<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/WhatsApp-Image-2026-01-29-at-113054-1805493317.jpeg" alt="Dari kiri: Ghansham Anand, Nindyo Pramono, dan Bambang Sugeng Ariadi di PN Surabaya, Selasa (27/1). Bambang Sugeng tidak menantongi tugas dari Unair untuk memberikan kesaksian. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dari kiri: Ghansham Anand, Nindyo Pramono, dan Bambang Sugeng Ariadi di PN Surabaya, Selasa (27/1). Bambang Sugeng tidak menantongi tugas dari Unair untuk memberikan kesaksian. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua dosen Fakultas Hukum Unair menjadi ahli dalam perkara gugatan Dahlan Iskan terhadap direksi PT Jawa Pos tekait permintaan dokumen risalah RUPS di PN Surabaya, Selasa (27/1). Yakni, Bambang Sugeng Ariadi yang dihadirkan pihak Dahlan dan Ghansham Anand yang dihadirkan PT Jawa Pos. Namun, hanya Ghansham yang mengantongi surat tugas untuk menjadi ahli dalam perkara tersebut. Sementara itu, Bambang melampirkan surat tugas dari Asosiasi Pengajar Hukum Perdata (APHK). Pengacara PT Jawa Pos E.L. Sajogo meragukan kapasitas Bambang sebagai ahli karena tidak melampirkan surat tugas dari Unair. "Pendapat beliau (Bambang) tidak mewakili Unair karena Unair telah menugaskan Pak Ghansham. Keahlian Pak Bambang perlindungan konsumen yang tidak relevan dengan perkara ini," ujar Sajogo. Dekan Fakultas Hukum Unair Hadi Subhan memastikan bahwa Bambang tak mengantongi surat tugas dari Unair. "Yang dapat surat tugas dari Fakultas Hukum Unair adalah Pak Ghansham Anand," kata Hadi. Selain itu, kebijakan Fakultas Hukum Unair hanya menugaskan satu pengajarnya sebagai ahli dalam satu perkara. Unair melarang ada dua ahli yang berbeda pendapat dalam perkara yang sama. "Karena sudah memberikan surat tugas ke Pak Ghansham, jadi FH Unair tidak mengeluarkan surat tugas yang lain untuk pihak sebaliknya. Sebab satu institusi tidak etis kalo secara sengaja mengeluarkan surat tugas kedua belah pihak yang berperkara," ujarnya. (gas)

Dua dosen Fakultas Hukum Unair menjadi ahli dalam perkara gugatan Dahlan Iskan tidak mengantongi surat tugas.

Bambang Sugeng, Ahli dari Dahlan Iskan Tak Kantongi Surat Tugas dari Unair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/20/WhatsApp-Image-2024-06-19-at-232600-2537424338.jpg" alt="PAN Surabaya yang memberikan surat tugas kepada Eri Cahyadi untuk kontestasi Pilkada Surabaya." width="100%">
<figcaption>PAN Surabaya yang memberikan surat tugas kepada Eri Cahyadi untuk kontestasi Pilkada Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satu per satu, Eri Cahyadi mengantongi surat tugas dari partai-partai selain PDIP untuk maju Pilkada Surabaya. Setelah Demokrat Surabaya, giliran Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya yang memberikan surat tugas kepada Eri Cahyadi untuk kontestasi Pilkada Surabaya pada November. Sekretaris DPD PAN Surabaya Juliana Evawati mengatakan, pemberian surat tugas (ST) untuk Eri Cahyadi dilakukan pada Rabu (19/6). Dia memastikan jika pemberian ST tersebut baru untuk Eri Cahyadi. &rdquo;Ya memang betul PAN Surabaya sudah memberikan ST atau surat tugas untuk Pak Eri Cahyadi sebagai Calon Kepala Daerah (Cakada) di Pilkada Surabaya,&rdquo; terang Juliana Evawati atau akrab disapa Ning Jeje itu di DPW PAN Jawa Timur. Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD Surabaya itu mengonfirmasi bahwa ST untuk Calon Wakil Kepala Daerah (Cawakada) dari PAN belum diturunkan. ST untuk Cawakada, lanjut Ning Jeje, biasanya dibarengkan dengan surat keputusan (SK). Ning Jeje masih belum bisa membeberkan kapan SK itu keluar dari PAN Surabaya untuk Eri Cahyadi dan pendampingnya. &rdquo;Kalau ditanya siapa cawakadanya, kami masih berkomunikasi secara insentif. Termasuk dengan Pak Eri Cahyadi dan partai internal kami. Kami masih berupaya mengusung atau mengusulkan Ketua DPD PAN Surabaya Mahsun Jayadi,&rdquo; jelas Juliana Evawati. Kendati demikian, menurut Jeje, tidak menutup potensi-potensi nama lain juga turut muncul. Legislator Komisi D DPRD Surabaya itu memastikan bahwa ST untuk Eri Cahyadi digunakan berkomunikasi secara insentif ke depan. Lantas, apa pertimbangan PAN Surabaya melabuhkan hati kepada Eri Cahyadi untuk Pilkada Surabaya mendatang? Jeje menyatakan bahwa Eri Cahyadi memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan membuat Surabaya bisa lebih baik lagi. Dengan meneruskan pembangunan yang sudah baik seperti saat ini.

Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya yang memberikan surat tugas kepada Eri Cahyadi untuk kontestasi Pilkada Surabaya pada November

PAN Surabaya Serahkan Surat Tugas ke Eri Cahyadi untuk Pilkada, Bagaimana Nasib Armuji?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/20/WhatsApp-Image-2024-06-19-at-232852-3015504164.jpg" alt="Firhando Gumelar (dua dari kanan) mendapatkan rekomendasi dari PAN untuk Pilwali Batu 2024." width="100%">
<figcaption>Firhando Gumelar (dua dari kanan) mendapatkan rekomendasi dari PAN untuk Pilwali Batu 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pilwali Kota Batu semakin ramai. Salah satu informasi yang didapat adalah Firhando Gumelar, Bakal Calon Wali Kota Batu, secara resmi sudah mendapatkan surat rekomendasi dan surat tugas dari PAN untuk maju di Pilwali 2024. Penerimaan surat rekomendasi itu telah dilakukan di Surabaya, Rabu (19/6). Penyerahan surat rekomendasi itu diberikan Pimpinan PAN Jawa Timur Ahmad Rizki Sadig. Ketika dikonfirmasi, Mas Gum sapaan akrab Firhando Gumelar, membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, surat rekomendasi dan surat tugas tersebut adalah amanah besar yang diterima untuk Pilwali. Dia berterima kasih kepada PAN yang sudah percaya kepadanya untuk maju di Pilwali Batu 2024. Selama ini, hubungan dengan PAN sangat baik. Komunikasi yang dijalin sudah sangat intim dan dalam untuk membawa Kota Batu semakin bersinar di masa depan. Karena itu, lanjut dia, surat rekomendasi itu merupakan tanggung jawab besar. Dia mengaku akan mengabdikan diri untuk warga Kota Batu secara penuh. &rdquo;Alhamdulillah, komunikasi dengan PAN terjalin sangat baik dan intens. Kami mengabdikan diri sebagai calon Wali Kota Batu. Dengan turunnya rekom dan surat tugas ini, Kami berterima kasih dan apresiasi untuk Saudaraku PAN,&rdquo; kata Firhando Gumelar dalam keterangan resminya, Rabu (19/6) malam. Dia juga berterima kasih kepada Ketua DPW PAN Jawa Timur Rizki Sadeg, yang terus memberikan support kepada dirinya sebagai anak muda yang ingin mengabdikan diri ke politik dan membangun daerah. Dia sangat optimistis, dengan surat tugas dan rekomendasi, dirinya beserta seluruh kader dan simpatisan PAN, Kota Batu akan bisa dimenangkan dan bisa sama-sama menyongsong masa depan baru untuk Batu yang lebih sejuk. &rdquo;Yang terhormat Pak Ketua DPW PAN Jatim Rizki Sadiq, terus berkenan memberi support, dukungan, dan kesempatan kepada kami, anak-anak muda, untuk boleh berpartisipasi dan memimpin dalam&nbsp; pembangunan kota. Kami optimistis dalam kontestasi pesta demokrasi Pilkada 2024, Mohon doa restu dan dukungan sekalian,&rdquo; kata Firhando Gumelar.

Bakal Calon Wali Kota Batu Firhando Gumelar mendapatkan surat rekomendasi dan surat tugas dari PAN untuk maju di Pilwali 2024

Firhando Gumelar Dikabarkan Dapat Rekom PAN Pilwali Batu, Ini Katanya

Surat Tugas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Surat Tugas

Berita Terkini

Bambang Sugeng, Ahli dari Dahlan Iskan Tak Kantongi Surat Tugas dari Unair

PAN Surabaya Serahkan Surat Tugas ke Eri Cahyadi untuk Pilkada, Bagaimana Nasib Armuji?

Firhando Gumelar Dikabarkan Dapat Rekom PAN Pilwali Batu, Ini Katanya

Download Aplikasi JawaPos.com