<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/20231114211918_IMG_7469JPG-1419905851.jpg" alt="Tiga capres-cawapres berfoto bersama dengan menunjukkan nomor urut Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Tiga capres-cawapres berfoto bersama dengan menunjukkan nomor urut Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Suara pemilih muda bakal menentukan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mengingat, jumlahnya yang mencapai 60 persen dari total pemilih. Sebagai kelompok menentukan, basis pertimbangan dalam menyatakan pilihan kelompok tersebut sejauh ini masih cukup positif. Berdasar survei yang dilakukan Katadata, pemilih muda terpotret sangat rasional. Sebab, basis yang digunakan terukur. &rdquo;Karena melihat rekam jejak dan visi-misi program,&rdquo; kata Manajer Survei Satria Triputra di Jakarta kemarin (14/11). Dua pertimbangan tersebut sangat dominan. Yakni, 35,5 persen responden memperhatikan rekam jejak dan diikuti visi-misi sebesar 29,8 persen. Angka itu jauh di atas pertimbangan-pertimbangan primordial seperti agama, suku, asal daerah, ataupun usia yang angkanya di bawah 10 persen. Data tersebut sejalan dengan tantangan dan harapan yang disampaikan anak muda. Mayoritas menginginkan perubahan pada isu-isu riil di masyarakat. Yang paling menggelisahkan bagi generasi muda adalah lapangan kerja. Survei mencatat, sebanyak 48,2 persen berharap lapangan kerja menjadi isu yang paling disuarakan. Diikuti isu jaminan kesehatan dan kesejahteraan 13,5 persen serta peningkatan ekonomi digital 13,2 persen. &rdquo;Anak muda suka kampanye lebih praktis seperti mengadakan pelatihan kewirausahaan,&rdquo; tuturnya. Satria menambahkan, dari sisi ketertarikan politik, 59,2 persen anak muda menyatakan tertarik. Namun, realisasinya masih sebatas pada kesiapan untuk mencoblos di TPS. Sementara untuk terlibat langsung dalam politik praktis relatif masih rendah. Dharmaji Suardika, ketua Tim Pemenangan Muda TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengatakan bahwa temuan survei pemilih muda sangat rasional tidak mengejutkan. Faktanya, anak-anak muda saat ini sudah pintar dan kritis. &rdquo;Anak-anak muda Indonesia sudah baik,&rdquo; ujarnya. Salah satunya dipengaruhi akses terhadap informasi yang sudah sangat mudah. Meski di sisi lain, di era post truth memberi dampak negatif pada pendirian yang mudah digoyang dengan akrobat buzzer dan sebagainya. Bagi TPN, aspek rekam jejak menjadi menu utama dalam kampanye. Dia meyakini, kiprah Ganjar sebagai gubernur dan Mahfud sebagai birokrat kaya pengalaman menjadi modal yang positif. &rdquo;Kami tiap hari bagaimana menceritakan jelas dari rekam jejaknya,&rdquo; terang dia. Angga Putra, juru bicara tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), mengatakan bahwa dominannya harapan anak-anak muda pada perbaikan persoalan riil di masyarakat sangat dimaklumi. Sebab, faktanya situasi nasional saat ini tidak cukup ideal. Dalam hal lapangan kerja, misalnya, ada keterbatasan yang membuat generasi muda gelisah. &rdquo;Sinyal keadaan nggak baik-baik saja sekarang,&rdquo; katanya. Jika persoalan dasar belum tuntas, lanjut Angga, sulit bagi anak-anak muda beranjak pada isu-isu yang lebih spesifik. Misalnya lingkungan dan sebagainya. Bagi pasangan Amin, isu anak muda masuk dalam prioritas di 148 halaman visi-misi. &rdquo;Anak muda harus terwakili agendanya,&rdquo; tegas dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/halte/013271851/seniman-di-teater-pilpres">Seniman di Teater Pilpres</a> Arief Rosyid, komandan pemilih muda TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menambahkan, pihaknya memiliki komitmen kuat untuk memberikan ruang kepada anak muda. Tidak hanya teori, pihaknya bahkan memberikan ruang kepada anak muda untuk maju dalam kontestasi pilpres. Selain itu, dari sisi visi-misi tertuang dalam sejumlah program. Misalnya fasilitas kredit start-up yang disampaikan Gibran dalam pidato politiknya. &rdquo;Ini salah satunya untuk kebutuhan ke depan membuka lapangan kerja,&rdquo; tuturnya. (far/c9/fal)

Suara pemilih muda bakal menentukan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mengingat, jumlahnya yang mencapai 60 persen dari total pemilih

Survei, Tiga Pasangan Capres-Cawapres Berebut Suara Pemilih Muda di Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/survei-pemilu.jpg" alt="MINTA RESPONS: Komisioner KPU August Mellaz (tengah) dan Mochammad Afifuddin (kiri) menyampaikan presentasi uji publik terhadap rancangan peraturan KPU tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu di Jakarta, Kamis (18/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MINTA RESPONS: Komisioner KPU August Mellaz (tengah) dan Mochammad Afifuddin (kiri) menyampaikan presentasi uji publik terhadap rancangan peraturan KPU tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu di Jakarta, Kamis (18/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal kembali melarang pembiayaan asing dalam kegiatan survei kepemiluan. Hal itu menjadi salah satu norma yang rencananya diatur dalam peraturan KPU tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu.  Draf PKPU tersebut mulai diuji publik kemarin (18/8). Aturan soal larangan pembiayaan asing diatur dalam pasal 20 draf PKPU.  Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan, aturan itu dibuat untuk melindungi kepentingan nasional. Dalam berbagai aturan terkait kepemiluan, sejumlah elemen seperti penyelenggara pemilu hingga partai politik juga dilarang mendapat pembiayaan dari luar negeri. ”Kan ini urusannya political dalam negeri kita. Nah, termasuk survei (dilarang, Red),” ujarnya di sela-sela uji publik kemarin.  Mellaz menjelaskan, larangan tersebut berlaku untuk kegiatan survei kepemiluan seperti hitung cepat. ”Kalau survei dalam konteks sehari-hari yang motret perilaku orang atau apa pun itu ya monggo,” tuturnya.  Untuk itu, pihaknya akan meminta lembaga yang melakukan kegiatan survei kepemiluan untuk mendaftarkan diri ke KPU. Salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah transparansi sumber pendanaan kegiatannya.  Mellaz menyebut transparansi sebagai prinsip yang wajib dipegang. Diharapkan, public trust terhadap pelaksanaan pemilu bisa dijaga. Pihaknya juga akan mengatur survei yang resmi harus tergabung dengan serikat. Kalaupun tidak, harus ada perjanjian kerja sama.  Lalu, bagaimana jika ada lembaga survei yang melanggar? Mellaz mengakui, pihaknya tak bisa menjangkau dan memastikan semua taat. Namun, sebagai penyelenggara, KPU wajib membuat regulasi. ”Kalau ada tuntutan KPU menyediakan enggak? Kami jawab ada instrumennya,” katanya.

Survei Pemilu Dilarang Dibiayai Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Rakernas-PDIP-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Sejumlah kader PDI Perjuangan mengibarkan bendera partai PDIP saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Rakernas I partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih pada tahun 2020 tersebut bertemakan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kader PDI Perjuangan mengibarkan bendera partai PDIP saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Rakernas I partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih pada tahun 2020 tersebut bertemakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pascapemilu 2019, peta kekuatan parpol di Tanah Air belum terlalu berubah. Meski sudah ada muncul partai baru dan polemik partai menengah, namun tidak berpengaruh pada partai pemenang, yakni PDIP.  “Elektabilitas PDIP masih tertinggi dan meningkat sampai 29,3 persen. Ini membuktikan PDIP masih kokoh berada di puncak,” kata Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research Andreas Nuryono dalam siaran persnya, pada Minggu (28/6).  Pada Pemilu 2019 PDIP berhasil menjadi parpol pemenang, dengan perolehan suara 19, 3 persen. Parpol tersebut sudah berturut-turut menjuarai pemilu pascareformasi. Yakni, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Untuk Pemilu 2024 belum diketahui kekuatannya.  Menurut Andreas Nuryono, dari hasil survei NEW INDONESIA Research yang digelar pada pada 8-18 Juni 2020, peta parpol di Indonesia tidak jauh berbeda. Selain masih dipuncaki PDIP, lantas disusul Gerindra dan Golkar di posisi kedua dan ketiga. Kedua parpol itu elektabilitasnya masing-masing 12,5 persen dan 9,7 persen. Perolehan suara sebelumnya hanya terpaut tipis, yaitu 12,6 persen dan 12,3 persen.  Namun posisi di papan tengah berubah. Yaitu, PKB (6,8 persen), PKS (5,5 persen), PSI (4,2 persen), Nasdem (4,1 persen), Demokrat (3,8 persen), PPP (2,4 persen), dan PAN (1,6 persen).  Di Pemilu 2019, perolehan suara PKB 9,7 persen; PKS 8,2 persen; PSI 1,9 persen; Nasdem 9,1 persen; Demokrat 7,8 persen; PPP 4,3 persen; dan PAN 6,8 persen. “Artinya PDIP dan PSI yang mengalami kenaikan elektabilitas,” tutur Andreas.  Menariknya, pada Pemilu 2019 PSI tidak memiliki wakilnya di Senayan alias DPR-RI. Menurut Andreas, perubahan elektabilitas PSI tidak terlepas dari kinerja anggota legislatif parpol tersebut di tingkat DPRD.  Sementara untuk parpol papan bawah terdapat Perindo (0,9 persen), Berkarya (0,7 persen), Hanura (0,3 persen), PBB (0,2 persen), PKPI (0,1 persen), dan Garuda (0,1 persen). Di Pemilu 2019 semua parpol itu tidak lolos ambang batas parlemen.  Di sisi lain, dari survei NEW INDONESIA Research kemunculan Partai Gelora dan pecahan PAN kubu Amien Rais berpotensi mengganggu suara parpol papan tengah. Untuk itu parpol papan tengah harus meningkatkan konsolidasi dan kinerja politik di parlemen.  Diketahui, survei NEW INDONESIA Research tersebut mengambil jumlah responden 1.200 orang. Metodenya melalui sambungan telepon terhadap responden survei sebelumnya yang dipilih secara acak. Margin of error survei sebesar ±2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3fhyf0LHbok  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=EMSqF0cDjHA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IeCV5SuO6j8

Pascapemilu 2019, PDIP Teratas, Elektabilitas PSI Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Rakernas-PDIP-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Sejumlah kader PDI Perjuangan mengibarkan bendera partai PDIP saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Rakernas I partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih pada tahun 2020 tersebut bertemakan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kader PDI Perjuangan mengibarkan bendera partai PDIP saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Rakernas I partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih pada tahun 2020 tersebut bertemakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski Pemilu 2024 masih jauh, namun sejumlah lembaga survei mulai membaca arah perpolitikan nanti. Apalagi Pemilu 2024 adalah era regenarasi. Sebab, Jokowi tidak lagi bisa mencalonkan diri sebagai capres.  Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research dalam surveinya menyatakan, peta kekuatan parpol tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2019. PDIP diprediksi kembali unggul di pemilihan legislatif.  “Jika pemilu digelar saat ini, PDIP meraih elektabilitas tertinggi yaitu sebesar 28,7 persen,” ungkap Direktur Eksekutif indEX Research Vivin Sri Wahyuni dalam siaran pers di Jakarta, pada Selasa (25/2).  Sedangkan Gerindra, lanjut Vivin, membayangi dengan elektabilitas 14,3 persen. Lalu diikuti tiga parpol lainnya, yakni Golkar (9,4 persen), PKS (6,2 persen), dan PKB (5,1 persen). Sementara untuk suara Demokrat diperkirakan sebesar 3,5 persen, disusul PPP (3,0 persen), Nasdem (2,6 persen), dan PSI (2,5 persen).  “PSI mengalami peningkatan elektabilitas jika dibandingkan perolehan suara pada Pileg 2019 lalu yang hanya meraih 1,89 persen,” imbuh Vivin.  Menurut Vivin, PSI saat ini meski tidak memiliki wakil di Senayan, tetapi berhasil menguasai satu fraksi di DPRD DKI Jakarta. Nah, konsistensi anggota DPRD DKI dari fraksi PSI dalam mengawal Pemprov DKI dapat mempengaruhi elektabilitasnya.  Untuk pasangan capres, indEX Research dalam surveinya menyatakan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan merupakan capres terkuat saat ini. Absennya Jokowi pada Pemilu 2024 mendatang memberi peluang kepada Prabowo untuk maju kembali dan memenangkan pilpres. Elektabilitas Prabowo paling tinggi di antara tokoh-tokoh lain yang mencapai 21,1 persen.  Figur-figur di luar koalisi pendukung Jokowi pada pilpres lalu juga mendulang elektabilitas yang tinggi, yaitu Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta itu meraih elektabilitas 13,3 persen, disusul oleh Sandiaga Uno sebesar 11,4 persen.  Sedangkan kader PDIP yang paling tinggi elektabilitasnya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yaitu sebesar 9,9 persen. Kemudian untuk nama-nama berlatar belakang kepala daerah yang berpeluang maju ke panggung elektoral di tingkat nasional adalah Ridwan Kamil (7,3 persen), Tri Rismaharini (4,5 persen), dan Khofifah Indar Parawansa (2,6 persen).  Adapun survei indEX Research ini dilakukan pada 1-10 Februari 2020, dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei: PDIP Kuasai Pemilu 2024, Capres Terkuat Prabowo-Anies

survei pemilu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#survei pemilu

Berita Terkini

Survei, Tiga Pasangan Capres-Cawapres Berebut Suara Pemilih Muda di Pilpres 2024

Survei Pemilu Dilarang Dibiayai Asing

Pascapemilu 2019, PDIP Teratas, Elektabilitas PSI Naik

Survei: PDIP Kuasai Pemilu 2024, Capres Terkuat Prabowo-Anies

Download Aplikasi JawaPos.com