<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/SMF-1085241708.jpg" alt="Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo (dua dari kiri) dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (dua dari kanan), Kamis (20/11). (Dokumentasi Humas SMF)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo (dua dari kiri) dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (dua dari kanan), Kamis (20/11). (Dokumentasi Humas SMF)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pasar keuangan nasional mencatat tonggak baru setelah Bank Indonesia (BI) resmi menetapkan surat utang PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai underlying transaksi repurchase agreement (repo) mulai 10 November 2025. Penetapan ini menjadikan surat utang SMF sebagai surat utang korporasi pertama yang dapat direpo-kan kepada BI, sekaligus memperluas instrumen moneter BI di luar Surat Berharga Negara (SBN) dan SRBI. Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyebut, kebijakan tersebut sebagai momen bersejarah bagi industri pembiayaan perumahan nasional. Menurutnya, penetapan surat utang SMF sebagai underlying repo menunjukkan sinergi konkret antara kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.&nbsp; Sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan, SMF selama ini menjalankan peran fiskal dalam memperluas akses pembiayaan perumahan, dan kini instrumennya turut digunakan dalam operasi moneter BI. Ananta menegaskan, dukungan BI dan Kementerian Keuangan sangat penting dalam memperkuat pendanaan jangka panjang sektor perumahan, termasuk program pembangunan 3 juta rumah. "Melalui sinergi perluasan underlying repo ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis yang menciptakan pendalaman pasar keuangan dengan meningkatnya likuiditas perbankan dan pemanfaatan instrumen SMF sehingga penyaluran pembiayaan jangka panjang untuk sektor perumahan dapat semakin diperkuat," kata Ananta dalam agenda Pengenalan Surat Utang SMF Sebagai Underlying Transaksi Repo Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (20/11). Dia menuturkan, sektor perumahan memiliki multiplier effect besar dengan keterkaitan ke 185 sektor ekonomi dan nilai tambah PDB sebesar Rp 1,9 triliun per setiap investasi Rp 1 triliun. Outstanding surat utang SMF per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar Rp 25,3 triliun atau sekitar 6 persen dari total outstanding surat berharga korporasi nasional yang mencapai Rp 413 triliun.&nbsp; "Dengan rating idAAA secara nasional dan BBB secara global, surat utang SMF merupakan salah satu surat utang korporasi terbesar yang dimiliki perbankan," ungkapnya.Sebelum ditetapkan sebagai underlying repo, BI melakukan assessment selama beberapa bulan dengan menguji likuiditas, outstanding, credit rating, status entitas hingga kategori high quality liquid asset (HQLA). Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan, ada 9 bank yang sudah melakukan transaksi repo SMF dengan BI, dan sudah masuk Rp299 miliar dengan tenor satu minggu. Dia menegaskan bahwa keputusan menerima surat utang korporasi berkualitas sebagai underlying repo merupakan terobosan strategis untuk memperluas transmisi kebijakan moneter ke pasar uang dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. "Ini sangat spesial, Karena ini adalah pertama kalinya bank Indonesia itu mau menerima repo dari surat berharga, yaitu dalam bentuk repo corporate bond ini SMF walaupun pasca government ya, tapi by nature dia adalah corporate bonds," terangnya. BI menempatkan pengembangan transaksi repo sebagai prioritas dalam Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025-2030. BI menilai pasar uang akan semakin efisien apabila transaksi repo yang berbasis kolateral mendominasi aktivitas pasar. Dalam lima tahun terakhir, nilai transaksi repo meningkat tajam dari Rp 509 miliar menjadi Rp 17,8 triliun per hari. Dengan masuknya surat utang SMF sebagai underlying repo, BI optimistis pasar uang akan semakin dalam, likuid, dan mendorong pembiayaan sektor perumahan sehingga memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Bank Indonesia menetapkan surat utang SMF sebagai underlying transaksi repo, memperkuat sektor perumahan.

Transaksi Repo Surat Utang SMF Tembus Rp 299 Miliar

<div id="m#msg-f:1824483829025668407" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/Screenshot_2025-02-19-18-30-59-276_comgoogleandroidgm-edit-4037318391.jpg" alt="Ilustrasi logo WIKA. (Dok/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo WIKA. (Dok/JawaPos.com</figcaption>
</figure> </div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">JawaPos.com-WIKA Beberkan Alasan Gagal Bayar Surat Utang, Salah Satunya Minim Proyekan karena Efisiensi Anggaran Infrastruktur</div> <div id="m#msg-f:1824483829025668407-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015665789/modal-ganti-velg-doang-mobil-listrik-neta-vii-ternyata-bisa-juga-tampil-gaya">Modal Ganti Velg Doang, Mobil Listrik Neta-VII Ternyata Bisa Juga Tampil Gaya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) membeberkan sejumlah alasan yang menyebabkan pihaknya belum mampu membayar surat utang hingga jatuh tempo pada Selasa (18/2) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam keterbukaan informasi, Corporate Secretary PT Wijaya Karya Tbk Mahendra Vijaya menyampaikan bahwa perseroan saat ini sedang menghadapi keterbatasan likuiditas. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi usaha industri konstuksi yang menantang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satunya, kata Mahendra, akibat adanya pemangkasan anggaran infrastruktur oleh</div> <div dir="auto">Pemerintah di tahun 2025 yang turun signifikan dibandingkan dengan tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di sisi lain dinamika kebijakan dan kondisi proyek turut menyebabkan penyerapan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima di tahun 2024 belum dapat diserap sepenuhnya," kata Mahendra dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (19/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, kedua kondisi itulah yang mengakibatkan perseroan mengalami keterbatasan unrestrictred cash. Sehingga, kata Mahendra, perseroan mengusulkan untuk melakukan pelunasan sebagian secara prorata terhadap seri A, B dan C.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta perpanjangan sisa pokok Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II 2022 Seri A yang akan jatuh tempo pada 18 Februari 2025 selama 2 tahun, dengan menyertakan opsi beli pada setiap periode pembayaran kupon/imbal hasil dan tanpa mengubah besaran nilai kupon/imbal hasil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Usulan tersebut disampaikan dalam mekanisme RUPO dan RUPSU sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Mahendra juga membeberkan hingga Jumat (14/2) perseroan belum mendapatkan kontrak baru di tahun 2025. Padahal, jika ada pihaknya akan menggunakannya untuk menghasilkan arus kas masuk yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas keseluruhan nilai obligasi dan sukuk yang jatuh tempo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, perseroan juga berkomitmen akan terus berupaya memperoleh kontrak-kontrak baru untuk menghasilkan kas masuk. Ini dilakukan tak lain untuk memenuhi kewajiban dan keberlanjutan langkah penyehatan serta keberlangsungan bisnis perseroan ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, di tengah dinamika kondisi bisnis yang dihadapi serta upaya untuk terus melakukan transformasi, perseroan masih memerlukan waktu dan dukungan dari para pemegang obligasi dan sukuk serta para stakeholder.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, atas kewajiban jatuh tempo itu, pihaknya telah mengajukan usulan untuk pembayaran sebagian atas pokok dan melakukan perpanjangan sisa pokok dengan tetap membayarkan bunganya sesuai besaran dan jadwal dalam perjanjian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Namun atas usulan tersebut belum dapat mencapai kuorum untuk mengambil keputusan,&rdquo; tutup Mahendra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

WIKA Beberkan Alasan Gagal Bayar Surat Utang, Salah Satunya Minim Proyekan karena Efisiensi Anggaran Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/12/WhatsApp-Image-2024-01-31-at-113309-3695966187.jpeg" alt="ILUSTRASI. Pemerintah raup Rp 22 triliun dari lelang tujuh seri SUN." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pemerintah raup Rp 22 triliun dari lelang tujuh seri SUN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 22 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada 11 Juni 2024. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan total penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp 42,96 triliun. Berdasarkan keterangan resmi DJPPR, Kemenkeu, dikutip dari ANTARA Rabu (12/6), seri yang dilelang diantaranya SPN03240911 (penerbitan baru), SPN12250612 (penerbitan baru), FR0101 (pembukaan kembali), FR0100 (pembukaan kembali), FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0102 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Penyerapan terbesar berasal dari seri FR0100 dengan total nominal dimenangkan Rp 7,8 triliun. Seri ini menerima penawaran masuk Rp12,45 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,01993 persen. Serapan berikutnya dari seri FR0101 yang dimenangkan sebesar Rp 7,7 triliun dari penawaran masuk Rp 13,25 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,94998 persen. Selanjutnya, seri FR0098 dimenangkan senilai Rp 2,15 triliun dari penawaran masuk Rp 4,35 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,03964 persen. Pemerintah kemudian memenangkan dana Rp 1,9 triliun dari seri FR0102 yang menerima penawaran masuk Rp 2,48 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini 7,05959 persen. Sementara dari seri FR0097, pemerintah memutuskan untuk menyerap dana Rp 1,25 triliun dari penawaran masuk Rp 3,92 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,05986 persen. Dari seri SPN12250612, pemerintah memenangkan nominal Rp 1 triliun dari penawaran masuk Rp 4,08 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,81914 persen. Terakhir, pemerintah menyerap dana Rp 200 miliar dari seri SPN03240911 yang menerima penawaran masuk Rp 2,39 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,59000 persen.

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 22 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada 11 Juni 2024.

Surat Utang Pemerintah Laku Rp 22 Triliun, dari Lelang Tujuh Seri SUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/ronny-p-sasmita-3449725250.png" alt="Ronny P Sasmita" width="100%">
<figcaption>Ronny P Sasmita</figcaption>
</figure> SAMPAI&nbsp;hari ini, rupiah sangat rentan dan terus terancam melemah mendekati level Rp 16.000 per dolar. Ketidakpastian geopolitik global yang masih tinggi dan ancaman kenaikan suku bunga The Fed yang belum juga mereda menjadi dua persoalan utama yang memosisikan rupiah jadi sulit. Juga mempersempit pilihan-pilihan kebijakan ekonomi di ranah domestik. Ketegangan geopolitik global akibat dua perang, Rusia-Ukraina (Eropa Timur) dan Israel-Hamas (Timur Tengah), bersamaan dengan semakin sulitnya mencari titik temu geopolitik dan geoekonomi antara Amerika dan Tiongkok di Asia-Pasifik. Hal itu terus-menerus mengirimkan sinyal negatif pada harga komoditas minyak dunia. Dengan kata lain, ancaman kenaikan harga komoditas global sudah di depan mata. Jika langkah-langkah geopolitik para pemain utama di kancah dunia tak membuahkan kepastian ke arah yang lebih baik, &rdquo;rezim harga minyak tinggi&rdquo; akan datang secara perlahan. Lalu, menggerus ekspektasi ekonomi domestik yang diperjuangkan dalam beberapa waktu terakhir di sini. Hal tersebut berpadu padan dengan semangat hawkish dari Bank Sentral Amerika (The Fed) dalam memandang progres positif yang telah ditorehkan perekonomian Negeri Paman Sam. Akibatnya, probabilitas kenaikan suku bunga The Fed di setiap pertemuan FOMC (Forum Open Market Committee) makin tinggi di waktu-waktu mendatang. Alhasil, para investor global berlomba-lomba mengamankan aset finansial ke instrumen-instrumen berkategori safe haven. Juga berpacu dalam mencari surat utang murah di pasar keuangan Amerika. Sebagaimana diketahui, setiap kenaikan suku bunga The Fed bakal menekan harga surat utang-surat utang yang diterbitkan sebelum suku bunga dinaikkan. Kondisi itu mengakibatkan harganya serta-merta jatuh. Mengapa? Sebab, imbal hasil dari surat utang yang diterbitkan sebelum suku bunga naik akan kalah bersaing dengan imbal hasil surat utang yang diterbitkan setelah suku bunga naik. Imbasnya, para pemegang surat utang berimbal hasil suku bunga lama bakal melepaskan aset finansial yang mereka pegang dengan harga yang jauh lebih murah untuk menghindari penurunan nilai aset lebih lanjut akibat semangat hawkish The Fed yang belum juga mereda. Risiko lanjutannya, dana segar berkategori hot money dari negara-negara emerging market akan &rdquo;kepincut&rdquo; untuk mendapatkan limpahan surat utang murah yang mereka pegang sampai masa maturity period dalam denominasi dolar di satu sisi dan atau ingin mencicipi imbal hasil tinggi dari suku bunga yang terbit setelah suku bunga The Fed naik di sisi lain. Tak pelak, sinyal ancaman capital outflow menyala di negara berkembang seperti Indonesia. Lantas, pertanyaannya, bagaimana konsekuensinya ke APBN? Karena asumsi rupiah di APBN 2023 masih Rp 14.800 per dolar AS, harus diakui bahwa dampak pelemahan rupiah yang melampaui asumsi memang cukup signifikan pada APBN. Pertama, depresiasi rupiah yang mendekati Rp 16.000 per dolar bakal membuat subsidi BBM bengkak. Sekalipun misalnya harga minyak dunia masih berada dalam rentang asumsi APBN. Sebab, penghitungan ICP (Indonesian crude price) berdasar mata uang dolar. Jadi, mau tak mau, biaya impor BBM akan naik tajam karena nilai satu dolar tak lagi sesuai dengan asumsi APBN. Hal itu bisa terjadi karena sekitar setengah kebutuhan BBM domestik kita diimpor dari pasar global yang dibayar memakai dolar. Boleh jadi APBN masih terbilang kuat secara fiskal untuk menahan tekanan depresiasi mata uang Garuda sebagaimana yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini. Namun, penulis cukup yakin para pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan fiskal nasional sedang waswas melihat perkembangan kurs mata uang Garuda ini. Bagaimanapun, setiap pelemahan rupiah bakal menggerus kapasitas fiskal nasional, yang semestinya bisa digunakan untuk keperluan pembiayaan pembangunan lainnya. Masalah fiskal kedua akibat depresiasi rupiah adalah pembengkakan utang luar negeri Indonesia. Hal ini bisa terjadi justru tanpa kenaikan nominal utang dolar Indonesia. Jadi, sekalipun tak ada penambahan utang luar negeri, kurs dolar terhadap rupiah naik tajam sebagaimana yang terjadi hari ini. Otomatis, nominal rupiah yang dibutuhkan untuk membayar satu dolar utang luar negeri juga akan naik sesuai dengan pergerakan harga rupiah. Hal serupa bakal dialami perusahaan-perusahaan yang memiliki utang dalam denominasi dolar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/piala-dunia-u-17/013207436/timnas-indonesia-u-17-bakal-bertolak-ke-surabaya-siap-bertempur-di-stadion-gbt">Timnas Indonesia U-17 bakal Bertolak ke Surabaya, Siap Bertempur di Stadion GBT</a> Ilustrasi sederhananya, jika misalnya nilai cicilan utang adalah USD 1.000 dengan asumsi nilai tukar sebelumnya sebesar Rp 14.800 per dolar, nominal rupiah yang dibutuhkan untuk mencicil adalah Rp 14.800.000. Namun, jika rupiah melemah menjadi Rp 16.000 per dolar, mendadak cicilan utangnya di dalam rupiah menjadi Rp 16.000.000. Terjadi pertambahan utang dalam rupiah sekitar Rp 1.200.000 tanpa kenaikan nominal utang dalam dolarnya. Artinya, secara fiskal, anggaran yang telah ditetapkan di dalam APBN 2023 akan terpakai untuk menutup selisih dua pos anggaran di atas. Pertama, anggaran untuk subsidi BBM akan bengkak tajam karena biaya impor BBM naik. Kedua, anggaran untuk cicilan utang luar negeri juga akan bengkak karena terjadi pertambahan rupiah yang dibutuhkan untuk membayar satu dolar utang luar negeri. Sementara itu, selain sisi negatif, tentu ada juga sisi positifnya untuk APBN. PNBP dari sisi ekspor dan impor serta berbagai pendapatan pajak dari aktivitas ekspor impor juga bakal ikut naik. Sebab, dana yang didapat eksportir dan dana yang dikeluarkan importir tentu akan ikut naik, yang berimbas pada nominal pajak yang mereka bayarkan kepada negara.&nbsp;(*) <hr /> *) RONNY P. SASMITA,&nbsp;analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution

Sampai hari ini, rupiah sangat rentan dan terus terancam melemah mendekati level Rp 16.000 per dolar. Banyak faktor yang mempengaruhinya.

Lampu Kuning Fiskal Depresiasi Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/PERRY-25-572199382.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG bulan Juli 2023, Selasa (25/7). (Foto: Tangkapan layar YT BI)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG bulan Juli 2023, Selasa (25/7). (Foto: Tangkapan layar YT BI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rating and Investment Information, Inc. (R&amp;I) meningkatkan outlook Indonesia. Keputusan tersebut didukung oleh kinerja dan ketahanan ekonomi yang terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ditambah, inflasi dan defisit fiskal dalam negeri yang kembali dalam target lebih cepat dari perkiraan. Lembaga pemeringkat itu menaikkan level outlook ekonomi Indonesia menjadi positif dari sebelumnya stabil. Selain itu, juga mempertahankan peringkat di level BBB+ (dua level di atas tingkat terendah investment grade). "Peningkatan outlook Indonesia menunjukkan keyakinan kuat pemangku kepentingan internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan pasar keuangan yang meningkat," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Rabu (26/7). Menurut dia, kepercayaan dunia internasional ini didukung oleh kredibilitas dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara pemerintah dan BI. Meski begitu, perlu untuk terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global maupun domestik. Sehingga dapat merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.&nbsp;"Dengan begitu, mendukung percepatan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan," jelasnya. R&amp;I menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap solid pada 2023, meski sedikit tertahan pada paruh kedua. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) akan berada pada kisaran 5-5,3 persen pada 2023. Kebijakan struktural yang ditempuh pemerintah terkait perbaikan lingkungan bisnis, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pencapaian target pertumbuhan jangka menengah. Ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5 persen pada 2024 dan beberapa tahun selanjutnya. Stabilitas harga akan tetap terjaga didukung oleh disiplin kebijakan moneter dan penguatan sinergi melalui tim pengendalian inflasi nasional dan daerah. Dari sisi eksternal, surplus transaksi berjalan 2021 dan 2022 mencerminkan perbaikan terms of trade sejalan dengan kenaikan harga komoditas. Transaksi berjalan akan kembali defisit pada beberapa tahun ke depan, namun dalam kisaran yang terkendali, sehingga tetap mendukung ketahanan eksternal Indonesia. Dari sisi fiskal, tercapainya target defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB satu tahun lebih awal. R&amp;I meyakini pada 2023 penerimaan pemerintah akan tetap kuat. Didukung oleh kebijakan reformasi pajak dan pengeluaran pemerintah yang tetap terkendali sesuai target. Pemerintah memperkirakan defisit fiskal 2023 akan mencapai 2,3 persen dari PDB, lebih rendah dari target awal sebesar 2,8 persen dari PDB. Sehingga berdampak pada rasio utang pemerintah terhadap PDB yang menurun. Dari sisi moneter, Perry menegaskan, saat ini rupiah masih terkendali dan stabil. Bahkan secara secara year-to-date, menguat 3,63 persen. Kinerja tersebut lebih baik dibandingkan peso Filipina, rupee India, dan baht Thailand&nbsp;yang juga menguat masing-masing sebesar 1,78 persen, 1,11 persen, dan 0,42 persen. Di sisi lain, juga mendukung terkendalinya inflasi dalam negeri. Perry menyadari ketidakpastian ekonomi global tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi global 2023 diprakirakan tetap sebesar 2,7 persen, namun disertai dengan pergeseran sumber pertumbuhan. Pertumbuhan AS dan beberapa negara maju di Eropa diprakirakan lebih baik. Terutama dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga seiring dengan perbaikan upah dan keyakinan konsumen. Pertumbuhan ekonomi Jepang juga masih kuat ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor yang membaik. Sementara, pertumbuhan ekonomi Tiongkok lebih rendah, sejalan dengan tertahannya konsumsi dan investasi, terutama sektor properti. "Tekanan inflasi di negara maju masih relatif tinggi dipengaruhi oleh perekonomian yang lebih kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Faktor-faktor tersebut yang mendorong kenaikan lebih lanjut suku bunga kebijakan moneter di negara maju. Termasuk FFR (Fed Fund Rate)," jelas Perry. Perkembangan tersebut lantas mendorong aliran modal ke negara berkembang lebih selektif. Sekaligus meningkatkan tekanan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia. Sehingga memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi risiko rambatan global. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menyatakan, nilai transaksi penggunaan mata uang lokal alias local currency transaction (LCT) dengan negara mitra terus mengalami pertumbuhan. Hingga Juni 2023, nilai transaksi LCT sudah menembus USD 3,2 miliar atau berkisar Rp 48,06 triliun. "Alhamdulillah trennya terus menunjukkan perbaikan di bulan Juni. Total nilai transaksi LCT selama enam bulan pertama 2023 lebih baik dibandingkan tahun lalu," terangnya. Transaksi LCT terbanyak tahun ini dilakukan dengan Malaysia mencapai USD 1,2 miliar atau setara Rp 18 triliun. Jumlah transaksi LCT yang dilakukan dengan Negeri Jiran mencakup 38 persen dari total keseluruhan transaksi. Kemudian diikuti Jepang 23 persen dan Thailand 20 persen. Rating and Investment Information, Inc. (R&amp;I) pada 25 Juli 2023 -Naik ke level positif. -Mempertahankan Sovereign Credit Rating di BBB+. -Proyeksi pertumbuhan PDB 2023 di 5-5,3 persen. -Proyeksi pertumbuhan PDB 2024 dan tahun berikutnya di 5 persen. -Defisit fiskal di 2,3 persen Sumber: laporan R&amp;I

Lembaga pemeringkat R&I menaikkan level outlook ekonomi Indonesia menjadi positif dari sebelumnya stabil.

Outlook Ekonomi RI Naik dari Stabil jadi Positif, R&I Lihat Sejumlah Indikator Berikut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PGN-OK.jpg" alt="Ilustrasi petugas lapangan PGN tengah memeriksa jaringan gas untuk pelanggan rumah tangga. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas lapangan PGN tengah memeriksa jaringan gas untuk pelanggan rumah tangga. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berhasil melakukan pembelian kembali (buyback) surat utang senilai USD 499,85 juta atau setara sekitar Rp 7,43 triliun (kurs Rp 14.875). Aksi ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk mengelola utang dengan lebih terukur, prudent dan efisien, sehingga akan semakin memperkuat eksekusi setiap rencana bisnis ke depan. Surat utang yang dilunasi kali ini adalah sisa pokok Senior Notes due 2024 sebesar USD 950 juta atau setara Rp 14,2 triliun (kurs Rp 14.940) yang masa penawaran tender (tender offer)-nya telah habis. Setelah buyback ini nilai surat utang PGN yang tidak terserap tersisa USD 450,14 juta. &ldquo;Penggunaan fasilitas pinjaman dan kas internal untuk pembayaran kembali surat utang tidak berdampak terhadap likuiditas perseroan,&rdquo; ungkap Corporate Secretary PGN, Rachmat Hutama dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Direncanakan sebelumnya, PGN melaksanakan tender offer untuk membeli secara tunai seluruh obligasi senior berbunga 5,1 persen yang jatuh tempo tahun 2024. Harga penawaran tender sebesar USD 1.006 per USD 1.000. yang akan didanai menggunakan dana pinjaman komersial eksternal dan dana internal perusahaan. Rachmat menjelaskan, tender offer ini dilakukan sebagai langkah proaktif perseroan dalam mengelola obligasi atau surat utang yang akan jatuh tempo. Masa penawaran tender berlaku hingga 25 Mei 2023 pada pukul 17.00 waktu New York, kecuali diperpanjang atau dihentikan lebih awal seperti yang dijelaskan dalam memorandum penawaran tender. Langkah strategis PGN untuk menata kembali pinjaman telah berlangsung sejak tahun lalu. Pada Desember 2022 PGN melakukan pembelian kembali obligasi dengan jumlah pokok agregat sebesar USD 400 juta menggunakan dana internal perusahaan. Pasca tender offer utang obligasi perusahaan menyusut dari USD 1,7 miliar menjadi sekitar USD 1,3 miliar. Sebagai subholding gas Pertamina, PGN terus menunjukkan kinerja yang solid. Pekan lalu (30/5) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PGN menetapkan pembagian dividen sebesar USD 228,36 juta. Nilai dividen tersebut setara dengan 70% dari laba bersih PGN pada tahun buku 2022 sebesar USD 362 juta atau Rp 141,05 per saham. Dengan harga saham PGAS yang ada di Rp 1.430 per saham, yield dividen Perusaaan Gas Negara mencapai 9,86 persen.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berhasil melakukan pembelian kembali (buyback) surat utang senilai USD 499,85 juta atau Rp 7,43 triliun.

Perkuat Kinerja Keuangan, PGN Buyback Obligasi Senilai Rp 7,43 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kiri) dan Deputi Gubernur Erwin Rijanto (kanan)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kiri) dan Deputi Gubernur Erwin Rijanto (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengembangan pasar uang merupakan salah satu fokus utama dalam bauran kebijakan Bank Indonesia (BI). Melakukan perluasan dan penguatan transaksi repurchase agreement (repo), khususnya perbankan. Sebab, pasar repo memiliki peran sebagai anchor dari money market dan bond market. "Oleh karena itu pengembangan repo tidak hanya memiliki dampak pada pengembangan pasar uang. Namun juga pasar keuangan secara luas," kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam penandatanganan perjanjian induk repo dan sosialisasi transaksi repo di Hotel Kempinski, Senin (29/5). Meski demikian, lanjut Destry, upaya pengembangan pasar repo tidak bisa dikerjakan sendiri. Membutuhkan sinergi dengan para stakeholder dan pelaku industri keuangan. Sejak 2020, melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK), BI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengorkestrasi berbagai inisiatif kebijakan. Alhasil, transaksi repo berada dalam tren peningkatan. Tahun ini, secara year-to-date (YtD), rata-rata harian transaksi mencapai Rp 11,4 triliun. Meningkat 57 persen dibandingkan 2022. Angka tersebut jauh meningkat dari kondisi sebelum pandemi Covid-19. Pada 2019, rata- rata transaksi harian repo hanya sekitar Rp 700-800 miliar per hari. Jumlah pelaku hanya sebanyak 12 bank. "Sekitar 34 bank di tahun ini,&rdquo; ujarnya. Peningkatan itu sekaligus memecah stigma bahwa hanya perbankan/pelaku usaha yang melakukan repo tengah dalam kesulitan likuiditas. Padahal aktivitas repo sangat lazim dilakukan secara global. Serta lebih aman ketimbang call money yang sifatnya uncolateralized. Destry menilai, pasar repo akan semakin aktif lagi ke depan. Didorong tiga faktor utama. Antara lain, repo memegang peran penting dalam pembiayaan ekonomi nasional. Khususnya dalam kaitannya dengan pasar surat utang. Lalu, rencana implementasi kebijakan primary dealers (PDs) tahun depan dan penguatan di pasar keuangan melalui implementasi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Menurut dia, pasar repo yang likuid dan efisien akan mendorong perkembangan pasar uang. Sekaligus pasar sekunder surat berharga, khususnya surat berharga negara (SBN) yang saat ini menjadi pilihan kolateral utama dalam transaksi repo. Apalagi saat ini, mayoritas SBN dimiliki oleh perbankan. "Sekitar 24 persen dari SBN atau sekitar Rp 1.300-an triliun bonds dimiliki oleh perbankan," jelas Destry. Adanya UU PPSK diharapkan akan mendorong pasar repo. Sejalan dengan adanya penegasan mengenai wewenang BI, closed out netting, dan penguatan infrastruktur pasar keuangan. Seperti, transaksi repo nantinya dapat melalui Central Clearing Counterparty (CCP). "Transaksi repo akan jadi lebih efisien dan efektif, sekaligus untuk memitigasi risiko counterparty," tandasnya. Transaksi repo merupakan kontrak jual-beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Efek dalam perjanjian induk repo ini berupa surat utang. Termasuk fasilitas repo syariah yang menjadi sebuah terobosan signifikan bagi sektor perbankan. Head of Shariah Banking Maybank Indonesia Romy Buchari mengapresiasi pelaksanaan perjanjian repo induk. Menurut dia, pengembangan pasar repo dapat menjadi pondasi penting dalam pengembangan pasar keuangan nasional. Khususnya keuangan syariah dalam mengelola likuiditas lembaga perbankan syariah di Indonesia. Keterlibatan unit usaha syariah (UUS) Maybank Indonesia merupakan komitmen memajukan ekonomi Indonesia. Mengingat, industri keuangan syariah tanah air memiliki potensi pengembangan yang cukup menjanjikan. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah OJK hingga Februari 2023, total aset UUS mencapai Rp 245,8 triliun. Meningkat dari Rp 218,4 triliun pada Februari tahun lalu. Romy menilai, inisiatif BI dapat mendukung pengembangan bisnis dan likuiditas UUS Maybank Indonesia. "Fasilitas repo ini tentunya dapat menjadi bentuk kemitraan yang saling menguntungkan antar sesama pelaku perbankan syariah dan berkontribusi positif terhadap kinerja bank," bebernya. Pada kuartal I 2023, UUS Maybank Indonesia mencatat laba operasional sebelum provisi naik 32 persen menjadi Rp 225 miliar. Serta, kenaikan signifikan laba sebelum pajak sebesar 178,4 persen menjadi Rp 236 miliar. Total aset UUS juga tumbuh menjadi Rp 39,61 triliun. Menyumbang kontribusi terhadap total aset Maybank Indonesia (bank only) sebesar 26,4 persen. Selain itu, pembiayaan UUS tumbuh menjadi Rp 24,74 triliun. Terutama pembiayaan pada segmen usaha kecil menengah (UKM) dan ritel. Rasio non-performing financing (NPF) membaik dari 4 persen menjadi 2,7 persen secara gross dan di posisi 2,1 persen secara net. Rata-rata Harian Transaksi Repo 4 Tahun Terakhir -2020: Rp 500 miliar -2021: Rp 4,4 triliun -2022: Rp 7,3 triliun -2023: Rp 11,44 triliun Jumlah Pelaku Repo -2020: 13 bank -2021: 27 bank -2022: 30 bank -2023: 34 bank Sumber: Bank Indonesia

Tahun ini, secara year-to-date (YtD), rata-rata harian transaksi mencapai Rp 11,4 triliun. Meningkat 57 persen dibandingkan 2022.

Penguatan Pasar Repo sebagai Anchor Pasar Keuangan dan Surat Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/SRI-MULYANI-182943358.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana mengurangi penerbitan surat utang berupa surat berharga negara (SBN). Ini dikarenakan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga saat ini cukup baik. "Penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan, karena &nbsp;kondisi keuangan negara yang cukup baik pada kuartal I ini," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa bulan Mei 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/5). Adapun pada kuartal I 2023, APBN mencetak surplus sebesar Rp 128,5 triliun. Surplus tersebut pun terus meningkat menjadi Rp 234,7 triliun per April 2023. Surplus terjadi karena terdapat lonjakan penerimaan negara yang cukup besar, yakni mencapai Rp 1.000,5 triliun atau naik 17,3 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dalam empat bulan pertama tahun ini. Sedangkan, realisasi belanja negara baru sebesar Rp 765,8 triliun. Sri Mulyani menuturkan, penerbitan SBN neto per April 2023 mencapai Rp 240 triliun atau 33,7 persen dari target APBN yang sebesar Rp 712,9 triliun. Realisasi tersebut meningkat 68,8 persen (yoy) dari sebesar Rp 142,2 triliun. Kenaikan tersebut seiring dengan antisipasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, maupun suku bunga di dalam negeri. Selain penerbitan SBN, pemerintah turut melakukan pinjaman neto sebesar Rp 3,9 triliun atau turun 72,7 persen (yoy). Dengan demikian, ia menyebutkan secara keseluruhan realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 243,9 triliun atau tumbuh 55,9 persen (yoy) dari Rp 156,4 triliun. "Dalam hal ini, realisasi pembiayaan utang telah mencapai 35 persen dari target APBN yang sebesar Rp 696,3 triliun," imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Dengan pengelolaan yang bijaksana dan akuntabel, dirinya menuturkan realisasi pembiayaan terjaga baik dalam mendukung kinerja APBN. Pengelolaan dan waktu penerbitan utang, baik melalui SBN dan pinjaman, terkendali sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023.

Surplus APBN 2023 per April tercatat Rp 234,7 triliun, naik dari posisi kuartal I yang sebesar Rp 128,5 triliun.

Surplus APBN Bikin Happy, Sri Mulyani Berencana Kurangi Penerbitan Surat Utang Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/obligasi.png" alt="ILUSTRASI. Surat Utang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Surat Utang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 12 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara yang mendapatkan penawaran masuk senilai Rp 30,45 triliun. Dana tersebut akan dipakai untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.  Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, keenam seri sukuk negara dimaksud yaitu SPNS08082023 (reopening), PBS036 (reopening), PBS003 (reopening), PBSG001 (reopening), PBS037 (reopening), dan PBS033 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Pemerintah meraup dana terbanyak dari seri PBS037 sebesar Rp 3,65 triliun yang mendapatkan penawaran Rp 5,59 triliun, dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,11999 persen.  Kendati demikian, penawaran terbesar masuk kepada lelang seri PBS036 yakni Rp 8,11 triliun sehingga diserap dana Rp 3,6 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,28983 persen. Serapan dana terbesar selanjutnya berasal dari lelang seri PBS003 yaitu Rp 1,7 triliun yang mendapatkan penawaran Rp 4,95 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,40162 persen.  Kemudian dari seri PBS033 yang memiliki tenor terpanjang, diraup dana senilai Rp 1,3 triliun dari penawaran masuk R p4,42 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,25969 persen. Dana terbesar berikutnya diserap dari lelang seri PBSG001 sebanyak Rp1,25 triliun yang mendapatkan penawaran masuk Rp 2,4 triliun. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan dari lelang seri ini tercatat 6,57986 persen.  Terakhir, dari lelang SPNS08082023 diserap dana Rp 500 miliar yang mendapatkan penawaran masuk Rp 4,97 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,868 persen.

Lelang Enam Seri Sukuk, Pemerintah Serap Dana Rp 12 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/thumb_93_37_pemesanan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerbitan surat berharga negara (SBN) ritel mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Sejak pemerintah membuka masa penawaran pada 19 Januari sampai 9 Februari 2023, seri saving bond ritel (SBR) 012 mencatatkan total pemesanan mencapai Rp 22,18 triliun.  SBR012 menjadi obligasi ritel pertama yang diterbitkan pemerintah pada tahun ini dari total delapan seri yang akan dirilis. Direktur Surat Utang Negara (SUN) Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan menyatakan, nilai pemesanan sebesar Rp 22,18 triliun menjadi rekor tertinggi sepanjang penerbitan SBN ritel non-tradable melalui online e-SBN. Dari dua jenis tenor SBR012 yang dilepas, minat tertinggi pada tenor dua tahun.  "Pemesanan untuk tenor dua tahun sebesar Rp 16,73 triliun. Sedangkan tenor empat tahun senilai Rp 5,45 triliun. Dalam penjualannya, pemerintah menunjuk 29 mitra distribusi untuk penjualan SBR012," beber Deni di Jakarta akhir pekan lalu.

Cetak Sejarah, Nilai Pemesanan SBR012 Capai Rp 22,18 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surat utang

Berita Terkini