitian kualitatif yakni analisis media, FGD dan in depth interview.

Sejarah Pemilu 2019, Golkar Terpental, PDIP dan Gerindra Merajai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diprediksi-raup-46-persen-suara-jateng-tetap-jadi-kandang-banteng_m_.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kekuatan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semakin tak terbendung di Jawa Tengah. Hal itu tercemin dari temuan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menujukkan bahwa daerah itu merupakan 'kandang banteng'. Hasil terbaru survei besutan Denny JA itu menujukkan, tingkat keterpilihan PDIP di provinsi Jawa Tengah mencapai 46 persen suara. Artinya, hampir dua kali lipat lebih besar dari capaian partai moncong putih itu di pemilu 2014 lalu yakni 24,4 persen suara. "Ini kenaikan (suara) luar biasa. PDIP makin menegaskan diri bahwa Jawa Tengah adalah kandang banteng," kata Peneliti Senior LSI Adjie Alfaraby dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/11). Sementara itu, parpol lawannya, masih terpaut jauh dengan PDIP. Diurutan kedua, ditempati oleh partai Gerindra dengan 6,2 persen. Kemudian PKB 4,8 persen, Partai Golkar 4,2 persen dan PPP 3,5 persen, PKS 1,3 persen dan PAN 1,2 persen. Sedangkan sembilan partai parpol lainnya masih berkutat jauh di bawah 1 persen. Padahal, Jateng merupakan penghasil suara 19,7 persen nasional. "Jadi PDIP itu unggul jauh dibandingkan lawan lawannya di Jawa Tengah," pungkasnya. Diketahui, LSI melakukan survei pada 4-14 Oktober 2018 dengan melibatkan 600 responden pada provinsi Jawa Tengah. Margin of error dalam survei ini diketahui sebesar 4,1 persen. Mereka juga melengkapi survei tersebut dengan penelitian kualitatif yakni analisis media, FGD dan in depth interview.

Diprediksi Raup 46 Persen Suara, Jateng Tetap Jadi 'Kandang Banteng'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-lsi-denny-ja-pdip-partai-paling-getol-membela-pancasila_m_.jpg" alt="PDIP Perjuangan disebut LSI Denny JA sebagai parpol yang paling getol membela Pancasila." width="100%">
<figcaption>PDIP Perjuangan disebut LSI Denny JA sebagai parpol yang paling getol membela Pancasila.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dukungan masyarakat pada Pancasila dinilai makin turun, seiring meningkatnya paham khilafah di negeri ini. Namun, berdasarkan hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, ternyata ada partai politik yang dianggap paling konsisten memperjuangkan Pancasila. Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dianggap menjadi partai yang paling memperjuangkan Pancasila. "Publik menilai PDIP paling konsisten memperjuangkan Pancasila," ujar Rully di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (5/10). PDIP dinyatakan menjadi partai paling memperjuangkan Pancasila setelah mendapat vote dari responden sebesar 36,8 persen. Disusul Partai Golkar 18,7 persen, Partai Gerindra 11,8 persen, Partai Demokrat 8,6 persen, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6,5 persen. Diketahui, keberadaan masyarakat pro-Pancasila semakin menurun. Dari hasil riset terbaru LSI Denny JA, dalam kurun 13 tahun terakhir publik pro-Pancasila menurun 10 persen. Rully menyebutkan, pada 2005 publik pro-Pancasila mencapai angka 85,2 persen. Setelah 5 tahun berselang turun menjadi 81,7 persen. Kemudian turun lagi pada 2015 menjadi 79,4 persen hingga di 2018 menyisakan 75,3 persen. Sementara itu dalam kurun waktu yang sama publik pro-NKRI Bersyariah alias khilafah angkanya terus menanjak. Dari 4,6 persen di 2005, perlahan bertambah mencapai 13,2 persen di 2018. "Sebanyak 72,6 persen masyarakat khawatir dukungan atas Pancasila menurun. 7,5 persennya mengaku tidak khawatir," ujar Rully di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (5/10).

Kata LSI Denny JA, PDIP Partai Paling Getol Membela Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/3995_21082_Edhy-Prabowo-gerindra.jpg" alt="Ketua Komisi IV DPR Edhie Prabowo." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi IV DPR Edhie Prabowo.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Sepekan sudah kabut asap melanda sejumlah provinsi di Kalimantan dan Sumatera. Berbagai pihak sudah meminta agar kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan yang sudah berlangsung sepekan itu ditetapkan sebagai bencana nasional. &nbsp; Namun Ketua Komisi IV DPR Edhie Prabowo yang membidangi pertanian dan kehutanan menyatakan, status kabut asap&nbsp; belum mencapai bencana nasional. &quot;Kalau dijadikan bencana nasional, biarlah pemerintah yang memutuskan,&quot; ujarnya seusai rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9). Politikus Gerindra itu menuturkan, ada mekanisme untuk menetapkan musibah menjadi bencana nasional. Namun, ia berharap masalah kabut asap tak sampai berstatus bencana nasional. &quot;Kami harapkan tidak perlu sampai bencana nasional,&quot; ucapnya. Edhie mengakui, Kementerian LHK sudah menganggap kabut asap untuk Riau, Jambi dan Sumatera Selatan memang sudah gawat. Sebab, pencemaran udara akibat kabut asap adalam sepekan ini sudah di atas ambang batas normal. Anak buah Prabowo di Gerindra itu lantas mengingatkan pemerintah agar segera mengatasi masalah kabut asap. &quot;Jangan sampai kalau dilihat selama ini berkesan daerah yang disalahkan. Padahal daerah yang terdampak,&quot; cetusnya. Lantas apa langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah? Edhie menjelaskan, pemerintah memang harus secepatnya mengidentifikasi masalah. &ldquo;Di sektor mana saja. Apakah memang hutan,&quot; ujarnya.(rka/JPG)

Anak Buah Prabowo Berharap Kabut Asap Tak Jadi Bencana Nasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#survei pemilu 2019

Berita Terkini