<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/BULOG-TERIMA-BERAS-IMPOR-VIETNAM-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam milik Perum Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Perum Bulog mengimpor 5.000 ton beras asal Vietnam yang dialokasikan untuk pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan" width="100%">
<figcaption>Pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam milik Perum Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Perum Bulog mengimpor 5.000 ton beras asal Vietnam yang dialokasikan untuk pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rapat antara Komisi IV DPR dan Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta kemarin (16/1) menyoroti kebijakan impor beras. Pasalnya, dari laporan Kementan, Indonesia surplus beras. Tetapi, pada kenyataannya, pemerintah masih impor salah satu kebutuhan pokok tersebut.  Berdasar data yang dipaparkan di rapat, pada 2022 Indonesia mengalami <a href="https://www.jawapos.com/tag/surplus-beras/">surplus beras</a> sebanyak 1,74 juta ton. Tetapi, pada tahun yang sama, pemerintah mengimpor 501 ribu ton. Begitu pun pada 2021 ada surplus 1,31 juta ton, tetapi impor sebanyak 407 ribu ton.  Ketua Komisi IV DPR Sudin mengungkapkan kekesalannya terhadap kebijakan pemerintah yang masih membuka keran <a href="https://www.jawapos.com/tag/impor-beras/">impor beras</a>. Dia mengaku miris melihat data beberapa tahun belakang, yang ternyata masih ada kebijakan impor beras. ’’Surplus kok harus impor. Saya sampai tanya ke pakar, apa itu surplus (beras),’’ katanya.  Menurut Sudin, adanya impor bahan pangan menjadi indikator pengelolaan pertanian masih buruk. Apalagi, ada kecenderungan kenaikan impor setiap tahun.  Sementara itu, Mentan Syahrul Yasin Limpo meninggalkan gedung DPR saat jeda makan siang. Dia harus menghadiri rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo.  Dalam forum rapat bersama komisi IV itu, Dirut <a href="https://www.jawapos.com/tag/perum-bulog/">Perum Bulog</a> Budi Waseso memberikan penjelasan soal kebijakan impor beras di tengah kondisi surplus beras. ’’Mengenai impor beras, perlu sekali lagi saya laporkan, dalam hal ini Bulog bukan yang mengajukan impor beras,’’ katanya.  Pensiunan polisi yang akrab disapa Buwas itu menjelaskan, Bulog hanya diberi penugasan dari hasil proses rapat di kabinet. Rapat di kabinet itu kemudian ditindaklanjuti pada rapat koordinasi terbatas (rakortas) sebanyak tiga kali.

Surplus Beras 1,7 Juta Ton, tapi Impor Setengah Juta Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/BAKTI-TANI-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Meski terkenal sebagai Kota Industri, potensi sektor pertanian di Gresik cukup menjanjikan. Buktinya, Kementerian Pertanian RI memberikan anugerah berupa penghargaan Abdi Bakti Tani kepada Pemerintah Kabupaten Gresik yang dinilai fokus dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan di daerahnya.  Di Provinsi Jawa Timur hanya ada dua kabupaten penerima penghargaan. Salah satunya Kabupaten Gresik. Itu merupakan apresiasi atas tingginya produktivitas padi. Kabupaten Gresik menempati peringkat kelima sebagai kabupaten dengan produksi padi tertinggi di tingkat nasional.  Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada Bupati Fandi Akhmad Yani di Istana Wapres, Senin (13/9) siang. Torehan itu bukan tanpa sebab. Hasil pertanian Gresik disebut menghasilkan refleksi ke sejumlah sektor perekonomian. Selama pandemi, sektor pertanian mampu tumbuh 0,24 persen di saat sektor lain minus.  Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Gresik memiliki areal pertanian seluas 35 ribu hektare. Sementara itu, luas tanam padi mencapai 64 ribu hektare per tahun. Dari luasan tersebut, Gresik mampu menghasilkan 264 ribu ton beras. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk 1,3 jiwa, artinya masih ada surplus 120 ribu ton beras.  Yani, sapaan karib Bupati Fandi Akhmad Yani, bersyukur atas penghargaan itu. Dia mengatakan, itu merupakan buah kerja keras para petani dalam menciptakan ketahanan pangan di Kota Santri. ’’Penghargaan ini saya dedikasikan untuk para petani Gresik atas kerja kerasnya terhadap ketersediaan dan ketahanan pangan di Kabupaten Gresik,’’ ucap bupati 36 tahun tersebut.  Yani melanjutkan, sektor pertanian merupakan salah satu penyangga perekonomian di daerah. Terlebih, sektor pertanian di Gresik mampu menerobos distorsi di tengah pandemi Covid-19. ’’Ke depan, kita harus fokus terhadap sektor pertanian, khususnya produktivitas padi. Upaya kita bersama adalah menciptakan swasembada sumber ketahanan pangan. Artinya, ketersediaan pangan masyarakat dapat tercukupi oleh petani Gresik,’’ ujarnya.  Tentu, hal itu membutuhkan komitmen bersama serta sinergisitas antara pemerintah melalui instansi terkait dan para petani. Jadi, kendala atau persoalan yang muncul dapat ditangani sejak dini.  ’’Misalnya, kendala kelangkaan pupuk yang kerap dikeluhkan masyarakat. Pemerintah daerah siap melakukan pendekatan dengan perusahaan pupuk di Gresik untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang ada. Terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), jika terdapat kendala, segera kami lakukan percepatan penanganan agar ketahanan pangan tidak terganggu,’’ jelas alumnus Universitas Airlangga itu.  Gresik juga dinilai prospektif terhadap komoditas lain. Dalam menciptakan ketahanan pangan, tentu dibutuhkan berbagai inovasi. ’’Kami bisa kembangkan komoditas lain. Misalnya, porang, berbagai jenis buah, jagung, tebu, dan kacang hijau,’’ tuturnya.  Kuncinya, pemerintah harus komitmen dan fokus. Dengan begitu, target kesejahteraan petani bisa tercapai. ’’Kami ingin petani Gresik menjadi petani yang maju, mandiri, modern, dan mampu berdaya saing,’’ imbuh mantan ketua DPRD Gresik tersebut.

Surplus 120.000 Ton Beras, Wapres RI Serahkan Penghargaan untuk Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/surplus-285-juta-ton-potensi-impor-beras-masih-ada_m_.jpg" alt="Ilustrasi: BPS mengingatkan surplus beras 2,8 ton belum aman untuk kebutuhan domestik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: BPS mengingatkan surplus beras 2,8 ton belum aman untuk kebutuhan domestik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akhirnya menggunakan metode baru dalam menghitung data produksi beras nasional. Langkah tersebut mengakibatkan terjadi penyusutan jumlah surplus beras. Yakni, dari 13,03 juta ton (versi Kementerian Pertanian) menjadi 2,85 juta ton. Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan, surplus beras 2,85 juta ton yang dihasilkan metode penghitungan baru, yaitu kerangka sampel area (KSA), masih kurang memenuhi kebutuhan konsumsi beras dalam negeri. Kepala BPS Suhariyanto menyatakan, konsumsi beras masyarakat dalam sebulan saja mencapai 2,5 juta ton. "Surplus ini bagus, harus kita apresiasi. Tapi, melihat kebutuhan bulanan 2,5 juta ton, Anda bisa lihat. Cukup enggak kalau surplusnya segitu?" katanya saat konferensi pers kemarin (24/10). Surplus 2,85 juta ton itu akan tersebar, antara lain, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pedagang, penggilingan, industri hotel, restoran dan kafe (horeka), serta ke Perum Bulog. Dia menjelaskan, 44 persen dari surplus beras 2,85 juta ton dikonsumsi 14,1 juta rumah tangga produsen. Jumlah itu setara 1,35 juta ton beras. Artinya, rata-rata setiap 1 rumah tangga produsen hanya mendapat surplus 7,5 kilogram (kg) beras per bulan. "Itu adalah jumlah surplus yang sangat sedikit," katanya dalam jumpa pers kemarin. Belum lagi, kondisi pada bulan-bulan tertentu yang memengaruhi musim panen. Dengan demikian, kata Kecuk -sapaan Suhariyanto- pemerintah masih perlu mengantisipasi defisit beras. Terutama pada bulan-bulan tertentu saat belum memasuki musim panen. "Jangan sampai berpendapat, surplus 2,85 juta ton itu aman lho," ucap dia. Sekjen Kementan Syukur Iwantoro menambahkan, meski ada surplus beras 2,85 juta ton, kebutuhan konsumsi nasional juga meningkat. Selama empat tahun, populasi penduduk meningkat menjadi 265 juta atau naik 12,8 juta jiwa. Artinya, kebutuhan konsumsi beras bertambah menjadi 1,7 juta ton. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, sebaran surplus beras 2,85 juta ton ke rumah tangga produsen bakal mengurangi persediaan beras lokal di Bulog. Maret lalu stok beras di Bulog hanya 500 ribu ton. Kondisi tersebut membuat pemerintah beberapa waktu lalu memutuskan untuk impor beras. Apalagi, perkiraan panen beras pada Maret lalu meleset. "Sudahlah, impor itu bukan barang haram. Daripada rakyat (kesulitan, Red)," ujarnya Pemerintah mengaca pada langkah Filipina yang tidak impor beras pada tahun ini. Akibatnya, inflasi Filipina pada Agustus lalu melonjak menjadi 6 persen. Padahal, jika Filipina mau mengantisipasi defisit beras dengan impor, angka inflasi pada Agustus seharusnya hanya 2 persen. Yang pasti, lanjut Darmin, pemerintah kini makin mudah mengantisipasi kelangkaan beras dengan pembaruan data produksi beras. Minimal, kisruh data beras di level pemerintah tak ada lagi karena semua mengacu pada data BPS. Ditanya kemungkinan akan melakukan impor beras lagi pada tahun depan, pemerintah belum memutuskan. "Belum, belum. Kan kita lihat dulu di akhir tahun ini stok (beras Bulog) tinggal berapa. Akhir tahun itu sebetulnya belum panen, tapi stoknya berapa, kita sudah tahu posisinya." Direktur Pengadaan Bulog Bachtiar memaparkan jumlah stok beras di gudang Bulog. Dari kontrak impor beras 1,8 juta ton, jumlah yang sudah masuk gudang Bulog sebanyak 1,5 juta ton. Sisa 300 ribu ton beras impor belum diserap Bulog. Di luar itu, Bulog tahun ini menyerap beras dari dalam negeri sebanyak 1,5 juta ton. "Serapan beras dalam negeri itu sudah digunakan untuk bansos (bantuan sosial), operasi pasar, dan bantuan bencana. Stok (beras lokal) di Bulog tinggal 800 ribu ton," urainya. Ditambah serapan beras premiun 150 ribu ton, praktis stok beras dalam negeri di Bulog kini sebanyak 950 ribu ton. Dengan total impor beras 1,8 juta ton, total stok beras di Bulog mencapai 2,75 juta ton. Stok itu cukup sampai akhir tahun. Sebab, tahun ini Indonesia sudah melakukan impor. Jika tidak ada impor, stok beras Bulog saat ini hanya 950 ribu ton. Jumlah itu berada di bawah ambang batas impor, yakni Bulog minimal mempunyai beras 1 juta ton.&nbsp;

Surplus 2,85 Juta Ton, Potensi Impor Beras Masih Ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wapres-jk-sebut-ri-surplus-beras-285-juta-ton-dari-mana-angkanya_m_.jpg" alt="Ilistrasi gudang penyimpanan beras Bulog" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi gudang penyimpanan beras Bulog</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, berdasarkan laporan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2018, terjadi surplus beras sebesar 2,85 juta ton. Usai rapat lintas kementerian pada Senin (22/10), BPS melapor kepada wapres bahwa perkiraan total produksi Gabah Kering Giling (GKG) 2018 sebesar 56,54 juta ton atau setara dengan 32,42 juta ton beras.  Sementara konsumsi beras baik secara langsung di tingkat rumah tangga maupun konsumsi tidak langsung pada 2017 mencapai 29,57 juta ton per tahun.  “Dengan demikian, bila diasumsikan konsumsi beras yang telah disesuaikan untuk tahun 2018 sama dengan tahun 2017, maka selama tahun 2018 terjadi surplus beras sebesar 2,85 juta ton,” kata Kalla dalam keterangan resmi yang diterima JawaPos.com, Senin (22/10). Selain itu, disebutkan juga bahwa sampai dengan September 2018, data luas panen sebesar 9,5 juta hektare. Dengan memperhitungkan potensi sampai Desember 2018, maka luas panen 2018 diperkirakan mencapai 10,9 Juta hektare. Berdasarkan perhitungan luas panen tersebut, diperkirakan produksi Gabah Kering Giling (GKG) hingga September 2018 sebanyak 49,65 juta ton. Asal tahu saja, angka-angka yang dikeluarkan dalam rapat terbatas itu adalah angka yang berasal dari penyempurnaan metode perhitungan produksi. Upaya ini dilakukan guna memperbaiki kesalahan perhitungan produksi beras yang diduga terjadi sejak lama. Hal itu juga merupakan perintah Presiden Joko Widodo sebagai implementasi perbaikan permintaan, suplai, memperbaiki rantai perdagangan, sistem data informasi pertanian yang komprehensif dan valid. “Langkah komprehensif memperbaiki permintaan, memperbaiki suplai, memperbaiki rantai-rantai perdagangan, sistem data dan informasi pertanian kita harus betul-betul komprehensif dan betul-betul valid,” kata Jokowi pada Januari 2016.

Wapres JK Sebut RI Surplus Beras 2,85 Juta Ton, Dari Mana Angkanya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jatim-diproyeksikan-surplus-16-juta-ton-beras_m_184337.jpeg" alt="PANEN RAYA: Rieke Dyah Pitaloka (tiga dari kanan) mengikuti panen raya di Dusun Nbujung, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Sabtu (27/1)." width="100%">
<figcaption>PANEN RAYA: Rieke Dyah Pitaloka (tiga dari kanan) mengikuti panen raya di Dusun Nbujung, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Sabtu (27/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Dyah Pitaloka optimistis Jawa Timur (Jatim) akan surplus beras sebanyak 1.682.185 ton pada April mendatang. Rieke kemudian membeberkan beberapa data soal pertanian di Jatim. Januari hingga April 2017, luas panen di Jatim diperkirakan mencapai 988.925 hektare. Produksi gabah mencapai 5.231.411 ton. Sementara produksi beras berjumlah 3.282.185 ton. Konsumsi beras di Jatim berada di kisaran 1,6 juga ton hingga April 2018. "Kita surplus beras. Bahkan Jatim saja ada lebih dari 1,6 juta ton," kata politisi PDI Perjuangan itu saat mengikuti panen raya di Dusun Nbujung, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Sabtu (27/1). Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang Nasri Abdul Wahid menjelaskan, di Desa Tayomarto sudah ada 13 hektare lahan siap panen. "Puncak panen sekitar Februari dan Maret," ujar Nasri di lokasi panen raya. Desa Toyomarto produktifitas padinya cukup tinggi. Yakni, mencapai 8 ton per hektare. Saat ini penjualan gabah di tingkat petani juga cukup bagus. Yakni, Rp 530 ribu per kuintal atau Rp 5.300 per kilogram. "Kabupaten Malang juga surplus tahun lalu sekitar 75 ribu ton beras," tandas Nasri.

Jatim Diproyeksikan Surplus 1,6 Juta Ton Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kabupaten-malang-surplus-75-ribu-ton-beras_m_177956.jpeg" alt="Panen raya di Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Kamis (28/12)." width="100%">
<figcaption>Panen raya di Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Kamis (28/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Produksi padi di Kabupaten Malang melimpah. Bahkan sepanjang 2017, salah satu daerah di Jawa Timur (Jatim) itu mengalami surplus beras sebanyak 75 ribu ton. Angka surplus didapat dari produksi beras 310.200 ton beras. Sedangkan kebutuhan beras di Kabupaten Malang hanya 234.600 ton. Area tanam padi di Kabupaten Malang mencapai 45.888 hektare pada tahun ini. Luasan tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. "Untuk luas tanam padi ada sedikit penurunan. Karena ada beberapa perbaikan saluran induk," kata Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan (DPHP) Kabupaten Malang Nasri Abdul Wahid saat panen raya di Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Kamis (28/12). Penurunan area tanam padi juga disebabkan adanya alih fungsi lahan. Kini, banyak kawasan di Malang Utara yang berubah wajah menjadi perumahan dan pertokoan. Anomali cuaca yang berakibat pada serangan hama sekaligus menjadi tantangan petani dalam menanam padi. Nasri berharap semua stakeholder dapat meningkatkan sinergi untuk menambah luas lahan tanam. Target tahun depan, surplus beras di Kabupaten Malang meningkat menjadi 86 ribu ton. "Kami yakin target bisa dicapai karena beberapa daerah panen sebanyak tiga kali dalam satu tahun," ucapnya. Misalnya di Desa Bantur. Panen raya menghasilkan gabah mencapai 972 ton.&nbsp; Jumlah tersebut didapatkan dari area tanam seluas 108 hektare. Artinya, satu hektare lahan menghasilkan 9 ton gabah. Indeks pertanian di Kabupaten Malang baru 1,6. "Artinya setahun masih panen satu kali. Namun ada beberapa yang sudah panen sebanyak tiga kali. Harapan kami, semua daerah bisa meningkat indeks pertaniannya," beber lulusan Australia itu. Sementara itu, Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel (Inf) Bangun Nawoko menyatakan, luas lahan tanam memang menurun. Namun Kabupaten Malang mampu mewujudkan swasembada beras. "Buktinya akhir tahun masih bisa panen," kata Bangun. Kegiatan panen raya juga dihadiri Kalorles Malang AKBP Yade Setiawan Ujung dan Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto. Serta Dandim 0818/Kabupaten Malang-Kota Batu Letkol (Inf) Ferry Muzawwad.

Kabupaten Malang Surplus 75 Ribu Ton Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/sawah-kekeringan-target-surplus-beras-terancam-gagal_m_154788.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sawah di empat kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tangerang terancam kekeringan, karena tidak mendapat suplai air dengan baik. Hal itu akibat musim kemarau panjang. Kondisi puso ini harus disikapi dengan mengalirkan air melalui pompa. Akan tetapi para petani sudah putus asa, karena tidak ada perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Perhatian itu bantuan pompa air yang akan mengairi sawah. Abrawi, selalu Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Waliwis Maju, Kecamatan Mekar Baru mengaku perhatian dari Dinas Pertanian dan Peternakan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kabupaten Tangerang. Sejak dua bulan ini para petani sudah mengajukan penyediaan pompa air, tapi belum direspons sama sekali. "Sampai sekarang pun kunjungan dari instansi Pemkab Tangerang itu guna mengatasi kemarau tak jelas," ujarnya seperti dikutip Indopos (Jawa Pos Group), Sabtu (2/9). Di sisi lain, sambungnya, Kementerian Pertanian (Kementan) minta petani agar bisa surplus beras. Sayangnya target itu tidak sertai dengan perhatian. "Kekhawatiran kami adalah sawah akan mengalami kekeringan karena sekarang masuk musim kemarau. Tidak ada pompa air yang bisa kami pinjam untuk mengairi persawahan,&rdquo; ungkapnya. Diakui Abrawi, ancaman puso itu akan dirasakan para petani padi di empat kacamatan pada musim kemarau tersebut. Hal itu disebabkan, sawah di tempat tersebut jauh dari sumber air yakni sungai. Sehingga, untuk mengairi lahan pertanian mereka itu membutuhkan mesin pompa air dengan volume besar. &rdquo;Itu sama saja bakar uang tanpa hasil kalau menanam pada musim kering. Yang saat ini terjadi kami harus menyediakan sendiri mesin pompa air untuk mengairi sawah. Paling tidak nanti akan kami minta ke Kementan agar dapat diberikan bantuan, dari pada menunggu perhatian dari Pemkab,&rdquo; katanya. Abrawi menyebut Gakpoktan yang dia pimpin telah berkoordinasi dengan puluhan gapoktan di empat kecamatan untuk mengajukan bantuan mesin pompa air ke Kementan. &rdquo;Cuma dari pemerintah pusat sekarang ini tumpuan dan harapan kami sebagai petani. Jika ini tidak direspon yang kami bangkrut dan beralih profesi. Habis mau bagaimana lagi Pemkab saja hampir tak memperhatikan ini,&rdquo; imbuhnya.

Sawah Kekeringan, Target Surplus Beras Terancam Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/daerah-ini-surplus-tapi-beras-impor-berlogo-bulog-dijual-murah_m_123512.jpeg" alt="Pedagang di Pasar Raya Padang menjual beras impor dengan kemasan karung Bulog." width="100%">
<figcaption>Pedagang di Pasar Raya Padang menjual beras impor dengan kemasan karung Bulog.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang mengklaim diri sebagai daerah surplus beras. Namun di tengah melimpahnya produk makanan pokok itu, beras impor tidak kalah banyaknya beredar di pasaran. Bahkan harganya lebih murah dari beras lokal. Ironisnya lagi beras impor yang berasal dari Vietnam dan Thailand itu menggunakan kemasan karung bermerek Bulog. Berdasarkan penelusuran Padang Ekspres (Jawa Pos Group), beredarnya beras impor asal Vietnam dan Thailand itu terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Harga cukup murah, Rp 8.000 per gantang (satuan lokal di Sumbar, 1 gantang=3,125 kg) Beberapa pedagang yang ditemui di Pasar Raya Padang mengakui bahwa beras itu didapatkan dari Bulog. "Biasanya, kita mendapatkan dua jenis beras dari Bulog. Kedua beras ini memiliki kualitas berbeda, namun harganya sama Rp 8.000 per gantangnya. Beras Thailand memiliki kualitas bagus dan berwarna putih bersih. Satunya lagi, kualitasnya tidak terlalu bagus, berwarna agak kehitaman dan tidak bersih,&rdquo; jelas Januar, 45, salah seorang penjual beras. Januar menuturkan, dibanding beras lokal, beras Bulog paling banyak pembelinya. Selain dinilai berkualitas, harganya pun cukup terjangkau bagi masyarakat. Makanya, para pedagang berlomba menambah stok beras Thailand ini sebanyak mungkin di kiosnya jika tidak ingin kehilangan pelanggan. Senada dengan Buyung, 50, pedagang beras lainnya. Dikatakannya,&nbsp; biasanya Bulog melakukan operasi pasar sekali dua hari untuk mencegah terjadinya lonjakan harga beras mendekati bulan puasa. Selebihnya Bulog menyuplai beras ke gudang-gudang, sehingga pedagang harus membeli ke gudang dengan harga lebih dari Rp 9.000 per gantang. "Itulah sebabnya, beras yang didapat dari Bulog tersebut dijual berkisar Rp 13.000 sampai Rp 16.000 per gantangnya,&rdquo; bebernya. Dia menyebut, kondisi ini sudah berlangsung sejak 4-5 bulan terakhir. Pedagang mau tak mau harus rela antre untuk mendapatkan suplai stok beras dari Bulog. Jika terlambat, pedagang bisa tidak kebagian jatah. Upik, 40, salah seorang pembeli mengatakan, biasanya dia selalu membeli beras Bulog karena enak dan tidak bau kalau dimasak. &ldquo;Rasanya pun sama dengan beras yang lain dan harganya lebih murah,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Sumbar, Candra menyebutkan, stok beras sudah aman. Sumbar sudah menjadi daerah yang surplus beras. Sehingga sjeak 2016 lalu, Sumbar tidak lagi membutuhkan beras impor. &ldquo;Otomatis beras impor itu tidak dijual bebas di pasaran,&rdquo; sebut Candra. Nah, jika ada impor beras, Candra mengaku pihaknya bakal mengetahui hal itu. Pasalnya, permintaan impor dikirimkan dari pemerintah provinsi dan diteruskan ke Kementerian Pertanian (Kementan) yang nantinya dikelola Kementerian Perdagangan (kemendag). Saking melimpahnya beras di Sumbar, sebut Candra, sejak lima tahun terakhir Sumbar mengekspor beras ke negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Dalam setahun, ekspor beras ke negara tersebut rata-rata 500 ribu ton. &ldquo;Tidak hanya diekspor, beras Sumbar juga turut andil dalam memenuhi kebutuhan provinsi lain, seperti Papua, Riau, Kepulauan Riau, Batam, Kalimantan dan daerah lainnya,&rdquo; terang dia. (cr21/wni/iil/JPG)

Daerah Ini Surplus, Tapi Beras Impor Berlogo Bulog Dijual Murah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surplus beras

Berita Terkini