<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/Pramono-Anung-Dery-Ridwansah-7JPG-2125339933.jpg" alt="Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung bersama Istri menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Jakarta 2024 di TPS 046, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta, Rabu (27/11/). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung bersama Istri menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Jakarta 2024 di TPS 046, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta, Rabu (27/11/). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - KPU Jakarta Timur resmi memberhentikan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berinisial RH dan KN, seorang Petugas Ketertiban di TPS 28, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keduanya diberhentikan lantaran terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik dan kode perilaku pada saat proses pemungutan suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Video aksi kecurangan di TPS 28 Pinang Ranti viral di media sosial. Pada video yang beredar itu, memperlihatkan terdapat 18 surat suara yang telah tercoblos paslon nomor urut 3 nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno namun belum dimasukkan ke dalam kotak suara. Hanya satu surat suara yang telah dimasukkan ke kotak suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015368508/menurut-pakar-hubungan-6-kebiasaan-yang-dilakukan-perempuan-yang-mempunyai-kecerdasan-emosional">Menurut Pakar Hubungan: 6 Kebiasaan yang Dilakukan Perempuan yang Mempunyai Kecerdasan Emosional</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar sudah kita berhentikan kemarin," ujar Komisioner KPU Jaktim Rio Verieza kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rio menjelaskan, pada hari pencoblosan, 27 November, pihaknya langsung memeriksa 7 orang KPPS dan 2 petugas ketertiban TPS terkait kejadian tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil pemeriksaan membuktikan pencoblosan surat suara dilakukan oleh dua pelaku. Keesokannya (28/11/2024), KPU Jakarta Timur langsung memberhentikan kedua pelaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hasil ketika kami interogasi memang pengakuan dari Ketua KKPS ini dia itu spontan. Dia spontan untuk melakukannya di saat jam-jamnya memang sedang agak sepi sekitar jam 12 sampai jam 1 lah," ucap Rio.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015368492/bikin-susah-kaya-ini-7-kebiasaan-orang-kelas-menengah-yang-tak-berkembang-dan-naik-kelas-menurut-psikologi">Bikin Susah Kaya: Ini 7 Kebiasaan Orang Kelas Menengah yang Tak Berkembang dan Naik Kelas Menurut Psikologi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat itu, lanjut Rio, RH melihat kehadiran pemilih baru sekitar 50 persen dari total sekitar 350 pemilih. RH kemudian spontan menyuruh KN untuk mencoblos surat suara yang ada.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akhirnya diambil itu surat suara itu kemudian dicobloslah salah satu paslon. Tapi atas pengakuan si pengawas ketertiban, dia mencoblos nomor 03 hanya dia mengaku bukan atas arahan dari siapa pun," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, 18 surat suara sedang jadi orang bukti yang di Bawaslu. Jadi waktu dia sudah masukkan satu surat suara, itu ketahuan oleh si pengawas TPS," tambah Rio.</div>

KPU Jakarta Timur resmi memberhentikan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berinisial RH dan KN seorang petugas ketertiban.

Skandal 18 Surat Suara Tercoblos Paslon Pram-Rano: Ketua KPPS dan Petugas TPS Pinang Ranti Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/surat-suara-tercoblos-istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini belum mampu membongkar kasus tercoblosnya surat suara di Selangor Malaysia. Alasannya belum dapat mengakses lokasi yang ada dalam video tersebut.  Komisoner KPU, Viryan Aziz mengatakan mengenai beredarnya video yang mengambarkan peristiwa pencoblosan surat suara di Malaysia, pihaknya belum dapat mengakses lokasi yang ada dalam video tersebut. Sehingga KPU belum dapat memeriksa kertas yang dianggap sebagai surat suara ‎tersebut.  "Dengan demikian KPU belum dapat mengambil penilaian atau kesimpulan tentang status surat suara itu. Apakah itu produksi KPU atau bukan," ujar Viryan dalam konffensi pers di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (17/4) dini hari.  Wahyu mengatakan,  Kuala Lumpir, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kuala Lumpur. Itu diakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.  "Agar permasalah tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan transparan. KPU juga berkerja sama dengan dengan semua pihak, sehingga kasus tersebut bisa cepat diselesaikan," pungkasnya.  Diketahui, Sebelumnya, viral video di jejaring WhatsApp yang merekam penggerebekan sekelompok orang ke lokasi yang diduga tempat penyeludupan surat suara di kawasan Bangi, Selangor, Malaysia.  Dalam video itu, orang yang melakukan penggerebekan tampak kesal dengan temuan suara di lokasi. Sebab, surat suara di lokasi penggerebekan telah tercoblos untuk pasangan capres dan cawapres Jokowi- Ma'ruf Amin, dan surat suara pileg untuk dua caleg Partai Nasdem dari Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakartay Selatan, dan luar negeri dengan caleg nomor urut 3 atas nama Achmad, dan Davin Kirana nomor urut 2 yang merupakan anak dari Duber Malaysia Rusdi Kirana.

KPU Masih Gagal Ungkap Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Begini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JKTBAWASLU-BERI-KETERANGAN-MENGENAI-POLOTIK-UANG-DAN-PEMILU-LUAR-NEGRI_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin (kiri-kanan), Ketua Bawaslu Abhan, Fritz Edward Siregar saat memberikan keteranga di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (16/4).Dalam keteranganya bawaslu membahas mengenai pelanggaran politik uang dan pelangaran pemilu" width="100%">
<figcaption>Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin (kiri-kanan), Ketua Bawaslu Abhan, Fritz Edward Siregar saat memberikan keteranga di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (16/4).Dalam keteranganya bawaslu membahas mengenai pelanggaran politik uang dan pelangaran pemilu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan pemberhentian dua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Malyasia. Karena keduanya dianggap bertanggung jawab terkait surat suara yang tercoblos di Selangor.  Anggota Bawaslu Rahmad Bagja mengatakan, ‎dua orang yang bertanggung jawab adalah Wakil Duta Besar Indonesia di Malaysia Krisna K.U Hannan, dan staf KBRI Djajuk Nashir.  Bawaslu merekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum agar keduanya untuk diberhentikan dari PPLN," ujar Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (14/4).  Bagja juga menegaskan, rekomendasi pemecatan itu karena semua PPLN harus bisa menjadi profesionalitasnya. Sehingga hajatan lima tahunan yang diselenggarakan di Malaysia bisa berjalan dengan baik.  "Ini untuk menjaga profesionalitas dalam penyelenggara Pemilu di Kuala Lumpur agar berjalan dengan baik," katanya.  Sementara, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Djajuk Nashir selaku Staf di KBRI adalah penanggung jawab Pemilu di Malaysia dengan menggunakan metode lewat pos. ‎"Hasil klarifikasi, dia yang bertangung jawab dengan metode pemungutan suara dengan pos," ungkapnya.  Menurut Abhan, Bawaslu juga masih melakukan pemeriksan bukti-bukti terhadap dua orang tersebut, apakah ada pelanggaran pidana atau tidak. Jika ada unsur pidana. Maka sanksinya adalah kurungan penjara.  "Tentu kami nanti akan tindak lanjuti dengan bukti-bukti lain kalau memang ada dugaan memperkuat tindak pidana," pungkasnya‎.  Diketahui sebelumnya, viral video di jejaring WhatsApp yang merekam penggerebekan sekelompok orang ke lokasi yang diduga tempat penyeludupan surat suara di kawasan Bangi, Selangor, Malaysia.  Dalam video itu, orang yang melakukan penggerebekan tampak kesal dengan temuan suara di lokasi. Sebab, surat suara di lokasi penggerebekan telah tercoblos untuk pasangan capres dan cawapres Jokowi- Ma'ruf Amin, dan surat suara pileg untuk dua caleg Partai Nasdem dari Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakartay Selatan, dan luar negeri dengan caleg nomor urut 3 atas nama Achmad, dan Davin Kirana caleg nomor urut 2 yang merupakan anak dari Dubes Malaysia Rusdi Kirana.

Bawaslu Desak KPU Pecat Wakil Dubes Malaysia dan Staf KBRI dari PPLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-serahkan-berkas-buzzer-hoax-surat-suara-tercoblos-ke-kejaksaan_m_.jpg" alt="Berkas perkara terhadap dua tersangka kasus hoax adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos dilimpahkan ke Kejaksaan Agung" width="100%">
<figcaption>Berkas perkara terhadap dua tersangka kasus hoax adanya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos dilimpahkan ke Kejaksaan Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membantu Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk menginvestigasi surat suara tercoblos di Selangor. Tim dari Bareskrim pun sudah bergabung sebagai bentuk asistensi.  "Dari Bareskrim sudah koordinasi dengan PDRM. Karena itu merupakan yurisdiksi Malaysia, maka melakukan joint investigasi dalam rangka untuk menguji atau mengecek peristiwa tersebut," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Minggu (14/4).  Hasil investigasi, apakah melanggar peraturan perundang-undangan Malaysia, nanti akan disampaikan secara resmi oleh PDRM. Bawaslu juga akan melakukan assessment apakah ada pelanggaran tindak pidana pemilu atau tidak dalam kasus ini.  "Prinsipnya, semua masih investigasi bersama antara PDRM dengan Polri," sebut dia.  Investigasi juga termasuk kabar yang beredar di media sosial bahwa ada keterlibatan dua WNI. Sejauh ini, hasil temuan sementara belum bisa disampaikan.  "Baru besok akan dibuat suatu kesimpulan sementara hasil pemeriksaan para pihak, kemudian analisa barang bukti yang ditemukan di lapangan," tutur Dedi.  Jenderal bintang satu itu mengatakan, mereka yang diperiksa adalah orang-orang yang ada di dalam video yang sempat viral tersebut. Lalu, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Selangor, Malaysia. Tak terkecuali pemilik kios yang diduga sebagai tempat penyimpanan surat suara tersebut.  Soal apakah Davin Kirana selaku calon legislatif yang dicoblos namanya dalam surat suara tersebut juga akan diperiksa, Dedi tidak mengetahuinya secara pasti. "Tapi semua pihak yang mengetahui peristiwa itu akan dimintai keterangan oleh tim joint investigasi PDRM dan Polri," katanya.  Diketahui, surat suara tercoblos diduga terjadi pada saat pemilu yang berlangsung di Selangor, Malaysia. Informasi itu didapatkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga itu pun merekomendasikan penghentikan pemilu di Malaysia.  Adapun kejadian itu diabadikan oleh salah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia. Melalui sebuah video, ada sekitar puluhan kantong plastik hitam dan putih yang berisikan kertas surat suara yang ditumpuk dalam sebuah ruko. Setelah dibuka beberapa sampel, surat suara itu telah tercoblos ke pasangan calon nomor urut 01.  Tidak hanya tercoblos pada surat suara pemilihan presiden, akan tetapi kertas surat suara itu juga tercoblos salah satu caleg partai Nasdem, Davin Kirana.

Bantu PDRM Investigasi Surat Suara Tercoblos, Polisi Periksa Davin Kirana?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/AHY-Dery-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejadian surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia, hampir dipastikan tidak memengaruhi jalannya pemungutan suara di negeri jiran.  Hari ini 147.860 WNI di Malaysia menggunakan hak pilih mereka di TPS-TPS yang disediakan panitia pemilihan luar negeri (PP LN). Adapun proses investigasi di Malaysia masih terkendala akses terhadap barang bukti.  Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Ilham Saputra saat ditemui di Hotel Sultan Jakarta kemarin (13/4). Menurut dia, hingga kemarin belum ada rencana untuk menghentikan kegiatan pemungutan suara di seantero Malaysia. Khususnya di Kuala Lumpur.  "Jadi, di Malaysia itu ada beberapa PPLN," terangnya.  Di sana penyelenggara menyediakan 300 TPS. Sebanyak 255 di antaranya berada di bawah otoritas PPLN Kuala Lumpur. Salah satu alasan pemungutan suara hari ini tetap ada adalah surat suara yang tercoblos itu diduga surat suara pos.  Dalam upaya investigasi kemarin, lanjut Ilham, KPU tidak mendapat akses pada surat suara tersebut. Pihak kepolisian setempat melarang KPU untuk mendekati tempat penyimpanan karena surat suara itu saat ini menjadi barang bukti penyelidikan pihak kepolisian.  Hal itu disayangkan KPU. "Padahal, kalau kami mendapat akses, kami bisa memastikan (keasliannya, Red)," lanjut mantan wakil ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh itu. KPU memiliki alat untuk bisa memastikan keaslian surat suara tersebut.  Untuk sementara, yang menjadi pegangan KPU adalah pengakuan Panwaslu Kuala Lumpur. Pihak panwaslu menyatakan surat suara itu asli dan ada tanda tangan di bagian depannya. "Kami harus pastikan itu tanda tangan siapa," tuturnya.  Setiap surat suara baru bisa dinyatakan sah bila ditandatangani ketua KPPSLN. Menurut Ilham, bila tudingan mengarah pada KPPSLN, harus dicari lagi siapa orangnya. Sebab, di Kuala Lumpur saja ada 160 KPPSLN.  Sedianya, kemarin KPU menggelar pleno untuk memutuskan langkah setelah lawatan dua komisioner ke Malaysia. Namun, hingga berita ini selesai ditulis pukul 19.45, KPU tidak kunjung memublikasikan keputusan yang diambil dalam pleno. Ketua KPU Arief Budiman juga belum merespons konfirmasi yang dilayangkan koran ini.  Dihubungi secara terpisah, Bawaslu menjelaskan bahwa pihaknya belum memberikan rekomendasi terkait kasus penemuan surat suara yang sudah dicoblos di Malaysia. Sebab, tim investigasi yang mereka kirim belum bisa memasuki TKP.  Sebab, area tersebut sudah dibatasi garis polisi. "Sampai pagi tadi (kemarin, Red) kami belum bisa masuk di dua tempat ditemukannya surat suara tersebut," ucap Ketua Bawaslu Abhan ketika dikonfirmasi Jawa Pos kemarin. Alhasil, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo pun urung kembali ke Indonesia.  Untuk masuk ke TKP, Bawaslu perlu mengurus izin dari kepolisian Malaysia. Abhan menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kedubes setempat. Kemenlu pun sudah menurunkan bala bantuan untuk mengurus perizinan tersebut dari Indonesia. "Pada prinsipnya, kami berharap ini bisa selesai agar bisa tuntas persoalannya," katanya.  Sebenarnya, Abhan menilai persoalan itu mudah diselesaikan. KPU cukup mengakui, apakah surat suara yang ditemukan miliknya atau bukan. Baru setelah itu, mereka bisa merujuk ke tindakan apa yang akan diambil selanjutnya. "Sementara hanya mereka (KPU, Red) yang bisa menyatakan keasliannya," tambah pria kelahiran Pekalongan tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KPU-Issak-Ramdhani_4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai bahwa insiden kertas surat suara yang dicoblos di Malaysia membuat malu Indonesia di dunia internasional. Kejadian tersebut menjadi topik pemberitaan di luar negeri. Dia mencontohkan berita di Fox News, Washington Post, dan Channel NewsAsia.  Saat dia menjenguk ibunya di rumah sakit di Singapura, AHY pun sempat melihat ada running text yang isinya membahas pencoblosan surat suara itu. "Merusak demokrasi, mencoreng nama Indonesia di dunia internasional," ujar AHY saat berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di lantai 4 Graha Pena kemarin.  Persoalan itu harus diinvestigasi dengan tuntas melalui prosedur penegakan hukum yang adil. Bila tidak tuntas dan transparan, hal tersebut bisa mengurangi rasa percaya masyarakat kepada penyelenggara pemilu. Sebab, dalam tiap surat suara ada hak masyarakat. "Bukan hanya polemik, tapi rasa tidak terima rakyat akibat mereka mengetahui di sana sini ada kecurangan. Apalagi, dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis," tegas dia.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/AHY-Dery-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

PPLN Malaysia Tetap Adakan Pemungutan Suara Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/surat-suara-tercoblos-istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim investigasi gabungan dari Bawaslu dan KPU yang menelusuri kasus surat suara tercoblos sudah berangkat ke Malaysia. Upaya mereka untuk mengklarifikasi kasus surat suara tercoblos itu menghadapi kendala. Tim tersebut kesulitan masuk ke tempat kejadian perkara (TKP).  Dengan kendala ini pihak Bawaslu berharap kasus ini dapat tuntas sebelum 17 April mendatang. "Kami sangat berharap itu bisa selesai segera mungkin (sebelum 17 April)," ujar Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4).  Fritz mengaku, Bawaslu beserta KPU menemui kendala dalam melakukan investigasi kasus di Malaysia. Tim yang dikirim untuk mengecek surat suara belum bisa masuk ke lokasi TKP. Sampai saat ini lokasi masih ditutup dengan garis polisi dari aparat setempat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/komisioner-bawaslu-sabik-640x480.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (kiri baju biru) bersama komisioner Bawaslu lainnya. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)  "Kami akan melakukan cara-cara secara diplomatik hari ini agar Bawaslu dapat melakukan pengecekan terhadap suara-suara tersebut untuk memberikan kepastian apakah itu memang benar surat suara yang menjadi milik KPU," imbuhnya.  Dengan demikian, sampai saat ini Bawaslu dan KPU belum dapat memastikan keaslian surat suara yang dicoblos. Begitu juga dengan jumlah surat suara itu sah atau tidak.  Fritz meyakinkan publik agar bisa lebih bersabar dan menunggu hasil investigasi. Jika hasilnya sudah ada bakal langsung disampaikan ke publik. "Kami akan umumkan secepat mungkin. Apakah nanti sore atau nanti malam, itu harus kami segera lakukan karena esok hari pemungutan suara dengan cara di TPS," jelasnya.  Dalam kesempatan itu Fritz enggan menanggapi soal keaslian video saat penggerebekan. Sebab ada pihak menduga bahwa ada kejanggalan dari video itu yang disinyalir adalah setingan.  "Kita kan nggak bisa jadi investigator dari ruangan kita kantor kita tanpa melihat di keadaan sebenarnya," pungkasnya.  Sejauh ini Bawaslu berencana memeriksa sejumlah pihak dalam kasus surat suara tercoblos di Malaysia. Di antaranya Panitia Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPPLN), Pengawas Luar Negeri, hingga pihak-pihak yang dianggap mengetahui kasus itu.  Diketahui, kabar surat suara tercoblos itu diduga terjadi pada saat pemilu yang berlangsung di Selangor, Malaysia. Informasi itu didapatkan oleh Bawaslu. Lembaga itu pun merekomendasikan penghentian pemilu di Malaysia.  Video itu diabadikan oleh salah seorang warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia. Melalui video, ada sekitar puluhan kantong plastik hitam dan putih berisikan kertas surat suara yang ditumpuk di sebuah ruko. Setelah dibuka beberapa sampel, surat suara itu telah tercoblos ke pasangan calon nomor urut 01. Tidak hanya pada surat suara pemilihan presiden, surat suara itu juga tercoblos salah satu caleg dari Partai Nasdem.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/komisioner-bawaslu-sabik-640x480.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Tim Investigasi Terkendala Masuk TKP Kasus Surat Suara Tercoblos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pramono-akui-masih-banyak-masyarakat-yang-tak-percaya-kpu-netral_m_.jpg" alt="Dua komisioner KPU sedang memeriksa kualitas kotak suara yang terbuat dari kertas karton," width="100%">
<figcaption>Dua komisioner KPU sedang memeriksa kualitas kotak suara yang terbuat dari kertas karton,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus puluhan ribu surat suara tercoblos di Malaysia masih menyisakan segudang tanda tanya. Tim investigasi yang dikirim KPU dan Bawaslu memang telah menuntaskan tugas kemarin (12/4). Namun, mereka belum mengambil kesimpulan apa pun. Dua lembaga penyelenggara pemilu itu menyatakan akan membahasnya lebih dulu dalam rapat pleno hari ini.  "Semua temuan akan kami bahas besok (hari ini, Red) di kantor," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari saat dihubungi dari Jakarta tadi malam.  Sementara itu, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo tidak merespons konfirmasi yang dilayangkan Jawa Pos. Baik melalui sambungan telepon maupun layanan pesan WhatsApp.  Ada beberapa hal yang diverifikasi KPU dalam lawatan ke Malaysia. Mulai mengecek TKP yang disebutkan dalam video, kemudian memverifikasi apakah lokasi tersebut memang tempat penyimpanan yang disewa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur di Selangor.  KPU juga mengecek kantong-kantong berisi surat suara yang dituding telah dicoblosi. "Itu kantongnya siapa, apakah kantong kami atau bukan," kata Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di KPU kemarin.  Tidak tertinggal, surat suara juga dicek, apakah memang milik KPU atau bukan. Tim KPU membawa contoh surat suara dari Indonesia untuk membandingkannya. Sekaligus mengenali ciri khusus surat suara yang diklaim hanya diketahui KPU dan perusahaan rekanan.  Selain itu, tim memastikan apakah surat suara yang tercoblos tersebut sah atau tidak. Ciri utama hasil coblosan yang sah adalah memiliki tanda tangan ketua KPPS. Dalam hal ini ketua KPPS pos karena tudingan kecurangan diarahkan pada surat suara yang dikirim melalui pos.  Tim KPU juga berupaya mengonfirmasi langsung kepada orang-orang yang ada di video yang beredar. "Kami temui semua. Tempatnya, logistiknya, orangnya, kami upayakan ketemu," tutur alumnus SMAN 9 Surabaya itu.  Disinggung mengenai jadwal pemungutan suara dengan menggunakan metode pos, Arief menyatakan tidak tahu jadwal pastinya. Namun, dia memastikan pengiriman dilakukan sebelum pemungutan suara di TPS dan kotak suara keliling (KSK) dimulai. "Untuk pos, pengirimannya sudah selesai. Tinggal kirim balik ke PPLN," katanya.  Apakah itu berarti surat suara tersebut adalah hasil kiriman para pemilih dari penjuru wilayah kerja PPLN di Selangor? Arief enggan memastikan.  "Kami tidak mengambil kesimpulan dulu, menunggu hasil pengecekan dari KPU dan Bawaslu," lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu. Tim yang berada di Malaysia baru melapor siang ini lewat forum rapat pleno KPU.  Dalam pleno tersebut, akan dipaparkan semua temuan tim KPU dan Bawaslu. Apakah memang tudingan tersebut benar dan ada oknum yang ikut bermain, atau justru hoaks, baru bisa disimpulkan lewat pleno hari ini. Termasuk kelanjutan proses pemungutan suara TPS di seluruh Malaysia yang rencananya berlangsung besok (14/4).  Dikonfirmasi secara terpisah, anggota Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, kasus surat suara tercoblos itu merupakan temuan panwaslu di wilayah kerja Kuala Lumpur. Beberapa foto dan video yang tersebar dia akui kebenarannya. Sebab, video itu merupakan laporan yang diberikan panwas ke Bawaslu di Jakarta. "Video atau foto yang ada panwasnya saja lho ya yang kami akui kebenarannya," ucapnya.  Hal pertama yang harus dibuktikan adalah keaslian surat suara tersebut. Namun, Bawaslu sudah mendapat laporan dari panwas di Malaysia bahwa surat suara tersebut asli. Namun, pengecekan tetap harus dilakukan secara langsung. "Kedua, kami harus mencari tahu bagaimana surat suara tersebut bisa ada di gudang tersebut," lanjut Bagja.  Bawaslu juga ingin mengetahui bagaimana proses pengiriman dan pengembalian surat suara yang dilakukan PPLN Malaysia. Sebab, sampai saat ini, KPU dan Bawaslu belum tahu gedung tempat ditemukannya surat suara itu disewa atau dimiliki siapa.  Untuk mengetahui hal tersebut, Bawaslu perlu melihat SOP (standard operating procedure) yang diterapkan PPLN setempat. Terutama yang menangani coblosan dengan metode pos. "Kita harus cek ngirimnya seperti apa. Kembalinya seperti apa. Apakah bisa di tengah jalan tiba-tiba dipotong, kemudian diambil," jelas pria kelahiran Medan tersebut.  Jika memang surat suara tersebut asli, Bawaslu mempertanyakan kenapa tidak disimpan di KBRI. Seandainya surat suara itu palsu, Bawaslu tetap mempertanyakan bagaimana bisa ada surat suara palsu begitu banyak di sebuah bangunan kosong. "Apalagi kalau separo asli separo palsu, itu malah lebih ribet," ungkap Bagja.  Dia menjelaskan, sebenarnya ada dua tim Bawaslu yang menuju Malaysia. Namun, tim kedua belum berangkat. Tim kedua akan bertugas menelusuri kecurangan yang diduga dilakukan PPLN dalam pemungutan suara melalui KSK. Sebab, panwas setempat dilarang ikut mendistribusikan KSK di beberapa wilayah di Malaysia. "Yang melarang ya siapa lagi kalau bukan PPLN sana," tegas Bagja.  Panwas dilarang masuk mobil yang berisi KSK. Akibatnya, KSK tersebut hanya disebarkan PPLN. Panwas Malaysia telah melaporkan kasus itu ke Bawaslu di Jakarta. Bawaslu lantas meminta panwas tetap mengikuti penyebaran KSK. Mereka diminta menyewa mobil baru dan membuntuti PPLN. "Jangan sampai KSK ini ada temuan bermasalah lagi seperti yang lewat pos," tambah Bagja.  Perhatian Bawaslu terhadap penyelenggaraan pemilu di Malaysia tidak berhenti di situ. Beberapa hari lalu, sebenarnya mereka juga mengirim surat rekomendasi ke KPU. Bawaslu meminta KPU mencoret wakil duta besar (Wadubes) Malaysia sebagai bagian dari PPLN. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan selama masa penyelenggaraan. "Kan WNI di Malaysia begitu banyak, bagaimana bisa Wadubes dimasukkan ke PPLN?" ucap Bagja, bernada tanya.  Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dugaan kecurangan pemilu di Malaysia tidak terkait dengan pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun kedutaan besar di Malaysia. "Tidak ada urusannya dengan pemerintah," tegas Jokowi setelah kampanye terbuka di Sirkuit Sentul, Bogor, kemarin. Dia menegaskan, pemilu menjadi urusan KPU. Jokowi juga menyebut KPU merupakan lembaga yang independen dan lepas dari intervensi pihak mana pun. Pemerintah tidak bisa mengintervensi. Di luar negeri, kata dia, KPU juga punya PPLN. Jadi, penyelenggaraan pemilu murni urusan KPU dan PPLN.  Terkait dengan dugaan kecurangan, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu dan Polri.

Hari Ini Kasus Coblosan di Malaysia Diplenokan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/surat-suara-tercoblos-istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kertas suara tercoblos ‎ditemukan di dua ruko di Selangor, Malaysia. Temuan itu membuat geger masyarakat Indonesia. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan pengawan pemilu (Bawaslu) langsung membentuk tim untuk melakukan investigasi kasus tersebut.  Anggota ‎Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya sebisa mungkin akan segera mengumunkan hasil investigas tersebut kepada publik. Dia menargetkan sebelum tanggal 14 April 2019 pemungutan suara di luar negeri, hasil investigasi itu sudah selesai.  "Pokoknya secepatnya, sebelum tanggal 14 April," ujar Fritz di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (12/4).  ‎Sampai saat ini tim yang terdiri dari KPU dan Bawaslu sudah berada di Malaysia untuk melakukan investigasi. Semua bukti-bukti yang ditemukan dan saksi-saksi akan dimintai klarifikasi. Salah satunya soal apakah surat suara yang tercoblos asli atau tidak.  "Kita akan ungkap apakah ini benar surat suara asli atau tidak? apakah ini dari pos atau tidak? apakah ini dari hasil pos yang dikirim atau tidak? Jadi ini bentuk investigasi dan hasil kajian bersama KPU dan teman-teman Kemlu," katanya.  Lebih lanjut Fritz mengaku, pihaknya tidak bisa menyampaikan hasil investigasi hanya setengah-setengah. Dia mengatakan, apabila semua hasil investigasi telar rampung, maka Bawaslu akan mengumumkannya ke publik.  "Kami enggak bisa menyampaikan satu atau dua saja, nanti informasi yang disampaikan enggak jelas," pungkasnya.

Bawaslu Targetkan Hasil Investigasi Surat Suara Tercoblos Kelar Sebelum 14 April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-pendapat-perludem-soal-manuver-politik-psi_m_200261.jpeg" alt="Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah situasi yang memanas menjelang pemungutan suara, penyelenggara pemilu harus menentukan sikap dengan sigap, terukur, dan akuntabel. Pandangan saya, penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, harus mengambil langkah responsif.  Itu penting untuk mencegah spekulasi dan kontroversi yang semakin liar. KPU seharusnya segera mengirimkan tim investigasi internal ke Malaysia. Tim tersebut harus memastikan keakuratan informasi tentang surat suara yang sudah dicoblos di sana.  Apakah betul surat suara tersebut memang milik KPU atau bukan. Kalau benar itu surat suara KPU, lantas untuk keperluan apa diletakkan di situ. Kenapa ada sejumlah surat suara yang yang dibiarkan tidak terjaga. Kalau bukan milik KPU, lantas punya siapa? Informasi tersebut harus segera diperiksa KPU. Agar masyarakat tidak terbawa informasi yang simpang siur. Sebab, hal tersebut akan berdampak buruk pada perkembangan pemilu kita. Kondusivitas KPU harus dijaga. Apalagi menjelang pemungutan suara.  Bawaslu juga harus segera menindaklanjuti temuan itu. Tentunya dengan proporsional dan adil. Bawaslu merupakan bagian dari sistem penegakan hukum. Mereka harus bekerja profesional dan berintegritas tinggi. Dua penyelenggara tersebut harus bekerja apa adanya. Dengan memberikan informasi temuan mereka ke khalayak umum. Bukalah fakta seluas-luasnya. Kalau bisa, bongkar aktor intelektualnya. Dalang kasus tersebut harus diketahui. Apakah hanya manipulasi dan direkayasa? Juga, untuk membuktikan bahwa KPU dan Bawaslu menyelenggarakan pemilu secara independen tanpa tekanan apa pun. Bahwa Pemilu 2019 ini dikelola secara profesional dan berkualitas.  Kecepatan Bawaslu dalam mengungkap kasus itu juga akan mencegah timbulnya pikiran spekulatif masyarakat. Informasi yang diterima masih sepotong-sepotong. Kehadiran KPU dan Bawaslu diharapkan mampu memberikan informasi secara utuh.  Polarisasi sentimen pemilih tersulut info yang provokatif memang banyak. Nah, provokasi itu harus dihindari. Agar masyarakat tidak menjadi korban kabar bohong. Apalagi, juga beredar info bermacam-macam di Whats App. Optimisme masyarakat ini harus tetap dijaga. Terutama menjelang hari pemungutan suara di dalam negeri.  Bohong atau benar, penegakan hukum harus sampai ke akar-akarnya. Apa pun fakta dari kasus ini, aktor intelektualnya harus diungkap. Menurut saya, ini momentum Bawaslu membuktikan kinerja mereka. Sedangkan untuk KPU, ini merupakan peringatan dini. Bukan sekadar lonceng peringatan dini, tapi lonceng yang sangat keras. Harus ada pembenahan di internal mereka.  Langkah hukum yang tegas harus segera diambil. Terutama langkah hukum yang memberikan efek jera. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Benar pelanggaran atau tidak. Pesan saya, penyelenggaraan pemilu serentak ini secara teknis memang kompleks dan rumit. Beban kerja penyelenggara pemilu tentu sangat berlipat bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Pemilu terpolarisasi rentan terbelah dengan sangat kuat. Justru itulah ujian lembaga penyelenggara pemilu. Jika mereka mampu melalui hal tersebut, bisa meneguhkan dan mengukuhkan diri sebagai institusi yang mempunyai andil besar.

Buka Semua Fakta, Ungkap Dalangnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/surat-suara-tercoblos-istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem menyikapi tentang surat suara yang sudah tercoblos atas nama dua calegnya David Kirana dan Achmad. Dua nama itu adalah caleg dari Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri.  Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan, pemungutan suara di Malaysia menggunakan tiga metode pemberian suara. Pertama, adalah pemberian suara di TPS, kedua pemberian suara dengan kotak suara Keliling dan, ketiga pemberian suara via amplop.  "‎Video yang viral soal suara yang tercoblos jika diamati sepintas adalah surat suara yang akan dikirim dengan pos," ujar Willy kepada wartawan, Kamis (11/4).  Willy juga menuturkan, ada keganjilan dalam video tersebut yaitu amplop yang ada belum terkirim tetapi sudah dicoblos. Logikanya jika amplop sampai ke tangan penerima tentu akan muncul persoalan.  Keganjilan lain adalah bagaimana mungkin surat suara dalam pengawasan PPLN, Panwas Luar Negeri, dan pihak keamanan di kedubes bisa keluar dalan jumlah cukup besar ke sebuah toko kosong di luar ilayah yuridiksi di luar kedutaan Indonesia.  "Keganjilan berikutnya adalah ruko kosong itu ditemukan seseorang lalu diviralkan," katanya.  ‎Oleh sebab itu, sangat mungkin kejadian di Malaysia ini sarat dengan kepentingan politik untuk mendelegitimasi pemilu dan juga penyelenggara pemilu. Willy menduga ada pihak yang takut kalah dengan menyebut bahwa pemilu curang.  "Fakta ini beriringan dengan fakta di berbagai survei menjelang 17 April kubu Prabowo Sandi telah kalah oleh Jokowi Makruf Amin," ungkapnya.  Untuk itu, Nasdem mendorong pihak Bawaslu dan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini apakah ini fakta atau rekayasa politik untuk mendelegitimasi Pemilu. Nasdem mendorong dibukanya secara terang benderang kasus ini di hadapan hukum untuk memastikan Pemilu berjalan dengan luber dan jurdil.  "Nasdem sepakat jika kasus ini belum tuntas pemungutan suara di Malaysia sebaiknya ditunda," ungkapnya.  Jika fakta ini adalah sebuah pidana Pemilu, maka Nasdem mendorong untuk mengusut semua pihak tanpa kecuali dan bertanggung jawab di depan hukum.  "Partai Nasdem mengimbau semua pihak untuk berhati-hati dengan skenario kotor (dirty operation) dari kasus surat suara di Selangor. Sebab, kuat diduga ada yang main api untuk membakar rumah sendiri," pungkasnya. ‎

Usut Tuntas Kasus Surat Suara Tercoblos, Nasdem Minta Setop Pemungutan Suara di Malaysia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surat suara tercoblos

Berita Terkini