<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/25/Rakernas-V-PDI-Perjuangan-Dery-Ridwansah-4JPG-2784206292.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tampak berbincang dengan Ganjar Pranowo saat Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tampak berbincang dengan Ganjar Pranowo saat Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V dan memberikan pidato politiknya pada Jumat (24/5). Sejumlah hal disorot olehnya dalam pidato tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyoroti situasi pemilu presiden yang dipandangnya banyak anomali dan dengan diwarnai kecurangan secara struktur, sistematis, dan masif (TSM). Ia pun sempat menangis karenanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, Megawati menegaskan PDIP sebagai partai yang pernah melalui badai sejarah, akan tetap berani melawan segala bentuk ketidakadilan. Presiden kelima RI itu lantas menyebut bahwa dirinya tidak takut jika dianggap provokator.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti katanya saya 'Bu Mega provokator' Iya, saya sekarang provokator. Demi kebenaran dan keadilan. We enak wae, ngerti kan? ngerti kan yang dimaksud?" kata Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati juga mengulas soal makna di balik Satyam Eva Jayate sebagaimana menjadi tema besar Rakernas ke-V ini. Menurut dia, bahasa sansekerta yang berarti kebenaran pasti menang itu, merupakan falsafah yang menjadi pegangan dalam perjuangan menghadapi kezoliman. Termasuk, harus berani menyampaikan kebenaran meski pahit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati juga menyinggung pihak-pihak yang tak percaya akan prinsip&nbsp;'kebenaran pasti akan menang'. Dia menyakini, pihak itu akan terbakar oleh Api Abadi Mrapen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa yang saya omongkan pasti benar, jadi mereka yang nggak mendengar itu pasti akan terbakar oleh kebenaran yang ada dari Api abadi Mrapen, yang kita ambil untuk menunjukkan api abadi yang membawa kebenaran, bahwa yang tidak benar itu pasti akan terbakar," tegas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putri proklamator Bung Karno ini juga menyinggung berbagai persoalan yang fundamental tentang pengelolaan negara saat ini dan ke depan. Antara lain tentang utang negara dan bagi-bagi kursi menteri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Soal utang negara, Megawati bahkan melemparkan pertanyaan soal bagaimana harus membayar utang negara yang semakin membesar. Ia membandingkannya dengan situasi ketika dulu Indonesia bisa cepat membayar utang ke IMF.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati melanjutkan, pengalaman juga mengajarkan bahwa sebagai Partai Politik, PDIP tidak bisa luput dari kekurangan, terlebih ketika berada di pusat kekuasaan. Sembilan tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Begitu banyak tarik-menarik kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri pun, yang ibu dengar, nih, sekarang ini sudah mulai pada rebutan, deh," jelas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden kelima RI itu mengatakan dirinya pernah menghadapi krisis multidimensi saat memimpin. "Saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33, tetapi bersifat zaken cabinet, kabinet profesional. Terbukti, krisis dapat diatasi, dan seluruh utang terutama dengan IMF (International Monetary Fund) dapat dilunasi," jelas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita itu bagaimana cara bayarnya? Ayo mikir? Mikir dong. Jangan enaknya saja, tidur, loh. Kayak apa kalau terjadi gimana?" tambahnya.</div>

"Saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33, tetapi bersifat zaken cabinet, kabinet profesional," katanya.

Empat Sorotan Megawati dalam Pidatonya di Rakernas-V PDIP, dari Kecurangan Pilpres hingga Utang Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/kemenkeu-1500439582.jpg" alt="ILUSTRASI. Gedung Kementerian Keuangan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Gedung Kementerian Keuangan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan kinerja positif. APBN tercatat surplus Rp 31,3 triliun per Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suahasil Nazara mengatakan, posisi surplus tersebut setara dengan 0,14 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). "APBN 2024 hingga akhir Januari mencatatkan surplus sebesar Rp 31,3 triliun atau 0,14 persen PDB, dengan keseimbangan primer tercatat positif sebesar Rp 61,4 triliun. Pembiayaan anggaran <em>on-track,</em> dengan reallisasi pembiayaan utang Rp 107,6 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Januari 2024, Kamis (22/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, surplus APBN berarti pendapatan atau penerimaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pemerintah.&nbsp;Suahasil merinci, surplus ini didorong oleh realisasi pendapatan negara sampai dengan Januari 2024 mencapai Rp 215,5 triliun, atau 7,7 persen dari target APBN. Penerimaan pajak mencapai Rp 149,25 triliun atau 7,5 persen dari target APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penerimaan pajak terutama ditopang PPh nonmigas dan PPN dan PPnBM yang masing-masing mencatatkan realisasi Rp 83,69 triliun dan Rp 57,76 triliun. Sektor perdagangan dan industri pengolahan menyumbang kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak, masing-masing dengan porsi 26,6 persen dan 26,2 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tren penerimaan pajak yang meningkat menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia konsisten tumbuh," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp 22,9 triliun atau 7,1 persen dari target APBN, sebagaimana sesuai dengan pola tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan cukai, bea masuk, dan bea keluar masing-masing mencapai Rp 17,9 triliun, Rp 3,9 triliun, dan Rp 1,2 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kinerja PNBP hingga akhir Januari 2024 cukup baik, mencapai Rp 43,3 triliun atau 8,8 persen dari target APBN," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 184,2 triliun, setara 5,5 persen dari target APBN yang sebesar Rp 3.325,1 triliun. Realisasi itu diperoleh dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 96,4 persen atau 3,9 persen dari target APBN yang sebesar Rp 2.467,5 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) terdata sebesar Rp 44,8 triliun, sementara belanja non-K/L Rp 51,6 triliun. "Lalu, realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 87,8 triliun atau 10,2 persen terhadap APBN senilai Rp 857,6 triliun," tandasnya.</div>

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan posisi surplus tersebut setara dengan 0,14 persen dari total DPB.

APBN Surplus Rp 31,3 Triliun per Januari 2024

<p style="font-weight: 400;"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/SRI-MULYANI-TV-PARLEMEN-3137875524.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure> </p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencetak surplus. APBN secara konsisten mencatat surplus sepanjang delapan kali berturut-turut sejak awal tahun ini.</p> <p style="font-weight: 400;">Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, per Agustus 2023, APBN tercatat surplus Rp 147 triliun. "Kinerja APBN masih cukup solid dan kuat. Sampai dengan Agustus masih surplus Rp 147 triliun atau 0,70 persen dari PDB. APBN yang sehat dan kuat bisa melindungi masyarakat dan menjaga momentum ekonomi untuk tumbuh dan pulih," ujarnya pada konferensi pers, Rabu (20/9).</p> <p style="font-weight: 400;">Ani -sapaan Menkeu- memerinci, surplus itu disebabkan karena pendapatan negara Rp 1.821,9 triliun lebih besar dibanding belanja negara yang mencapai Rp 1.674,7 triliun.</p> <p style="font-weight: 400;">Dari sisi pendapatan negara yang mencapai Rp 1.821,9 triliun itu tercatat sudah 74 persen dari target. Adapun target pendapatan tahun ini mencapai Rp 2.463 triliun.</p> <p style="font-weight: 400;">Pendapatan negara itu disumbang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.418,5 triliun. Rinciannya yakni penerimaan pajak Rp 1.247 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp 171,6 triliun. Serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 402,8 triliun.</p> <p style="font-weight: 400;">"Penerimaan pajak Januari-Agustus 2023 tumbuh positif, terutama didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik," jelas Menkeu.</p> <p style="font-weight: 400;">PBB dan pajak lainnya terkontraksi akibat pergeseran pembayaran PBB migas, sedangkan PPh migas mengalami kontraksi sebagai dampak moderasi harga minyak bumi. Kinerja penerimaan melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini terutama dipicu turunnya harga komoditas secara signifikan, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan PPS.</p> <p style="font-weight: 400;">Ke depannya, Menkeu menyebut bahwa penerimaan pajak akan mengikuti fluktuasi variabel ekonomi makro. Terutama harga komoditas, konsumsi dalam negeri, belanja pemerintah, aktivitas impor, dan variabel lainnya.</p> <p style="font-weight: 400;">"Kita harus waspada terhadap tren pertumbuhan penerimaan yang menunjukkan adanya perlambatan," imbuh dia.</p> <p style="font-weight: 400;">Dari sisi belanja negara yang mencapai Rp 1.674,7 triliun itu tercatat sudah 54,7 persen dari target. Tahun ini, pemerintah menetapkan target belanja negara sebesar Rp 3.061,2 triliun.</p> <p style="font-weight: 400;">Bendahara Negara memerinci, belanja K/L mencapai Rp 581,6 triliun. "Ini dipengaruhi percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, pelaksanaan pembangunan IKN, penyaluran berbagai bansos, serta dukungan persiapan pelaksanaan pemilu," jelas dia.</p> <p style="font-weight: 400;">Kemudian belanja non K/L Rp 589,1 triliun. Ini terdiri atas realisasi subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk. Selain itu, Transfer ke Daerah mencapai Rp 503,9 triliun.</p> <p style="font-weight: 400;">Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menambahkan, untuk belanja pemilu, pagu anggaran yang ditetapkan yakni mencapai Rp 30 triliun. Dari jumlah total itu, sudah terealisasi sekitar Rp 14 triliun. "Jadi, realisasinya mencapai 46,7 persen," jelas dia.</p> <p style="font-weight: 400;">Adapun rinciannya yakni realisasi melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 12,6 triliun (dari pagu Rp 23,8 triliun). Serta realisasi melalui 14 K/L lain sebesar Rp 1,4 triliun (dari pagu Rp 6,2 triliun).</p>

"Kinerja APBN masih cukup solid dan kuat. Sampai dengan Agustus masih surplus Rp 147 triliun atau 0,70 persen dari PDB," kata Menkeu.

APBN Surplus Delapan Bulan Beruntun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/srimul-APBN-2023-345042877.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan kinerja positif. APBN tercatat surplus Rp 153,5 triliun per Juli 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sri Mulyani mengatakan posisi surplus tersebut setara dengan 0,72 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). "Posisi APBN secara keseluruhan masih dalam posisi surplus Rp 153,5 triliun atau kalau diukur dengan PDB sebesar 0,72 persen dari total PDB nasional. Dari sisi keseimbangan primer juga surplus sebesar Rp 394,5 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Agustus 2023, Jumat (11/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, surplus APBN berarti pendapatan atau penerimaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pemerintah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sri Mulyani merinci, surplus ini didorong oleh penerimaan negara yang lebih kuat dibandingkan dengan belanjanya. Sampai dengan akhir Juli penerimaan negara tembus Rp 1.614,8 triliun atau 65,6 persen dari target tahun ini sebesar Rp 2.463 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara dari belanja negara realisasinya baru mencapai 47,7 persen pada Juli 2023. Tercatat realisasi belanja negara mencapai Rp 1.461,2 triliun, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari sisi belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 1.021,4 triliun atau 45,5 persen dari pagu yang ditetapkan sepanjang 2023. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 49,3 triliun atau 49,3 persen dari target APBN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, belanja paling cepat adalah penyaluran untuk penyelesaian percepatan infrastruktur prioritas, penyaluran berbagai bansos, dukungan persiapan pelaksanaan pemilu, dan pelaksanaan pembangunan IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, untuk belanja non-K/L mencapai Rp 527,4 triliun ini artinya sudah mencapai 42,3 persen dari total belanja dari rekening belanja bendahara negara. "Belanja Non K/L utamanya didukung realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program kartu prakerja serta subsidi pupuk dan juga pembayaran pensiun," jelasnya.</div>

Sri Mulyani mengatakan posisi surplus tersebut setara dengan 0,72 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Sri Mulyani: APBN Surplus Rp 153,5 Triliun per Juli 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/Sri-Mulyani-DPR-2-1111034758.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mencetak surplus sejak awal tahun berlanjut. Per Mei 2023, surplus APBN tercatat Rp 204,3 triliun atau 0,97 persen terhadap PDB.</p> <p>Berasal dari pendapatan negara Rp 1.209,3 triliun yang lebih besar dibandingkan belanja negara sebesar Rp 1.005 triliun.</p> <p>&rdquo;APBN Indonesia dalam pelaksanaan sampai dengan bulan kelima menunjukkan sesuatu yang positif meskipun lingkungan global masih berat dan bahkan berisiko,&rdquo; papar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin (26/6).</p> <p>Surplus APBN Mei 2023 itu lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2022. Kala itu APBN mengalami surplus Rp 132 triliun atau 0,67 persen terhadap PDB. Dari sisi pendapatan negara, jumlah Rp 1.209,3 triliun itu tercatat sebesar 49,1 persen dari target APBN tahun ini. Pendapatan negara masih ditopang oleh penerimaan pajak.</p> <p>Sejauh ini, Ani &ndash;sapaan karib Sri Mulyani&ndash; menyebutkan, penerimaan pajak masih tumbuh positif meski melambat. &rdquo;Penerimaan pajak Rp 830,29 triliun itu artinya 48,33 persen dari target sudah dikumpulkan sampai akhir Mei,&rdquo; imbuh bendahara negara tersebut.</p> <p>Penerimaan pajak Januari&ndash;Mei 2023 masih tumbuh positif double digit. Hal itu terutama didukung membaiknya kegiatan ekonomi pada triwulan I 2023. APBN mencatat penerimaan pajak Januari&ndash;Mei 2023 masih tumbuh double digit, yakni 17,7 persen.</p> <p>Meski begitu, pertumbuhan itu masih jauh jika dibandingkan periode Januari&ndash;Mei 2022 di mana penerimaan pajak melonjak tumbuh 53,5 persen. Hal itu dipicu kenaikan harga komoditas yang luar biasa di 2022. &rdquo;Tahun lalu pertumbuhannya sudah sangat tinggi,&rdquo; katanya.</p> <p>Ke depan, lanjut Ani, penerimaan pajak akan termoderasi karena adanya kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS) yang tidak berulang. &rdquo;Pada saat yang sama, penerimaan pajak juga akan mengikuti fluktuasi konsumsi, belanja pemerintah, impor, dan harga komoditas,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Dari sisi belanja negara, sampai akhir Mei, belanja negara terealisasi Rp 1.005 triliun atau 32,8 persen dari pagu. Komponen belanja negara itu terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 714,6 triliun atau 31,8 persen dari pagu.</p> <p>Realisasi tersebut ditopang oleh belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 326,2 triliun dan belanja non-KL Rp 388,4 triliun. Belanja K/L terutama dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, PIP, penyaluran PKH dan kartu sembako, penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI, bantuan bencana, serta pembangunan infrastruktur. Sementara belanja non-KL terutama didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran kompensasi energi, dan penyaluran subsidi. <strong>(dee/lyn/c17/fal)</strong></p>

Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mencetak surplus sejak awal tahun berlanjut.

Surplus APBN Berlanjut, Menkeu Waspadai Penerimaan Melambat

<div id="m#msg-f:1769733145912887235" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/12/menkeu-SMI-402138640.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati&nbsp;di DPR, Senin (12/6)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati&nbsp;di DPR, Senin (12/6).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan kinerja positif pada Mei 2023. APBN tercatat surplus Rp 204,3 triliun per Mei 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah ini terdiri dari pendapatan negara yang mencapai Rp 1.209,3 triliun atau 49,1 persen dari target APBN tahun ini dan belanja negara tercatat Rp 1.005,0 triliun. Pendapatan negara sebesar Rp 1.209,3 triliun itu tumbuh 13 persen secara tahunan atau <em>year-on-year</em> (YoY). Sementara, belanja negara tumbuh 7,1 persen (YoY).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kondisi APBN hingga akhir Mei masih mencatatkan surplus untuk total APBN sebesar Rp 204,3 triliun ini artinya 0,97 persen dari total PDB yang diperkiraan tahun ini. Sementara dari sisi keseimbangan primer juga mencatatkan surplus Rp 390, 5 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi pers APBN KiTa Juni 2023, Senin (26/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, surplus APBN berarti pendapatan atau penerimaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pemerintah. Sri Mulyani menyampaikan realisasi belanja negara hingga Mei 2023 mencapai Rp 714,6 triliun atau setara dengan 31,8 persen dari target APBN 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 32,6 triliun atau 32,6 persen dari target APBN. Menurutnya, belanja paling cepat adalah penyaluran untuk berbagai bantuan-bantuan sosial dan juga untuk beberapa pembangunan infrastruktur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, untuk belanja Non K/L mencapai Rp 388,4 triliun ini artinya sudah mencapai 31,2 persen dari total belanja dari rekening belanja bendahara negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belanja Non K/L utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran kompensasi energi, dan penyaluran subsidi Pertamina dan PLN yang dinikmati masyarakat karena dalam hal ini, Pemerintah masih memberikan subsidi masyarakat dan dari sisi pembayaran bunga utang," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, menkeu mengatakan bahwa kenaikan dari belanja mencapai 9,3 persen belanja pemerintah pusat (BPP) yang notabene langsung dinikmati masyarakat tercatat sebesar Rp 366,2 triliun atau setara 51,2 persen dari total realisasi BPP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat miskin, kita lihat diantaranya untuk bantuan PKH sebesar Rp 14,7 triliun untuk 9,9 juta KPM, kartu sembako sebesar Rp 16,1 triliun untuk 18,7 juta KPM dan PBI JKN sebesar Rp 19,3 triliun untuk 96,7 juta KPM," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"Sementara dari sisi keseimbangan primer juga mencatatkan surplus Rp 390, 5 triliun," kata Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani: APBN Surplus Rp 204,3 Triliun per Mei 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/20/20-SAID-3390196694.jpg" alt="Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah. (Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah mengapresiasi perkembangan pengelolaan keuangan negara yang sangat baik. Kondisi tersebut tecermin dari surplus APBN per April 2023 yang sebesar Rp 234,7 triliun.<br /><br />"Laporan terbaru yang disampaikan pemerintah atas perkembangan pengelolaan keuangan negara sangat baik," kata Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (24/5).<br /><br />Adapun surplus terjadi karena realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp 1.000,5 triliun atau 40,6 persen dari target APBN 2023. Sedangkan belanja negara mencapai Rp 765,8 triliun atau 25 persen dari pagu anggaran.<br /><br />Menurut Said, realisasi pendapatan negara yang tumbuh 17 persen dibandingkan periode sama tahun lalu tersebut patut disyukuri. Hal ini mengingat berbagai harga komoditas ekspor andalan tidak setinggi tahun lalu.<br /><br />Batu bara, minyak sawit mentah, jagung, dan minyak bumi semuanya menunjukkan tren penurunan harga. Di tengah berita miring terkait berbagai kasus pajak oleh oknum pegawai pajak, dirinya turut mengapresiasi para pegawai pajak yang tetap setia dan bekerja keras.</p> <p>Selain itu, kasus pajak yang mencuat tidak menggoyahkan wajib pajak untuk tetap membayar pajak. "Hal tersebut terlihat dari peningkatan kepatuhan para wajib pajak dimana total surat pemberitahuan (SPT) pajak tahun 2023 meningkat menjadi 13,49 juta dari tahun lalu sebesar 13,11 juta," ucap dia.<br /><br />Dengan kepatuhan wajib pajak dan tumbuhnya perekonomian nasional, penerimaan pajak hingga April 2023 mencapai Rp 688,15 triliun atau 40,05 persen dari target. Ekonomi yang tumbuh baik, lanjut Said, ikut mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp 217,8 triliun atau 49,3 persen dari target.<br /><br />Sebaliknya, penerimaan kepabeanan dan cukai masih perlu diupayakan lebih, sebab terjadi perlambatan dan baru terealisasi Rp 94,5 triliun atau 31,17 persen dari target.<br /><br />Di sisi lain, belanja negara terkelola cukup sehat, meskipun kementerian/lembaga serta pemerintah daerah harus lebih progresif agar pengeluaran negara memiliki daya ungkit perekonomian yang lebih besar.<br /><br />Hingga kuartal I 2023, dia menilai kinerja ekonomi nasional memuaskan lantaran mampu tumbuh 5,03 persen. Capaian ini lebih baik dibandingkan negara negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, hingga Zona Eropa, dengan pertumbuhan yang masih tertahan rata-rata di bawah 2 persen.<br /><br />"Geliat pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tampak di sektor transportasi dan pergudangan hingga mencapai 15,9 persen serta hotel dan restoran 11,6 persen," ujar Said.<br /><br />Ke depan, kata dia, pemerintah harus bisa memacu lebih pertumbuhan sektor pertanian yang hanya tumbuh 0,3 persen. Sejak tiga tahun terakhir pemerintah telah menggelontorkan anggaran ketahanan pangan yang terus meningkat seperti pembangunan bendungan, perbaikan jaringan irigasi, subsidi pupuk, dan sebagainya.<br /><br />Pemerintah, dinilainya, juga perlu memacu sektor manufaktur yang tumbuh 4,4 persen atau lebih rendah dari tahun lalu sebesar 4,9 persen. Sektor ini penting untuk melihat dampak lebih jauh dari kebijakan hilirisasi.</p>

Ekonomi yang tumbuh baik, lanjut Said, ikut mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp 217,8 triliun.

DPR Apresiasi Pengelolaan Keuangan Negara Tahun ini Sangat Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/sri-mulyani-cukai-tembakau.jpg" alt="Sumber foto: YouTube Setpres Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Sumber foto: YouTube Setpres Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bertahan mencatatkan surplus. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, per Februari 2023 APBN tercatat surplus Rp 131,8 triliun. Jumlah itu setara dengan 0,63 persen PDB.<br /> <br /> Ani –sapaan Menkeu– menjelaskan, surplus itu berasal dari pendapatan negara yang lebih besar dibandingkan belanja negara. Per Februari, pendapatan negara mencapai Rp 419,6 triliun dan belanja negara Rp 287,8 triliun.<br /> <br /> "Kalau dibandingkan Februari tahun lalu yang hanya Rp 19,9 triliun, ini naiknya lebih dari enam kali lipat," ujar Ani dalam konferensi pers di Jakarta Selasa (14/2).<br /> <br /> Dari sisi pendapatan negara, per Februari mencapai Rp 419,6 triliun. Artinya, 17 persen dari target penerimaan sudah terkumpul pada dua bulan pertama.<br /> <br /> Pendapatan negara ditopang perpajakan. Perinciannya, penerimaan pajak Rp 280 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 53,3 triliun.<br /> <br /> Ani menjelaskan, kinerja penerimaan pajak sangat baik pada dua bulan pertama tahun ini. Hal itu dipengaruhi harga komoditas yang masih lebih tinggi dibandingkan Januari–Februari 2022. Selain itu, aktivitas ekonomi yang terus membaik serta dampak implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.<br /> <br /> Dari sisi belanja negara, per Februari mencapai Rp 287,8 triliun. Jumlah itu 9,4 persen dari target belanja dalam APBN 2023. Ani memerinci, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 182,6 triliun atau 8,1 persen dari APBN. Angka tersebut lebih tinggi 6 persen dari tahun lalu sebesar Rp 172,2 triliun.<br /> <br /> Kemarin Ani juga memberikan update terkait pelaporan SPT. Sampai 13 Maret, sudah 7,14 juta SPT yang dilaporkan. Jumlah itu naik 15,41 persen jika dibandingkan pelaporan pada periode yang sama tahun lalu.<br /> <br /> Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyelesaikan pelaporan SPT secara online di Jakarta kemarin. Pada kesempatan itu, dia berpesan kepada ASN di Ditjen Pajak Kemenkeu untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.<br /> <br /> "Bekerja dengan jujur dan profesional," tegasnya.<br /> <br /> <strong>APBN PER FEBRUARI 2023</strong><br /> <br /> Pendapatan negara: Rp 419,6 triliun<br /> <br /> Belanja negara: Rp 287,8 triliun<br /> <br /> Surplus: Rp 131,8 triliun (0,63 persen PDB)<br /> <br /> Keseimbangan primer: Rp 182,2 triliun<br /> <br /> Sumber: Kemenkeu

Menkeu Sebut Surplus APBN Enam Kali Lipat Banding Februari Tahun Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Hari-bakti-perben-1_11.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Kementerian Keuangan/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Kementerian Keuangan/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Membuka awal tahun, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat cemerlang. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, per 31 Januari 2023, APBN tercatat surplus Rp 90,8 triliun. Jumlah itu setara 0,43 persen terhadap PDB.<br /> <br /> "Kalau kita bandingkan dengan (surplus) tahun lalu, naiknya tiga kali lipat. Makanya, <em>growth</em>-nya 207,1 persen," ujarnya pada konferensi pers Rabu (22/2).<br /> <br /> Ani –sapaan Menkeu– memerinci bahwa surplus tersebut berasal dari pendapatan negara Rp 232,2 triliun yang lebih besar daripada belanja negara yang mencapai Rp 141,4 triliun. Pendapatan negara itu tercatat 9,4 persen dari target. Tahun ini target pendapatan negara dalam APBN dipatok mencapai Rp 2.463 triliun.<br /> <br /> Pendapatan negara ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 186,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp 162,2 triliun; kepabeanan dan cukai Rp 24,1 triliun; serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 45,9 triliun.<br /> <br /> "Dari sisi pendapatan negara, kita <em>overshoot</em>. Lebih tinggi daripada target dan tumbuhnya tinggi juga," katanya.<br /> <br /> Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik itu dipengaruhi aktivitas ekonomi yang meningkat pada Desember sejalan dengan libur Natal dan tahun baru. Serta, dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).<br /> <br /> "Ini adalah salah satu yang menggambarkan di satu sisi kita melihat pemulihan ekonomi yang bagus. Dan, reformasi, terutama UU HPP, yang sudah mulai dilaksanakan memberikan kontribusi dari capaian penerimaan perpajakan yang meningkat sangat kuat," jelasnya.<br /> <br /> <strong>KINERJA APBN PER 31 JANUARI 2023</strong><br /> <br /> -Pendapatan negara: Rp 232,2 triliun (naik 48,1 persen YoY)<br /> <br /> -Belanja negara: Rp 141,4 triliun (naik 11,2 persen YoY)<br /> <br /> -Surplus: Rp 90,8 triliun (0,43 persen terhadap PDB)<br /> <br /> -Keseimbangan primer: Rp 113,9 triliun<br /> <br /> Sumber: Kemenkeu

Surplus APBN Januari Naik Tiga Kali Lipat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-8-1.jpg" alt="Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak" width="100%">
<figcaption>Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak</figcaption>
</figure><strong>Tambah Subsidi Energi, Pemerintah Bisa Realokasi Anggaran Infrastruktur</strong><br /> <br /> <strong>JawaPos.com</strong> – Kabar kenaikan harga BBM bersubsidi membuat resah masyarakat. Meski hingga kini belum ada keputusan dari pemerintah, isu yang berkembang bisa memengaruhi gejolak harga kebutuhan pokok di pasaran.<br /> <br /> Anggota DPR Guspardi Gaus mengatakan, kenaikan harga pertalite dan solar yang proporsi jumlah penggunanya di atas 70 persen pasti akan menyulut inflasi. Kenaikan harga BBM akan mempunyai efek ganda.<br /> <br /> Yaitu, meningkatnya biaya mobilitas dan naiknya harga barang kebutuhan pokok masyarakat.<br /> <br /> Kenaikan tersebut akan berdampak langsung bagi rakyat seperti buruh, petani, nelayan, bahkan karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan itu sendiri. ”Ini ada efek domino. Biaya transportasi dan logistik otomatis akan naik,” ungkapnya.<br /> <br /> Hal itu, lanjut anggota Baleg DPR tersebut, tentu akan berakibat makin rendah dan melemahnya daya beli masyarakat. ”Pemerintah perlu memperhatikan dampak dari setiap kebijakan yang diambil agar tidak sampai membebani masyarakat,” ujar Guspardi.<br /> <br /> Anggota Fraksi PAN itu meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang belum benar-benar pulih akibat keterpurukan ekonomi setelah dihantam pandemi Covid-19. Optimisme masyarakat yang mulai tumbuh jangan sampai terdegradasi dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.<br /> <br /> Guspardi menilai, pemerintah sebaiknya berfokus membatasi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Berdasar data PT Pertamina Patra Niaga, 60 persen golongan masyarakat mampu ternyata menikmati hampir 80 persen dari total BBM bersubsidi. Artinya, BBM bersubsidi justru banyak dinikmati golongan menengah ke atas. ”Belum lagi dugaan penjualan BBM ilegal yang sistematis dan terstruktur yang diduga masih terjadi dan perlu dibenahi,” ungkapnya.<br /> <br /> Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah tidak menambah kisruh suasana dengan menyampaikan data keekonomian BBM yang berbeda-beda. Menurut dia, pemerintah harus jujur menyebutkan besaran harga keekonomian BBM yang beredar di masyarakat. ”Terkait harga keekonomian BBM, pemerintah jujur saja dengan rakyat. Jangan ada yang ditutup-tutupi agar rakyat tidak bingung,” kata Mulyanto.<br /> <br /> Dalam kesempatan terpisah, Menkeu Sri Mulyani menyatakan, masih tingginya ketidakpastian global membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bengkak. Surplus pendapatan negara dari windfall harga komoditas tak cukup mengurangi tekanan belanja subsidi dan kompensasi energi. ”Dengan penerimaan negara yang nambah Rp 420 triliun dipakai semua untuk subsidi energi, pertalite, solar, LPG, dan listrik itu nggak akan mencukupi. Seluruh windfall profit dipakai. Tidak akan mencukupi karena akan habis,” ungkap dia Jumat (26/8) malam.<br /> <br /> Ani, sapaannya, menjelaskan, pemerintah berkewajiban membayar untuk komoditas energi yang harganya tidak berubah di dalam negeri. Meski, harga keekonomiannya di tingkat global sudah berubah. Karena itu, pemerintah harus memberi subsidi dan kompensasi melalui Pertamina dan PLN untuk rakyat agar mendapatkan harga yang jauh lebih murah.<br /> <br /> Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, perlu beberapa perubahan alokasi APBN. Salah satunya anggaran transfer daerah yang belum dicairkan. Sebagian dana tersebut bisa direalokasi ke subsidi energi.<br /> <br /> Selain itu, perlu menggeser sebagian anggaran infrastruktur yang bisa ditunda. Misalnya, menggeser anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Setidaknya sampai renegosiasi bunga utang kepada para kreditur melalui skema debt service suspension initiative (DSSI). ”Tanpa diperbaiki alokasinya, sulit bisa mencapai 3 persen defisit di 2023,” katanya.<br /> <br /> Lulusan University of Bradford itu mengatakan, kenaikan harga BBM bakal memicu inflasi inti. Kemudian, bakal merembet terhadap peningkatan inflasi secara keseluruhan. Jika inflasi naik hingga 7 persen, upah minimum sebagai jaring pengaman sosial harus disesuaikan.

Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Bakal Berefek Domino

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surplus APBN

Berita Terkini