<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/26/plt-dirut-sun-957111595.jpg" alt="Plt Direktur Surat Utang Negara (SUN) Kemenkeu Novi Puspita Wardani (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Direktur Surat Utang Negara (SUN) Kemenkeu Novi Puspita Wardani (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah resmi membuka masa penawaran Obligasi Ritel Indonesia (ORI) seri ORI029 mulai hari ini, pukul 09.00 WIB, hingga 19 Februari 2026 pukul 10.00 WIB. SBN ritel ini ditawarkan kepada masyarakat dengan dua pilihan tenor, yaitu 3 tahun dan 6 tahun. Masing-masing memiliki kupon tetap 5,45 persen dan 5,80 persen per tahun. Pelaksana Tugas Direktur Surat Utang Negara (SUN) Kementerian Keuangan&nbsp;(Kemenkeu) Novi Puspita Wardani mengatakan, ORI029 hadir sebagai alternatif investasi aman bagi masyarakat. ORI029 menawarkan fleksibilitas tenor sesuai kebutuhan investor. &ldquo;ORI029 sudah mulai ditawarkan pukul 09.00 WIB hari ini. Masa penawarannya sampai dengan tanggal 19 Februari 2026 pukul 10.00 WIB,&rdquo; kata Novi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1). Dalam penerbitan kali ini, pemerintah menawarkan dua seri sekaligus, yakni ORI029T3 dan ORI029T6 dengan tenor 3 dan 6 tahun. "Kita setiap penerbitan SBN ritel menawarkan dua tenor sekaligus. Investor yang ingin tenor lebih panjang dengan kupon lebih tinggi silakan, atau yang ingin tenor lebih pendek juga silakan,&rdquo; ujarnya. Dia membeberkan ORI029 menawarkan kupon fixed rate, sehingga imbal hasil tetap hingga jatuh tempo. ORI029T3 akan jatuh tempo pada 15 Februari 2029, sedangkan ORI029T6 berlaku enam tahun dengan kupon tetap sampai akhir investasi. Novi menambahkan, kupon ORI029 dikenakan pajak final 10 persen, sehingga imbal hasil yang diterima sudah bersih. &ldquo;Kupon yang diterima investor sudah dipotong pajak final 10 persen,&rdquo; jelasnya. Dari sisi keterjangkauan, ORI029 dapat dibeli dengan minimal pemesanan Rp 1 juta. Ini terbuka bagi investor pemula dan generasi muda yang ingin mulai berinvestasi di instrumen negara. Batas maksimal pembelian juga ditetapkan untuk menjaga pemerataan, yakni Rp 5 miliar untuk ORI029T3. Sedangkan ORI029T6 maksimal Rp 10 miliar. &ldquo;Pembatasan ini dilakukan agar SBN ritel tetap bisa diakses luas oleh masyarakat, bukan hanya investor besar,&rdquo; pungkas Novi.

Pemerintah membuka penawaran ORI029 hingga 19 Februari 2026. Kupon tetap mulai 5,45 persen dengan pembelian minimal Rp 1 juta.

Tawarkan Kupon Menarik, Masa Penawaran ORI029 Resmi Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/JKT_IHSG-Anjlok_SALMAN-TOYIBI-09JPG-2362124007.jpg" alt="Awak media mengamati layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (18/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Awak media mengamati layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (18/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan yang sempat dalam tren negatif menjadi sorotan. Namun istana mengklaim iklim investasi Indonesia masih bagus dan pasar percaya pemerintah. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan, masih kondusifnya iklim investasi di Indonesia juga dibuktikan dengan tingginya minat pasar pada Surat Utang Negara (SUN) yang dikeluarkan pemerintah. Dalam catatannya, uang yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 28 triliun. "Ini justru menggambarkan kepercayaan pasar terhadap pemerintah, di samping mengalihkan modal dari IHSG tadi ke SUN tadi," ujar Dedek, Rabu (26/3). Di luar itu, Dedek juga mengklaim berbagai indikator makro Indonesia masih relatif stabil. Seperti defisit tetap terjaga di 2,5 persen PDB, penerimaan pajak bruto mengalami kenaikan 6,6 persen, hingga besarnya perolehan dari surat berharga negara atau SBN yang masuk ke sekitar Rp 62 triliun. Bahkan mana 23 persennya itu berasal dari luar negeri. "Jadi teman-teman enggak usah khawatir sekali lagi, iklim investasi tetap terjaga baik. Dan pemerintah bekerja keras siang malam untuk menjaga iklim ini tetap baik," pungkasnya. Terkait IHSG yang sempat melorot, banyak pihak yang menyalahkan Prabowo. Presiden disebut tidak mendapat kepercayaan pasar. Namun, Dedek menilai penurunan IHSG lebih disebabkan oleh larinya investor ke instrumen investasi yang lebih aman, seperti emas. "Ini akibatnya semua bursa itu turun. Jadi enggak cuma IHSG ya. S&amp;P 500 misalnya, itu dalam satu bulan turunnya sudah 10 persen," ujarnya. Hal itu juga selaras dengan harga emas yang terus mengalami reli kenaikan belakangan. (far)

Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan mengalami penurunan, pemerintah meyakinkan bahwa iklim investasi di Indonesia tetap kondusif.

Surat Utang Negara Terjual Rp 28 Triliun, Istana Klaim Market Percaya Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/sbn-3031145756.jpg" alt="Pemerintah akan menerbitkan SBN untuk membiayai program tiga juta rumah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah akan menerbitkan SBN untuk membiayai program tiga juta rumah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp; Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bakal menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah era Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai melakukan pertemuan dengan Menteri PKP Maruar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, dan Wamen BUMN Doni Oskaria di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (20/2) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu Sri Mulyani mengatakan, SBN Perumahan itu diterbitkan sebagai bentuk upaya peningkatan kemampuan pemerintah untuk mendukung Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) dalam memiliki rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan surat berharga negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini," kata Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut dia juga mengungkapkan, SBN Perumahan ini bakal diluncurkan sebagai bentuk modifikasi pembiayaan dari pemerintah di luar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, Menkeu belum menyebutkan berapa besaran SBN yang akan diterbitkan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dalam hal penyediaan rumah bagi MBR pemerintah sudah mengucurkan sejumlah anggaran untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bersumber dari APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kemudian kata Sri Mulyani, melalui SBN Perumahan pemerintah berharap secara volume FLPP untuk MBR bisa lebih meningkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa bekerjasama nanti dengan Bank," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai tambahan, Bendahara Negara ini juga membeberkan bahwa selama ini FLPP yang bersumber dari APBN sudah berjalan. Mulai dari FLPP serta Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam implementasinya, rumah subsidi FLPP diperoleh masyarakat dengan suku bunga yang rendah. Di mana, kata Menkeu, FLPP ini disalurkan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera yang kemudian disalurkan melalui perbankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui APBN, Menkeu juga menyampaikan pemerintah memang terus berupaya dalam pembiayaan rumah subsidi di tanah air. Salah satu tujuannya agar masyarakat bisa menikmati subsidi langsung dari pemerintah untuk kepemilikan rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah ini untuk rumah yang MBR akan menikmati subsidi, sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah, yaitu dari APBN langsung," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

SBN Perumahan ini bakal diluncurkan sebagai bentuk modifikasi pembiayaan dari pemerintah di luar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Utang untuk Biayai Program 3 Juta Rumah era Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/obligasi.png" alt="ILUSTRASI. Surat Utang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Surat Utang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan telah resmi menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi mata uang asing, yaitu US Dollar dan Euro. Langkah ini bertujuan mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dengan format SEC Shelf Registered, pemerintah menerbitkan SUN dalam nominal USD 2 miliar dan EUR 1,4 miliar. Rinciannya, SUN Seri RI0130 dengan tenor 5 tahun dan jatuh tempo pada 15 Januari 2030 diterbitkan senilai USD 900 juta. Selain itu, SUN Seri RIEUR0133 dengan tenor 8 tahun dan jatuh tempo pada 15 Januari 2033 diterbitkan sebesar EUR 700 juta. Pemerintah juga menawarkan SUN Seri RI0135 dengan tenor 10 tahun dan nilai USD 1,1 miliar, yang akan jatuh tempo pada 15 Januari 2035. Sementara itu, SUN Seri RIEUR0137 diterbitkan dengan tenor 12 tahun hingga 15 Januari 2037 dan nominal EUR 700 juta. "Transaksi ini menandai keberhasilan pemerintah menerbitkan global bonds dengan format SEC Registered untuk keenam belas kalinya," tulis keterangan DJPPR dalam laman resminya, Jumat (10/1). Penerbitan ini dilatarbelakangi oleh kondisi pasar yang dinamis serta prospek ekonomi global yang semakin menantang. Pembukaan transaksi dilakukan pada pagi hari sesi Asia, 8 Januari 2025, dan dilanjutkan dengan pengumuman untuk denominasi Euro saat pasar Eropa mulai beroperasi. Hasilnya, penawaran SUN tersebut menarik minat besar dari investor global, menghasilkan total orderbook sebesar USD 6,1 miliar dan EUR 2,5 miliar. Dengan tingkat permintaan yang tinggi, pemerintah berhasil menurunkan tingkat imbal hasil untuk semua tenor. Final yield SUN tenor USD 5 tahun dan 10 tahun ditetapkan masing-masing pada 5,300 persen dan 5,650 persen. Sedangkan untuk tenor EUR 8 tahun dan 12 tahun, final yield masing-masing sebesar 3,917 persen dan 4,251 persen. Keberhasilan transaksi ini menjadi bukti kepercayaan investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang kuat serta pengelolaan APBN yang solid. "Hasil penerbitan ini secara umum akan digunakan untuk pembiayaan APBN tahun 2025," tambah DJPPR dalam keterangannya. Selain itu, pemerintah memandang tingginya minat dari investor global sebagai dukungan berkelanjutan terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia. Hal ini diharapkan dapat terus memperkuat keuangan negara di tengah dinamika pasar global yang terus berubah.

Pemerintah terbitkan Surat Utang Negara berdenominasi Dollar dan Euro untuk APBN 2025, menarik minat investor global hingga USD 6,1 miliar.

Biayai APBN 2025, Pemerintah Terbitkan SUN Berdenominasi Dollar dan Euro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KEMENKEU.jpg" alt="Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012" width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana senilai Rp 18,85 triliun dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 29 Oktober 2024. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, total penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp 29,58 triliun. Kedelapan seri yang dilelang di antaranya SPN03250129 (penerbitan baru), SPN12251030 (penerbitan baru), FR0104 (pembukaan kembali), FRSDG001 (pembukaan kembali), FR0103 (pembukaan kembali), FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0105 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Serapan terbesar berasal dari seri SPN12251030 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp 3,3 triliun. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 3,53 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,15000 persen. Selanjutnya, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 3,25 triliun dari seri FR0104 yang menerima penawaran masuk Rp 4,76 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,76954 persen. Dari seri FR0098, dimenangkan dana sebesar Rp 3,1 triliun dari penawaran masuk Rp 3,19 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 7,04803 persen. Serapan berikutnya yaitu seri FR0097 yang dimenangkan sebesar Rp 3 triliun. Seri ini menerima penawaran masuk Rp 3,21 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,05661 persen. Kemudian, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 2,45 triliun dari seri FR0105. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 4,71 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,05947 persen. Seri FR0103 dimenangkan sebesar Rp 2,1 triliun. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 5,7 triliun. Adapun imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkannya 6,93985 persen. Serapan terakhir berasal dari seri FRSDG001 yang dimenangkan sebesar Rp 1,65 triliun. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 1,97 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,71911 persen. Sementara dari seri SPN03250129, pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski menerima penawaran masuk Rp 2,52 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri SPN12251030 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp 3,3 triliun. Penawaran masuknya capai Rp 3,53 triliun.

Lelang Delapan Seri SUN, Pemerintah Raup Dana Segar Rp 18,85 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/JKT-Perang-Israel-Palestina-IHSG-Ditutup-Menguat-SALMAN-TOYIBI-2JPG-2249293938.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana Rp 24 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada lelang yang dilakukan pada 27 Februari 2024. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan total penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp61,04 triliun. Adapun tujuh seri yang dilelang di antaranya SPN12240529 (pembukaan kembali), SPN12250213 (pembukaan kembali), FR0101 (pembukaan kembali), FR0100 (pembukaan kembali), FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0102 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Serapan terbesar berasal dari seri FR0100 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp7,9 triliun. Jumlah penawaran masuk untuk seri ini, yaitu Rp12,93 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,59720 persen. Berikutnya, dari seri FR0102 dimenangkan dana senilai Rp4,2 triliun dari penawaran masuk Rp8,60 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,92878 persen. Dari seri FR0098, pemerintah meraup dana Rp3,6 triliun dari penawaran masuk Rp8,87 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri tersebut yaitu 6,76997 persen. Kemudian dari seri FR0101, pemerintah menyerap dana Rp3,31 triliun dari penawaran masuk Rp17,79 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,50503 persen. Selanjutnya, pemerintah memenangkan dana sebesar Rp3,1 triliun dari seri FR0097, yang menerima penawaran masuk Rp5,44 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,84922 persen. Adapun dari seri SPN12250213, dimenangkan dana Rp1,25 triliun dari penawaran masuk Rp4,94 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,46984 persen. Terakhir, pemerintah menyerap dana Rp640 miliar dari seri SPN12240529 yang menerima penawaran masuk Rp2,43 triliun. Adapun imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,39688 persen.

Pemerintah menyerap dana Rp 24 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada lelang yang dilakukan pada 27 Februari 2024.

Pemerintah Serap Dana Rp 24 Triliun Dari Lelang Tujuh Seri SUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lanjutan-kasus-zumi-zola-anggota-dewan-berjamaah-jadi-tersangka-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Sumbar) telah mengungkap kasus dugaan penggelapan uang nasabah yang diduga dilakukan oleh seorang oknum karyawan bank berinisial SDS (39), dengan modus penerbitan Surat Utang Negara (SUN) palsu. Dilaporkan oleh JawaPos.com dari Antara, Selasa (30/1), Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Alfian Nurnas, mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers di Padang pada hari Senin, menyatakan bahwa kasus ini sedang berada dalam tahap penyidikan sejak Januari 2024. Tersangka, yang identitasnya sebagai SDS dan berjenis kelamin perempuan, telah merugikan nasabah hingga lebih dari Rp9 miliar selama enam tahun terakhir. SDS, yang memiliki latar belakang sebagai analis di Bank BNI Cabang Solok, Sumbar, diduga melakukan perbuatannya sejak tahun 2015 hingga 2023 dengan modus pemalsuan Surat Utang Negara (SUN). Menurut Alfian, SDS awalnya menawarkan kepada enam nasabah kelolaannya untuk berinvestasi pada Surat Utang Negara (SUN) dengan janji mendapatkan bunga tinggi. Setelah nasabah setuju untuk berinvestasi dengan nominal tertentu, SDS kemudian mencetak SUN palsu yang diserahkan kepada nasabah sebagai bukti investasi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01565948/pengacara-tersangka-penggelapan-uang-pt-cci-disebut-lakukan-intimidasi">Pengacara Tersangka Penggelapan Uang PT CCI Disebut Lakukan Intimidasi</a> Namun, SUN yang diterbitkan oleh SDS tidak pernah diakui oleh negara. Nasabah, setelah tertarik dengan tawaran tersebut, diarahkan untuk mengisi formulir pembukaan rekening tabungan. Uang nasabah kemudian masuk ke rekening yang dapat dikendalikan oleh SDS tanpa sepengetahuan para nasabah. Alfian menjelaskan bahwa uang yang diperoleh dari tindakan curang tersebut digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi, seperti membuka usaha sepatu dan kosmetik. Tim penyidik berhasil menyita sertifikat tanah, paspor, dan menduga bahwa uang hasil penipuan digunakan oleh tersangka untuk liburan ke luar negeri. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan di Medan. Tersangka dijerat dengan pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Jo pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2003. Kasus ini menunjukkan dampak serius terhadap kepercayaan nasabah dan memerlukan tindak lanjut yang cermat dari pihak berwajib. ***

Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Sumbar) telah mengungkap kasus dugaan penggelapan uang yang dilakukan oknum karyawan bank.

Penerbitan Surat Utang Negara Palsu Berhasil Diungkap, Waspada Bagi Investor dan Kenali Modusnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/BANK-MANDIRI-18-419566147.jpg" alt="Bank Mandiri meraih empat penghargaan sekaligus dari yang berkaitan dengan Surat Berharga Negara (SBN) pada acara Investor Meeting yang diadakan oleh Kementerian Keuangan RI." width="100%">
<figcaption>Bank Mandiri meraih empat penghargaan sekaligus dari yang berkaitan dengan Surat Berharga Negara (SBN) pada acara Investor Meeting yang diadakan oleh Kementerian Keuangan RI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Mandiri berhasil mendapatkan pengakuan atas prestasi di pasar surat berharga konvensional dan syariah. Memasuki pengujung akhir tahun 2023, Bank Mandiri meraih empat penghargaan sekaligus dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan Surat Berharga Negara (SBN) pada acara Investor Meeting yang diadakan oleh Kementerian Keuangan RI. Direktur Treasury &amp; International Banking Bank Mandiri Eka Fitra mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dan bangga atas penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan. &ldquo;Apresiasi ini adalah bukti dari kerja keras dan dedikasi tim kami dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan pemerintah. Kami akan terus berinovasi dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui pasar surat berharga,&rdquo; ujar Eka dalam keterangan resminya, Senin (18/12). Keempat penghargaan tersebut adalah Dealer Utama SUN dengan kinerja terbaik Tahun 2022, Dealer Utama dengan kuotasi SUN terbaik Tahun 2023, Dealer Utama SBSN dengan kinerja terbaik Tahun 2023, dan Dealer Utama SBSN dengan kinerja terbaik di pasar perdana Tahun 2023. Penghargaan-penghargaan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto kepada Direktur Treasury &amp; International Banking Bank Mandiri Eka Fitria di Jakarta, Kamis (14/12) lalu. Eka menjelaskan, penghargaan-penghargaan itu merupakan apresiasi atas kinerja Bank Mandiri yang unggul dalam menyerap penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang berkontribusi terhadap pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tercatat, dari total penerbitan SUN pemerintah tahun 2022, Bank Mandiri berhasil menyerap sebesar Rp 35.87 triliun atau 15,12% persen melalui mekanisme lelang. Selanjutnya, pada tahun 2023 Bank Mandiri juga berhasil menyerap sebesar Rp 30.97 triliun atau 19.12% persen dari total penerbitan SBSN di pasar perdana. Selain menyerap emisi SBN di pasar perdana, Bank Mandiri juga turut mendukung pemerintah dalam mengembangkan aktivitas transaksi SBN di pasar sekunder dengan nilai transaksi SUN pada tahun 2022 sebesar Rp 309.09 triliun atau 6,80% dibanding total volume transaksi pasar sekunder secara keseluruhan. Adapun, untuk transaksi di pasar sekunder syariah, nilai transaksi SBSN sebesar Rp 28.35 triliun atau 6,95% dibanding total volume transaksi syariah di tahun 2023. Bank Mandiri juga berperan sebagai market makers di pasar sekunder dengan memberikan kuotasi harga beli-jual surat berharga yang bersaing. Hal ini dilakukan dengan mengelola portofolio surat berharga secara optimal dan memperluas jaringan nasabah sehingga memberikan nilai tambah bagi perseroan dalam peranannya mendorong pengembangan pasar keuangan. Penghargaan ini merupakan kelanjutan dari pencapaian positif Bank Mandiri sebagai Dealer Utama SBN dengan kinerja terbaik di pasar perdana dan sekunder sejak periode 2015. Ke depan, Bank Mandiri akan terus menunjukkan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah khususnya dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan ekonomi global.

Kementerian Keuangan memberikan empat penghargaan sekaligus kepaa Bank Mandiri berkaitan dengan Surat Berharga Negara (SBN).

Dukung Pasar Surat Berharga, Bank Mandiri Sabet Empat Penghargaan dari Kementerian Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KEMENKEU.jpg" alt="Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012" width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 15,8 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada 19 September 2023 dari total penawaran yang masuk sebesar Rp 28,79 triliun. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan keempat seri SUN tersebut di antaranya SPN03231220 (penerbitan baru), SPN12240919 (penerbitan baru), FR0095 (pembukaan kembali), dan FR0100 (pembukaan kembali). Kemudian, tiga lainnya yakni FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0089 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Penyerapan terbesar berasal dari lelang SUN seri FR0100 sebesar Rp 7,85 triliun dari penawaran yang masuk senilai Rp 11,80 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan dari lelang seri tersebut adalah 6,72993 persen. Kemudian, penyerapan dana terbesar berikutnya adalah seri FR0097 dengan nominal yang dimenangkan Rp 3,4 triliun dari penawaran Rp 4,33 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan yaitu 6,93904 persen. Selanjutnya yaitu seri FR0098 dengan dana yang diraup pemerintah sebesar&nbsp;Rp 2,05 triliun dari penawaran Rp 6,05 triliun. Adapun imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri tersebut adalah 6,91984 persen. Dari seri FR0095, pemerintah meraup dana Rp 1,8 triliun dari penawaran Rp 4,09 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan yaitu 6,37971 persen. Berikutnya, pemerintah menyerap dana Rp 700 miliar dari seri FR0089. Penawaran yang masuk dari seri ini adalah Rp 1,56 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,99977 persen. Sementara dari lelang seri SPN03231220 dan SPN12240919, pemerintah memutuskan tidak menyerap dana. Jumlah penawaran yang masuk untuk seri SPN03231220 adalah Rp 430 miliar dan penawaran masuk untuk seri SPN12240919 adalah Rp 527 miliar.

Penyerapan terbesar berasal dari lelang SUN seri FR0100 sebesar Rp 7,85 triliun dari penawaran yang masuk senilai Rp 11,80 triliun.

Pemerintah Raup Rp 15,8 Triliun dari Lelang Tujuh Seri SUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/10/OBLIGASI-10-1566848123.jpg" alt="Masyarakat menyerap penawaran Obligasi Negara Ritel seri ORI023 yang ditawarkan Pemerintah dengan tawaran imbal hasil sangat kompetitif. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Masyarakat menyerap penawaran Obligasi Negara Ritel seri ORI023 yang ditawarkan Pemerintah dengan tawaran imbal hasil sangat kompetitif. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah resmi menerbitkan Obligasi Negara Ritel seri ORI023 pada 30 Juni 2023. ORI023 hadir dalam dua tipe produk, yakni ORI023-T3 dengan tenor tiga tahun dan ORI023-T6 dengan tenor enam tahun. Antusiasme masyarakat akan produk ORI023 terbilang besar. Pada hari pertama masa penawaran, ORI023 telah terjual Rp 983,96 miliar secara nasional. Menurut Angie Anandita Tjhatra, Head of Digital Marketing Bibit.id, kebanyakan investor melirik ORI023 sebagai alternatif passive income yang rendah risiko karena 100% dijamin oleh negara serta memiliki imbal hasil stabil hingga jatuh tempo. &ldquo;Para investor ORI023 akan menerima pembayaran imbal hasil (kupon) setiap bulan. Tentunya ini sangat cocok untuk mereka yang ingin menerima passive income tambahan setiap bulan hingga tiga sampai enam tahun ke depan. Di sisi lain, pajak yang dikenakan pada imbal hasil ORI023 hanya 10%, sedangkan deposito dipotong pajak 20%. Ini menjadi daya tarik tambahannya,&rdquo; kata Angie. ORI023-T3 ditawarkan dengan imbal hasil (kupon) 5,90% per tahun serta jatuh tempo tiga tahun. Pembelian minimal untuk ORI023-T3 adalah Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta dengan maksimum Rp5 miliar. Sementara itu, ORI023-T6 ditawarkan dengan dengan imbal hasil (kupon) 6,10% per tahun serta jatuh tempo enam tahun. Pembelian minimal untuk ORI023-T6 adalah Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta dengan maksimum Rp10 miliar. Kedua produk ORI023 juga dapat diperjualbelikan di pasar sekunder pada tanggal 15 September 2023. Angie menambahkan, berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh tim riset Bibit, terdapat setidaknya tiga alasan mengapa masyarakat Indonesia memilih berinvestasi Surat Berharga Negara (SBN) di Bibit. Pertama, sebagai Mitra Distribusi (midis) penjualan SBN yang secara resmi ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia di awal tahun 2022, Bibit telah menjadi midis kategori Fintech terdepan yang dipercaya oleh para investor serta bersanding dengan bank-bank besar. Kedua, Bibit juga menyediakan promo yang menarik untuk pembelian ORI023. Dengan berinvestasi ORI023 di Bibit pada periode 30 Juni-20 Juli 2023, investor juga berkesempatan mendapat cashback hingga Rp30 juta. Ketiga, dari segi kemudahan, untuk bisa berinvestasi SBN di Bibit, para pengguna cukup mengklik icon atau banner &ldquo;Surat Berharga Negara (SBN)&rdquo; di homepage aplikasi maupun website Bibit. Dalam hal ini, Bibit bermitra dengan Stockbit Sekuritas untuk mengelola pencatatan dan penyimpanan Rekening Dana Investor SBN milik investor.

Investor melirik ORI023 sebagai alternatif passive income yang rendah risiko karena 100% dijamin oleh negara dengan imbal hasil stabil.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surat utang negara

Berita Terkini