<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/kuasa-hukum-rizieq-kirim-surat-ke-presiden-polri-sp3-itu-urusan-penyidik_m_139495.jpeg" alt="Habib Rizieq" width="100%">
<figcaption>Habib Rizieq</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berharap agar kasus perkara dugaan chat mesum dihentikan, Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab mengirimkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Presiden Joko Widodo. Menurut mereka, kasus yang membelit Rizieq itu tanpa dengan bukti yang jelas. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, SP3 itu yang mempunyai hak adalah penyidik dan bukan presiden. "Yang menilai bisa di-SP3 atau enggak kan penyidik. SP3 ada kriterianya apakah enggak memenuhi unsur, atau kadaluarsa," ucap Setyo di Mabes Polri, Selasa (21/6). Mantan Wakabaintelkam Polri ini menambahkan, polisi bakal melihat terlibih dahulu SP3 yang diajukan ke presiden itu memenuhi syarat atau tidak. "Nanti kita liat apakah kasus itu memenuhi syarat untuk SP3 atau enggak," sambung dia. Diketahui, pihak Habib Rizieq Shihab mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat itu, meminta agar Jokowi memerintahkan Polri untuk menghentikan penyidikan kasus yang menjerat Pimpinan FPI itu. (elf/JPG)

Kuasa Hukum Rizieq Kirim Surat ke Presiden, Polri: SP3 Itu Urusan Penyidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/surati-presiden-pimpinan-dpr-enggan-disebut-intervensi-hukum_m_123151.jpeg" alt="Ketua DPR Setya Novanto." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Setya Novanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan DPR enggan disebut melakukan intevensi hukum atas sikapnya yang menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).&nbsp; Menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan surat yang dikirim itu hanyalah bentuk respon dari sikap Fraksi Partai Golkar yang keberatan Setya Novanto dicekal. "Tadi malam sifatnya rapat pengganti Bamus merespons surat dari Fraksi Partai Golkar yang pada intinya ada semacam keberatan. Dan ini juga disampaikan ke teman-teman pimpinan fraksi lain," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, semalam, Rabu (12/4). Kendati tidak ikut dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar Selasa malam, (11/4), Taufik menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak dalam hal mengintervensi proses hukum yang ada. Namun, sikap yang dituangkan menjadi keputusan Bamus itu hanya semacam dukungan moril kepada Fraksi Partai Golkar. "Jangan terkesan seolah DPR mengintervensi. Enggak. Tapi, DPR ada semacam kewajiban moril kepada fraksi yang sekiranya masih mendapat posisi yang kurang menguntungkan," jelasnya. Rapat Bamus yang digelar dadakan pun menyikapi situasi yang berkembang di publik. Yaitu, keluarnya pencekalan terhadap Novanto oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tadi malam sungguh pun mendadak justru sebuah forum yang sifatnya menyikapi," jelas Taufik. Terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir mengklaim tidak pernah mengeluarkan surat keberatan atas pencekalan Novanto. Pihaknya pun tidak menyampaikan surat di dalam rapat Bamus. "Mana ada surat keberatan, nggak ada. Rapat Bamus itu memang ada, tapi tidak membahas soal surat Golkar," ujarnya. Adapun rapat Bamus, katanya,membahas pencekalan terhadap Novanto selaku ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar. "Itu saja. Karena tidak ada reaksi dari pimpinan DPR sendiri. Begitu," sebut Kahar. Sikap pimpinan DPR seperti yang ditunjukkan Fahri Hamzah yang menegaskan akan bersurat ke presiden katanya tidak sesuai dengan keinginan Fraksi Partai Golkar. "Enggak, Fraksi golkar tidak menginginkan itu. Masalah cekal itu endak seperti itu," tegas dia. Fraksi Partai Golkar katanya memahami cekal adalah bagian dari proses hukum. Hanya saja, mereka menilai bahwa pihak yang dicekal harus jelas status hukumnya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Pak Nov kan penyelidikan, saksi. Itu lah kira-kira. Itu diskusi tadi malam. Makanya kita konsultasi." jelas Kahar. Ya, Fraksi Partai Golkar hanya minta untuk berkonsultasi dengan presiden bukan mengirim nota keberatan untuk mencabut pencekalan terhadap Novanto. "Enggak ada. Hanya minta ke presiden untuk konsultasi. Ingin bertanya bagaimana, ini ada undang-undang tapi pelaksanaan tidak sesuai. Setahu saya. Agar tidak missleading, minta ketemu langsung," pungkad legislator asal Sumatera Selatan itu. (dna/JPG)

Surati Presiden, Pimpinan DPR Enggan Disebut Intervensi Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61406_80434_Ade-Komaruddin-jpnn.jpg" alt="Ketua DPR Ade Komaruddin" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Ade Komaruddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Ade Komarudin mengaku tidak mengetahui &nbsp;langkah wakilnya, Fadli Zon bersurat ke Presiden Joko Widodo terkait Aksi Bela Islam II pada Jumat, 4 November 2016. Adapun aksi yang dilancarkan guna mendesak Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses hukum karena dianggap menistakan agama Islam. &quot;Saya baru liat dari beberapa WhatsApp teman-teman. Kemarin saya teken banyak surat, tapi saya nggak liat surat itu,&quot; ujar Akom -sapaannya- di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11). Namun, dia enggan menanggapi perihal surat tersebut. &quot;Tanyakan ke Fadli. Tidak pernah ada rapim,&quot; sebutnya. Sebab, Fadli pun katanya tidak pernah mengkomunikasikan akan ikut berdemo kepada dirinya. &quot;Tidak (dikomunikasikan),&quot; ucap Akom. Lantas, apakah surat tersebut tidak perlu disampaikan ke rapat pimpinan DPR? &quot;Kalau mekanisme itu, tanya ke Sekjen,&quot; pungkas Akom. (dna/JPG) Berikut isi surat dari Fadli Zon ke Jokowi: Yth. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Dengan hormat kami bertahukan, bahwa DPR RI telah menerima audiensi para Kiai se-Jawa pada tanggal 28 Oktober 2016. Pada audiensi tersebut, para Kiai, Habaib, dan Tokoh-Tokoh Umat Islam dari berbagai organisasi massa (ormas) menyampaikan rencana Aksi Bela Islam pada tanggal 4 November 2016. Aksi akan dihadiri oleh Umat Islam dari berbagai kota di Indonesia dengan rute dari Masjid Istiqlal menuju Istana Negara. Aksi ini dimaksudkan sebagai bentuk keprihatinan terhadap tindak penistaan terhadap Al-Quran dan tak berkaitan dengan masalah SARA atau pikada. Pada aksi tanggal 4 November 2016, para Kiai Habaib, dan Tokoh-Tokoh Umat Islam tersebut meminta agar para peserta aksi damai ini mendapatkan perlindungan dan pengawalan dari aparat Kepolisian yang bertugas. Mereka menyampaikan keinginan untuk bertemu langsung Saudara Presiden RI terkait aspirasi proses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Saudara Basuki Tjahaja Purnama. Mereka juga meminta Saudara Presiden RI untuk tidak melakukan intervensi melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama dalam proses hukum, mengingat persamaan setiap warga negara di depan hukum (Pasal 27 UUD 1945) Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih WAKIL KETUA (ditandatangani) FADLI ZON

Akom Mengaku Tak Tahu Fadli Zon Surati Jokowi

surati presiden

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surati presiden

Berita Terkini

Kuasa Hukum Rizieq Kirim Surat ke Presiden, Polri: SP3 Itu Urusan Penyidik

Surati Presiden, Pimpinan DPR Enggan Disebut Intervensi Hukum

Akom Mengaku Tak Tahu Fadli Zon Surati Jokowi

Download Aplikasi JawaPos.com