<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/26/Gubernur-DKI-Jakarta-Pramono-Anung-Dery-Ridwansah-1JPG-2448470030.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan sambutan saat acara Pencanangan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta, Sabtu (24/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan sambutan saat acara Pencanangan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta, Sabtu (24/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menempatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meraih tingkat kepuasan publik tertinggi se-Pulau Jawa. Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru berada di posisi kelima. Sebagai perbandingan, tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tercatat hanya sebesar 60 persen, jauh di bawah provinsi lain. Misalnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebesar 76 persen dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X 84 persen. Sementara kepuasan masyarakat terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen.&nbsp; Pramono hanya lebih unggul sedikit jika dibandingkan dengan Gubernur Banten Andra Soni dengan angka 50,8 persen. Menanggapi hasil survei tersebut, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim buka suara. Ia menyebut kondisi sosial masyarakat Ibu Kota sangat memengaruhi hasil tersebut. &ldquo;Masyarakat Jakarta yang lebih heterogen dari daerah lain dan rata-rata level pendidikannya juga jauh di atas daerah lain tentu berpengaruh pada sikap yang lebih kritis dan tak mudah puas,&rdquo; ujarnya, Kamis (29/5). Meski demikian, kata Chico, Pemprov DKI tetap menjadikan survei tersebut sebagai masukan penting untuk memperbaiki kinerja ke depan. &ldquo;Namun apapun itu, semua hasil survei khususnya dari lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dan integritasnya tentu selalu menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami,&rdquo; tegas Chico. Dia juga memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung tetap berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan sistem dan program yang jelas. &ldquo;Prinsipnya bekerja by system dan program adalah yang diutamakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, Burhanuddin Muhtadi juga menjelaskan bahwa tingginya kepuasan terhadap Dedi Mulyadi tak hanya karena kinerja teknokratik, tapi juga ikatan emosional yang kuat dengan rakyat. &ldquo;Persepsi itu tidak semata-mata dibentuk oleh keberhasilan bagi seorang pemimpin untuk menyelesaikan agenda teknokratik, tapi juga persepsi bahwa pemimpin tersebut itu betul-betul dianggap bekerja untuk rakyatnya,&rdquo; ujar Burhanuddin.

Survei terbaru menunjukkan Dedi Mulyadi meraih kepuasan publik tertinggi se-Pulau Jawa, Pramono Anung di posisi kelima.

Gubernur Jakarta Pramono Anung Cuma Dapat Peringkat 5 se-Jawa di Survei Kepuasan Publik, Jauh di bawah Dedi Mulyadi, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/grafis-BLT-2.jpg" alt="Ilustrasi bantuan langsung tunai (BLT). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bantuan langsung tunai (BLT). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkat ke angka 67 persen. Diketahui, tingkat kepuasan terhadap Jokowi sebelumnya sebesar 62,6 persen pascakenaikan harga BBM pada awal September.  Pakar Komunikasi Publik dari Universitas Nasional Lely Arrianie mengatakan, dengan meningkatnya kepuasannya publik dapat diartikan kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi pasca penyesuaian harga BBM sudah tepat dimata masyarakat.  “Sesuatu yang alami dan wajar beberapa tahun ini setahun terakhir ini kan survei kepuasan itu naik turun terutama sehubungan dengan adanya pandemi dan BBM. Nah ketika misalnya komunikasi publik dianggap tidak memenuhi harapan publik maka surveinya turun, sebaliknya juga demikian,” ujar Lely, Senin (3/10).  Diketahui, alasan masyarakat yang merasa sangat puas atau cukup puas dengan kinerja pemerintah Presiden Jokowi paling dominan adalah memberi bantuan kepada rakyat kecil sebesar 38,9 persen lalu disusul pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 19,4 persen.  Pemberian BLT BBM, Lanjut Lely sebagai kebijakan yang diambil pemerintah pasca penyesuaian harga BBM ternyata cukup diapresiasi oleh masyarakat.  “Meningkatnya setelah kebijakan (BBM Naik) dikeluarkan lalu kemudian diambil kebijakan lain (Pembagian BLT). Saya kira Pak Jokowi dianggap bisa mengambil langkah untuk mengantisipasi seandainya kebijakan itu tidak bisa diterima oleh masyarakat dan ternyata diapresiasi.” Kata Lely.  Lebih lanjut Lely mengatakan dengan hasil survei tersebut, pemerintah dinilai berhasil mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat.  “Masyarakat itu kan menilai apapun kebijakan yang harus dilakukan pemerintah. Pemerintah itu harus memikirkan jalan keluar apa yang dia lakukan untuk menyikapi seandainya terjadi gejolak yang lahir atas kebijakan yang diambil itu,” ungkapnya.  “Artinya masyarakat menilai untuk menutupi pro kontra terhadap kebijakan kenaikan BBM dan seterusnya itu pemerintah sudah mengambil langkah yang tepat,” tukas Lely.  Sebelumnya Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi memaparkan, alasan kepuasan dari para responden terhadap kinerja Jokowi. Menurutnya mayoritas responden yang mengaku puas didasari alasan program bantuan pemerintah.  "Memberi bantuan ke rakyat kecil itu isu yang sekarang menjadi signature-nya pemerintah ya, biasanya infrastruktur. Tapi di kondisi sekarang memberikan bantuan kepada rakyat kecil itu menjadi salah satu yang membuat 67 persen yang tadi merasa puas, mengatakan inilah yang membuat mereka puas. Kedua, ada infrastruktur, dan seterusnya," kata Burhanudin dalam pemaparannya secara daring, Minggu (2/10).  Survei ini dilakukan pada 13-20 September 2022. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini melibatkan sampel sebanyak 1.220 orang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.  Berikut alasan teratas responden yang merasa puas dengan kinerja Jokowi:  - Memberi bantuan kepada rakyat kecil 38,9 persen - Membangun infrastruktur jalan, jembatan 19,4 persen - Orangnya merakyat 6,5 persen - Kinerjanya sudah bagus 6,0 persen - Orangnya baik 4,7 persen  Sementara, ini alasan teratas responden merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi:  - Harga-harga kebutuhan pokok meningkat 35,2 persen - Bantuan tidak merata 17,4 persen - Kemiskinan tidak berkurang 6,6 persen - Kurang berpihak kepada rakyat kecil 5,4 persen - Kinerjanya buruk 4,5 persen

Tingkat Kepuasan Jokowi Naik, Kebijakan BLT BBM Diapresiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JOKOWI-BUKA-INACRAFT-2022-FEDRIK-TARIGAN-1-1.jpg" alt="Presiden Joko Widodo Secara resmi membuka Pagelaran Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2022 di JCC, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara tersebut, menampilkan produk-produk kerajinan dan UMKM di" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo Secara resmi membuka Pagelaran Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2022 di JCC, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara tersebut, menampilkan produk-produk kerajinan dan UMKM di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kebijakan pemerintah di tengah kondisi pandemi yang kini menuju endemi disebut mampu meningkatkan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi.  Kepuasan publik itu diungkap oleh peneliti Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research Reza Reinaldi. Dia mengatakan, situasi pandemi Covid-19 semakin membaik, ditandai dengan terus menurunnya kasus harian setelah gelombang ketiga melanda Indonesia.  Pemerintah pun telah banyak melonggarkan pembatasan sosial yang tidak seketat seperti gelombang sebelumnya. Dengan cakupan vaksinasi baik dosis lengkap maupun booster yang sudah sangat meluas. Berlanjut pada pemerintah memutuskan menghapus syarat tes antigen dan PCR untuk perjalanan dalam negeri. Kemudian menghapuskan kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).  "Banyaknya pelonggaran membuat sektor-sektor ekonomi dapat bergerak lebih bebas," ujar Reza Reinaldi dalam siaran pers di Jakarta, pada Kamis (7/4).  Reza Reinaldi melanjutkan, meski sejumlah varian baru masih menjadi ancaman, kini dunia diyakini tengah menuju situasi endemi. Di sisi lain, pandemi telah menimbulkan disrupsi perekonomian secara global.  Dari temuan survei indEX Research menunjukkan kepuasan publik sedikit mengalami penurunan, meskipun secara umum tingkat kepuasan tetap tinggi angkanya.  “Dampak naiknya harga-harga komoditas, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi terkoreksi, tetapi tetap pada kisaran angka yang cukup tinggi,” kata Reza Reinaldi.  Adapun tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 79,3 persen. Kemudian 6,3 persen merasa sangat puas. Angka itu turun dari survei sebelumnya pada Januari 2022 yang berada di atas 80 persen. Angka itu turun dari survei sebelumnya pada Januari 2022 yang berada di atas 80 persen.  Sebaliknya dengan ketidakpuasan yang mengalami peningkatan menjadi 19,4 persen, di antaranya 2,3 persen merasa tidak puas sama sekali. Sisanya sebanyak 1,3 persen tidak tahu/tidak jawab.  Menurut Reza, turunnya tingkat kepuasan harus menjadi early warning bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat. “Dalam kasus minyak goreng, kebijakan Kementerian Perdagangan berubah-ubah dan membuat antrean terjadi di mana-mana,” lanjut Reza.  “Lebih-lebih dalam situasi memasuki bulan puasa dan menjelang Lebaran, pemerintah harus membuat langkah yang jitu untuk mencegah lonjakan harga-harga yang dapat memicu infasi yang tinggi,” tegas Reza.  Survei Index Research dilakukan pada 21-30 Maret 2022 terhadap 1200 orang mewakili semua provinsi, dipilih secara acak bertingkat, diwawancara secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Margin of error ±2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Survei, Kepuasan Publik terhadap Jokowi Disebut Tetap Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/mendikbud-nadiem-target.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kinerja menteri dalam kabinet Indonesia Maju mendapat penilaian dari publik. Penilaian itu tercermin dalam survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.  Dari survei tersebut terdapat penilaian kepuasan publik terhadap kinerja para "pembantu" Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Enam menteri berada di urutan teratas.  Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut, keenam menteri yang mendapat penilaian teratas adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini (12,5 persen), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (12,3 persen), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (9,2 persen), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (9,2 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (8,1 persen), dan Mendikbudristek Nadiem Makarim (5,1 persen).  “Survei dilakukan pada 2-6 November 2021 terhadap 2.020 responden berusia 17 tahun ke atas,” kata Burhanuddin Muhtadi dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (6/12).  Kinerja Nadiem Makarim mendapat sorotan dari publik. Berdasar survei sebelumnya, Riset Puspoll Indonesia pada April 2021 lalu juga menempatkan Nadiem sebagai menteri dengan kinerja terbaik dan tingkat kepuasan publik tertinggi.  Dalam riset tersebut, Nadiem berada di peringkat keempat setelah Sandiaga Uno, Tri Rismaharini, dan Erick Thohir.  Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja mengatakan, survei dilakukan pada 20-29 April 2021 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur.  Adapun total sampel sebanyak 1.600 responden, margin of error 2,45 persen dan tingkat dan tingkat kepercayaan 95 persen.  Sebelum itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan rapor terhadap kinerja Nadiem selama menjabat dua tahun. Hasilnya, dari sebanyak 80 persen guru yang disurvei menyatakan kinerja Nadiem sudah baik. Survei dilakukan untuk mengukur tujuh parameter terkait berbagai kebijakan yang diterbitkan Kemendikbudristek.  “Menjelang hari ke-770 Mas Nadiem, FSGI melakukan survei pada tujuh indikator kinerja pendidikan dengan 777 guru sebagai responden dan mendapatkan data hampir 80 persen responden menilai baik," kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Mansur.

Survei, Kepuasan Publik terhadap Menteri Nadiem di Bawah Erick Thohir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Airlangga-dan-Presiden.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Survei Indikator Politik menemukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik 13 poin. Pada Agustus lalu, tingkat kepuasan publik berada di angka 59 persen, sementara, pada survei November, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menjadi 72 persen.  Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai, naiknya tingkat kepuasan publik tersebut dipengaruhi kinerja Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.  "Ada peran Airlangga dalam kenaikan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah ini. Kinerja tim pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional di bawah pimpinan Airlangga layak diapresiasi," kata Saidiman dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Minggu (5/12).  Saidiman juga menuturkan, di sektor kesehatan, Airlangga berhasil memimpin KPCPEN untuk mengendalikan kasus Covid-19. Saat ini, kasus harian Covid-19 di Indonesia berada di bawah 500 kasus.  "Dengan terkendalinya kasus Covid-19 ini membuat masyarakat juga mulai melakukan aktivitas sehingga perekonomian ikut terdongkrak," imbuhnya.  Selain itu, di sektor ekonomi, Airlangga dinilai berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke arah positif. Bahkan, Indonesia juga berhasil keluar dari resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Meskipun pemerintah mulai melakukan pembatasan mobilitas masyarakat untuk mengantisipasi Covid-19 varian Delta, ekonomi nasional masih tumbuh 3,51 persen.  "Indonesia berhasil keluar dari resesi dengan catatan pertumbuhan ekonomi 7,07 persen," jelas Saidiman.

SMRC Anggap Airlangga Berperan Dongkrak Kepuasan Publik pada Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Jokowi-Gunakan-Busana-Sabu-NTT-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Presiden Joko Widodo mengenakan busana Sabu asal NTT dan Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo mengenakan busana Sabu asal NTT dan Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketidakpuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden terus meningkat. Sebanyak 51 persen responden tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan 67 persen kecewa dengan kinerja Ma'ruf. Sebanyak 60 persen publik menginginkan adanya reshuffle kabinet.  Tingkat ketidakpuasan masyarakat terlihat dari hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO). Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, jika dibandingkan pada survei periode Juli 2020 lalu, kekecewaan kepada kinerja presiden meningkat dari 33,5 persen menjadi 51 persen. "Begitu halnya dengan Wapres, dari 42,5 persen responden menyatakan tidak puas, meningkat menjadi 67 persen," paparnya.  Menurut Dedi, faktor paling berpengaruh terhadap kekecewaan Presiden dan Wapres adalah faktor kepemimpinan 75 persen, keberpihakan pada rakyat 71 persen, integritas atau ketepatan janji 66 persen, koordinasi antar lembaga 69 persen dan empati atau aspiratif 53 persen.  Dalam bidang ekonomi, ketidakpuasan publik atas kinerja pemerintah cukup tinggi. Sebanyak 51 persen publik menilai kinerja bidang ekonomi buruk, dan 6 persen menilai sangat buruk. Jadi, jika diakumulasi ada 57 persen yang tidak puas dengan kinerja bidang ekonomi. Sementara itu, respons positif hanya mampu menyerap 43 persen.  Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri mendapat respons kepuasan publik hanya di urutan ke-6 dengan persentase 36 persen. "Persepsi ini cukup menegaskan jika performa Airlangga dianggap mengecewakan," terang Dedi.  Menurut Dedi, kekecewaan publik atas kondisi ekonomi ini dipengaruhi beberapa hal, diantaranya persepsi mahalnya harga bahan pokok (58 persen), sulitnya mencari pekerjaan (44 persen), sulitnya melakukan transaksi perdagangan/jual beli (38 persen) dan pengaruh lain (34 persen).  Sementara bidang penegakan hukum, ketidakpuasan publik mencapai 64 persen. Angka itu menjadi yang tertinggi dari bidang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian publik, adalah buruknya pemberantasan korupsi (62 persen), lemahnya independensi penegak hukum (56 persen), ancaman kebebasan berpendapat (52 persen), kualitas kebijakan (48 persen), dan faktor lain (36 persen).  Dedi mengatakan, performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum. Bahkan kepuasan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD hanya berada di urutan ke-7 dengan persentase 34 persen.  "Tertinggal jauh dari Mendagri Tito Karnavian 49 persen, Prabowo Subianto 57 persen," tuturnya.  Masih dalam kluster Kemenko Polhukam, bidang politik dan keamanan juga mendapat respons kepuasan lebih rendah dibanding ketidakpuasan, hanya 49 persen menyatakan puas. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi publik terkait kondisi politik dan keamanan, yaitu kebebasan berbeda pendapat (49 persen), kriminalitas (45 persen), perasaan aman (41 persen), ketertiban umum (36 persen), dan pengaruh lainnya (31 persen).  Selanjutnya bidang sosial dan humaniora. Angka ketidakpuasan publik terhadap bidang sosial sebesar 50 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi publik terkait kondisi sosial dan humaniora adalah pengelolaan toleransi (51persen), konflik sosial (46 persen), kesejahteraan (45 persen), keadilan (38 persen), dan hal lainnya (27 persen).  Secara umum kluster sosial mendapat penilaian baik, meskipun setara dengan tidak baiknya. "Pemerintah terbantu dengan program-program bantuan selama pandemi, dan itu mendapat respons positif di masyarakat," terang Dedi.  Selain angka ketidakpuasan yang cukup tinggi, banyak masyarakat yang mendorong adanya perombakan kabinet. Sebanyak 60 persen publik menginginkan reshuffle, 22 persen tidak setuju, dan 18 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Menteri yang menduduki urutan teratas untuk diganti adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 57 persen, kemudian disusul Menkominko Johny G Plate 55 persen, Menkumham Yasonna H Laoly 47 persen, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 44 persen, dan Nadiem Makarim 40 persen.  Peneliti Politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, Jokowi memang beberapakali marah. Masyarakat pun menganggap presiden akan melakukan reshuffle, tapi ternyata hal itu tidak dilakukan. Menurut dia, kondisi sekarang memang berbeda karena adanya pandemi. Jadi, Jokowi hati-hati dalam melakukan perubahan kabinet.  "Walaupun ada menteri yang kinerjanya kurang memuaskan, tapi saat ini mungkin dianggap kurang tepat untuk reshuffle," terang Siti yang ikut membedah hasil survei IPO.  https://www.youtube.com/watch?v=jOHAjfmrNrc

51 Persen Kecewa Kinerja Presiden, 60 Persen Ingin Kabinet Dirombak