<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/24/UU-BUMN-1443560594.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk membahas revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).&nbsp; Dalam Surpres tersebut, Prabowo menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan bersama DPR.&nbsp; Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan revisi UU BUMN adalah kebutuhan untuk melakukan transformasi kelembagaan demi memperkuat pengelolaan BUMN dalam perekonomian nasional.&nbsp; &ldquo;Untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN, dibutuhkan transformasi kelembagaan guna memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional. Oleh karena itu, kebijakan tersebut hanya dapat dilakukan dengan melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,&rdquo; kata Prasetyo Hadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, dikutip Rabu (24/9).&nbsp; Ia menegaskan, sejak berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2003, posisi Menteri BUMN dikukuhkan sebagai regulator sekaligus wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan saham negara. Namun, perubahan kebijakan terkait kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola BUMN merupakan bagian dari politik hukum yang ditentukan Presiden.&nbsp; &ldquo;Dalam hal Presiden, selaku pemegang kekuasaan keuangan negara menghendaki adanya perubahan kebijakan perihal kementerian atau lembaga pemerintah yang berwenang atas pengelolaan BUMN termasuk pemegang saham Seri A Dwiwarna, maka perubahan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang,&rdquo; jelas Prasetyo.&nbsp; Ia juga menambahkan, revisi UU BUMN juga sejalan dengan amanat konstitusi yang menekankan bahwa cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.&nbsp; &ldquo;Negara bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMN sebagai kepanjangan tangan pemerintah,&rdquo; tutupnya.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN, butuh transformasi kelembagaan guna memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional.

Dorong Transformasi Kelembagaan, Presiden Prabowo Kirim Surpres ke DPR RI Usulkan Revisi UU BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/18/WhatsApp-Image-2025-08-18-at-060942_8e83f6d1-2780779749.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat meninjau jalannya rangkaian kegiatan karnaval budaya. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat meninjau jalannya rangkaian kegiatan karnaval budaya. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga juru bicara Presiden RI, membantah kabar yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) mengenai pergantian kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (kapolri) kepada DPR RI. "Berkenaan dengan surpres pergantian kapolri ke DPR itu tidak benar. Jadi, belum ada surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian kapolri, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada, atau tidak ada surpres tersebut," kata Prasetyo Hadi, dikutip dari Antara, Sabtu (13/9). Pimpinan DPR yang disebut oleh Prasetyo itu merujuk kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang juga membantah adanya surpres dari Presiden Prabowo ke DPR RI terkait dengan pergantian kapolri. Bantahan itu diberikan oleh Dasco ke beberapa media saat dia dihubungi di Jakarta, Sabtu. "Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surpres mengenai pergantian kapolri," kata Dasco. Isu mengenai adanya surpres untuk pergantian kapolri mulai ramai dibicarakan publik sejak Jumat (12/9). Dalam isu yang berkembang, Presiden Prabowo menyodorkan nama kandidat pengganti Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, yaitu dua orang komjen berinisial "D" dan "S". Rumor tersebut kemudian menjadi viral, dan sejumlah warganet di akun media sosial mereka mengait-ngaitkan inisial tersebut dengan Wakil Kapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, dan Kabareskrim Komjen Pol. Syahardiantono. Walaupun demikian, bantahan yang diberikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun menunjukkan rumor yang beredar itu tidak benar, mengingat Presiden Prabowo tidak mengirimkan surat apapun terkait pergantian kapolri. Presiden Prabowo pada Sabtu siang berada di Bali setelah merampungkan kunjungan kerjanya di Doha, Qatar, dan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu siang, kedatangan Presiden Prabowo disambut sejumlah pejabat, yaitu Gubernur Bali I Wayan Koster, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, dan Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya. Di apron lanud, tidak terlihat ada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit, meskipun biasanya kapolri dan panglima TNI selalu berdampingan bersama-sama melepas ataupun menyambut kedatangan Presiden Prabowo.

"Berkenaan dengan surpres pergantian kapolri ke DPR itu tidak benar. Jadi, belum ada surpres yang dikirim ke DPR," kata Prasetyo Hadi.

Isu Pergantian Kapolri Terjawab, Mensesneg: Tidak Ada Surpres Tersebut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/2E48D366-92E9-469C-B71E-5565BD0D2E05-900126194.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo (kanan) dan Panglima TNI Agus Subianto saat memberikan keterangan. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo (kanan) dan Panglima TNI Agus Subianto saat memberikan keterangan. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Istana mengklarifikasi beredarnya informasi soal surat presiden (Surpres) terkait pergantian kapolri, dan memastikan tidak mengirim surpres kepada DPR. Informasi itu ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Sabtu (13/9) untuk merespons isu yang beredar belakangan ini. Dalam informasi tersebut tersiar informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surpres pergantian kapolri kepada DPR. Beberapa nama pengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun mengemuka. Di antaranya adalah beberapa jenderal bintang tiga Polri di sekeliling Sigit.&nbsp; Atas beredarnya informasi tersebut, Istana menyampaikan penegasan bahwa Presiden tidak mengirimkan surpres pergantian kapolri kepada DPR. Menurut Prasetyo, hal itu juga sudah ditegaskan oleh pimpinan DPR beberapa waktu lalu. Surpres tersebut tidak ada. &rdquo;Berkenaan dengan surpres pergantian kapolri ke DPR, bahwa itu tidak benar. Jadi, belum ada surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian kapolri, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada atau tidak ada surpres tersebut,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Sampai saat ini, Sigit masih bertugas sebagai kapolri. Masa tugasnya masih ada sampai usia pensiun beberapa tahun ke depan. Sebagai orang nomor satu di tubuh Polri, Sigit memang termasuk salah satu kapolri yang paling lama bertugas. Kemarin (12/9), Sigit memimpin langsung upacara kenaikan pangkat 27 perwira tinggi (pati) Polri. Salah seorang pati Polri yang mendapat kenaikan pangkat dalam kesempatan itu adalah Karyoto. Mantan kapolda Metro Jaya itu naik pangkat dari irjen menjadi komjen. Dia kini menyandang tiga bintang di pundak.&nbsp; Upacara kenaikan pangkat tersebut berlangsung di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel). Selain Karyoto, Suyudi Ario Seto menjadi pati Polri yang juga naik pangkat dari irjen menjadi komjen. Mantan kapolda Banten itu kini menduduki posisi kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Suyudi menggantikan Komjen Marthinus Hukom yang dipindahkan dalam penugasan lain.&nbsp; &nbsp;

Istana menegaskan tidak ada surat presiden mengenai pergantian Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih bertugas.

Beredar Informasi Presiden Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri Listyo Sigit ke DPR, Istana Klarifikasi: Itu Tidak Benar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/JKT_-paripurna-penutupan-masa-sidang-DPR-_SALMAN-TOYIBI-1-2411779651.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui pihaknya telah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan 24 nama calon duta besar (dubes) untuk negara-negara sahabat dan organisasi internasional, termasuk Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, ia menegaskan, nama-nama tersebut masih bersifat rahasia dan belum dapat diumumkan ke publik. &ldquo;Usulan calon dubes yang disampaikan oleh Pemerintah ada 24 negara. Namun nama-namanya bersifat rahasia. Pembahasannya pun akan dilakukan secara tertutup karena ini menyangkut legalitas dan hal-hal penting lainnya,&rdquo; kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7). Puan menjelaskan, proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test akan dilakukan Komisi I DPR mulai hari ini. Menurutnya, Komisi I DPR yang bermitra dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan menilai apakah masing-masing calon memenuhi syarat untuk menjadi duta besar. &ldquo;Jadi nanti tunggu hasil dari fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi I. Komisi I tidak mungkin melakukan fit and proper tanpa mengetahui nama-namanya. Tetapi karena ini menyangkut pribadi seseorang, maka kita menghormati kerahasiaan itu hingga proses selesai,&rdquo; ujarnya. Ia memastikan, mekanisme tersebut sudah sesuai dengan tata tertib DPR. Ia mengakui, nama-nama calon dubes memang baru dapat diumumkan setelah seluruh proses fit and proper test selesai dan hasilnya disahkan dalam rapat paripurna. &ldquo;Ini bukan soal dirahasiakan tanpa alasan, tapi memang sudah sesuai mekanisme. Dalam paripurna pun saya menyampaikan bahwa pembahasan dilakukan secara rahasia tanpa menyebutkan nama. Setelah selesai barulah diumumkan,&rdquo; paparnya. Puan juga menegaskan tidak ada pesan khusus dari pemerintah terkait penempatan calon dubes, termasuk untuk posisi strategis seperti di Amerika Serikat. Karena itu, ia berharap pelaksanaan uji kelayakan berjalan lancar dan menghasilkan calon dubes yang mampu menjalankan tugas diplomatik secara maksimal di tengah dinamika global. &ldquo;Karenanya kami berharap bahwa calon-calon tersebut bisa mewakili Indonesia dengan sebaik-baiknya, apalagi dalam situasi geopolitik dan global yang sangat tidak menentu seperti ini,&rdquo; pungkasnya.

DPR menerima usulan 24 calon dubes dari Presiden Prabowo, namun nama-nama tersebut dirahasiakan hingga proses fit and proper test selesai.

DPR Terima Surpres Usulan 24 Calon Dubes RI untuk AS dan PBB, tapi Daftar Namanya Dirahasiakan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/JKT_DPR-sahkan-RUU-TNI-menjadi-UU_SALMAN-TOYIBI-09JPG-2084899082.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan), Adies Kadir (kedua kiri) dan Saan Mustopa (kiri) pada Rapat Paripurna ke-15 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kam" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan), Adies Kadir (kedua kiri) dan Saan Mustopa (kiri) pada Rapat Paripurna ke-15 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kam</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang rapat paripurna penutupan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3). "Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI nomor R19/Pres/03/2025 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang KUHAP," kata Puan mengawali rapat paripurna. Puan menjelaskan, Surpres itu akan ditindaklanjuti DPR RI, dalam hal ini Komisi III DPR RI. "Surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku ini merupakan domain atau tupoksi Komisi III," ucap Puan. Namun, Puan menyatakan bahwa pembahasan RKUHAP baru akan dibahas pada masa sidang selanjutnya, setelah masa reses DPR RI. "Namun baru kami akan putuskan sesudah pembukaan sidang yang akan datang," ujar Puan. Adapun, Komisi III DPR RI akan membahas dan membentuk panitia kerja (panja) pembahasan revisi KUHAP setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah/2025 Masehi. Sebab, DPR RI akan memasuki masa reses dalam menghadapi Lebaran 2025. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk panitia kerja (Panja) setelah masa reses. "Ya, jadi setelah kita reses kita langsung bentuk panitia kerjanya," tutur Hinca di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/3). Hinca mengungkapkan, Ketua Panja revisi KUHAP akan dipimpin oleh pimpinan Komisi III DPR. Selain itu, masing-masing fraksi di DPR akan mengutus untuk membahas RKUHAP. "Ketuanya langsung dipimpin pimpinan toh di antara mereka berunding siapa yang akan memimpin, lalu di masing-masing fraksi akan ada utusannya," pungkasnya. &nbsp;

Komisi III DPR RI akan membahas dan membentuk panitia kerja (panja) pembahasan revisi KUHAP setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah

DPR Terima Surpres RKUHAP, Akan Dibahas Setelah Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2021-12-16-at-09.42.10_1.jpg" alt="Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. DPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. DPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pernyataan ini merespons ungkapan Jokowi yang menyatakan sudah mengantongi nama pengganti Panglima TNI.  Pasalnya, usia jenderal Andika Perkasa sudah mencapai 57 tahun dan akan purnatugas pada 21 Desember 2022 nanti.  "Sampai saat ini Surpres Panglima TNI belum kami terima," kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/11).  Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, pihaknya akan segera menyampaikan ke publik bila nanti lembaga legislatif telah menerima Surpres tersebut.  "Nanti akan di-update ke media kalau sudah ada," tegas Dasco.  Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui sudah menyiapkan pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. "Segera, segera kita siapkan penggantinya," kata Jokowi usai menghadiri acara HUT ke-8 Partai Perindo di Jakarta Pusat, Senin (7/11).  Jokowi pun menyatakan sudah mengantongi nama Panglima TNI berikutnya. Namun, Jokowi enggan membocorkan dari matra mana yang nantinya akan mengisi jabatan Panglima TNI.  "Sudah semua di kantong. Kan memang harus dari kepala staf nanti segera dipilih," ujar Jokowi menandaskan.

DPR Pastikan Jokowi Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Panglima-TNI-Marsekal-Hadi-Tjahjanto-2.jpg" alt="Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para politisi di DPR mulai mengeluarkan pendapatnya soal siapa jenderal yang bakal menjadi calon Panglima TNI. Terbaru, Anggota Fraksi PDIP DPR Effendi Simbolon. Dia menyebut calon suksesor Marsekal Hadi Tjahjanto adalah Jenderal Andika Perkasa yang kini menjabat kepala staf angkatan darat (KSAD).  Pendapat calon panglima TNI itu disentil oleh mantan politikus Partai Demokrat Ferdinan Hutahean. Menurut dia, dukungan Effendi Simbolon kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI adalah hal yang biasa dalam politik. Belum tentu mewakili institusi tertentu.  "Jika pernyataan Effendi Simbolon sebagai anggota Komisi I DPR atau mewakili PDIP tentu tidak boleh. Karena, Komisi I DPR terdiri atas berbagai fraksi atau partai," ujar Ferdinan di Jakarta, Senin (6/9).  Ferdinan yang kini lebih banyak bergiat di media sosial (medsos) itu menduga pernyataan Effendi Simbolon mendukung Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI hanya sebatas dukungan pribadi. Bukan mewakili PDIP.  "Jika bicara sikap lembaga Komisi I DPR maupun PDIP, maka Effendi Simbolon tidak bisa mewakili lembaga itu. Saya lihat itu hanya pernyataan pribadi. Jadi ya sah-sah saja. Namanya dukung mendukung," paparnya.  Untuk diketahui, anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon pada Jumat (3/9) lalu menyebut bahwa Andika Perkasa akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.  Nantinya, jabatan KSAD yang ditinggalkan oleh menantu Hendropriyono itu diisi oleh Pangkostrad Letnan Jenderal (Letjen) Dudung Abdurachman.  “Insyaallah semua akan terjadi dalam waktu dekat. Jenderal Dudung Abdurachman menjadi KSAD dan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI,” ujar Effendi Simbolon pada Jumat (3/8).  Berbeda dengan Effendi, Anggota Komisi I DPR Syarief Hasan menegaskan bahwa DPR masih menunggu nama yang diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mulai memasuki masa pensiun pada November 2021 mendatang. Sebagai penggantinya saat ini terdapat tiga orang jenderal bintang empat. Mereka adalah kepala staf di masing-masing angkatan. Yakni, KSAD Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.  Lantas, siapa yang dipilih? Semua tergantung nama yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR. Hingga kini DPR belum menerima surpres calon panglima TNI.  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut sampai saat ini pihaknya belum menerima Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Jokowi terkait dengan nama calon Panglima TNI. “Sampai dengan saat ini Surpresnya belum sampai ke DPR,” ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/9).  Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menambahkan, jika DPR sudah menerima surpres dari Presiden Jokowi tentang calon Panglima TNI, maka langkah selanjutnya dibawa ke Badan Musyarawarah (Bamus). Setelah itu dibawa ke rapat paripurna dan diserahkan ke Komisi I DPR untuk melakukan fit and proper test.

Suara-Suara DPR Menjelang Surpres Jokowi tentang Calon Panglima TNI

surpres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surpres

Berita Terkini