<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-jual-orang-ke-timur-tengah-kantor-pt-kensur-hutama-digeledah_m_198460.jpeg" alt="Ilustrasi: Bareskrim Polri" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Bareskrim Polri</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengembalikan barang bukti berupa sertifikat tanah milik Brata Ruswanda di&nbsp; Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Sertifikat ini sebelumnya dipegang oleh penyidik&nbsp;untuk keperluan penyelidikan kasus dugaan penyerobotan lahan 10 hektare milik&nbsp;Brata selaku ahli waris Wiwik Sudarsih. Kuasa hukum ahli waris tanah Wiwik Sudarsih, Poltak Silitonga mengatakan, pihaknya diminta oleh penyidik untuk mengambil sertifikat yang ditahan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu (26/2). "Kami datang hari ini untuk mengambil berkas ini semua, dokumen-dokumen ini dikembalikan yang dulu ditahan," ungkap Poltak. Poltak menyampaikan, sertifikat kliennya sudah dipegang penyidik bertahun-tahun lamanya. Setelah serangkaian proses hukum berjalan akhirnya penyidik mengembalikannya. Meski telah dikembalikan, Poltak menyatakan tidak akan mencabut laporan kliennya di Propam Polri. Hal ini menyusul adanya pernyataan yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut palsu. "Bapak Brigjen Djuhandhani itu harus menarik kata-katanya yang mengatakan surat kami itu palsu. Kalau beliau tak menarik kata-kata yang mengatakan surat kami palsu, kami akan terus memproses beliau secara hukum," ucapnya. Selain itu, Poltak mempertanyakan progres penyelidikan kasus dugaan penguasaan 10 hektare lahan milik kliennya terhadap mantan Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Nurhidayah. "Tujuan saya datang ke sini untuk mengambil surat-surat yang ada di Mabes Polri. Pokoknya, apa pun alasannya seharusnya diberikan, karena itu kan kita sudah meminta, sudah lebih dari empat kali kami datang ke sini," kata Wiwik.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengembalikan barang bukti berupa sertifikat tanah milik Brata Ruswanda.

Bertahun-tahun Ditahan, Penyidik Bareskrim Polri Kembalikan Sertifikat Tanah ke Pelapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/1000028496-569858222.jpg" alt="Penyidik Polres Bintan kabulkan penangguhan penahanan mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Hasan, Sabtu (3/8). (Humas Polres Bintan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penyidik Polres Bintan kabulkan penangguhan penahanan mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Hasan, Sabtu (3/8). (Humas Polres Bintan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polres Bintan, Polda Kepulauan Riau (Kepri) melakukan penangguhan penahanan terhadap mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang Hasan sebagai tersangka dugaan pemalsuan surat tanah. &rdquo;Hari ini, mantan PJ Wali Kota Tanjungpinang ditangguhkan masa penahanannya dan dikeluarkan dari ruang tahanan Polres Bintan,&rdquo; kata Kasi Humas Polres Bintan Iptu Missyamsu Alson seperti dilansir dari Antara, Sabtu (3/8). Alson menyebut, tersangka Hasan dikeluarkan dari tahanan Polres Bintan, karena adanya permohonan penangguhan penahanan dari penasihat hukum yang bersangkutan pada 11 Juli 2024. Kemudian, adanya jaminan dari istri tersangka, Ranny Gustifa Sari, yang memberikan jaminan bahwa Hasan tidak akan melarikan diri dan siap menghadirkan tersangka kapan saja apabila diperlukan penyidik Polres Bintan. &rdquo;Mengingat masa penahanan Hasan juga mau berakhir, jadi kita kabulkan permohonan dari penasihat hukumnya sekaligus penyidik melengkapi berkas perkaranya sesuai petunjuk dari jaksa penuntut umum (JPU),&rdquo; ungkap Missyamsu Alson. Kendati demikian, lanjut Alson, proses hukum masih berjalan dan terhadap tersangka Hasan dilakukan wajib lapor sebanyak tiga kali dalam seminggu. Yakni pada Senin, Rabu, dan Jumat. Dia menegaskan, jika proses dikabulkannya penangguhan penahanan tersangka Hasan melalui proses dan pertimbangan yang matang oleh penyidik. Tersangka ditahan Penyidik Polres Bintan dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah dengan pelapor atas nama Constantyn Barail. Hasan sudah ditahan selama 58 hari di rumah tahanan (Rutan) Polres Bintan. Sebelum tersangka dikeluarkan dari sel tahanan, dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Dokkes Polres Bintan dan dinyatakan sehat walafiat. Penyidik Polres Bintan masih melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk JPU Kejari Bintan. &rdquo;Jika berkas perkara sudah rampung dan dinyatakan lengkap oleh JPU, maka tersangka Hasan akan dilimpahkan ke jaksa untuk proses penuntutan di persidangan,&rdquo; ujar Alson.

Polres Bintan tangguhkan penahanan mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang Hasan sebagai tersangka dugaan pemalsuan surat tanah

Polisi Tangguhkan Penahanan Mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/IMG-20240508-WA0017_1-1631514363.jpg" alt="Polres Bintan tahan dua orang tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah." width="100%">
<figcaption>Polres Bintan tahan dua orang tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polres Bintan, Polda Kepulauan Riau (Kepri), lakukan penahanan terhadap dua orang tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah. Pemalsuan terjadi di wilayah Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Kasatreskrim Polres Bintan AKP Marganda mengatakan, penahanan terhadap tersangka berinisial B dan MR tersebut, berdasar hasil gelar perkara setelah keduanya diperiksa sebagai tersangka oleh tim penyidik, Senin (6/5). &rdquo;Dari hasil gelar perkara disepakati bahwa kedua tersangka telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penahanan,&rdquo; kata AKP Marganda seperti dilansir dari Antara di Bintan, Rabu (8/5). Kasat menjelaskan, telah menetapkan tiga orang tersangka dalam dugaan kasus pemalsuan surat tanah tersebut. Masing-masing berinisial B, MR, dan H, yang saat ini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang. Khusus tersangka H, kata dia, Polres Bintan harus menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terlebih dahulu guna melakukan pemanggilan sekaligus memeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka. Surat itu sudah dikirim dan diterima Kemendagri pada 3 Mei. Pihaknya masih menunggu jawaban surat dari Kemendagri sampai 3 Juni. &rdquo;Kami harapkan jawaban dari Kemendagri dapat kami terima secepatnya, karena perkara ini merupakan satu rangkaian kejadian, sehingga ketiga tersangka harus dilakukan penyidikan,&rdquo; ungkap AKP Marganda. Sementara itu, terhadap tersangka B dan tersangka MR saat ini sudah ditahan di Mapolres Bintan selama 20 hari. Yakni terhitung mulai 7 hingga 26 Mei. Satreskrim Polres Bintan segera menyelesaikan berkas perkara itu untuk selanjutnya dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan guna dilakukan penelitian. &rdquo;Kami berkomitmen menangani kasus ini sampai tuntas,&rdquo; ucap Kasatreskrim Polres Bintan Marganda. &nbsp; &nbsp;

Polres Bintan lakukan penahanan terhadap dua orang tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah di Kecamatan Bintan Timur

Polisi Tahan Dua Tersangka Pemalsuan Surat Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/IMG-20240505-WA0003_2-3363671244.jpg" alt="Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsyad (dua kanan) pada konferensi pers terkait kasus dugaan pemalsuan surat tanah, di Bandar Seri Bentan, Minggu (5/5)." width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsyad (dua kanan) pada konferensi pers terkait kasus dugaan pemalsuan surat tanah, di Bandar Seri Bentan, Minggu (5/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polres Bintan, Polda Kepulauan Riau (Kepri) memastikan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah yang melibatkan penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang terus berlanjut. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsyad memaparkan, penyidikan kasus itu berawal dari laporan Constantyn Barail selaku Direktur PT Bintan Properti Indo pada Januari 2022. Yakni atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah. &rdquo;Dari laporan ini, Satreskrim Polres Bintan melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dari 23 orang saksi diperoleh&nbsp;petunjuk adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan beberapa orang saksi termasuk Pj wali kota,&rdquo; kata Kabidhumas Polda Kepri Zahwani Pandra Arsyad seperti dilansir dari Antara. Pandra menjelaskan, dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah tersebut berlokasi di Kilometer 23, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Dalam kasus ini, Polres Bintan telah menetapkan Pj Wali Kota Tanjungpinang berinisial H (saat menjabat Camat Bintan Timur) sebagai tersangka bersama dua orang lainnya berinisial MH (saat menjabat Lurah Sei Lekop), dan B (selaku juru ukur dalam penerbitan surat baru). Selang beberapa hari kemudian, kata dia, Penyidik Satreskrim Polres Bintan melaksanakan gelar perkara di Polda Kepri. Kemudian melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bintan. &rdquo;Sekaligus mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas perkara tersebut,&rdquo; terang Zahwani Pandra Arsyad. Selanjutnya, menurut dia, dilakukan gelar perkara kedua di tingkat Polda Kepri. Hal tersebut untuk memastikan bahwa ketiga orang tersangka telah memenuhi unsur untuk dijadikan tersangka. &rdquo;Dalam waktu dekat, ketiganya akan dilakukan pemeriksaan dengan status sebagai tersangka,&rdquo; ungkap Zahwani Pandra Arsyad. Sementara itu, Kapolres Bintan ABKP Riky Iswoyo menyampaikan, pihaknya telah menyurati Kemendagri terkait status tersangka H selaku Pj Wali Kota Tanjungpinang yang merupakan pejabat negara. Surat tersebut dikirim Polres Bintan pada 3 Mei. &rdquo;Saat ini kami tinggal menunggu jawaban atau respons Kemendagri, sehingga proses pemeriksaan terhadap Pj wali kota dapat dilakukan secepatnya,&rdquo; ujar Riky. Kapolres menegaskan, terus berkomitmen akan menyelesaikan perkara tersebut sampai ke tingkat penuntut umum. Sehingga, akan tercipta kepastian hukum terhadap pelapor. Para tersangka, menurut dia, diduga telah melanggar pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, pasal 264 ayat (1) KUHP, pasal 55 ayat Ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Polres Bintan pastikan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah yang melibatkan penjabat Wali Kota Tanjungpinang terus berlanjut

Polres Bintan Pastikan Kasus Pemalsuan Surat Tanah Diduga Libatkan Pj Wali Kota Tanjungpinang Terus Berlanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/IMG_0460-4085045830.jpeg" alt="ISTANA PRESIDEN: Sejumlah alat berat tampak bekerja maksimal untuk membangun kawasan Istana Presiden di IKN. Presiden Jokowi optimistis pembangunan Istana Presiden itu bisa berjalan sesuai target." width="100%">
<figcaption>ISTANA PRESIDEN: Sejumlah alat berat tampak bekerja maksimal untuk membangun kawasan Istana Presiden di IKN. Presiden Jokowi optimistis pembangunan Istana Presiden itu bisa berjalan sesuai target.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ombudsman RI (ORI) temukan dugaan maladministrasi berupa penghentian pemberian layanan pertanahan pada layanan permohonan surat keterangan tanah dan pendaftaran tanah di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. &rdquo;Ditemukan&nbsp;penghentian layanan pendaftaran pertama kali di dalam dan di luar delineasi IKN yang dilakukan Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara, Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara, Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur, kemudian Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN,&rdquo; kata Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya seperti dilansir dari Antara. Hal tersebut, kata dia, sebagai akibat terbitnya Surat Edaran Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Nomor: 3/SE-400.HR.02/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pembatasan Penerbitan dan Pengalihan Hak Atas Tanah di wilayah IKN. &rdquo;Ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 karena adanya perluasan penghentian layanan, padahal di peraturan presiden ruang lingkupnya terbatas untuk seluruh bidang tanah di wilayah IKN yang belum terdaftar tetap dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundangan,&rdquo; kata Dadan S. Suharmawijaya. Selain itu, tambah dia, Ombudsman RI juga menemukan adanya maladministrasi pada penerbitan surat keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah di dalam dan di luar delineasi IKN yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh sebab itu, Dadan menyebut Ombudsman RI memberikan tindakan korektif. &rdquo;Ombudsman meminta agar Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN mencabut SE Nomor: 3/SE-400.HR.02/II/2022 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Perpres 65 Tahun 2022,&rdquo; ujar Dadan S. Suharmawijaya. &rdquo;Kedua, agar Dirjen PHPT menerbitkan Surat Edaran yang materi muatannya terbatas pada pengaturan pengendalian peralihan hak atas tanah di wilayah delineasi IKN dengan mengacu pada UU No 3 Tahun 2022 dan Perpres 65 Tahun 2022 dan peraturan lainnya,&rdquo; tambah dia. Ombudsman RI juga memberikan tindakan korektif kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara agar bersama dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan identifikasi dan/atau verifikasi faktual terhadap permohonan pendaftaran hak pertama kali yang diajukan pemohon. &rdquo;Selanjutnya, agar tetap memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali sesuai ketentuan perundang-undangan, bagi pemohon yang berada di luar wilayah delineasi IKN,&rdquo; tutur Dadan S. Suharmawijaya. Selain itu, Ombudsman RI memberikan tindakan korektif kepada Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Penajam Paser Utara, hingga Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. &rdquo;Ombudsman RI memberikan waktu selama 30 hari kerja untuk para pihak melaksanakan tindakan korektif sejak diterimanya LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) dan Ombudsman akan melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaannya,&rdquo; ucap Dadan S. Suharmawijaya.

Ombudsman RI temukan dugaan maladministrasi berupa penghentian pemberian layanan pertanahan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

ORI Temukan Dugaan Maladministrasi Terkait Layanan Pertanahan di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220801_141350.jpg" alt="Dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) kepemilikan atas tanah palsu disita Timsus Mafia Tanah Polda Sumsel. Ditreskrimum Polda Sumsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) kepemilikan atas tanah palsu disita Timsus Mafia Tanah Polda Sumsel. Ditreskrimum Polda Sumsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Timsus Mafia Tanah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) tangkap dua pelaku. Mereka diduga terlibat kasus pembuatan dokumen sertifikat hak milik (SHM) kepemilikan atas tanah palsu di Kabupaten Banyuasin.  Kepala Subdit III Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kompol Agus Prihadinika mengatakan, kedua pelaku yakni EK, 53, warga Rimba Jaya, Air Kumbang, Banyuasin, dan YS, 34, warga Siring Agung, Ilir Barat I, Palembang. Para pelaku yang diduga membuat SHM kepemilikan tanah palsu di Kabupaten Banyuasin itu ditangkap Timsus Mafia Tanah di rumah dan tempat persembunyian masing-masing pada Jumat (29/7) malam.  ”Ya, Jumat (29/7) malam itu EK ditangkap di rumahnya dan YS di sebuah hotel di Palembang,” kata Agus Prihadinika seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, YS berperan sebagai editor dokumen SHM program PTSL (program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah). Dia mengaku sebagai pegawai kantor pertanahan (BPN) Banyuasin.  ”Pelaku Efendi merupakan mantan kepala desa daerah setempat,” terang Agus Prihadinika.  Dia menjelaskan, kasus tersebut masih dalam pengembangan bersama personel Subdit Harta dan Benda (Harda) Polda Sumsel yang juga anggota dalam Timsus Mafia Tanah. ”Pelaku dan beberapa saksi masih diperiksa, segera kita umumkan hasilnya,” ujar Agus.  Sementara itu, Ketua Timsus Mafia Tanah Kompol Haris Dinzah mengatakan, YS mengaku sebagai pegawai Kantor BPN Banyuasin itu nenawarkan korban untuk satu SHM senilai Rp 4,5 juta. ”Alasannya jalur cepat atau VIP sampai SHM tersebut selesai, kemudian diserahkan kepada korban,” papar Haris.  Namun, korban yang curiga mengecek kebenaran SHM tersebut ke Kantor BPN Banyuasin. Lantaran tahun di sertifikat seharusnya 2022 tetapi tertulis 2020.  ”Saat dicek BPN Banyuasin, sertifikat tersebut bukan produk Kantor BPN Banyuasin alias palsu,” ucap Haris.  Puluhan warga yang sudah tertipu tersebut, lanjut dia, kemudian berkoordinasi dengan BPN Banyuasin, kemudian membuat laporan resmi ke Polda Sumsel.  Dalam penangkapan para pelaku, polisi menyita beberapa barang bukti di antaranya sebanyak 19 lembar SHM kepemilikan atas tanah palsu, 16 bundel SPH (surat pengakuan hak), dua buah laptop, flash disk yang berisi dokumen SHM dan SPH palsu, dan sejumlah perlengkapan percetakan. Atas kasus dugaan tersebut para pelaku disangkakan melanggar pasal 263, 264, dan 266, KUHP terkait pemalsuan sertifikat tanah dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara.

Timsus Mafia Tanah Polda Sumsel Tangkap 2 Pelaku Pembuat SHM Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/20220718_14140.jpg" alt="Kejari Kabupaten Bekasi eksekusi terpidana kasus pemalsuan akta otentik surat-surat tanah ke Lapas Kelas II A Cikarang, Senin (18/7). Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kejari Kabupaten Bekasi eksekusi terpidana kasus pemalsuan akta otentik surat-surat tanah ke Lapas Kelas II A Cikarang, Senin (18/7). Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengeksekusi badan pejabat eselon dua Pemerintah Kabupaten Bekasi, Herman Sujito yang menjadi terpidana kasus pemalsuan akta otentik berupa surat-surat tanah.  ”Atas nama Herman Sujito. Eksekusi kami lakukan sekitar pukul 13.00 WIB tadi (18/7), kita bawa ke Lapas Kelas II A Cikarang,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Siwi Utomo seperti dilansir dari Antara di Cikarang, Senin (18/7).  Dia mengatakan, tahap eksekusi itu menindaklanjuti upaya pemanggilan secara patut yang sudah dilayangkan jaksa eksekutor sebanyak dua kali terhadap yang bersangkutan. ”Eksekusi ini bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menindaklanjuti Instruksi Jaksa Agung dalam pemberantasan mafia tanah di Kabupaten Bekasi,” ujar Siwi Utomo.  Eksekusi tersebut dalam rangka melaksanakan putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung sebagaimana putusan Nomor 822 K/Pid/2021. Amar putusan itu menyatakan terpidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu secara bersama-sama dan berlanjut.  ”Tindak pidana yang dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP,” terang Siwi Utomo.  Putusan Mahkamah Agung itu sekaligus menganulir putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 1 April 2021 yang memutuskan terpidana Herman Sujito lepas dari segala tuntutan hukum karena menganggap perbuatan terpidana bukan tindak pidana.  Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung untuk mencari kepastian hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang.  ”Akhirnya kasasi kami diterima, Herman Sujito dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman berupa pidana penjara selama satu tahun,” tutur Siwi Utomo.  Siwi mengungkapkan, kasus itu bermula saat terpidana pada 2012 membuat dan menandatangani akta otentik berupa Akta Jual Beli (AJB) dengan bertindak seolah-olah masih menjabat camat atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Tarumajaya. Padahal yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai camat di wilayah itu.  ”Terpidana bukan merupakan orang yang berwenang untuk menandatangani akta otentik berupa akta jual beli. AJB tersebut sebelum ditandatangani terpidana sudah ada tanda tangan pihak penjual dan pembeli serta para saksi tanpa hadir di hadapan PPATS Kecamatan Tarumajaya,” papar Siwi Utomo.

Kejari Kabupaten Bekasi Eksekusi Terpidana Pemalsuan Akta Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/sholeh.jpg" alt="AJUKAN PROTES: M. Sholeh (dua dari kiri) saat melapor di bawaslu Kamis (27/2). (Dimas/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>AJUKAN PROTES: M. Sholeh (dua dari kiri) saat melapor di bawaslu Kamis (27/2). (Dimas/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Permohonan penangguhan penahanan Rokhayani, kepala Desa Suko, Kecamatan Sukodono, belum dikabulkan. Tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) itu pun masih harus mendekam di tahanan.  Hingga kemarin (15/2), pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo belum menjawab permohonan yang diajukan tim kuasa hukum tersangka Kades Rokhayani. Sampai saat ini dia ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejati Jatim.  M. Sholeh, kuasa hukum Rokhayani, menyatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu jawaban atas permohonan yang diajukan. Dia berharap apa yang mereka ajukan dikabulkan. ”Agar sistem pemerintahan di desa tetap berjalan. Karena klien kami statusnya masih sebagai pejabat di desa,’’ ujar Sholeh.  Meski begitu, Sholeh menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kejaksaan terkait jawaban permohonan tersebut. Sebagi kuasa hukum, pihaknya tetap menghormati keputusan kejaksaan. Namun, dia juga berharap agar penyidik kejaksaan mengusut enam orang panitia PTSL yang disebut-sebut kliennya juga menerima uang.  Menanggapi permintaan itu, Kasi Intel Kejari Sidoarjo Aditya Rakatama menyatakan, sampai saat ini proses penyidikan PTSL masih berjalan. Pemberkasan untuk tersangka juga dilakukan. Termasuk memeriksa ulang para pihak yang masih diperlukan keterangannya dalam berkas. ”Sementara belum ada (calon tersangka baru). Baru satu orang,’’ ujarnya.  Terkait dengan pengakuan permohonan penangguhan penahanan, Rakatama mengakui bahwa saat ini tersangka masih ditahan di rutan kejati. ”Permohonan tim dik (penyidik) belum melakukan tindak lanjut,’’ ujarnya. Tim harus mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan permohonan tersebut.  Dalam program PTSL, Desa Suko mendapat kuota untuk 1.300 warga pada 2021. Dari jumlah tersebut, pihak panitia PTSL meminta sejumlah uang kepada pemohon untuk proses pengurusan dokumen seperti surat keterangan hibah, jual beli, dan surat keterangan waris dari pemerintah desa setempat. Jumlah uang bervariasi. Mulai Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta.

Belum Dikabulkan, Permohonan Penangguhan Tersangka Kasus Pungli PTSL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/sertifikat-tanah.jpg" alt="Ilustrasi sertifikat tanah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sertifikat tanah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian ATR/BPN berencana akan merampungkan sertifikat tanah elektronik tahun ini. Kepala Pusdatin dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Virgo Eresta, mengatakan, sertifikat tanah elektronik aman dari segala jenis kejahatan siber dan pemalsuan. Virgo menjelaskan, dengan mengubah sertifikat tanah menjadi elektronik maka pemerintah dapat meningkatkan keamanan dari pemalsuan seperti dokumen dalam bentuk kertas. "Dulu kan kertas sekarang elektronik ini jelas lebih aman. Sertifikat elektronik ini lebih aman daripada kertas," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/2). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/02/2021/pemerintah-luncurkan-surat-tanah-elektronik-tahun-ini/">Pemerintah Luncurkan Surat Tanah Elektronik Tahun Ini</a> Dia pun meyakinkan kalau terkait server penyimpanan akan diterapkan sistem pengamanan yang ketat agar sertifikat tanah elektronik tetap aman. Namun, ia enggan menerangkan lebih detail pengamanan yang dimaksud. "Kita banyak juga punya unsur pengamanan, yang jelas nggak bisa saya sampaikan dong, ibarat saya taruh satpam di mana nanti ketahuan dong," ungkapnya. Tapi, yang pasti, sebagai antisipasi pemalsuan,  pemerintah juga memiliki sederet pengamanan untuk melindungi keamanan sertifikat tanah elektronik. Mulai dari hash code hingga tanda tangan elektronik. "Kita sudah pasang banyak hal, hash code, QR code, tanda tangan elektronik dan sebagainya. Ini udah double triple layer lah untuk tingkatkan keamanan dibanding yang kertas," pungkasnya. Perlu diketahui, Pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN akan meluncurkan program sertifikat tanah elektronik pada akhir tahun ini. Hal itu seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. “Di akhir tahun kita harapkan masyarakat sudah bisa menikmati fasilitas sertifikat elektronik ini,” kata Kepala Pusdatin dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Virgo Eresta Jaya mengatakan dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/2). Meskipun demikian, pihaknya masih akan menunggu Keputusan Menteri untuk merealisasikan program sertifikat elektronik ini. “Timelinenya masih nunggu Kepmen dulu, secara global sesuai Kepmen dulu baru bisa berjalan,” ucapnya. Saksikan video menarik berikut ini: https://youtu.be/M2qtzwXZuKc

Pemerintah Jamin Sertifikat Tanah Elektronik Tak Bisa Dipalsukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/main-tanah-3-lurah-nginap-di-kantor-polisi_m_131317.jpeg" alt="Kapolresta Pekanbaru Kombes Susanto" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Pekanbaru Kombes Susanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah revolusi mental yang digadangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ternyata masih ada saja aparatur Sipil negara (ASN) yang bermain nakal. Mereka diduga terlibat "main tanah" sehingga kini harus mendekam di hotel prodeo Polresta Pekanbaru, Riau. Mereka adala tiga orang oknum lurah yang kini sudah berstatus tersangka. Dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), ketiga lurah tersebut diduga terlibat dalam pemalsuan surat tanah. Mereka berinisial F yang kini menjabat sebagai Lurah Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki. Kedua, berinisial BM yang merupakan Lurah Kulim, Kecamatan Tenayanraya. Dan, G yang kini menjabat sebagai Lurah Sungaiambang, Kecamatan Rumbai Pesisir. Kapolresta Kota Pekanbaru, Kombes Susanto membenarkan ada tiga oknum lurah yang ditahan. &ldquo;Iya, ada tiga lurah yang ditahan karena melakukan pemalsuan surat tanah di Rumbai Pesisir,&rdquo; ujar Susanto. Susanto menyebut dalam dugaan kasus ini tidak tertutup kemungkinan bakal ada oknum yang ikut terseret selanjutnya. &ldquo;Melihat hasil proses penyelidikan nanti,&rdquo; singkat mantan auditor Itwil II Itwasum Polri itu. Hal senada juga dikatakan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bimo Arianto. Dikatakannnya, tiga lurah yang ditahan atas dugaan pemalsuan surat tanah. Penahan tiga oknum Lurah&nbsp;itu berdasarkan laporan salah seorang warga pada 2016 lalu atas dugaan lurah tersebut melakukan pemalsuan surat tanah. &ldquo;Laporannya 2016 lalu. Ketiga lurah&nbsp;tersebut sudah resmi berstatus tersangka,&rdquo; tambahnya. Lebih lanjut Bimo mengatakan, dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. &ldquo;Ini&nbsp;baru awal. Kami&nbsp; masih melakukan pemeriksaan. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya terkait pemalsuan surat tanah itu,&rdquo; jelas Kasat Reskrim. Terpisah, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Edwar Sanger tak menampik jika ada tiga oknum lurah di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru ditahan di Polresta. &ldquo;Sedang dalam proses, kami saat ini sedang mempelajari sampai sejauh mana keterlibatan mereka bertiga dalam memalsukan surat tanah itu,&rdquo; ungkap Edwar. (*3/nda/yls/iil/JPG)

"Main Tanah", 3 Lurah Nginap di Kantor Polisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surat tanah

Berita Terkini

Bertahun-tahun Ditahan, Penyidik Bareskrim Polri Kembalikan Sertifikat Tanah ke Pelapor